IDX Channel - Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan ini guna mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan SKB 3 Kementerian ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses kredit pemilikan rumah, dengan menghapuskan BPHTB dan PBG sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, SKB tersebut juga bertujuan untuk mempercepat proses persetujuan pembangunan gedung, yang kini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari.

Tito memastikan, langkah penghapusan BPHTB dan PBG bagi MBR ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang telah ada, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana MBR dikecualikan dari kewajiban BPHTB. Kemudian, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang memberi ruang bagi pengecualian BPHTB bagi MBR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dibuktikan dengan tiga proyek Transit Oriented Development (TOD) yang dimiliki salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Ketiganya adalah Samesta Mahata Margonda yang menempel dengan Stasiun Pondok Cina, Samesta Mahata Tanjung Barat yang menempel Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Mahata Serpong yang terhubung dengan Stasiun Rawa Buntu.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kita punya aset banyak, kita bisa berdayakan di mana itu memang di-support (didukung) oleh Perumnas, ya kita bisa bangun," ungkap Budi di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Budi menjabarkan, Apartemen Samesta Mahata Margonda memiliki 1.400 unit, Samesta Mahata Tanjung Barat sekitar 1.200 unit, dan Samesta Mahata Serping 940 unit.

"Rawa Buntu harapannya tower 1 ini pada akhir Desember selesai, satu tower ya. Semua kan ada tiga tower. Itu kurang lebih 600-700 unit," tambah Budi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan catatan penting di salah satu proyek milik Perumnas yakni Samesta Mahata Margonda.

Proyek apartemen ini dinilai Ara perlu perbaikan lift.

"Kalau ada beberapa hal yang menurut saya harus perbaiki, nomor satu, lift. Bapak terima tidak liftnya masalah ini? Saya cek langsung, saya naik sama Pak Erick enam kali, empat kali itu kita padahal cuma 4-5 orang, tidak bisa jalan. Akhirnya bisa turun," terang Ara di sela-sela kunjungannya tersebut pada hari yang sama.

Kedua, masih banyaknya area komersial yang kosong. Padahal, fasilitas ini sangat dibutuhkan ketika musim hujan seperti kondisi sekarang.

"Supaya nanti orang yang tinggal di sini, kalau mau makan atau mau apa, beli keperluan, tidak perlu keluar. Jadi, saya lihat ini sudah cukup lama, bisa ada terobosan, supaya ini fasilitas Pak," ungkap Ara.

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah akan memulai program 3 juta rumah pada tahun 2025, dengan fokus pembangunan berada di luar Pulau Jawa.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyatakan bahwa pihaknya, bersama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III, telah menyiapkan ratusan hektare lahan di Pulau Sumatera.

Rincian tersebut mencakup 800 hektare lahan di Kwala Bekala, Medan, di mana kedua entitas BUMN tersebut mulai mengembangkan 241 hektare dari total lahan yang disiapkan oleh PTPN.

"Kami bekerja sama dengan PTPN untuk mengelola tanah yang ada. Kawasan yang cukup luas di Medan, tepatnya di Kota Bekala, adalah tanah milik PTPN," ujar Budi ketika ditemui di Jakarta Selatan pada Kamis (28/11/2024).

Ia menambahkan, "Kita telah mendirikan perusahaan untuk mengelola tanah ini, dan saat ini kami telah mengolah 241 hektare dari total 800 hektare yang ada di Kota Bekala."

Selain itu, sekitar 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga telah siap untuk pembangunan. Budi memastikan bahwa Perumnas sebagai pengembang siap membangun hunian di daerah tersebut.

"Di Palembang, Talang Keramat, ada sekitar 100 hektare lahan yang siap untuk dibangun," ungkapnya.

Kesiapan lahan juga telah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luas tanah mencapai 90 hektare. Budi meyakinkan bahwa proses konstruksi akan dimulai tahun depan, tergantung pada permintaan pasar.

"Kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar; jika di sana ada permintaan, kami siap untuk melaksanakan pembangunan," tegasnya.

Program 3 juta rumah ini akan mencakup pembangunan dua juta rumah di kawasan perdesaan dan satu juta unit hunian di kawasan perkotaan. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menjajakan program 3 juta rumah ke China dan negara-negara Uni Emirat Arab (UEA).

"Saya minta Pak Wamen, Pak Fahri (Fahri Hamzah) yang ke luar negeri. Pertama ke RRC (China), yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai menyerahkan kunci bagi penghuni Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Ara juga mengisyaratkan, kunjungan Wamen PKP ke negara-negara tetangga tersebut membuahkan dokumen nota kesepahaman (MoU).

"Tentu kita mesti kawal, karena pengalaman MoU itu tidak semua berhasil. Jadi kita mesti detailkan," lanjut Ara.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan rincian 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Ara mengatakan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena terbatas.

Karenanya, pemerintah mengajak swasta hingga investor asing untuk gotong royong menyukseskan program 3 juta rumah.

Ada pun Kementerian PKP membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun untuk membangun rumah.

Saat ini anggaran yang tersedia untuk Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun yang merupakan limpahan anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada kabinet sebelumnya.

"Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun," kata Ara saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan menemui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusulkan mengubah aturan kenaikan PPN menjadi 12 persen khusus di sektor perumahan.

Maruarar menilai sebuah kebijakan tentunya dapat diubah atas dasar kepentingan rakyat. Mengingat, saat ini Kementerian PKP sendiri tengah mengupayakan agar harga rumah bisa lebih murah agar mampu terserap lebih banyak di masyarakat.

"Kalau diputuskan UU, kan pilihannya bagaimana dilaksanakan, sebagai warga negara kan begitu, tentu kalau misalnya ada kebijakan yang kita anggap bisa diubah untuk kepentingan rakyat, sehingga mari kita bicarakan, kita usulkan," kata Maruarar di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Pada kesempatan itu, Maruarar memberikan contoh seperti adanya kebijakan penghapusan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai 5 persen dari harga jual rumah yang dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), hingga retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Contoh kan kita kemarin mengubah (BPHTB) yang tadinya 5 persen di kabupaten tingkat 2 dan tingkat 1, tidak ada lagi. Artinya, itu kan bisa berubah kebijakannya," kata Maruarar.

Meski demikian, dia menegaskan, memang untuk mengubah suatu kebijakan perlu didiskusikan lebih jauh terkait kebermanfaatannya bagi khalayak luas.

"Semua kan ada kewenangannya masing-masing, kewenangan itu terbagi ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian satu dengan kementerian lain," kata Maruarar.

"Spirit saya, semangat saya, sesuai dengan Presiden Prabowo, bagaimana mengadakan rumah bagi rakyat. Tentu paling penting rakyat kecil yang banyak belum memiliki rumah," kata dia.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Aroma rempah segar berpadu dengan sayuran organik serta protein nabati dan hewani, seperti telur, tahu, tempe, dan daging ayam, menguar harum di dapur sebuah katering.

Semerbak wangi itu perlahan menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan suasana yang menggugah selera.

Suasana penuh aroma itu terasa di dapur Healthy Go, sebuah layanan katering yang menyajikan hidangan sehat untuk masyarakat Jakarta yang ingin menjaga pola makan seimbang tanpa harus repot memasak sendiri.

Healthy Go didirikan oleh Luvian (27 tahun) pada Agustus 2019. Katering ini hadir sebagai solusi untuk orang-orang sibuk yang ingin menjaga kesehatan melalui makanan bergizi.

“Awalnya, kami memiliki passion terhadap fitness dan menyiapkan makanan sendiri, karena kalau nge-gym itu butuh mencukupi kebutuhan protein harian. Namun, kami merasa bosan. Ketika mencari katering sehat, harga yang mahal dan rasa yang hambar membuat kami memutuskan membangun usaha ini,” ujar Luvian, Founder dan CEO Healthy Go.

Hingga kini, Healthy Go menawarkan lebih dari 1.300 menu sehat dengan kadar protein 40 persen dan telah melayani lebih dari 100.000 pelanggan.

Salah satu pelanggan setia, Airin, seorang ibu bekerja di perkantoran telah menggunakan jasa catering itu selama setahun terakhir. Dia mengungkapkan bahwa layanan katering tersebut sangat membantunya menjaga kesehatan dan produktivitas.

“Sebagai working mom, saya tidak punya banyak waktu untuk memikirkan diri sendiri. Layanan ini praktis dan fleksibel karena bisa dikirim ke mana saja. Saya juga mendapatkan konsultasi gizi gratis,” jelas Airin.

Menurut Airin, mengonsumsi makanan sehat dari Healthy Go telah meningkatkan kualitas tidur dan energinya, membuatnya lebih siap menjalani aktivitas sehari-hari.

"Berkat mengonsumsi makanan sehat itu, saya siap melakukan aktifitas yang sat set sat set” kata Airin.

Pola makan sehat

Dengan kesibukan yang tinggi dan tekanan pekerjaan yang berat, banyak orang di Jakarta yang merasa kesulitan untuk menjaga pola makan sehat. Makanan cepat saji, camilan tak sehat, dan pola makan yang tidak teratur seringkali menjadi pilihan mendesak karena kemudahan dan kecepatan.

Namun, seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, banyak orang yang kini mulai beralih ke pilihan yang lebih sehat, seperti restoran vegan yang menawarkan makanan bergizi dengan cita rasa yang tetap menggugah selera.

Adalah Burgreens, restoran berkonsep makanan sehat berbasis nabati, tidak hanya bercita rasa lezat, tetapi juga mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.

Restoran itu menawarkan lebih dari 50 menu yang menggabungkan cita rasa Indonesia, Korea, dan Barat, dengan rasa yang familiar, seperti rendang nabati, dendengbalado nabati, sate maranggi, bibimbap, hinggaburgervegan.

Dengan bekerja sama lebih dari 30 komunitas petani di seluruh Indonesia, pemilik resto Burgreens, Helga (33 tahun) memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan tidak hanya sehat, tetapi juga segar dan alami.

“Awalnya aku sendiri praktisi makan vegetarian. Dulu aku itu auto-immune, alergi, sinusitis, asma, dan eksim. Itu semua disebabkan kekurangan bakteri baik di usus," kata Helga.

"Lalu dalam dua tahun penyakit-penyakit aku tuh ilang semua. Dari situ aku jadi mulai passionate sama nutrisi dan pola makan berbasis tumbuhan seperti tempe, kedelai, hingga jamur,” kata Founder dan CEO Burgreens tersebut.

Helgamenekankan bahwa misi restoran ini bukan untuk mengajak orang menjadi vegetarian atau vegan, tetapi lebih kepada meningkatkan konsumsi sumber nabati, yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan pencernaan dan tubuh secara keseluruhan.

“Di Indonesia, masalah kekurangan serat cukup mendesak. Hanya 3,3 persen orang Indonesia yang cukup makan serat setiap hari, padahal kita seharusnya mengonsumsi 25-40 gram serat per hari. Faktanya, rata-rata orang Indonesia hanya mengonsumsi sekitar 10,5 gram serat setiap harinya," kata Helga.

"Untuk itu, Burgreens berkomitmen untuk mengolah aneka bahan nabati menjadi hidangan yang familiar dan lezat, agar masyarakat bisa menikmati makanan sehat yang kaya serat tanpa mengubah kebiasaan makan mereka,” kata praktisi vegan sejak 2006 itu.

Lusi adalah salah satu pelanggan setia Burgreens, yang awalnya bukan seorang vegan. Ia terbiasa dengan makanan Indonesia yang kaya cita rasa dan rempah. Namun, setelah mencicipi berbagai menu vegan, ia mulai tertarik dengan alternatif sehat yang disajikan di Burgreens.

“Di sini saya bisa menikmati makanan Indonesia seperti nasi iga penyet dan soto Betawi, meskipun bukan menggunakan daging asli, rasanya mirip sekali. Saat ini saya juga mencoba untuk lebih sadar dalam memilih makanan seiring bertambahnya usia,” kata Lusi.

Bagi Vanessa, yang merasakan penurunan berat badan dan peningkatan energi setelah mengonsumsi makanan sehat juga menyadari bahwa kesehatan tubuh sangat dipengaruhi oleh makanan yang masuk ke dalam tubuh.

"Saya sering kesulitan menyiapkan makanan sehat untuk diri sendiri karena sibuk dengan keluarga, hingga akhirnya saya menjadi gemuk karena tidak teratur makan. Tetapi hadirnya resto sehat, tentu sangat membantu saya karena tidak perlu lagi mengatur proporsi gizi yang tepat, dengan karbohidrat, protein, dan serat yang seimbang," jelas Vanessa.

Pentingnya pola makan seimbang

Fenomena Airin, Lusi, Vanessa dan banyak lainnya selaras dengan temuan dr. Marya Haryono, MGizi, SpGK, FINEM, spesialis gizi klinik, yang menekankan pentingnya pola makan seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh.

Kekurangan serat dan pola makan yang tidak seimbang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pencernaan, obesitas, hingga penyakit jantung.

Jika tidak segera ditangani, masalah ini berkontribusi pada meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia.

Data Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa PTM menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, yang mencapai 87,14 persen dari total kematian.

PTM seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan stroke semakin banyak ditemukan di kota-kota besar, termasuk Jakarta.

Selain itu, data Susenas 2023 menunjukkan 8,53 persen masyarakat Indonesia masih kekurangan konsumsi pangan, terutama di daerah pedesaan dengan prevalensi lebih tinggi dibandingkan kota.

"Dengan prevalensi perdesaan lebih tinggi (9,89 persen) dibandingkan dengan kota (7,53 persen). Kondisi ini menggambarkan tantangan yang lebih besar dalam penyediaan makanan bergizi, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap sumber pangan yang cukup dan seimbang,"kataDeputi bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini, Dinas Kesehatan Daerah Khusus Jakarta itu mendorong masyarakat untuk memperbaiki gaya hidup mereka, termasuk dengan mengubah pola makan yang seimbang dan meningkatkan aktivitas fisik.

Dinas Kesehatan itu menggalakkan kampanye pola makan seimbang melalui program "Isi Piringku". Program ini mengajarkan pentingnya proporsi gizi seimbang, karbohidrat, protein, buah, dan sayuran, sejak usia dini.

“Kita mulai dari anak usia PAUD agar kebiasaan makan seimbang terbawa hingga dewasa,” jelas Luigi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Jakarta.

Selain pola makan, masyarakat juga diajak meningkatkan aktivitas fisik, seperti berjalan kaki 7.500 langkah sehari. Aktivitas ini diyakini membawa dampak positif pada kesehatan organ vital tubuh dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, baik melalui pemilihan makanan bergizi maupun aktivitas fisik yang seimbang, maka masyarakat Indonesia dapat dapat mengurangi risiko penyakit tidak menular dan meningkatkan kualitas hidup.

Menjaga pola makan seimbang dan rutin berolahraga yang ditanamkan hari ini akan menjadi investasi terbaik untuk kesehatan generasi mendatang.

Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) mengaku telah melakukan pendekatan pada sejumlah investor asing untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan market sounding program 3 juta rumah ke China hingga Abu Dhabi.

“Tapi saya sudah minta Pak Wamen [Fahri Hamzah], Pak Fahri yang ke luar negeri, pertama ke Republik Rakyat China (RRC) yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus [mengenalkan program 3 juta rumah],” kata Maruarar saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Pasalnya, tambah Ara, tidak mudah untuk membangun kepercayaan para investor. Terlebih investor asing, untuk itu pihaknya bakal bekerja keras memastikan kemantapan usaha RI untuk menyambut hal itu.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi pada program 3 juta rumah, dirinya mengaku bakal meningkatkan kepastian hukum yang ada.

Di sisi lain, Ara menjelaskan bahwa pasar industri realestate di Indonesia cenderung masih sangat besar. Mengingat, saat ini total ketimpangan pemilikan rumah atau backlog masih mencapai 9,9 juta unit.

“Ketiga, kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo yang tinggi sekali [harus dijaga]. Kan itu saya pikir itu adalah suatu itu kan [yang menjadi pertimbangan investor]. Orang kan pasti akan tanya yang aman. Aman nggak Indonesia? [Jadi perlu dipastikan] aman,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto menyebut saat ini pihaknya telah mengantongi minat kerja sama untuk program 3 juta rumah dari China, Dubai, hingga Qatar.

“Tampaknya memang ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini. Yang saya dengar pertama Tiongkok ya, kedua dari Dubai kalau enggak salah itu, Qatar juga," tuturnya.

Dia menambahkan, ketiga negara tersebut saat ini sudah menyampaikan minat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Akan tetapi, Kementerian PKP bakal melakukan pendalaman minat terlebih dahulu guna memastikan kerja sama investasi tersebut ke depannya tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bentuknya belum tahu, tapi minat sudah disampaikan dan ada rencana untuk MoU ya, tapi kami ya sebagai birokrasi ingin lebih memastikan itu clear ya. Jangan sampai juga menjadi investasi tapi menjadi beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengadopsi program perumahan murah yang telah berhasil dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Hal ini disampaikan Tito saat menghadiri penyerahan kunci hunian Rusunawa Pasar Rumput di Rumah Susun Pasar Rumput, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kamis.

“Saya sangat berharap kepada rekan-rekan yang masih menjabat penjabat (Pj), penjabat kepala daerah, dan kepala-kepala daerah baru, tolonglah buat program-program seperti ini (perumahan murah). Membuat program pro-rakyat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, langkah DKI Jakarta dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak untuk merealisasikan program serupa.

Dirinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat kecil, termasuk dalam penyediaan hunian layak.

Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah telah memisahkan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan perumahan.

Selain itu, Tito juga memberikan apresiasi kepada Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan Daerah (Perumda) Pasar Jaya, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Mereka dinilai telah berhasil menekan biaya sewa hunian menjadi lebih terjangkau.

Lebih lanjut, dia menegaskan program perumahan murah bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga daerah. Ia menyoroti potensi besar pemda, mengingat hampir separuh anggaran negara berada di tingkat daerah.

"Bahwa kalau DKI mampu, masa kita, daerah kita nggak mampu. Kalau nggak mampu, berarti pemimpin yang kita pilih ini perlu kita pertanyakan," ujarnya.

Ia berharap momentum tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan gelombang besar pembangunan perumahan murah di seluruh negeri.

"Semoga program ini, acara ini, mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan akan terjadi gelombang yang lebih besar ke semua daerah," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Siang itu, sisa-sisa hujan masih membasahi Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Relawan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial, Milah Karmilah (45) sudah menunggu kedatangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di dapur umum yang ia dirikan bersama para tetangganya.

Di dapur itu, setiap harinya Milah memasak untuk memberikan bantuan permakanan kepada 99 penerima manfaat yang terdiri dari para penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).

Siapa sangka, Milah dulunya adalah penerima bantuan sosial (bansos) PKH dari Kemensos, dan memutuskan untuk berhenti, setelah usaha sembako dan penggilingan padinya berhasil memberikan keuntungan yang mampu menghidupi keluarganya.

Program permakanan untuk lansia dan disabilitas yang diinisiasi Kemensos dinilai mampu menjadi praktik baik yang dapat diterapkan dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Milah dapat menjadi salah satu contoh bahwa program tersebut telah mampu mendorong kemandirian ekonomi warga. Ia telah menerima bansos PKH sejak tahun 2009 hingga 2016, kemudian pada tahun 2017, ia memutuskan berhenti dan mendirikan usaha warung sembako.

Pada tahun 2017 dia ditetapkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) untuk menjadi agen Bank BNI membantu pencairan Bantuan Pemerintah Non-Tunai Program Keluarga Harapan (BPNT PKH). Dia kemudian merintis usaha dari mulai punya penggilingan padi sampai saat ini bisa membantu warga, terutama untuk pencairan BPNT berupa beras. Karena menggunakan mesin penggilingan padi milik sendiri, beras yang disalurkan kepada penerima, kualitasnya bagus.

Dalam sehari, untuk bantuan permakanan kepada lansia dan disabilitas tersebut, ia memberdayakan 5-6 orang tetangganya untuk membantu memasak dan mengumpulkan padi dari para petani di sekitarnya, lalu membelinya atau untuk dijual kembali di warung sembako miliknya.

Permakanan lansia di lingkungan itu berasnya bagus, sehingga ketika ditanak menjadi nasi rasanya enak.

Milah mengisahkan, setiap hari biasanya mulai memasak sejak pukul 02.00, kemudian pada pukul 03.30 datang pekerja untuk mengemas, dan pada pukul 05.30 makanan mulai dikemas untuk didistribusikan saat sarapan. Sementara untuk bantuan permakanan siang, petugas yang memasak dan mengemas berbeda.

Dalam bantuan permakanan tersebut, dapat dipastikan jika seluruh menu yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Menunya ada buah dua macam, ikan dua macam, sayur, nasi, dan minuman air putih. Semuanya ada enam jenis.

Bisa membantu

Selama ini, Milah memastikan seluruh beras yang digunakan untuk bantuan permakanan merupakan hasil menggiling padi secara mandiri, baik yang diambil dari ladangnya sendiri, maupun hasil ladang para tetangganya.

Dengan menggunakan padi hasil ladang sendiri, makanan yang disajikan cenderung tidak ada rasa basi dan perbedaan rasa. Selain itu, setelah mendapatkan suntikan dari program PKH, ia berhasil mendapat keuntungan yang lumayan besar per bulan, dari usaha pribadi penggilingan padinya.

Untuk penggilingan padi, ia mendapatkan keuntungan lebih dari Rp5 juta per bulan. Bagi dia, yang dulunya merupakan penerima bantuan, pendapatan sebesar itu lumayan besar. Sebagai bentuk kepedulian pada nasib sesama, keuntungan itu juga digunakan untuk membantu warga, seperti membawa mereka ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya untuk ongkos ke RS, atau membantu orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk menjalani terapi.

Keuntungan sebesar Rp5 juta tersebut, tentu tak lepas dari tekadnya untuk memanfaatkan bansos PKH-nya sebagai modal dan percaya diri mendirikan bisnis penggilingan padi dan juga warung sembako.

Ia merasa, setelah keluar dari status penerima bansos PKH, masih banyak yang perlu mendapatkan bantuan selain dirinya, sehingga membuka warung usaha menjadi salah satu jalan baginya untuk mandiri demi menghidupi keluarganya.

Milah keluar dari PKH pada 2017, dengan alasan bahwa masih ada masyarakat lainnya yang juga membutuhkan bantuan, seperti dirinya.

Ciptakan lapangan kerja

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan menciptakan pasar baru bagi permintaan pangan.

BGN akan menempatkan satuan layanan di 34 provinsi di seluruh Indonesia, yang menjadi peluang untuk menumbuhkan permintaan baru atau new emerging market, sehingga permintaan bahan pangan dapat tumbuh secara signifikan dan meningkatkan produksi pangan lokal untuk menyuplai pasar baru tersebut.

Melalui pertumbuhan permintaan pasar yang baru, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat merangsang peningkatan kebutuhan bahan pangan lokal, seperti beras, ayam, telur, sayuran, buah, serta bahan pangan lain, seperti ikan dan daun kelor yang mendukung kebutuhan gizi masyarakat.

Selain itu, setiap satuan BGN yang tersebar di seluruh provinsi akan mengelola sekitar Rp9 miliar - Rp11 miliar per tahun untuk program Makan Bergizi Gratis. dari jumlah itu, 85 persen dari dana tersebut dikelola untuk membeli bahan baku yang berasal dari pertanian, perkebunan, atau peternakan lokal.

Kucuran dana tersebut juga dinilai dapat menjadi penggerak roda ekonomi di setiap lokasi, di mana uji coba pada 100 titik dari Sabang (Provinsi Aceh) sampai Merauke (Provinsi Papua Selatan) akan dimulai pada Desember 2024.​​​​​​​

BGN juga akan menggerakkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan menjadi perpanjangan tangan negara lewat lembaga tersebut di daerah untuk memastikan pemenuhan gizi anak dalam program Makan Bergizi Gratis.

Setiap unit pelayanan yang tersebar di berbagai daerah tersebut diisi oleh tiga lulusan SPPI yang terbagi atas posisi manajer, administrasi dan ahli akuntansi, serta tenaga gizi.

Pemerintah menyepakati total anggaran Makan Bergizi Gratis tahun 2025 sebesar Rp71 triliun, dengan total penerima 17 juta jiwa.

Sepanjang periode 2024-2029, pemerintah menargetkan 44 juta anak usia sekolah, 4 juta ibu hamil, dan lain-lainnya, dengan total 82 juta jiwa menjadi penerima dampak program Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, kebutuhan dapur untuk melayani program Makan Bergizi Gratis untuk anak di sekolah sebanyak 48 ribu dapur/unit layanan serta kebutuhan karbohidrat dan protein sebesar 12,7 juta ton per tahun.
​​​​​​​

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap konglomerat RI yang bakal membantu menyukseskan program 3 juta rumah bertambah menjadi 7 perusahaan.

Maruarar menyebut perusahaan baru yang akan terlibat dalam proyek 3 juta rumah adalah PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU). Dia menyebut perusahaan tersebut bakal melakukan groundbreaking perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Selain itu, konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir juga akan membantu membangun program 3 juta rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

“Saya [sudah] ditugaskan menghadiri 2 groundbreaking [program 3 juta rumah] di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Yang di Kaltim itu Berau Coal kalau Kalsel Adaro,” kata Ara saat ditemui di rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Namun demikian, Ara masih belum merinci berapa nilai saweran dari para konglomerat untuk membangun 3 juta rumah. Dia mengaku bakal mengumumkan secepatnya.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara juga mengaku telah melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Berikut daftar 7 Konglomerat yang terlibat program 3 juta rumah:

1. Agung Sedayu Group – Sugianto Kusuma (Aguan)
2. PT Adaro energy Indonesia Tbk. (ADRO) – Garibaldi Thohir (Boy Thohir)
3. Sinar Mas Group – Franky Widjaja
4. PT Barito Pasific Tbk. (BRPT) – Prajogo Pangestu
5. Pulauintan – Pui Sudarto
6. PT Harum Energy Tbk. (HRUM) – Lawrence Barki
7. PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap konglomerat RI yang bakal membantu menyukseskan program 3 juta rumah bertambah menjadi 7 perusahaan.

Maruarar menyebut perusahaan baru yang akan terlibat dalam proyek 3 juta rumah adalah PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU). Dia menyebut perusahaan tersebut bakal melakukan groundbreaking perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Selain itu, konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir juga akan membantu membangun program 3 juta rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

“Saya [sudah] ditugaskan menghadiri 2 groundbreaking [program 3 juta rumah] di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Yang di Kaltim itu Berau Coal kalau Kalsel Adaro,” kata Ara saat ditemui di rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Namun demikian, Ara masih belum merinci berapa nilai saweran dari para konglomerat untuk membangun 3 juta rumah. Dia mengaku bakal mengumumkan secepatnya.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara juga mengaku telah melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Berikut daftar 7 Konglomerat yang terlibat program 3 juta rumah:

1. Agung Sedayu Group – Sugianto Kusuma (Aguan)
2. PT Adaro energy Indonesia Tbk. (ADRO) – Garibaldi Thohir (Boy Thohir)
3. Sinar Mas Group – Franky Widjaja
4. PT Barito Pasific Tbk. (BRPT) – Prajogo Pangestu
5. Pulauintan – Pui Sudarto
6. PT Harum Energy Tbk. (HRUM) – Lawrence Barki
7. PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyusun perencanaan program penataan kawasan permukiman di sekitar Stasiun Manggarai.

Hal tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang ada di kawasan perkotaan sehingga dapat menjadi lokasi pembangunan hunian bagi rakyat sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

"Kami berharap PT KAI terlebih dulu bisa melakukan survei dan pendataan hunian yang ada di lahan negara yang ada di sekitar kawasan Stasiun Manggarai," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait lewat keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, lahan negara yang menjadi aset PT KAI bisa menjadi lokasi pembangunan rumah rakyat, terlebih berada di kawasan strategis di perkotaan sehingga bisa menjadi hunian yang layak bagi masyarakat.

Pada kunjungannya ke Stasiun Manggarai, Menteri PKP Maruarar bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan koordinasi untuk memperoleh data lahan disertai potensi pemanfaatan untuk perumahan.

Berdasarkan data yang ada, PT KAI saat ini juga telah bekerja sama dengan Perum Perumnas membangun 4 hunian berbasis TOD di sejumlah titik stasiun yang ada, antara lain di Semesta Mahata Serpong, Semesta Mahata Margonda, Semesta Mahata Tanjung Barat dan Semesta Parayasa.

Guna pengembangan TOD ke depan, PT. KAI juga telah menetapkan lima lahan prioritas seluas 17 hektar yang siap untuk hunian terintegrasi meliputi Kota Solo yakni di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan, Stasiun Surabaya Gubeng di Kota Surabaya, Stasiun Cicayur di BSD, Tangerang dan Stasiun Sudimara di Bintaro, Tangerang.

"Untuk pembangunan rumah di sekitar stasiun milik PT KAI bisa mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan hunian terintegrasi. Jadi hunian vertikal yang dekat dengan moda transportasi kereta api sehingga mempermudah mobilisasi masyarakat saat bekerja," kata Menteri Erick Thohir.