Kabupaten Bogor: Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dengan menu seharga Rp11 ribu per porsi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 11 Desember 2024.

Menu yang dibagikan kepada ratusan siswa itu terdiri dari susu kemasan, nasi putih, sayur, ayam goreng, tahu olahan berisi telur, dan pisang.

Wapres berkeliling kelas menyaksikan para siswa menyantap makanan setelah melakukan simulasi kebencanaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.

"(Harga per porsi) Rp11 ribu. Hari ini luar biasa sekali, yang jelas kita akan mengawal terus program ini, yang namanya makan gratis itu ada juga di pesantren-pesantren," ungkap Wapres.

Ia menjelaskan pondok pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya. Para siswa pondok pesantren setiap harinya makan sebanyak tiga kali, sehingga membutuhkan perhatian berbeda dari sekolah umum.

"Mungkin ke depan ada sedikit stimulan untuk pondok, yang penting kebutuhan gizi terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama dan harus dimonitor, mereka harus mendapatkan perhatian khusus," ujar Wapres.

Selain melakukan sosialisasi makan bergizi gratis, Wapres juga menyaksikan simulasi penanganan bencana alam gempa bumi yang diikuti ratusan siswa Muhammadiyah Boarding School. Dok. Instagram/@setwapres.ri

(WWD)

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengaku pihaknya mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut BPOM juga diminta untuk mengawal UMKM dan program makan bergizi gratis.

"Kami juga mendapat tugas dari pemerintah, hubungannya dalam pengawalan UMKM. Jadi kalau industri farmasi, obat-obatan, pangan, dan sebagainya itu ratusan ribu, dengan jutaan sertifikat yang kami keluarkan," kata Taruna di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Taruna mengatakan ada sekitar 60 ribu UMKM yang terdata di BPOM dan masih ada jutaan UMKM yang harus didata. Kini, kata dia, BPOM tengah bekerja sama dengan sejumlah kementerian.

"Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu. Dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya, dan obat-obat atau retail obat ya," ucapnya.

Taruna menyebut BPOM juga ditugasi untuk mengawal program makan bergizi gratis, yang rencananya akan dimulai pada awal Januari tahun 2025.

"Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi atau makan siang bergizi ini kita tahu mulai berlaku tanggal 2 Januari, dengan budget yang sangat besar," ujarnya.

Taruna mengatakan ada 13 item yang ditugaskan pemerintah kepada BPOM. Mulai dari mengawasi rumah produksi hingga distribusi makanan untuk program prioritas Prabowo tersebut.

"Kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini. Mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa," katanya.

(fas/fas)

Deli Serdang: Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan (BB) melaksanakan uji coba makan bergizi gratis. Uji coba dilakukan di SDN Jati Sari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, kemarin.

Sebanyak 296 siswa mendapat paket makan sehat bergizi yang disiapkan Kodam I/BB melalui Dapur Lapangan Mobile Bekangdam I/BB. Panglima Kodam I/BB (Pangdam) Mayjen TNI Rio Firdianto menjelaskan uji coba ini untuk melihat apa kekurangan dari menu yang disediakan.

"Sehingga, saat pelaksanaan pada 2 Januari 2025 nanti, sudah siap semuanya," kata Rio melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 11 Desember 2024.
Menurut dia, program pemerintahan Prabowo Subianto ini sangat membantu pertumbuhan dan kecerdasan para siswa di usia emas. "Saya juga sudah perintahkan seluruh satuan jajaran untuk mendukung penuh program ini," kata Rio.

Rio bersama Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang Wirya Alrahman meninjau langsung uji coba ini. Kepada beberapa siswa, Pangdam menyempatkan bertanya. "Enak gak makanannya?" Spontan dijawab enak oleh para siswa.

Hadir di acara meliputi Aspers Kasdam I/BB, Aster Kasdam I/BB, Aslog Kasdam I/BB, Danpomdam I/BB, Kabekangdam I/BB, Kakudam I/BB, Kapendam I/BB, Waasops Kasdam I/BB, Dandeninteldam I/BB, Pabandya Lid Sinteldam I/BB, Dandim 0204/DS, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah I/BB, dan pengurus jajaran.

(UWA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kedatangan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Rabu (10/12/2024).

Taruna mengatakan kunjungannya ke Kejagung dalam rangka meminta dukungan atas tugas - tugas dari pemerintah terkait dengan keamanan obat dan makanan, termasuk program makan bergizi gratis.

“Pengawalan dalam konteks bantuan, support, dan sekaligus mentoring dari kejaksaan agung, adalah tujuan utama kami menghadap Bapak Jaksa Agung,” kata Taruna di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Dia mengatakan, saat ini BPOM sedang mendapatkan tambahan tugas baru, yaitu mengawal program Makan Siang Gratis.

Adapun saat ini, berdasarkan data BPOM ada sekitar 60.000-an UMKM. Namun, penugasan pengawasan dari BPOM ada sebanyak jutaan UMKM yang terlibat dalam program ini.

“Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu, dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya,” jelasnya.

“Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi,” lanjut dia.

Adapun program Makan Siang Bergizi ini mulai berlaku pada 2 Januari 2025 dengan budget yang sangat besar. BPOM mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini.

“Mulai dari mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus,” lanjut dia.

“Maka dari itu sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini, dan untuk mencapai bebas korupsi,” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi adalah komitmen besar BPOM.

Bukan hanya dalam konteks anggaran, tapi juga hajat hidup orang banyak, mencakup kesehatannya.

“Menjadi lembaga yang anti-korupsi, yang bebas dari mafia untuk sama-sama diharapkan menyelamatkan bangsa,” katanya.

“Saya yakin pertemuan hari ini sangat konstruktif, karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi,” tegasnya.

Burhanuddin menambahkan, bentuk pendampingan yang dilakukan Kejagung, mulai dari support keperdataan, legal opinion, dan banyak hal lain.

“Saya tadi sampaikan, Bapak kerja sesuai tupoksinya. Kalau ada hal-hal yang menyangkut gugatan-gugatan, serahkan kepada kami untuk menyelesaikannya,” kata Jaksa Agung.

“Bahkan kami juga melakukan pendampingan dalam hal pengadaan atau apa pun yang sifatnya adalah kami harus lakukan, bukan hanya pengawasan saja, tetapi langkah-langkah itu yang dilakukan oleh Balai POM tidak menyalahi aturan,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membahas sinergitas antar kedua lembaga, termausk pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Burhanuddin menjelaskan sinergitas itu berupa pengawalan dalam kegiatan BPOM terkait dengan persoalan pidana, perdata hingga tata usaha negara.

"Baik itu secara masalah-masalah kepidanaan maupun masalah-masalah perdata dan tata usaha negara, dan banyak hal yang kami tukar pikiran dan rencana ke depan," ujarnya di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Kemudian, Taruna menjelaskan salah satu persoalan yang dibahas yaitu terkait dengan program makan siang bergizi gratis atau MBG.

Taruna menambahkan, program yang mulai digelar pada (2/1/2025) itu memerlukan pendanaan yang sangat besar agar terlaksana dengan sukses.

"Kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya yang disebut dengan makan siang bergizi, atau makan siang bergizi," tutur Taruna.

Dalam program itu, BPOM mendapatkan tugas untuk mengawasi rumah produksi MBG sampai dengan distribusi ke masyarakat. Pasalnya, program ini rentan akan penyimpangan dari oknum-oknum penyelenggara negara.

"Maka pengawalan dalam konteks bantuan, support dan sekaligus mentoring ataupun apa yang namanya itu, kami sangat butuhkan dari kejaksaan agung. Tentu di daerah dengan kejaksaan tinggi dan sebagainya," imbuhnya.

Selain itu, Taruna juga menyatakan bahwa pihaknya bertekad menjadi lembaga bebas korupsi, mafia dan pelanggaran lainnya. Pertemuan ini juga telah membahas tentang pengawalan dari Kejagung terkait dengan kerawanan khusus mulai dari izin ekspor, impor, peredaran obat dan makanan hingga industri farmasi.

"Dengan demikian, maka keyakinan saya sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, pertemuan hari ini sangat konseruptif karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi," pungkasnya.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) menyediakan makanan bergizi dengan pendirian dapur umum untuk para korban bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Koordinator Dapur Umum INH Abdul Azis di Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, mengungkapkan para relawan dari INH menunjukkan semangat dengan cekatan dan penuh dedikasi menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat terdampak.

Ia menyebutkan, penyediaan dapur ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan makanan, mengingat banyak rumah warga yang mengalami rusak parah akibat terdampak bencana alam.

"Bahkan banyak warga yang terisolasi dan kesulitan mendapatkan akses pangan. Namun, keberadaan dapur umum INH memberikan secercah harapan, memastikan bahwa mereka yang terdampak tidak kekurangan makanan," ungkap Abdul Azis.

Ia juga memastikan bahwa makanan yang disajikan dapat mencakup kebutuhan kalori dan nutrisi yang diperlukan untuk pemulihan para korban.

"Dapur umum ini menyediakan ratusan porsi makanan setiap harinya, dengan menu yang bervariasi untuk memastikan para korban tetap mendapat asupan yang baik baik sarapan, makan siang maupun kebutuhan makan di sore hari atau malam," paparnya.

INH pun mengimbau agar masyarakat ikut serta dalam mendukung upaya kemanusiaan ini, baik melalui donasi maupun menjadi relawan.

“Kami percaya, dengan kerja sama dan semangat kemanusiaan, kita dapat bersama-sama membantu mereka yang sedang menderita,” ujar Abdul Aziz.

Saat ini terdapat dua wilayah yang menjadi fokus pelayanan dapur umum yakni di Wilayah RT 01/01 dan RT 07/07 Kampung Gempol, Desa Cikadu dengan jumlah warga yang terdampak sekitar 390 jiwa dari 95 Kepala Keluarga.

INH juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor Jawa Barat memberikan bantuan kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi.

"Hari ini kami bekerjasama dengan INH memberikan bantuan 200 paket logistik ke Kabupaten Sukabumi," ungkap Kepala Dinsos Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf.

Ia menuturkan selain mengirim bantuan berupa logistik, jajarannya juga mengirimkan personel relawan tangguh bencana (Tagana) dan mobil dapur umum.

"Relawan Tagana Kabupaten Bogor dengan mobil dapur umumnya kami tugaskan membantu korban bencana alam selama dua minggu, selanjutnya bisa kami perpanjang tergantung situasi di lokasi bencana alam," ujar Farid.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Indonesia memperoleh dukungan Prancis terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto. Prancis yang punya program serupa akan membantu melalui berbagi pengalaman dan keahlian.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone mengatakan, Prabcis akan membantu pemerintahan Prabowo memenuhi janji kampanyenya untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah Indonesia, khususnya untuk mengurangi angka stunting secara nasional.

Prancis, kata dia, memiliki program pemberian makanan ke anak-anak sekolah serupa Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Prancis bermaksud untuk berbagi keahliannya. Prancis juga terbuka untuk membantu Indonesia memodernisasi sektor pertaniannya.

“Kami (Prancis) akan menanggapi apa yang dibutuhkan Indonesia. Kami punya program serupa, jadi (mungkin) bisa saling bertukar keahlian. Mungkin ada peluang bagi para ahli untuk ambil bagian dalam memodernisasi pertanian Indonesia,” kata Penone kepada wartawan di kediamannya di Jakarta, pada Rabu (11/12/2024).

Di Prancis, pemerintah memberikan subsidi makanan kepada para siswa di sekolah. Pemberian subsidi tidak dilakukan penuh, namun dengan dukungan para orang tua yang wajib membayar sebagian biaya tergantung pada pendapatan mereka. Beberapa tahun lalu, Prancis mulai mendistribusikan sarapan gratis ke sekolah-sekolah di daerah kurang mampu.

Penone menyatakan bahwa Indonesia telah mengirim beberapa delegasi ke negaranya untuk mempelajari bagaimana Prancis memberi makan siswanya.

Indonesia telah menjalankan proyek percontohan untuk program makanan gratis selama beberapa bulan terakhir. Pada bulan Oktober, Penone mengunjungi salah satu lokasi uji coba di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

“Kami sudah bekerja sama dengan Program Pangan Dunia PBB untuk hal ini … Kami akan melihat bagaimana kami dapat bekerja sama lebih lanjut dalam (rencana makanan gratis) ini,” kata Penone.

Anggaran Makan Bergizi Gratis

Adapun Prancis merupakan salah satu penyumbang dana Program Pangan Dunia PBB (UN’s World Food Program) mencapai 6 juta euro atau sekitar US$ 6,3 juta pada tahun 2024 saja.

Menurut laporan media lokal, Prancis telah mengalokasikan sekitar 260.000 euro (sekitar US$ 272.852) untuk distribusi makanan sekolah di Indonesia melalui skema Program Pangan Dunia.

Sementara, Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun (hampir US$ 4,5 miliar) dalam anggaran negara untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis sepanjang tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto belum lama ini mengumumkan rencanaya untuk memangkas biaya dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi karena keterbatasan anggaran.

Namun, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyanggah bahwa anggaran sebesar Rp 10.000 per porsi masih jadi sebuah sumulasi. Pemerintah masih mencari tahu apakah mungkin dana sebesar itu memang bisa memberi makan seorang anak.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025.

Sebelum program MBG diterapkan, Bima mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan, hal ini terutama terkait anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu. Nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Bima menganggap kolaborasi dari pihak ketiga, seperti corporate social responsibility (CSR) juga diperlukan dalam mendukung program tersebut.

Untuk itu, Bima memberikan apresiasi kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program MBG.

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya karena bantuan CSR itu kan biasa untuk program pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, Wamendagri mengatakan beberapa daerah sudah melakukan uji coba program MBG dengan baik, termasuk yang digelar Pemerintah Provinsi Sumut. "Saya kira provinsi ini luar biasa, kita apresiasi semuanya," imbuhnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, pemerintah akan membuka pintu bagi pihak ketiga untuk turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis yang akan mulai dijalankan per Januari 2025.

Ia menyebut, keterlibatan pihak ketiga itu bisa dilakukan lewat skema corporate social responsibility (CSR).

Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Pancasila di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya, karena bantuan CSR (corporate social responsibility) itu kan biasa untuk program pemerintah," ujar Bima dikutip keterangan resmi Kemendagri.

Pemerintah disebut membuka pintu baik kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program ini.

Bima mengaku beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan baik.

Sebelum program itu dapat diterapkan, dirinya mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan.

Hal ini terutama terkait dengan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu, nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, pemerintah akan membuka pintu bagi pihak ketiga untuk turut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis yang akan mulai dijalankan per Januari 2025.

Ia menyebut, keterlibatan pihak ketiga itu bisa dilakukan lewat skema corporate social responsibility (CSR).

Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Pancasila di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (11/12/2024).

"Kita mengapresiasi apabila ada pihak ketiga yang bisa ikut memberikan bantuannya, karena bantuan CSR (corporate social responsibility) itu kan biasa untuk program pemerintah," ujar Bima dikutip keterangan resmi Kemendagri.

Pemerintah disebut membuka pintu baik kepada perusahaan pelat merah maupun swasta yang mau terlibat langsung dalam program ini.

Bima mengaku beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan baik.

Sebelum program itu dapat diterapkan, dirinya mengingatkan ada beberapa konsep dan uji coba yang perlu dimatangkan.

Hal ini terutama terkait dengan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Itu yang nomor satu, nomor dua kesehatan, pastikan makanan itu memenuhi asupan gizi. Dan yang ketiga, ada manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan bagi warga, dan itu membutuhkan kolaborasi," kata Bima.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memakai 'kostum' atau baju yang mirip dengan ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat membagikan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Ki Bagus Hasikusumo.

Berdasarkan foto yang diterima Bisnis, Gibran tampak mengenakan kemeja warna putih berkantung di dada lengkap dengan celana bahan berwarna hitam. Bukan itu saja, dia juga memakai sepatu kasual bernuansa hitam putih buatan lokal dari Kabupaten Bandung yang harganya sekitar Rp400.000-Rp600.000.

Sepatu tersebut seringkali digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka, di antaranya saat meninjau proyek Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC), debat kandidat Pilpres 2024 hingga blusukan ke sejumlah daerah di Indonesia.

Gaya atau 'kostum' tersebut sudah terlebih dahulu dipopulerkan oleh ayahnya, yaitu Jokowi. Selama satu dekade menjadi Presiden RI, Jokowi memang kerap mengenakan setelah kemeja putih, celana bahan hitam, dan sepatu casual dengan warna hitam-putih.

Dalam kegiatan tersebut, Gibran mengemukakan bahwa makan siang gratis tidak hanya untuk sekolah umum saja tetapi akan menyentuh pondok pesantren di seluruh Indonesia. Dia mengatakanprogram pemerintah tersebut bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi pendidikan keagamaan.

"Mungkin nanti ke depan akan ada sedikit simultan ya Pak, untuk pondok-pondok pesantren," tuturnya dalam keterangan resmi, Rabu (11/12/2024).

Perbesar

Selain itu, Gibran juga meminta pengasuh pondok pesantren untuk memberi perhatian khusus kepada santri. Terutama, menurut Gibran, terkait makanan yang diberikan ke santri harus bergizi.

"Yang penting, kebutuhan gizinya terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory ya, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," ujarnya.

Kunjungan Wapres tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan di sekolah berbasis keagamaan, hal itu menandai komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Asta Cita.

MBS Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu pondok pesantren modern yang bisa memadukan pendidikan agama dan sains, memiliki total santri setingkat SMP dan SMA sebanyak 495 orang pada tahun ajaran 2024/2025.

Jakarta -

TNI Angkatan Udara (AU) sudah mulai melakukan uji coba program makan bergizi gratis di sejumlah Lanud TNI AU tipe A. TNI AU juga membangun dapur umum untuk mendukung program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Percontohan ataupun program uji coba makan gratis kita laksanakan di Lanud Tipe A. Lanud Abdul Rachman Saleh, Lanud Halim Perdanakusuma, Lanud Hasanuddin. Kemudian RSN (Roesmin Nurjadin) itu di Pekanbaru ya, itu sudah dilaksanakan," kata Kadispen TNI AU Marsma Ardi Syahri kepada wartawan di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024).

Selain itu, Ardi menjelaskan besok Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono akan turun langsung melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di Solo sekaligus menghadiri pelantikan siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa).

"Insyaallah besok KSAU akan melaksanakan ini, mulai di Lanud tipe A juga di Solo besok. Rencana (menghadiri) program makan gratis dengan pelantikan siswa Setukpa (Sekolah Pembentukan Perwira)," ucapnya.

Dia juga mengungkap, selama proses uji coba, belum ditemukan adanya kendala maupun hal yang membutuhkan evaluasi. Menurutnya, TNI AU siap mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendukung program prioritas Prabowo tersebut.

"Selama ini belum ada, jadi program pencanangan makan bergizi gratis ini kita maju dulu, belum ada evaluasi. Karena kan baru uji coba ya, baru uji coba. Kita kerahkan seluruhnya kekuatan yang ada dari mulai personil, equipment, fasilitas," ujar Ardi.

"Kemudian lahan, lahan ada juga yang bangun untuk dapur. Jadi seperti di Pontianak juga sudah kita siapkan lahan untuk pembangunan dapur umum. Jadi memang program makan ini karena perintah Presiden melalui Panglima TNI kita siap mendukung dulu," imbuhnya.

(fas/fas)