Jakarta: Upaya pengentasan kemiskinan era Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial.

"Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan," kata dia saat Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema “Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.
Adapun rincian Program 3 Juta Rumah yakni sebanyak 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” jelas Bonny.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ungkap dia.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” ujar Edward.

(KIE)

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin menyebut intervensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga harus memerhatikan anak-anak yang putus sekolah.

"Kita tahu bahwa saat ini ada program prioritas MBG di sekolah-sekolah. Tapi, rata-rata lama sekolah kita atau angka partisipasi sekolah itu masih kecil," ucap dia.

Rudy menjelaskan bahwa mengintervensi anak-anak yang putus sekolah memang tidak mudah. Apalagi anak-anak yang putus sejak SMP dan SMA memiliki kemungkinan rumahnya berjauhan dengan lokasi sekolah.

"Masih banyak masyarakat Gorontalo yang putus sekolah. Sehingga tidak menjadi lebar nanti. Di sekolah kita intervensi, tapi yang tidak sekolah kita tidak intervensi. Nah, ini yang harus kita lindungi dengan Perlinsos," kata Penjagub.

Meski begitu, Rudy ingin anak-anak tersebut tetap mendapat perhatian dari pemerintah setempat agar pengentasan kemiskinan dan penurunan angka tengkes berjalan beriringan.

"Caranya adalah kita mengembalikan mereka di sekolah, karena jarak yang putus sekolah SMP, SMA, itu biasanya rumah mereka semakin jauh, beda dengan SD yang rumahnya masih dekat dengan sekolah. Tapi ini memang tidak semudah itu. Jadi, teman-teman di Bapppeda saya minta, ini ikut dipikirkan. Supaya kegiatan dan program untuk stunting juga inklusif bagi yang tidak bersekolah, karena kita berikan Perlinsos," kata dia.

Penjagub juga menyebut, terkait dengan anggaran, Provinsi Gorontalo masih sangat bergantung dari dana transfer pusat. Mendorong para pemangku kebijakan untuk terus berkreasi mendapatkan dana dari sumber lain. Ia juga mendorong untuk membuat program-program yang kreatif dan akuntabel untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem.

"Selama ini, Gorontalo identik dengan kemiskinan. Saya ingin kemiskinan ini tidak identik lagi dengan kita. Nah, ini harus ada upaya dari kita bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Gorontalo," kata dia.

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sudah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 200.000 unit rumah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias 100% tersalurkan.

Berdasarkan data per 17 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan 200.086 unit rumah selama 2024 atau sudah 100,04%. Dana yang disalurkan untuk program tersebut yaitu Rp 24,55 triliun.

Di sisi lain, ada juga menyalurkan rumah berdasarkan pembiayaan Tapera. Totalnya ada 5.816 unit rumah atau senilai Rp 969 miliar.

"Selain FLPP, Tapera juga menyalurkan rumah Tapera yang sumbernya dana dari peserta, ini sudah 5.800. Jadi targetnya 7.200 unit tapi ada kendala. Ini kendalanya di dalam Undang-undang, di PP-nya karena di situ ada syarat harus memiliki tabungan. Nah ini kita selesaikan benar," tutur Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Sebelumnya diberitakan, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan 199.649 unit rumah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana yang disalurkan dalam program tersebut sudah mencapai Rp 24,5 triliun tahun ini.

"Capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2024).

Ia menyoroti penyaluran KPR subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah pemerintahan baru mencapai 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun selama dua bulan. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan akselerasi penyaluran yang terbesar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Di sisi lain, ketersediaan dana Tapera untuk pembiayaan perumahan saat ini masih sangat terbatas karena belum ada tabungan baru dari peserta. Pihaknya pun tengah menyusun pengembangan model bisnis yang lebih menarik bagi peserta. Namun, pengembangan tersebut masih memerlukan dukungan dari di sisi keselarasan regulasi.

"Sesuai arahan Pak Menteri (PKP), Pak Ara, BP Tapera diminta untuk menyiapkan grand strategy, sehingga program Tapera dapat disukai dan tidak dibenci oleh masyarakat," ucapnya.

(abr/abr)

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ke depan, skema komposisi pendanaan akan menjadi 50:50 dari APBN dan perbankan, berubah dari yang sebelumnya 75:25.

"Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar," kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Imam menyebutkan, pada Senin (23/12) mendatang, BP Tapera dengan seluruh bank penyalur akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait skema baru pendanaan tersebut. Tak hanya itu, pada waktu yang sama rencananya juga akan diumumkan kuota FLPP untuk tahun depan.

"Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," ujar Imam.

Sementara itu, Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana, tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

"Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25," tutur Budi.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering atau berjenjang.

"Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5%. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6% hingga maksimal 7%," ucapnya.

(abr/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik antara pengembang perumahan berinisial M dan warga Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, masih berlangsung.

Perselisihan ini terkait dengan pembangunan perumahan CGR yang telah dimulai sejak 2021, dan tampaknya melewati proses negosiasi yang alot.

Rencana M untuk membangun jembatan sebagai akses ke lahan miliknya menjadi titik awal perselisihan, yang bahkan berujung pada vonis sebesar Rp 40 miliar terhadap warga.

Apa yang Menjadi Permasalahan Utama?

Masalah awalnya adalah M berniat membangun perumahan CGR seluas 1,6 hektar yang terbagi antara lahan di Perumahan CE (20 persen) dan lahan di Kelurahan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Dalam rencana tersebut, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan, dengan alasan bahwa akses jalan di Perumahan CE lebih memadai untuk alat berat.

Salah satu argumen yang disampaikan adalah lebar jalan yang hanya sekitar tiga meter. Dalam berkas gugatan, pembangunan itu untuk jalur alat berat.

Namun, warga Blok A Perumahan CE menolak rencana ini karena mereka berpendapat bahwa akses jalan di Pangkalan Jati sudah cukup untuk dilewati alat berat.

“Itu di Jalan Jati Indah mereka bisa kok bawa masuk alat berat, lebar jalannya enggak seperti yang disebutkan,” ucap Heru Sadiki, Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE saat ditemui di lokasi, Jumat (20/12/2024).

Sebanyak 98 persen warga Blok A menolak pembangunan jembatan tersebut, serta mengkhawatirkan dampak terhadap keamanan dan kepadatan lalu lintas.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” ungkap Heru.

Apa Hasil dari Gugatan dan Banding yang Diajukan?

M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat, yang terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, hingga mantan Ketua RW di Blok A.

Putusan awal PN Depok menolak gugatan M dan malah menghukum M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada 5 Desember 2024. Banding itu diajukan pada awal November.

Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa para tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 karena 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Dalam berkas putusan tersebut, M mencantumkan bahwa penundaan proyek disebabkan oleh perselisihan ini telah mengakibatkan kerugian pembeli.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

Mengapa Warga Tidak Melarang Pembangunan?

Meskipun terjadinya perselisihan, warga Blok A menyatakan bahwa mereka tidak pernah melarang pembangunan perumahan CGR.

Salah satu warga, Alfi menjelaskan, dirinya siap menyambut tetangga baru di lahan yang berjarak 20 menter dari rumahnya itu.

“Silakan bangun rumah, saya enggak pernah melarang. Saya hanya melarang pembangunan jembatannya,” katanya ditemui Kompas.com, Jumat.

Alfi percaya bahwa pembangunan perumahan dapat dilakukan tanpa jembatan yang akan mengubah ritme kehidupan di lingkungan mereka.

Apalagi, M menjanjikan one get system di perumahan itu, dengan tujuan agar akses jalan hanya akan dibuka dari Cinere atau tempat Alfi tinggal.

Ia yang tinggal sejak 1995 di sana, mengkhawatirkan jika jembatan dibangun, maka suasana asri dan aman di area tersebut akan hilang.

“Kalau mereka (penghuni lama) merasa tidak nyaman tinggal di sini setelah beberapa dari kita setuju dan akhirnya jembatan dibangun, kita yang zalim,” ujar Alfi.

Warga lainnya, Tari, juga menyuarakan keprihatinan yang sama, mengingat mayoritas tetangganya adalah pensiunan berusia 60 tahun ke atas.

Hal ini yang mendasari bagaimana warga saling gotong royong menjaga lingkungan Blok A yang sudah ada sejak 1976 itu.

“Kita sudah puluhan tahun susah payah menciptakan lingkungan yang kami perdayakan menggunakan uang sendiri. Dari perbaikan aspal berkala, security, hingga fasilitas perumahan,” jelas Tari.

Apa Langkah Selanjutnya dari Warga?

Sebagai respons terhadap putusan Pengadilan Tinggi, warga berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Ya kita akan kasasi ke Mahkamah Agung. Mungkin minggu ini atau awal minggu depan kita akan sampaikan kasasi kita,” kata Heru.

Mereka berharap proses kasasi berjalan transparan dan hakim mempertimbangkan argumen dengan cermat.

Bagaimana Keadaan di Lokasi Pembangunan?

Ketika mengunjungi lokasi pembangunan di Pangkalan Jati, terlihat bahwa lebar jalan mencapai sekitar 6-7 meter.

Meskipun jalan menuju lokasi terkesan sempit dengan deretan rumah yang menempel di kedua sisi, aktivitas pembangunan sudah terlihat.

Setelah menelusuri dari Jalan Rangu Raya hingga ke Jalan Jati Indah, terdapat beberapa tikungan yang mungkin dikhawatirkan sulit untuk dilalui alat berat.

Alat berat, seperti eskavator, sudah memasuki perumahan CGR, di sisi lahan Kelurahan Pangkalan Jati.

Sejumlah kerangka bangunan juga mulai muncul.

Namun, di lahan Perumahan CE yang berukuran 20 persen, pepohonan dan hamparan rumput masih tertinggal.

Perlu berjalan sekitar beberapa puluh meter hingga menemukan aliran Kali Grogol yang menjadi titik lokasi pembangunan jembatan.

DEPOK, KOMPAS.com - Warga Perumahan CE, Cinere, Depok, akan mengajukan kasasi usai 10 pengurus RT dan RW wilayah tersebut dikenakan vonis bayar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Adapun vonis itu dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menilai warga perumahan CE menghalangi rencana pembangunan Perumahan CGR milik perusahaan M, yang 20 persen lahannya berlokasi di Blok A Perumahan CE.

“Ya kita akan kasasi ke Mahkamah Agung. Mungkin minggu ini atau awal minggu depan kita akan sampaikan kasasi kita,” ucap Heru Sadiki, Ketua RW 06 sekaligus tergugat saat ditemui, Jumat (20/12/2024).

Cara ini menjadi solusi terakhir yang akan ditempuh Heru dan sembilan warga lainnya yang juga berstatus tergugat.

Heru mengaku kaget saat membaca berkas putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang terbit pada Kamis (5/12/2024).

Identitas Heru terpampang jelas sebagai tergugat 10 yang dilaporkan M untuk membayar nominal sebesar Rp 40 miliar sebagai bentuk ganti rugi.

Heru menilai, dirinya tak melakukan kesalahan karena hanya menyalurkan aspirasi warga yang menolak pembangunan jembatan untuk menghubungkan lahan di Perumahan CE dan lahan kosong di Kelurahan Pangkalan Jati.

“Ya bingung, RT kan bukan badan hukum, bukan perorangan, kami ibaratnya volunteer untuk lingkungan. Tapi kini kami seolah-olah jadi subjek hukum,” ujar Heru.

Tari, seorang warga RW 06 ikut menimpali. Katanya, warga tidak pernah menghalangi rencana M atas pembangunan tersebut.

Ia dan warga Blok A yang terdiri sekitar 350 rumah hanya melarang pembangunan jembatan.

“Kalau hendak bangun rumah di lahan 20 persen itu kami sangat terbuka. Tapi yang kami tolak hanya pembangunan jembatan,” terang Tari.

Tari menyebut, warga kompak untuk melanjutkan kasus ini lewat jalur hukum hingga menang. Apalagi, para tergugat mayoritas lansia pensiunan.

“Kondisi mereka yang digugat itu pensiunan, sudah punya kondisi kesehatan yang perlu dijaga, setelah dengar dituntut sedemikian besarnya (biayanya), mereka susah tidur,” ujar Tari.

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen). Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan ketersediaan tanah terindikasi telantar seluas 79.925 hektar dapat mencukupi program pembangunan 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA di JW Marriot Hotel Jakarta, Kamis (19/12/2024).

"Dengan asumsi 60 meter persegi per rumah, berarti dibutuhkan sekitar 25.200 hektar untuk mencapai 3 juta rumah. Saya punya stok 79.000 hektar," ujar Nusron.

Ia menyampaikan, tanah terindikasi telantar tersebut harus dimanfaatkan sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Tanah ini harus difungsikan dan dipergunakan sesuai dengan Pasal 33 UUD. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk dipergunakan, tidak boleh dianggurkan, untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya," tuturnya.

Kendati demikian, yang perlu menjadi perhatian ialah kecocokan tanah telantar untuk dibangun perumahan.

"Saat ini isunya adalah apakah tanah yang ada di sini lokasi dan peta topografi cocok atau tidak, infrastruktur jalan menuju ke sana (lokasi perumahan) cocok atau tidak. Soal tanah no issue," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN itu.

KOMPAS.com – PT Waskita Karya (Persero) Tbk membagikan 600 kotak makan gratis kepada para siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Ibu Jenab 2 Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ke kawasan proyek Rehabilitasi Gempa Cianjur.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, pemberian makan gratis tersebut sejalan dengan program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak di Tanah Air.

"Kegiatan ini menunjukkan bahwa Waskita Karya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi tidak hanya fokus pada pengerjaan proyek, tapi juga peduli terhadap masyarakat di sekitar proyek,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Kegiatan tersebut, lanjut dia, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang terkait dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta turut menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Cianjur.

“Apalagi, SDN Ibu Jenab 2 Cianjur termasuk salah satu sekolah yang terdampak gempa, dan telah kami rehabilitasi," imbuhnya.

Selain itu, Ermy juga menambahkan bahwa Waskita Karya sudah menyelesaikan Rehabilitasi Gempa Cianjur. Proyek itu meliputi perbaikan prasarana pendidikan dan infrastruktur pascabencana.

Dalam proyek tersebut, Waskita tidak hanya merenovasi sarana pendidikan di Kabupaten Cianjur Zona 3, tetapi juga membangun infrastruktur permukiman paket 3, 4, dan 5.

“Maka, secara keseluruhan, terdapat 45 proyek di Kecamatan Cianjur yang dikerjakan perseroan,” tambahnya.

Ermy menjelaskan, usai gempa bumi Cianjur pada November 2022 lalu, perseroan merehabilitasi sekaligus merenovasi sejumlah bangunan sejak Desember 2022, mulai dari gedung sekolah hingga kantor pemerintahan.

"Waskita mengerjakan proyek ini secepat mungkin, agar proses belajar mengajar di berbagai sekolah di Cianjur bisa segera berjalan normal. Bisa dilihat, kini semua gedung sekolah yang kami renovasi sudah difungsikan," paparnya.

Ermy menyebutkan, Waskita melakukan rehabilitasi terhadap 38 sekolah, di antaranya SD Negeri Wargasari, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Cianjur, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2, Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Cianjur, serta Taman Kanak-kanak (TK) Kartika IX Kodim.

Lalu, bangunan Kejaksaan Negeri (Kejari), Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan kantor Desa Nagrak.

"Dalam mengerjakan proyek rehabilitasi ini, Waskita tidak hanya fokus pada struktur bangunannya saja, tapi juga fasilitas penunjangnya. Misal pada SMP Negeri 2 Cianjur, kami turut merenovasi lapangan upacaranya," jelasnya.

Ermy berharap, seluruh warga Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa tersebut dapat kembali menjalani kegiatan sehari-hari dengan nyaman.

“Seperti diketahui, bencana tersebut menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga dan fasilitas umum,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun guna perbaikan 98.000 unit rumah yang rusak, serta anggaran sebesar Rp 288,6 miliar untuk rehabilitasi dan renovasi prasarana pendidikan.

Kemudian, pada penanganan infrastruktur permukiman, nilai kontrak yang diperoleh Waskita Karya adalah sebesar Rp 63,65 miliar.

Adapun agenda usulan Kementerian PU tersebut turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra Saleh Atmawidjaja, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PU Essy Asiah, serta Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko.

LEBAK,iNewsLebak.id - Akibat hujan deras turun terus menerus pada sepekan ini mengakibatkan terjadinya pergerakan tanah yang tidak jauh dari permukiman warga sekitar, tepatnya di Kampung Mekarsari RT 002 RW 01, Desa Mekarsari, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Salah satu warga Desa Mekarsari, yang rumahnya tidak jauh dari lokasi pergerakan tanah, Sarudin (36), mengatakan pergerakan tanah terus berulang pada sepekan yang lalu dan sampai saat ini, warga merasa khawatir akan lebih parah dan  terjadi longsoran tanah.

"Dengan kondisi di musim hujan saat ini, saya merasa khawatir keadaan ini akan memperparah pergerakan tanah dan mengakibatkan longsoran. Karena lokasinya sangat dekat sekali dengan permukiman warga, paling 1 meter jaraknya, bahkan pondasi rumah saya sudah terlihat karena tanahnya amblas," ungkapnya. Kamis (19/12/2024).

Ketua RT 002 RW 01, Kampung Mekarsari, Desa Mekarsari, Samar (55), mengatakan bahwa dirinya sudah melaporkan kejadian ini kepada Pemerintah Desa Mekarsari.

"Setelah mendapat laporan dari warga, saya langsung melihat ke lokasi, ternyata benar tanah di dekat permukiman warga adanya pergerakan tanah dan cukup jauh, dan saya sudah laporkan kejadian ini ke kepala desa, dan beliau langsung turun cek lokasi mengelilingi wilayah yang terjadi pergerakan tanah," ucapnya.

Sementara itu, Herman (40), yang rumahnya tidak jauh dengan Sarudin, mengatakan hal serupa, warga yang rumahnya dekat sekali dengan lokasi pergerakan tanah merasa khawatir dan berharap ada penanggulangan dari pihak pemerintah sebelum kejadian ini lebih parah.

"Saya merasa cemas dan takut, apalagi kalau hujan turun pada malam hari, takut pas saat tidur pulas terjadi longsor, soalnya tanah yang dekat dengan rumah saya hampir 2 meteran amblas, bahkan sampai saat ini sepertinya masih terus bergeser, karena lumbung padi saya setiap harinya saya perhatikan semakin miring," tuturnya.

Herman berharap kepada pemerintah agar cepat tanggap dan segera melakukan penanggulangan bencana.

"Saya berharap kepada pemerintah agar cepat tanggap dan melakukan penanggulangan bencana agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan warga saat ini. Karena jika tidak segera adanya penanggulangan bencana, ini akan menyebabkan kerugian materi yang lebih besar dan bisa saja menyebabkan korban jiwa, karena lokasinya sangat dekat sekali dengan permukiman warga," ungkapnya.

Editor : U Suryana

Jakarta -

Pengembang PT Delta Mitra Sejahtera (DMS) berencana mengembangkan perumahan Cikande Business Residence secara bertahap. Kawasan perumahan ini akan dibangun dengan total luas 28 hektare.

Direktur Utama DMS Daniel Djumali mengatakan, mengatakan, saat ini pihaknya tengah membangun perumahan tahap pertama seluas 12 hektare. Secara keseluruhan Perumahan CBR akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap 1 sebanyak 1.066 unit dan dilanjutkan dalam pengembangan tahap 2 sekitar 1.500 unit, disesuaikan kondisi pasar mendatang.

"Saat ini sudah terbangun sebanyak 51 unit rumah, sebagian sudah akad KPR FLPP dan sudah terhuni.
Targetnya dalam 3 tahun ke depan selesai dibangun dan diserahterimakan kepada semua calon konsumen," dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Untuk mempercepat penjualan, Daniel mengatakan, menerapkan strategi dalam hal pembiayaan dan pemasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk untuk menyediakan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) baik KPR Subsidi FLPP, KPR Komersil maupun KPR Ruko (tepat disisi jalan raya Cikande Koper).

"Kerja sama ini dirancang guna menyediakan kemudahan pembiayaan yang difasilitasi Bank Mandiri bagi masyarakat yang berniat membeli rumah di proyek yang sedang kami kembangkan di jalan raya Cikande Serang, Banten seluas 12 hektar untuk tahap 1. Total keseluruhan ketersediaan lahan hampir 28 hektare," papar Daniel.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Daniel Djumali, Direktur Utama PT. Delta Mitra Sejahtera dan I Gede Raka Arimbawa SVP Regional CEO Region & Dessy Wahyuni SVP Head Marketting - Consumer Loan, disaksikan Aquarius Rudianto, Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri di Jakarta, Rabu, 18/12/2024.

Daniel menjelaskan bahwa Perumahan CBR yang berlokasi di Cikande - Serang, Banten, menjadi salah satu perumahan yang dikunjungi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait pada Kamis,12/12 lalu, dan telah memperoleh Sertifikat Bangunan Gedung Hijau dengan peringkat UTAMA yang diserahkan langsung oleh Menteri PKP pada HUT APERSI ke-26 Rabu 11/12/2024.

"Bapak Menteri Ara mengucapkan terimakasih karena menurutnya Perumahan Cikande Business Residence adalah ini rumah subsidi terbaik dan bagus yang pernah Ia kunjungi. Menteri berpesan untuk terus menjaga kualitas dalam pembangunan, terutama fasilitas umum, jalan lingkungan, dan membangun gedung serbaguna dan ruang terbuka hijau untuk kegiatan sosial penghuni," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Aquarius Rudianto, Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri menjelaskan bahwa kolaborasi bersama PT DMS selaras dengan komitmen Bank Mandiri, untuk membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rakyat (KPR), baik subsidi maupun non-subsidi serta Ruko. Tanpa terkecuali pemenuhan kebutuhan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Millenials melalui penyaluran KPR FLPP.

"Hari ini ada 1.000 unit rumah komitmen untuk kita kerjasamakan. Ke depan harus lebih banyak lagi dan berkualitas," ujar Aquarius

(aqi/zlf)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi di lingkungan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.

"Per tanggal 9 Desember 2024, KPK telah memulai penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Tessa menerangkan, dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.

Penyidik KPK belum memberikan keterangan soal siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kronologi perkara tersebut karena proses penyidikan yang masih berjalan.

Sesuai kebijakan KPK, siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta konstruksi perkaranya akan disampaikan setelah proses penyidikan rampung.

"Proses penyidikan saat ini masih berjalan, untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini," ujarnya.

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi di PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PT PP. Korupsi terkait proyek di Divisi EPC yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2023. KPK mengendus kerugian negara mencapai puluhan miliar.

“Hasil perhitungan sementara kerugian negara pada perkara tersebut kurang lebih sebesar Rp 80 miliar,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Jumat (20/12/2024).  

KPK telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1637 tahun 2024 soal larangan bepergian ke luar negeri terhadap dua warga negara Indonesia (WNI). Kedua orang berinisial DM dan HNN tersebut kena cegah hingga enam bulan ke depan.

“Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan,” ungkap Tessa.

Diungkapkan Tessa, penyidikan kasus ini telah dimulai pada 9 Desember 2024, dan surat cekal diterbitkan pada 11 Desember 2024. 

Menurut Tessa, KPK sudah menetapkan dua orang  sebagai tersangka dalam kasus ini. Kendati demikian, KPK belum merilis secara resmi identitas para tersangka tersebut. Tessa hanya menyanpaikan, KPK tengah melakukan penyidikan sampai saat ini masih dilakukan. 

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News