Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis...

Cianjur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait menyerahkan bantuan Rp100 juta dari PresidenPrabowo Subianto pada warga perumahan relokasi di Babakankaret, Kecamatan Cianjur, untuk kelengkapan masjid, pada Kamis.

"Ini ada titipan dari Pak Presiden RI Prabowo, dipergunakan untuk kelengkapan masjid di perumahan relokasi, dapat dipakai sesuai dengan peruntukannya," kata Menteri Maruarar yang melakukan kunjungan ke Cianjur bersama Dirjen Perumahan dan Pemukiman serta anggota BPK RI.

Sebelum memberikan bantuan, Menteri Maruarar yang didampingi Plt Bupati Cianjur Tb Mulyana Syachrudin dan Ketua DPRD Cianjur Metty Triantika, sempat mendengarkan berbagai keluhan warga terkait sumber air yang kuning dan berbau, serta listrik yang belum terpasang.

Karena itu pihaknya meminta Pemkab Cianjur segera memberikan solusi pada warga terkait berbagai keluhan tersebut, terutama masalah air dan listrik yang layak, agar segera diperbaiki sehingga warga relokasi dapat hidup tenang, aman, dan nyaman.

"Saya ingin masyarakat di perumahan ini hidup layak dengan sumber air yang jernih. Ini tugas Pemkab Cianjur untuk memberikan solusi, jangan menunggu lama, kasihan masyarakat," katanya.

Bahkan dalam kunjungan tersebut, Menteri Marurarar memastikan warga relokasi akan mendapatkan sertifikat rumah yang mereka tempati dalam jangka waktu 10 tahun ke depan sesuai keputusan pemerintah pusat melalui Pemkab Cianjur.

Pihaknya kembali meminta Pemkab Cianjur untuk dapat memastikan hak masyarakat atas sertifikat-nya pada tahun 2034, dimana hal tersebut harus tertuang dalam pernyataan tertulis sehingga tidak hanya janji semata.

"Pemerintah harus berani memberikan kepastian, jangan hanya janji, sehingga saya minta Pemkab Cianjur membuat pernyataan tertulis setelah 10 tahun menempati rumah relokasi, pemilik atau penghuni sudah menerima sertifikat," katanya.

Sementara masyarakat di perumahan relokasi Babakankaret, menyambut gembira kedatangan Menteri Perumahan dan Pemukiman yang selama ini mereka kenal cukup tegas dan selalu bekerja hingga tuntas dalam setiap kunjungan kerja.

"Kami sering liat di televisi kegiatan Pak Menteri, sebelumnya kami mengenal beliau sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Cianjur, sehingga membuat kami dengan gampang menyampaikan keluhan apapun," kata Rojiman (46), warga perumahan relokasi .

Bahkan dia dan ratusan warga perumahan tidak menyangka akan mendapatkan bantuan tunai untuk perbaikan dan membeli perlengkapan masjid yang berdiri di bagian depan perumahan dari Presiden RI yang diserahkan langsung Menteri Maruarar.

"Tentunya akan dipergunakan untuk keperluan masjid sesuai perintah Pak Menteri, harapan kami banyak perhatian yang diberikan pemerintah pusat bagi kami di perumahan ini karena masih banyak yang belum berpenghasilan tetap," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Desa Sooko, Kabupaten Gresik, menjadi saksi lahirnya inisiatif pembangunan 50 rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini hadir berkat kolaborasi antara sebuah perusahaan material bangunan terkemuka dan Habitat for Humanity Indonesia dalam mendukung program pemerintah untuk membangun tiga juta rumah layak huni.

Dengan visi menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan, proyek ini bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga simbol pemberdayaan dan penguatan kualitas hidup.

Bahan-bahan bangunan yang digunakan dalam proyek ini dipilih dengan cermat untuk memastikan kualitas dan ketahanan. Produk seperti semen acian, perekat bata ringan, dan perekat keramik mendukung konstruksi rumah yang kokoh, sehat, dan nyaman.
Baca juga: BI Beri Insentif untuk Bank yang Dukung Program 3 Juta Rumah

Standar tinggi yang diterapkan adalah memastikan setiap rumah mampu memberikan rasa aman sekaligus menjadi tempat bertumbuhnya harapan bagi penghuninya.

Direktur Sales & Marketing PT Aplus Pacific, Stevefanus Tedjasukmana, menyatakan pihaknya mendukung mimpi keluarga berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Rumah merupakan fondasi awal untuk masa depan yang lebih baik.

“Kami percaya, bahan material yang baik bukan hanya membuat rumah lebih kuat dan tahan lama, tapi juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi setiap keluarga. Dengan akses ke hunian layak, kami yakin setiap orang punya kesempatan membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya yang dikutip Kamis 21 November 2024.

Direktur Habitat for Humanity Indonesia Handoko Ngadiman menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi bukti nyata bagaimana sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam mengatasi persoalan sosial. Ia berharap sinergi seperti ini dapat menjadi teladan bagi banyak pihak untuk ikut ambil bagian dalam mendukung pembangunan rumah layak huni di berbagai wilayah Indonesia.

"Kemitraan ini merupakan bentuk nyata bagaimana dunia usaha peduli serta dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Handoko.

Proyek ini juga menggambarkan hubungan erat antara dunia usaha dan masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada penerima manfaat langsung, tetapi juga sebagai inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam upaya serupa. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, target pemerintah untuk menyediakan tiga juta rumah layak huni dapat terwujud lebih cepat.

Di tengah upaya tersebut, proyek di Desa Sooko ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Bagi keluarga penerima manfaat, rumah ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Bagi pihak yang terlibat, ini adalah langkah menuju visi bersama: Indonesia yang lebih sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

(DHI)

Jakarta -

Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menemui warga Kampung Bayam Madani. Dalam pertemuan ini, RK mendengarkan langsung persoalan yang dialami oleh warga Kampung Bayam, warga yang berasal dari kawasan dekat Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok.

Di sela-sela diskusi, RK mengaku sempat mendengar rumor berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh warga Kampung Bayam Madani. Dia mengaku mendapat rumor bahwa pertandingan FIFA internasional tidak bisa digelar jika arenanya berdekatan dengan permukiman warga.

Sebagaimana diketahui, hunian yang dijanjikan bagi warga Kampung Bayam Madani yakni Kampung Susun Bayam bersebelahan langsung dengan stadion Jakarta International Stadium (JIS) yang biasa dijadikan tempat pertandingan FIFA internasional.

"Saya pernah mendengar rumor, ini masih rumor ya, bahwa katanya kalau ada perumahan terlalu dekat stadion itu pertandingan FIFA internasional itu tidak bisa dilaksanakan, katanya. Ini masih katanya ya, saya dengarnya gitu, Bang, internasional, ini sih katanya. Saya akan cek dulu," ungkap RK saat berbincang dengan warga Kampung Bayam Madani di Hunian Sementara, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

Dia lantas menegaskan jika memang rumor ini benar adanya maka akan tetap disiapkan solusinya bagi warga Kampung Bayam Madani. Dia menyebut tidak akan membiarkan ada satu gelaran acara yang justru malah merugikan warganya.

"Sehingga kalaupun iya pun, ya tetap saya akan cari solusi. Itu semangat saya itu. Saya tidak akan membiarkan ibaratnya, demi satu event terus selamanya warga dirugikan, kan ibaratnya, ya mending enggak usah ada event internasional kalau warga berada di atas penderitaan warga yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya," terang RK.

"Nah, jadi intinya, bapak-ibu, karena persoalan ini harus baik dan lancar yang bisa saya komitmen kan adalah, saya akan mengecek rumor itu, apakah benar atau tidak," imbuhnya.

Sebelumnya, RK turut menjanjikan persoalan hunian bagi warga Kampung Bayam Madani selesai pada 100 hari kerja jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. RK menyebut penyelesaian berupa penyerahan kunci hunian bagi warga menjadi atensi.

"Saya komit 100 hari pertama mau jadi Gubernur, ini, masalah ini, harus beres secepatnya. Ini jadi atensi utama agar masuk (hunian). Jadi dirapatin, balik lagi ke sini, diobrolin, diomongin, pasti. Saya orangnya cari solusi," ungkap RK di kawasan hunian sementara Kampung Bayam Madani, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

RK menjelaskan sudah memahami persoalan yang dialami warga Kampung Bayam Madani. Dia mengatakan akar masalahnya berada pada gubernur yang mau atau tidak untuk memutuskan bahwa warga Kampung Bayam Madani berhak menghuni rumah susun yang telah dibangun.

"Kayak gini nggak boleh di lama-lama, apalagi kewenangannya. Tinggal mau apa nggak mau dari political will, dari pemimpin kan, saya kira itu, bukan masalah lain-lain, ternyata hanya masalah mau apa tidak gubernurnya melaksanakan," jelas RK.

RK mengatakan telah mendengar cerita warga soal awal mula bisa dipindahkan. Dia menyebut semula warga sudah difasilitasi saat Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta. Namun, kata dia, setelah itu komitmen di Peraturan Gubernur memiliki ada kendala sehingga tidak dilaksanakan oleh Pj Gubernur.

"Nah, tapi saya harus adil jadi pemimpin. Saya belum paham alasan Pj tidak melaksanakannya, sehingga itu akan saya teliti dulu. Karena saya baru, saya ingin mendengarkan penjelasan dulu dari PJ kenapa tidak melaksanakan persetujuan yang sudah disetujui," ungkap RK.

"Jadi poinnya, komitmen saya di 100 hari pertama nanti, saya akan kembali mengurai, dari Jakpronya, dari alasan Pj-nya, (balik) ke sini. Supaya harusnya bisa beres. Dan menurut saya nggak terlalu dalam bayangan saya, cuma saya harus tabayun. Nggak bisa saya langsung bilang A di hari ini tanpa tahu perspektif-perspektif dari yang lain," pungkasnya.

(dnu/dnu)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait kedapatan membagi kas senilai Rp100 juta untuk warga terdampak gempa Cianjur.

Momen itu terekam saat menteri yang akrab disapa Ara itu melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Hunian Tetap (Huntap) di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat.

Ara menuturkan, kas tersebut merupakan titipan dari Presiden Prabowo Subianto yang hendak membantu warga terdampak gempa Cianjur yang terjadi dua tahun lalu.

"Itu titipan kalau Pak Prabowo itu memang suka membantu. Contoh, dia membangun, membantu rumah-rumah, sekolah-sekolah yang rusak pakai dana pribadi dia. Saya pikir itu adalah presiden yang baik," kata Ara saat ditemui di Cianjur, Kamis (21/11/2024).

Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa anggaran tersebut sama sekali tidak berasal dari APBN ataupun anggaran Kementerian PKP.

Adapun, injeksi kas tersebut bakal digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana di Huntap tahap III Cianjur.

"Tadi kan saya tanya ada kekurangan apa? Di masjidnya ada kekurangan apa tadi? Beberapa hal ya, kurang jam jadwal. Jadi itu tadi non-APBN bukan Departemen," pungkasnya.

Untuk diketahui, Hunian Tetap III sendiri berlokasi di Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Di mana, kawasan area relokasi warga terdampak gempa Cianjur ini mencapai 2,7 hektare.

Adapun, total unit yang tersedia di Kawasan Hunian Tetap III ini sebanyak 190 unit dengan nilai kontrak akhir mencapai Rp70,8 miliar.

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum DPP Asosiasi Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menilai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) ke level 12% akan menghambat upaya untuk menekan backlog perumahan atau kesenjangan hunian yang terjadi di Indonesia. Terdapat sebanyak 185 industri turunan di sektor properti yang akan terdampak langsung dan tak langsung dari kebijakan itu.

“Backlog rumah di Indonesia ini masih besar terakhir sesuai dengan data zonasi itu 9,9 juta. Namun, di akhir 2024 ini kecenderungannya sudah di atas 10 juta lagi,” beber Joko Suranto dalam Investor Market Today di IDTV, Kamis (21/11/2024).

Dia mengatakan, para pelaku usaha di sektor ini perlu melakukan penghitungan ulang untuk merespons dampak negatif dari PPN 12% yang dimulai tahun 2025. Hitung-hitungan ini juga yang akan memberi dampak terhadap ketersediaan hunian di Indonesia.

Joko menerangkan, tentu peningkatan pajak layaknya PPN menjadi 12% akan mempersempit akses masyarakat untuk bisa membeli rumah. Kondisi ini akan dirasakan masyarakat terlebih di tengah kondisi sektor properti yang belum pulih sepenuhnya, sekalipun pemerintah telah menggelontorkan stimulus PPN DTP hingga akhir 2024.

“Namun, kemudian ini ada kenaikan (PPN), jadi ada anomali, kontraproduktif. Apalagi bahwa program tiga juta rumah itu dimaksudkan untuk memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi dari sektor properti,” tutupnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan segera menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Adapun skema kenaikan PPN berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Tarif PPN telah berangsur naik sejak 2020 dari level 10%. Kemudian menjadi 11% yang berlaku pada 1 April 2022 lalu dan akan kembali ditingkatkan pada 1 Januari tahun 2025 menjadi sebesar 12%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

DEPOK, iNewsDepok.id - Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah kompleks perumahan di Kota Depok terendam banjir dan dilanda pohon tumbang.

Salah satu wilayah terdampak adalah Perumahan Tirta Mandala, Cilodong, Kota Depok. Puluhan rumah di kawasan ini kerap terendam banjir saat hujan deras mengguyur.

Tidak hanya banjir, insiden pohon tumbang juga terjadi, menimpa kabel listrik yang mengaliri lampu jalan di sekitar perumahan tersebut.

Suri, salah seorang warga perumahan tersebut mengatakan dirinya sempat mendengar suara keras saat pohon tumbang terjadi. Ia juga menambahkan bahwa setiap kali hujan deras, rumahnya selalu terendam banjir setinggi 50 sentimeter akibat luapan air dari Kali Jantung.

Warga berharap agar Pemerintah Kota Depok melalui dinas terkait segera memasang pondasi di bantaran Kali Jantung untuk mencegah banjir semakin parah dan menghindari potensi longsor di kawasan tersebut.

 

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun hunian tetap (Huntap) untuk warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT). Nantinya akan ada 2.700 hunian yang bisa ditempati oleh korban erupsi Gunung Lewotobi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait usai rapat koordinasi penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kantor Kemenko PMK pada Rabu (20/11).

"Kami akan membangun 2.700 unit rumah bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (21/11/2024).

Untuk menyelesaikan pembangunan Huntap, pihaknya membutuhkan waktu 5,5 bulan atau rampung sekitar bulan April 2025. Hal itu karena harus menunggu proses perizinan, mobilisasi bahan bangunan dan keamanan di lokasi.

"Dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke, kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun hunian itu. Ada proses perizinan dan keamanannya," kata Ara.

Dalam proses pembangunannya, Ara berharap semangat gotong royong dari berbagai pihak. Selain itu, dirinya juga memastikan bahan baku rumah tahan gempa akan segera dikirim ke lapangan sehingga bisa dirakit dalam waktu cepat.

"Saat ini bahan baku pembuatan rumah sudah tersedia di kawasan sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki. Kami harap pembangunan bisa dilakukan dengan gotong royong dan melibatkan masyarakat sekitar dan UMKM sehingga ada lapangan pekerjaan," terangnya.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menjelaskan, saat ini aktivitas Gunung Lewotobi Laki - Laki masih berlangsung, namun tidak ada gejala peningkatan. Selain itu, berdasarkan data di lapangan radius zona bahaya sudah dikurangi.

"Jumlah warga yang tercatat sebagai pengungsi yang terpusat sudah mengalami penurunan jadi sekitar 5.117 jiwa. Sedangkan lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar lokasi. Pengungsi mandiri lebih banyak dan jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa," tuturnya.

(abr/zlf)

Bisnis.com, CIANJUR - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kelanjutan rencana pemerintah yang hendak membebaskan pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pembelian rumah.

Ara menjelaskan hal itu saat ini tengah dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinahkodai oleh Tito Karnavian.

"Kita [sedang] perjuangkan dengan Mendagri, BPHTB yang selama ini merupakan kewenangan di tingkat dua," jelasnya saat ditemui di Babakan Karet, Kamis (21/11/2024).

Apabila hal itu benar terealisasi, maka diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk dapat memiliki hunian yang layak.

Namun, Ara memberi sinyal bahwa pembebasan BPHTB itu hanya akan diperuntukan bagi masyarakat yang membeli rumah rakyat saja. Artinya, hanya akan dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lebih lanjut, Ara berharap kepastian mengenai pembebasan BPHTB itu dapat mulai menemui titik terang dalam 2 pekan ke depan.

"Buat khusus perumahan rakyat, doakan minggu depan atau dua minggu lagi ada kejutan yang bisa membantu beban rakyat. Doakan kami, ya. Dua minggu lagi, dalam 2 minggu, ya, mudah-mudahan ada kejutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan BPHTB pembelian rumah kala menjabat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB itu telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5%, ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya dikutip Senin (14/10/2024).

Hashim menjelaskan, wacana penghapusan pajak tersebut dilakukan guna mendongkrak daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan RI juga dapat naik.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mendukung program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto dengan menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank. Hal ini sejalan dengan kondisi backlog perumahan di Indonesia yang masih sangat tinggi.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan sebagai bank sentral, pihaknya berperan dalam memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit ke sejumlah sektor, yakni perumahan dan konstruksi secara keseluruhan.

“Pertama, sektor konstruksi, kedua adalah sektor real estate, ketiga adalah kepemilikan rumah atau KPR, dan yang keempat kepemilikan apartemen atau KPA,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDG Bulanan, Rabu (20/11/2024).

Selain itu, Juda juga menyebutkan upaya yang kedua adalah dari sisi kebijakan Loan-to-Value (LTV) hingga 100%. Dengan kebijakan ini, nasabah tidak perlu membayar uang muka (down payment/DP), atau DP-nya sebesar 0%.

“LTV kita, down payment itu masih 0% atau LTV-nya 100%, artinya memang membuka itu, kami masih sangat longgar dari sisi LTV tidak ada. Bahkan, bank pun bisa memberikan kredit dengan DP 0%,” jelasnya.

Pada saat yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo juga sempat menyatakan bahwa bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk sektor perumahan, khususnya perumahan rakyat, akan mendapatkan insentif likuiditas dari BI.

Menurutnya, hal ini memang merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah dan BI, di mana pemerintah mendorong dari sisi permintaan dengan menyediakan program 3 juta rumah, subsidi kredit untuk rumah, sementara BI mendorong dari sisi penawaran perbankan.

“Hai bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor termasuk rumah ini, kami berikan insentif likuiditas,” ujarnya.

Adapun, pernyataan Perry sendiri memang sejalan dengan kebijakan bank sentral mendatang, di mana pada bulan lalu menyebut akan ada perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang berlaku per 1 Januari 2025.

Saat itu, Perry menuturkan insentif likuiditas tersebut akan diberikan kepada bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, yang memiliki kontribusi besar terhadap lapangan kerja, dengan pangsa tenaga kerja mencapai 50%. Sektor-sektor tersebut meliputi perdagangan, baik besar maupun eceran, pertanian, serta industri pengolahan yang padat karya.

Selain itu, insentif likuiditas juga akan diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini karena sektor-sektor tersebut berkontribusi terhadap 20% dari total lapangan kerja.

“Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat. Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor itu kami berikan insentif likuiditas,” tandasnya.

Tercatat, hingga akhir Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,9 triliun, BPD sebesar Rp24,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,6 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Sektor Hilirisasi Minerba dan Pangan, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM.

IDX Channel - PT Astra International Tbk (ASII) siap terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Komisaris Astra International Prijono Sugiarto menyambut baik berbagai program perumahan pemerintah. Dia meyakini, Grup Astra akan berkontribusi lebih banyak untuk membantu masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Astra International Tbk menjajaki rencana kolaborasi pembangunan rumah rakyat demi berkontribusi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Kementerian PKP berharap adanya gotong royong dari berbagai pihak dan mitra kerja, termasuk PT Astra International Tbk, akan mampu mendorong capaian pembangunan rumah untuk rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan perumahan.

“Saya telah berdiskusi dengan Presiden Komisaris Astra International, Pak Pri (Prijono Sugiarto) yang juga sahabat saya mengenai pembangunan rumah untuk membantu rakyat Indonesia yang masih belum memiliki rumah,” tegas Ara dalam rilisnya, Rabu (20/11/2024).

Ara merasa senang karena Astra International memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkait dengan penataan kawasan lingkungan asri dan sehat, melalui Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra.

Dirinya berharap mungkin ada beberapa kampung dan desa dari program ini dapat dikolaborasikan dengan program pembangunan rumah Kementerian PKP.

Hal ini tentunya sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan).

Tujuannya, membantu masyarakat memiliki hunian layak dan tinggal di kawasan lingkungan yang tertata dengan baik.

Sementara Presiden Komisaris Astra International Prijono Sugiarto menyatakan, pihaknya menyambut baik berbagai program perumahan pemerintah.

Adanya kedatangan Ara ke Menara Astra memberikan pandangan dan wawasan baru bagi Grup Astra untuk berkontribusi lebih untuk membantu masyarakat.

“Kedatangan Bang Ara ke Menara Astra memberikan satu era baru bagi kami agar bisa membantu lebih banyak masyarakat,” tutup dia.