Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta: Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Pemalang, Pekalongan, Banyumas dan Banjarnegara.

Kabupaten ini terkenal dengan sentral industri sehingga menarik untuk masyarakat yang ingin mencari pekerjaan dan menetap di Purbalingga.

Purbalingga menawarkan berbagai pilihan rumah murah dengan harga bervariasi. Medcom merangkum beberapa rumah murah dengan harga mulai dari Rp150 jutaan buat kamu.

Di bawah ini ada beberapa rekomendasi rumah murah di Purbalingga dikutip dari laman resmi SiKumbang milik Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Purbalingga

Perumahan subsidi di Purbalingga. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Kalika

Perumahan yang berlokasi di Sokawera, Padamara, kab. Purbalingga, Jawa Tengah ini dibangun oleh Saka Qinarya. Ada 217 unit rumah yang dijual dengan harga Rp166 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap rangka atap baja ringan penutup semg galvalum, dinding bata ringan, lantai dan pondasi keramik 40 × 40 dan batu kali sloof cor beton bertulang.

2. Smart Brilliant Regency

Selanjutnya ada perumahan dengan lokasi strategis di kawasan Lambur, Mrebet, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah. Dibangun oleh Duta Pelangi Membangun, dengan jumlah unit sebanyak 103 unit, yang dijual dengan harga 150 jutaan.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap gentenv metal, dinding hebel, lantai dan pondasi keramik dan batu kali

3. Pusaka Mulia

Rumah ini berlokasi di Karangpule, Padamara, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah. Dibangun oleh Segitiga Mulia Realty, ada sebanyak 36 unit yang dijual dengan harga Rp162 jutaan.

Rumah ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap multiroof rangka baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, dan pondasi batu belah.

4. Kamila Residence Jatisaba

Rumah yang berlokasi di Jatisaba, Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah ini dibangun oleh Sumber Rezeki Mudatama, dengan jumlah unit sebanyak 86 unit, yang dijual dengan harga Rp162 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta di lengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap rangka baja atap genteng, dinding pasangan bata ringan plesteran acian dan pengecetan, lantai dan pondasi aasangan keramik dan pasangan batu kali atau gungung.

5. Madina Permata Sentul

Rumah dengan lokasi strategis yang berada dikawasan Babakan, Kalimanah, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah ini dibangun oleh Emarald Sakha Graha. Ada 57 unit rumah yang dijual dengan harga Rp162 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap rangka baja atap genteng, dinding pasangan bata ringan, plesteran, acia dan pengecetan, lantai dan pondasi pasangan keramik dan pasangan batu kali atau gunung.

(KIE)

Jakarta - Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan masih ada rumah-rumah yang harganya mulai Rp 156,5 juta. Penasaran seperti apa bentuk dan spesifikasinya? Yuk cek informasi berikut ini.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Kamis (28/11/2024), berikut ini daftarnya.

Simak Video "Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN"
[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Perum Perumnas memastikan 50 persen program 3 juta rumah akan dialokasikan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) atau rumah subsidi. Sedangkan, 50 persen lainnya untuk segmen komersial.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, pada program 3 juta rumah, alokasi hunian untuk segmen MBR naik dari ketentuan yang ada sebesar 20 persen.

"Saat ini perumahan untuk MBR hanya 20 persen, lebihnya bisa komersial. Tapi saat ini yang kita lakukan adalah 50 persen komersial, 50 persen untuk MBR,” ujar Budi, Kamis (28/11/2024).

Budi yakin, bisnis perusahaan tidak tertekan walaupun 50 persen proyek hunian dialokasikan bagi masyarakat kelas menengah bawah.

“Portofolionya yang kita atur, mana yang menjadi kewajiban Perumnas mendukung pemerintah, mana yang dijadikan oleh Perumnas sebagai faktor pendorong pertumbuhan perusahaan,” kata dia.

BUMN di sektor properti ini memang dipercaya pemerintah sebagai pengembang dalam program 3 juta rumah. Budi menegaskan kesiapan pihaknya mendukung target pembangunan proyek tersebut.

Di luar pulau Jawa, tahap awal pelaksanaan program 3 juta rumah mulai dilaksanakan pada 2025, menyusul ratusan hektare (ha) lahan sudah disiapkan Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero).

Rinciannya, 800 hektare di Kwala Bekala, Medan. Di kawasan ini kedua entitas pelat merah mulai menggodok 241 hektare dari total lahan yang dimiliki dan disediakan PTPN.

Lalu, 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah disiapkan. Budi memastikan Perumnas selaku pengembang siap membangun hunian di bumi Sriwijaya ini.

“Kemudian di Palembang, Talang Keramat itu kurang lebih ada 100 hektare, itu siap untuk dibangun,” kata dia.

Kesiapan lahan juga sudah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luasan tanah mencapai 90 hektare.

Budi menyebut, proses konstruksi mulai dilakukan di tahun depan, jika sudah ada permintaan pasar. “Kita sesuaikan dengan pasar, kalau memang sana memerlukan ya kita ikut,” tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek rumah garapan dua perusahaan tambang terbesar di Indonesia akan dimulai pada bulan depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan hal ini usai menyerahkan kunci kepada penghuni Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta pada Kamis (28/11/2024).

"Bulan depan doakan saya akan menghadiri, atau staf akan saya tugaskan menghadiri dua groundbreaking, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan," ujar Ara.

Dua perusahaan tersebut, yaitu PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) di Kalimantan Timur dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di Kalimantan Selatan.

"Kenapa mereka di sana? Karena mereka tambangnya di sana," lanjutnya.

Ada pun pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan bahwa pelaksanaan program 3 juta rumah tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas.

Karenanya, pemerintah mengajak swasta hingga investor asing untuk gotong royong menyukseskan program 3 juta rumah.

"Ada 6 konglomerat yang sudah komit ya untuk membangun rumah rakyat. Dan itu diberikan bukan untuk dijual, tapi untuk diberikan," ungkap Ara.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan susu ikan akan masuk dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, tidak semua daerah akan mendapatkan menu susu ikan.

Ia mengatakan susu ikan hanya menjadi pengganti susu sapi di beberapa daerah.

"Ya tidak semua (daerah). Itu kan substitusi. Jadi ada yang susu ikan ada yang susu (sapi). Artinya sedang dalam pemetaan," katanya di kantor Kementerian KKP, Kamis (28/11).

Trenggono mengatakan tidak semua daerah memiliki kebiasaan mengonsumsi ikan. Daerah yang sering mengonsumsi ikan katanya adalah Indonesia bagian timur.

Karena itu, akan dipetakan daerah-daerah mana saja yang akan diberikan susu ikan dalam program MBG.

"Kalau di Indonesia Timur susu ikan kan pasti suka. Susu ikan sekarang sudah dimodifikasi dengan rasa-rasa yang macem-macem ya. Tapi kalau kebiasaan minum susu sapi terus bergeser kan ada sedikit ada perubahan," katanya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo sebelumnya mengatakan saat ini pemerintah tengah dalam proses memperkenalkan produk ikan, salah satunya susu ikan ke dapur-dapur sentral yang telah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Salah satunya (susu ikan masuk menu MBG). Nah nanti kita mengenalkan, kan itu ada sekian dapur (sentral). Nah, dapur nanti akan beli apa dan semuanya nanti Ketua Dapur-nya yang membutuhkan," kata Budi ditemui di kantornya dikutip dari Detik, Kamis (21/11).

Budi menegaskan bahwa KKP akan mengawal kualitas pada saat proses pengolahan, baik dari segi kebersihan pabrik, pemilihan bahan baku, hingga sanitasi. Untuk kapasitas produksi susu ikan, Budi optimistis dapat mencukupi program MBG.

"Tapi kita dorong, kita promosikan, dan kita pantau standarnya," imbuh Budi.

Sampai saat ini baru ada satu pabrik pengolahan produk susu ikan yang terletak di Indramayu. Namun, kapasitas produksinya tetap mencukupi karena bisa mencapai 30 ton dalam satu bulan.

"Kalau kita sandingkan dengan kapasitas yang ada sekarang udah cukup untuk memenuhi. Nah, saya mengharapkan nanti akan ada produk-produk lagi atau pabrik-pabrik lagi yang akan bangun di sana," jelasnya.

Manokwari (ANTARA) -

IDXChannel - Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB yang telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo.

Penghapusan BPHTB dan PBG ini dilakukan guna mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyambut baik kebijakan Pemerintah yang baru saja disahkan ini. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah patut untuk diapresiasi.

"Saya sampaikan kita patut berikan apresiasi. Penghapusan BPHTB sangat bermanfaat bagi calon pembeli rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Junaidi dalam program Market Review yang ditayangkan di IDX Channel, Kamis (28/11/2024).

Dia menambahkan, dengan kebijakan tersebut, beban konsumen semakin berkurang dan diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Karena selama ini BPHTB itu juga yang paling memberatkan untuk masyarakat MBR, ya Rp4-6 juta itu menurut saya untuk masyarakat MBR itu sangat berat," kata dia.

Meski demikian, Junaidi menekankan agar Pemerintah Pusat tegas dan konsisten untuk benar-benar merealisasikan kebijakan ini. Jangan sampai niat baik Pemerintah Pusat justru terkendala karena tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah.

Junaidi mengungkapkan bahwa kebijakan pengurangan BPHTB sebenarnya juga pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga angin segar yang diberikan Pemerintah Pusat tidak bisa dirasakan masyarakat.

"Kalau tidak ada pressure, pasti agak lama ya. Dulu kan sebenarnya ini kan juga pernah terjadi bahwa BPHTB itu kan maksimal 5 persen, tapi kan tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tetap saja maksimal yang dipakai. Jadi harus ada ketegasan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menekan pemerintah daerah supaya segera ini dilaksanakan," ujar Junaidi.

Dia menyarankan agar Pemerintah Pusat memberikan deadline kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan ini dengan sebenar-benarnya. Sehingga penghapusan BPHTB bisa berjalan beriringan tanpa ada kendala.

"Ya mungkin ada deadline, kapan ini bisa dilaksanakan. Harapan kita di tahun 2025 ini sudah bisa dilaksanakan. Jadi, ada satu bulan ini mungkin Pemerintah Daerah sudah mengatur Perda di daerah-daerahnya masing-masing," kaat dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong adanya protein dari ikan dalam menu program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ketersediaan soal protein dari sektor perikanan itu harus tersedia di seluruh wilayah dapur-dapur Makan Bergizi Gratis," kata Trenggono usai Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa KKP akan menggelar rapat teknis bersama Badan Gizi Nasional untuk membahas strategi distribusi dan ketersediaan stok perikanan, khususnya untuk dapur-dapur yang menyediakan Makan Bergizi Gratis.

"Jadi nanti secara teknis akan kita lakukan rapat dengan Badan Gizi. Namun, kita harus pastikan di seluruh wilayah, dapur-dapur itu, ada produk-produk perikanan," ujar Trenggono.

Produksi perikanan tematik juga menjadi fokus KKP dengan mendorong pengembangan wilayah-wilayah berbasis komoditas unggulan, seperti Kampung Lele, Kampung Gurame, dan Kampung Nila di berbagai daerah.

Program ini dilakukan untuk memastikan protein dari sektor perikanan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah yang minim produksi perikanan lokal. Apalagi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

"Kalau tidak ada produksi perikanan, harus ada stok-stok perikanan di situ. Jadi kita akan dorong, para pelaku penangkapan ikan, di wilayah mana yang cocok, tematik," tuturnya.

Lebih lanjut, Trenggono menyatakan bahwa KKP juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperkuat pengembangan kampung tematik tersebut agar berfungsi sebagai pusat produksi sekaligus distribusi hasil perikanan.

Bagi wilayah yang tidak memiliki produksi perikanan lokal, KKP mendorong adanya cadangan stok perikanan sehingga bisa mendukung program Makan Bergizi Gratis.

"Kemudian, misalnya, di mana produksinya, saya dengan Menteri Desa sudah koordinasi, ada Kampung Lele nanti di situ, ada Kampung Gurame, ada Kampung Nila yang kita kembangkan," kata Trenggono.

Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan gizi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang selama ini kekurangan pasokan protein dari ikan.

Dengan program ini, KKP optimistis kebutuhan protein masyarakat dari sektor perikanan dapat terpenuhi, sekaligus mendukung pengentasan gizi buruk secara nasional.

"Ketersediaan protein sektor perikanan itu harus tersedia di seluruh wilayah makan bergizi gratis," kata Trenggono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengingatkan bahwa setiap desa di tanah air harus mampu menjadi penyuplai bahan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis yang mulai dilaksanakan pada 2025.

"Setiap desa harus mampu. Tidak boleh ada satu kabupaten membeli kebutuhan Makan Bergizi Gratis dari kabupaten lain, bahkan setiap kecamatan tidak boleh lagi membeli kebutuhan Makan Bergizi Gratis (dari kecamatan lain)," ujar Riza saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Workshop Exit Strategy Desa Cerdas di Bandung, Jawa Barat, Kamis malam.

Ia menyampaikan bahwa saat ini jajaran Kemendes PDT telah ditugaskan untuk memetakan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia, terutama yang terkait dengan pangan.

Dengan demikian, Kemendes dapat membantu desa-desa mengembangkan potensi pangan yang mereka miliki. Pada akhirnya, kata dia, seluruh desa pun akan mampu mengambil peran sebagai penyuplai bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

"Setiap desa harus mampu memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis, menyuplai bahwa bahan pokok makan itu sendiri, mulai dari beras, sayur, buah, ikan, telur, daging, dan lain sebagainya," ujar Riza.

Program Makan Bergizi Gratis diketahui akan menyasar 82,9 juta jiwa. Badan Gizi Nasional pun telah menetapkan bahwa BUMDes dan koperasi menjadi pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis. Lalu, mereka juga akan membentuk Satuan Pelayanan Gizi.

Satuan Pelayanan Gizi itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 Satuan Pelayanan Gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.

Program tersebut pun telah dikenalkan oleh Presiden Prabowo kepada dunia saat menghadiri sesi pertama KTT G20 di Brasil, Senin (18/11) waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan kelaparan dan kemiskinan bagi Indonesia adalah masalah yang nyata.

"Dalam kehidupan sehari-hari kami masih mempunyai persentase cukup besar penduduk di bawah garis kemiskinan, kami juga melihat 25 persen anak-anak kami kelaparan setiap hari,” kata Prabowo.

Dengan demikian, ia menghadirkan strategi berupa memberikan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan karena dia meyakini pendidikan akan membawa Indonesia terbebas dari kemiskinan. Selain itu, ia juga menyampaikan pemberian makanan gratis lewat program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak menjadi bagian vital pula dalam strategi menuntaskan masalah kemiskinan dan kelaparan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024