Program makan bergizi gratis yang diberlakukan pada tahun depan diharapkan menggerakan ekonomi daerah. Apalagi, besaran anggaran makan bergizi gratis mencapai Rp 71 triliun. #makanbergizigratis #menkeu #srimulyani #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis terus diuji coba dengan serius. Salah satunya dengan menyediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur yang bisa menyiapkan ribuan paket makanan bergizi dan higienis. #makanbergizigratis #dapur #gizi #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

MEDAN, investor.id - Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto meninjau pelaksanaan uji coba dan launching Gerakan Makan Sehat Bergizi Serentak di sekolah Dharma Pancasila, Selayang, Medan, Rabu (11/12/2024).

“Makan bergizi ini akan dimulai Januari (2025), tahap awal itu menyasar beberapa target yang tentunya pematangan konsep dan uji coba,” tutur Bima yang didampingi Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni, dan Kadis Pendidikan Abdul Haris. 

Bima menyatakan, terpenting dari program tersebut tekait dengan biaya, berapa anggaran yang pas dengan menyesuaikan kondisi lokal.

Hal lain menyangkut dimensi kesehatan, dan memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan. Sedangkan ketiga, ada manfaat ekonomi yang muncul bagi masyarakat dan warga.

Dalam pelaksanaan ke depan, Bima mengapresiasi program corporate social responsibility (CSR) dari Bank Sumut. Namun untuk pelaksanaan selanjutnya, anggaran akan ditentukan secara nasional.  

"Itu membutuhkan kolaborasi, jadi kami apresiasi ada CSR dari Bank Sumut. Untuk nanti dianggarkan secara nasional. Kami juga melihat antusiasme dari Forkopimda dan pihak sekolah, dan CSR. Ini modal yang baik untuk kolaborasi berjalannya program (makan bergizi ke sekolah) di awal tahun," katanya.

Namun, Bima Arya tidak punya data daerah yang sudah memulai pelaksanaan Gerakan Makan Sehat Bergizi secara nasional. Dia hanya mengapresiasi launching yang ada di Sumut.

"Kita belum ada datanya itu, tapi sudah jalan dimana-mana, banyak ya. Untuk serentak secara provinsi ini luar biasa, saya apresiasi Sumut ini," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membagikan makan bergizi gratis (MBG) kepada siswa Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Ki Bagus Hasikusumo di Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan tersebut berlangsung di 2 sekolah sekaligus, yaitu Kampus MBS 1 dan Kampus MBS 2, yang terletak terpisah di Jl. Mad Nur, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (11/12/2024).

Gibran mengatakan makan bergizi gratis tidak hanya untuk sekolah umum saja tetapi akan menyentuh pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut menilai program makan bergizi gratis bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi pendidikan keagamaan.

"Mungkin nanti ke depan akan ada sedikit simultan ya Pak, untuk pondok-pondok pesantren," tuturnya.

Selain itu, Gibran juga meminta pengasuh pondok pesantren untuk memberi perhatian khusus kepada santri. Terutama, menurut Gibran, terkait makanan yang diberikan ke santri harus bergizi.

"Yang penting, kebutuhan gizinya terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory ya, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," kata Gibran.

Kunjungan Wapres tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan di sekolah berbasis keagamaan, hal itu menandai komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Asta Cita.

MBS Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu pondok pesantren modern yang bisa memadukan pendidikan agama dan sains, memiliki total santri setingkat SMP dan SMA sebanyak 495 orang pada tahun ajaran 2024/2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 211 perusahaan berkomitmen untuk impor sapi hidup ke Indonesia menjelang pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda menyampaikan, 211 perusahaan itu terdiri dari 141 perusahaan yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah dan 70 perusahaan mendatangkan sapi pedaging.

“Tadi sudah ada 141 untuk yang [sapi] perah, yang 70 [perusahaan] sapi pedaging,” kata Agung usai menghadiri diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Secara terperinci, Agung menyebut bahwa 141 calon investor sapi perah berencana mendatangkan sebanyak 1,2 juta ekor selama lima tahun atau sepanjang 2025-2029. Kemudian, 70 calon investor berkomitmen untuk memasukkan sapi pedaging betina produktif sebanyak 800.000 ekor dalam lima tahun ke depan.

Seiring adanya komitmen tersebut, maka total sapi hidup yang akan didatangkan selama 5 tahun ke depan mencapai sekitar 2 juta ekor sapi hidup.

“Totalnya hampir 2 juta dari komitmen selama lima tahun,” ujarnya.

Agung menuturkan, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berasal dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Sejauh ini, negara-negara yang telah menyampaikan komitmennya di antaranya Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China.

Namun, Agung menyebut ada 6 perusahaan asal luar negeri yang secara intens menjajaki investasi sapi hidup di Indonesia. “Tetapi yang intens mungkin ada 6 ya, 6 perusahaan luar negeri yang intens untuk menjajaki dan mendorong realisasi investasi sapi,” tuturnya.

Untuk mendukung percepatan realisasi importasi tersebut, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Agung menyebut, revisi beleid itu telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan diikuti dengan penerbitan aturan turunannya.

“Ini tentu akan menambah sumber negara untuk sapi ini dibandingkan dengan saat ini yang memang hanya tergantung dari Australia, Amerika,” ucapnya.

Selain itu, dari sisi lahan, Kementan bersama pemerintah daerah telah mengidentifikasikan lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi sapi perah dan sapi pedaging.

Dalam pemanfaatan lahan-lahan tersebut, Agung menyebut bahwa pemerintah akan memberikan semacam dukungan agar pembiayaan dalam pemanfaatan lahan itu juga bisa feasible bagi investasi sapi perah maupun sapi pedaging.

Kementan juga mempertimbangkan terkait skema pembiayaan bagi calon investor. “Yang diharapkan oleh calon investor adalah adanya skema pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah kemudian grace period yang agak panjang, diatas 3 tahun,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan diskusi implementasi dan kolaborasi Program Gizi Nasional dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah & 'Aisyiyah (PTMA).

Diskusi yang diselenggarakan di Auditorium Mohammad Djazman Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini merupakan upaya untuk memperkokoh ketahanan pangan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UMS Prof Sofyan Anif pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mencari sebuah terobosan agar seluruh program gizi nasional bisa berjalan dengan baik.

Sofyan Anif menyampaikan bahwa pada pidato yang digaungkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden RI beberapa kali menyebutkan tentang ketahanan pangan, makanan gratis bergizi, dan entrepreneurship.

"Tentu ini kalau kita lihat semangat PTMA tidak hanya sekedar memiliki produk-produk yang bisa mendukung program gizi nasional ini, tentu juga memiliki tenaga ahli di bidangnya tapi juga sekaligus semangat juang yang menjadi nilai prioritas Muhammadiyah sejak lahir itu ya persoalan Gizi," tuturnya saat memberikan sambutan pada Rabu (11/12/2024).

Sofyan Anif menyebut bahwa hampir seluruh PTMA memiliki prodi Ilmu Gizi seperti UMS yang memiliki prodi Ilmu Gizi dan telah terakreditasi Unggul.

"Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita semua karena Muhammadiyah hadir itu untuk kemakmuran semua, itu tema yang sekarang sedang tren di kita, kemakmuran untuk semua dalam rangka membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur (negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya)," kata Sofyan Anif.

Kepala BGN RI Prof Dadan Hindayana pada kesempatan tersebut menerangkan program makan gratis bergizi bermula dari uji coba di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Makanan itu dikirim tiga kali, ada yang makan jam 8, jam setengah 10, dan jam 12 sehingga terminologi yang digunakan bukan lagi makan siang gratis.

Makan bergizi gratis ini sangat penting, lanjutnya, karena dasarnya pada demografi Indonesia yang terbagi pada lima kelas berbasis anggota rumah tangga yaitu kelas atas, kelas menengah, kelas menuju menengah, kelas rentan miskin, dan kelas miskin.

Bahayanya demografi Indonesia itu ketika kelas miskin ketika dua orang digantikan oleh 2,5 yang artinya lebih besar, sehingga akan semakin banyak keluarga yang miskin dan menurutnya itu adalah disaster demography.Disaster demography mungkin terjadi karena saat pada 2045, angkatan kerja memiliki low quality human resources yang tidak bisa bersaing dengan negara lain.

"Dengan dasar itu, bapak Prabowo Subianto mencanangkan pokoknya kita harus kasih makan seluruh anak Indonesia, dasarnya itu. Karena dari hasil uji coba di Sukabumi, 60 persen anak tidak pernah minum susu," jelas Dadan.

Dia menyebut bahwa anak-anak itu bukan hanya sekedar lactose intolerant tetapi karena tidak mampu beli susu.

Selanjutnya Kepala BGN merespons kolaborasi yang bisa terjadi antara Muhammadiyah dengan BGN seperti menjadi bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dengan menjadi mitra, akan memungkinkan terbentuk pemberdayaan masyarakat karena mengembangkan ekonomi lokal dan menekan angka kemiskinan ekstrem.

Kemudian acara tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama program Makan Bergizi Nasional antara Majelis Diktilitbang dan UMS dengan Badan Gizi Nasional. Scope MoU dengan Badan Gizi Nasional berupa dukungan PTMA dalam menyukseskan program makan bergizi gratis seperti:

1. Supervisi gizi penyediaan makan bergizi gratis.

2. Pendampingan keamanan dan kehalalan pangan

3. Penguatan kemampuan penyediaan makan bergizi gratis dalam bentuk penyusunan menu, penyiapan makanan, pemenuhan bahan, dll.

4. Monitoring dampak dan hasil program. 5. Penguatan dan supervisi UMKM Binaan PTMA yang menyediakan bahan baku serta makan bergizi gratis.

Kepala BGN RI menyampaikan ucapan selamat bergabung Muhammadiyah di program makan bergizi gratis dan dia menilai bahwa kerja sama ini akan bisa menguntungkan kedua belah pihak.

"Muhammadiyah ini menjadi bagian yang sangat penting karena tersebar di seluruh Indonesia dan saya yakin akan menjadi salah satu mitra yang bisa mendukung program makan bergizi yang bisa dilakukan secara efektif dan efisien karena Muhammadiyah memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya yang mendukung," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan terus mendorong produk perikanan sebagai asupan protein untuk masuk menjadi menu utama di program makanan bergizi gratis (MBG) yang akan bergulir pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan MBG merupakan program strategis untuk membangun generasi emas Indonesia. Terlebih, Budi menyatakan, sejak awal pihaknya telah mengenalkan produk ikan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Indonesia.

“Kami berkoordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung ikan sebagai menu utama untuk penyediaan asupan protein,” kata Budi saat ditemui Bisnis di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Di samping itu, Budi mengeklaim pihaknya juga telah melakukan uji coba pelaksanaan menu ikan untuk sekitar 170.000 anak Indonesia. Adapun, uji coba itu masih terus bergulir hingga sekarang.

Untuk itu, Budi menyampaikan bahwa KKP terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program MBG.

Bukan hanya itu, dia mengungkap para pelaku usaha juga ikut berkontribusi memberikan menu makan bergizi gratis untuk anak sekolah. “Jadi semua bergerak mengenalkan menu ikan mendukung MBG,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, KKP ikut serta mendorong para pelaku usaha untuk menstandarkan produk perikanan hingga memfasilitasi sertifikasi untuk UMKM. Serta, memetakan kebutuhan ikan secara nasional.

“Jadi intinya, dukungan penuh dari KKP untuk kesuksesan makan bergizi gratis,” tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memangkas anggaran program MBG menjadi Rp10.000 per porsi dari semula Rp15.000. Namun, pemangkasan anggaran ini dinilai berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG terlalu mini.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis.

Bhima menilai, biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Pasalnya, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan. “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” imbuhnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat dipatok Rp2.701,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energy, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore.

Dari angka tersebut, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi untuk bidang pendidikan di APBN.Sementara kesehatan Rp218,5 triliun perlindungan sosial Rp503,2 triliun dan ketahanan pangan Rp144,6 triliun.

Adapun anggaran program makan bergizi gratis dipatok Rp71 triliun.

Sementara pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan Rp3.005,1 triliun dengan target penerimaan pajak 2490,9 triliun.

Sedangkan pendapatan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

Pemerintah siap melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2 Januari 2025. Dalam proses uji coba selama beberapa bulan terakhir, pemerintah telah menemukan format ideal dalam proses pelaksanaan program.

Pemerintah juga telah mulai penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolah, sampai pengelolaan limbah.

"Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, Presiden ingin mengurangi kesenjangan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, dan membentuk SDM unggul yang mampu bersaing di masa depan. Kami ingin memastikan kesiapan SPPG untuk memulai program ini secara serentak pada 2 Januari 2025," kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Satria Wibawa dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Hal ini disampaikannya saat meninjau kesiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12).

Hariqo menambahkan, Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya di tahun 2025, pelajar dan santri menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sementara itu Kepala SPPG Tanah Sareal Ayu Pertiwi menjelaskan Unit Pelayanan Tanah Sareal hampir beroperasi 24 jam setiap hari. Setiap harinya, bahan baku seperti sayur, telur, ayam, dan lain-lain datang pada pukul 16.00 WIB. Bahan baku langsung dibersihkan menggunakan air mengalir di tempat khusus, , kemudian diproses agar siap dimasak.

Selanjutnya, proses memasak dimulai pukul 01.00 hingga sekitar pukul 06.00 WIB. Setelah itu, proses pengemasan makanan di piring yang terbuat dari baja tahan karat atau stainless steel.

Ayu menambahkan, pengiriman makan tahap pertama mulai pukul 08.30 WIB untuk siswa TK dan SD kelas 1-3 yang makan mulai pukul 09.00 WIB. Pengiriman makanan selanjutnya pukul 10.30 WIB untuk siswa SD kelas 4-6, SMP, dan SMA/sederajat.

Lepas pukul 12.00 WIB, petugas pengantar makanan kembali ke sekolah untuk mengambil piring kotor. Setelah itu, petugas pencuci piring mulai bekerja, sampai sekitar pukul 23.00 WIB.

"Begitulah setiap hari. Jadi operasional kami nyaris 24 jam setiap hari," beber Ayu.

Lebih lanjut, Ayu menjelaskan pegawai di Unit Pelayanan Tanah Sareal ada 51 orang. Pegawai terdiri dari kepala unit, wakil kepala unit, ahli gizi yang bertugas sebagai pengawas produksi dan kualitas, akuntan yang fokus mengawasi pengadaan bahan pangan, asisten lapangan yang tugasnya mengawasi pemeliharaan dan pengantaran.

Sedangkan pegawai operasional terdiri dari juru masak, petugas persiapan, pengolahan, pemorsian, pengemasan, distribusi, petugas petugas kebersihan, dan pencuci peralatan makan. Setiap hari, mereka bekerja menyediakan makanan untuk 3.018 siswa.

"24 pekerja di Unit Pelayanan Tanah Sareal merupakan warga lokal. Artinya, program ini tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi terhadap anak, tapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar unit pelayanan," jelas Ayu.

Ayu mengatakan Unit Pelayanan Tanah Sareal beroperasi sejak 18 November 2024 dan dibangun di atas lahan seluas 21,6 meter x 21,6 meter. Fasilitas di Unit Pelayanan Tanah Sareal sudah sesuai standar yang Badan Gizi Nasional (BGN) tetapkan.

Standar ini pun akan diterapkan di unit-unit pelayanan di daerah lain. Semua orang yang masuk ke unit pelayanan, harus menggunakan alas kaki khusus, masker, dan penutup kepala atau hairnet. Pegawai juga dilengkapi dengan seragam.

Setelah pintu masuk, ada tempat kedatangan dan pembersihan bahan baku menggunakan air mengalir. Kemudian, ada gudang kering, gudang basah, ruang peralatan dapur, tempat mencuci piring dilengkapi air panas, ruang masak, dan dua mobil boks tertutup untuk mendistribusikan makanan.

Terdapat pula kantor pegawai yang terdiri-dari ruang kepala unit, ruang staf, ruang meeting, dan ruang tamu. Di ruang tamu, ada layar dashboard untuk memantau kehadiran siswa dan proses distribusi makanan.

"Unit di Tanah Sareal sudah 100% siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Kami sangat menjaga kualitas makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA. Semua ini diawasi langsung oleh ahli gizi untuk memastikan porsi dan kualitasnya sesuai standar," pungkas Ayu.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengungkapkan 211 perusahaan berkomitmen untuk mengimpor sapi perah dan sapi pedaging untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun impor yang dilakukan ini bukan untuk langsung dikonsumsi, tetapi dikembangkan guna meningkatkan produksi susu dan daging sapi dalam negeri. Dengan begitu Indonesia tak lagi impor susu dan daging sapi.

"(Perusahaan yang komitmen) 141 untuk yang perah, yang 70 sapi pedaging," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, usai melalukan FGD dengan Kementerian/Lembaga tentang Investasi Pengembangan Sapi Perah dan Sapi Pedaging di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Agung menyebut, total target impor sapi perah dan pedaging sebanyak 2 juta ton selama lima tahun ke depan. Rinciannya, sebanyak 141 investor berkomitmen mengimpor 1,2 juta ekor sapi perah dan 70 investor mengimpor sapi pedaging.

"Berdasarkan komitmen yang mereka sudah sampaikan itu sebanyak 1,2 juta selama 5 tahun. Dari tahun 2025 sampai 2029. Kemudian kalau untuk sapi pedaging itu ada 70 calon investor yang berkomitmen akan memasukkan sapi pedaging betina produktif ya itu 800 ribu ekor 5 tahun ke depan," terangnya.

Untuk menarik investor melakukan pengembangan produksi sapi perah dan pedaging, pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk perusahaan. Pertama, Agung meyakini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan untuk kemudahan impor sapi perah dan pedaging dari negara lainnya.

Karena untuk diketahui, selama ini Indonesia bergantung dengan beberapa negara seperti Australia dan Amerika. Dengan beberapa aturan yang akan direvisi, maka akan ada kemudahan impor sapi dari sumber lainnya terbuka lebar.

"Bapak Presiden sudah menandatangani revisi kedua peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2016 dimana dengan ditanda tangannya revisi kedua peraturan pemerintah tersebut maka akan diikuti dengan revisi peraturan turunannya dan ini akan membuka peluang masuknya sapi perah maupun sapi pedaging betina produktif dari Brasil,"terangnya.

Kedua, tadi dari sisi lahan. Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi dengan pemerintah daerah lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk investasi sapi perah dan sapi pedaging. Lalu dalam pemanfaatan lahan-lahan tersebut pemerintah akan memberikan skema pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah.

"Untuk periode yang agak panjang, di atas 3 tahun. Itu juga sedang kita diskusikan karena tentu untuk investasi ini membutuhkan dukungan pembiayaan terutama yang model kemitraan. Karena para peternak itu kita bukan untuk bantuan tapi bentuknya adalah kerjasama bisnis dengan calon-calon investor sehingga perlu ada dukungan pembiayaan tadi," jelasnya.

Ketiga dukungan infrastruktur, ada 21 lokasi yang disediakan untuk perusahaan membangun peternakan. Lokasi-lokasi ini akan diusulkan menjadi proyek strategi nasional (PSN).

"Ada lahan di 21 wilayah salah satunya di Sulawesi, di Jawa Tengah," pungkasnya.

Lihat Video: Kementan Gandeng 36 Perusahaan Siap Impor Sapi untuk Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).

"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.

"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.

Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.

"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.

"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.

Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).

"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.

"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.

Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.

"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.

"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.

Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.