Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 pagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya," kata Ara ditemui seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4) malam.

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

"Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen," ujar Ara.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengaku akan segera mengundang setiap perwakilan profesi yang masuk dalam kategori penerima tersebut untuk membicarakan mengenai rumah subsidi itu.

"Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya," ucap Ara.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Menteri PKP juga menegaskan pentingnya kualitasnya bangunan rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo, mengingat kualitas bisa menjadi isu besar.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kualitas pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit ke lapangan, guna memastikan kualitas sesuai yang diharpakan.

Selain itu, dia menekankan bahwa pemeriksaan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga terkait tempat sasaran, yang harus tepat dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pusat Statisik (BPS) yang sudah terperinci berdasarkan nama dan alamat.

Menurutnya, BPS kini memiliki data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu, dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000, yang menjadi acuan penentuan sasaran bantuan.

"Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan," kata Menteri PKP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Cileungsi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wilayah ini dikenal sebagai area penyangga bagi kota besar, seperti Jakarta dan Bekasi karena banyaknya perumahan hingga kawasan industri yang bertumbuh pesat.

Sebagai salah satu daerah penting di Bogor, Cileungsi memainkan peran signifikan dalam perkembangan ekonomi dan infrastruktur wilayah tersebut. Tak mengherankan para developer mengincar Cileungsi sebagai prospek pembangunan perumahan yang menjanjikan.

Untuk tipe rumah subsidi, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga mulai dari Rp130 juta. Berikut ini limarekomendasi rumah murahdi Cileungsi yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cileungsi

1. Gardenia 2 Cileungsi

Berlokasi di Dayeuh, Cileungsi, Kab Bogor, Jawa Barat, perumahan ini dibuat oleh Cileungsi Graha Raya dengan total 27 unit rumah.

Salah satu tipe rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 23 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Harga yang ditawarkan Rp130 juta dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan atap beton, dinding batako double, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Synergy Residence Jatisari

Perumahanini terletak di Jatisari, Cileungsi, Kab Bogor, Jawa Barat dan dibangun oleh Synergy Mega Persada. Perumahan ini menawarkan 18 unit rumah subsidi dengan harga Rp168 juta.

Luas bangunan dari rumah-rumah tersebut yaitu 22 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki satu kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Rumah subsidi ini dilengkapi dengan atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Fontana Lake

Rumah ini tersedia 67 unit subsidi dengan harga dari Rp155 juta setiap unitnya. Memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Perumahan ini berlokasi di Situsari, Cileungsi, Kab Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Central Bangun Cemerlang. Spesifikasi teknisnya meliputi atap genteng beton dan baja ringan, dinding batako plester aci, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Pan Cileungsi Residence

Perumahan ini dibangun oleh Jatisari, Cileungsi, Kab Bogor, Jawa Barat Rumah subsidi yang dibangun oleh Griya Kemitraan Rei tersedia ada 47 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 72 meter persegi, serta dua kamar tidur, dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp158 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap rangka baja ringan dan penutup atap genteng beton, dinding batako finishing, plester, aci, cat. Lantai keramik 30x30 serta pondasi batu kali dan struktur beton bertulang.

5. Puri Situsari

Perumahan yang terletak di Situsari, Cileungsi, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Makmur Sukses Wicaksana. Perumahan ini memiliki 12 unit tipe rumah subsidi, harga mulai dari Rp168 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap genteng dan baja ringan, dinding batako plester, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali dan sloop beton. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) DanantaraRosan Roeslani merespons permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait soal keterlibatan Danantara di proyek perumahan masyarakat.

Menurut Rosan, Danantara terbuka untuk usulan proyek dari berbagai pihak. Asalkan usulan yang disampaikan memenuhi standar yang dimiliki Danantara.

"Kita kan semua terbuka ya Danantara untuk semua usulan, baik dari setiap kementerian, dari setiap siapapun, dari perangkat sektor. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," ujar Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta dukungan Danantara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Maruarar, program perumahan untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri.

"Kami juga nanti akan banyak bekerjasama dan meminta support, mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua pengendali daripada Danantara," ujar Maruarar usai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa.

"Karena kalau perumahan itu Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Maruarar bilang, Presiden Prabowo sudah meminta kepada Kementerian Perumahan untuk membuat program yang pro masyarakat.

Dok. Shutterstock Ilustrasi rumah layak huni

Salah satunya direalisasikan dalam bentuk program persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar tetapi sekarang digratiskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemudian ada biaya atas tanda bangunan atau BPATB yang digratiskan untuk MBR.

Lebih lanjut Maruarar bilang bahwa Kementerian Perumahan sudah membuat alokasi pembangunan rumah subsidi.

Yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk buruh, 20.000 unit untuk tenaga migran dan 30.000 unit rumah untuk tenaga kesehatan (nakes).

"Nakes itu terdiri dari perawat, kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500. kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur bagi Tapera, bagi pengembang, dan bagi konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) DanantaraRosan Roeslani merespons permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait soal keterlibatan Danantara di proyek perumahan masyarakat.

Menurut Rosan, Danantara terbuka untuk usulan proyek dari berbagai pihak. Asalkan usulan yang disampaikan memenuhi standar yang dimiliki Danantara.

"Kita kan semua terbuka ya Danantara untuk semua usulan, baik dari setiap kementerian, dari setiap siapa pun, dari perangkat sektor. Yang penting adalah memenuhi kriteria dan parameter yang kita bikin," ujar Rosan di kediamannya pada Selasa (1/4/2025).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi

"Dari segi return, dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dari segi apakah ini bisa meningkatkan industrialisasi di Indonesia. Jadi itu semua kita analisa dan kita evaluasi secara menyeluruh," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta dukungan Danantara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Maruarar, program perumahan untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri.

"Kami juga nanti akan banyak bekerja sama dan meminta support, mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai ketua pengendali daripada Danantara," ujar Maruarar usai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa.

"Karena kalau perumahan itu Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Maruarar bilang, Presiden Prabowo sudah meminta kepada Kementerian Perumahan untuk membuat program yang pro masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan Maruarar Sirait meminta dukungan Danantara untuk program perumahan rakyat.

Menurut Maruarar, program perumahan untuk masyarakat bisa menggerakkan ekonomi karena melibatkan banyak sektor industri.

"Kami juga nanti akan banyak bekerjasama dan meminta support, mohon dukungan dari Pak Rosan sebagai Ketua pengendali Danantara," ujar Maruarar usai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

"Karena kalau perumahan itu Pak Ketua, ini bisa menggerakkan ekonomi cukup banyak. Karena industrinya banyak dari lantai, pasir, semen, sampai pekerjanya, sampai warungnya dan sebagainya," katanya.

Maruarar bilang, Presiden Prabowo sudah meminta kepada Kementerian Perumahan untuk membuat program yang promasyarakat.

Salah satunya direalisasikan dalam bentuk program persetujuan bangunan gedung (PBG) yang sebelumnya berbayar, tetapi sekarang digratiskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemudian ada biaya atas tanda bangunan atau BPATB yang digratiskan untuk MBR.

Maruarar menambahkan, Kementerian Perumahan sudah membuat alokasi pembangunan rumah subsidi. Yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk buruh, 20.000 unit untuk tenaga migran, dan 30.000 unit rumah untuk tenaga kesehatan (nakes).

"Nakes itu terdiri dari perawat, kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur bagi Tapera, bagi pengembang, dan bagi konsumen," ungkap Maruarar.

"Lokasinya di mana? Di seluruh Indonesia," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan.

Menurutnya, jumlah unit rumah untuk pekerja media sudah dialokasikan.

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 (unit)," ujar Maruarar usai menghadiri open house di rumah dinas CEO Danantara Rosan Roeslani di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi

Dengan demikian, semua kelompok masyarakat sudah mendapat alokasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20.000, nelayan 20.000, buruh 20.000, tenaga migran 20.000, kemudian nakes 30.000," ungkap Maruarar.

"Nakes itu terdiri dari perawat, kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat," lanjutnya.

Kemudian untuk TNI-AD ada alokasi sekitar 5.000 unit dan kepolisian 14.500 unit. Secara total alokasi rumah subsidi nantinya sebanyak 220.000 unit.

Maruarar mengungkapkan, alokasi rumah subsidi untuk masing-masing kelompok masyarakat penting dilakukan untuk memberi kepastian kepada pengembang dan konsumen.

Lokasi rumah subsidi tersebut menurutnya tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan banyak mendapat keluhan masyarakar terkait perumahan. Dia mengimbau masyarakat untuk tak ragu mengadu ke Kementerian PKP jika memiliki keluhan.

Hal itu disampaikan Ara usai hadir acara open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Ara mulanya ditantai soal keluhan tarif air di rusun mahal.

"Tolong ngadu ke 911 daripada perumahan, PKP. Kita memang membuka layanan pengaduan," kata Ara kepada wartawan di lokasi, Selasa (1/4/2025).

Ara mengakui keluhan terkait persoalan perumahan masih terus ada. Pihaknya juga mendapat aduan yang dilayangkah oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

"Kami dapat dari badan konsumen negara, dapat dari YLKI, itu pengaduan perumahan itu sangat tinggi," ungkap Ara.

"Nah makanya kami buat itu (layanan aduan). Karena presiden mengarahkan, meminta kita harus mendengar keluhan rakyat," ucapnya.

Karena itu, Ara mengatakan, pekerjaan Kementerian PKP bukan hanya sebatas membangun rumah. Namun juga menjamin kualitas rumah.

"Bagaimana pengembang kalau janjinya tidak ada banjir, ya jangan banjir dong. Kalau janjinya airnya bersih, jangan kuning dong, jadi seperti itu," jelas dia.

"Di Indonesia begitu banyak masalah, Pesiden Prabowo juga minta kita membuat kebijakan yang pro rakyat," tegas Ara.

Pada kesempatan itu, Ara juga menyampaikan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20 ribu rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20 ribu rumah. Selain itu dirinya juga sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20 ribu, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, tenaga migran 20 ribu, kemudian nakes itu 30 ribu, nakes itu terdiri dari perawat. Kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5 ribu, kepolisian 14.500, dari kuota 220 ribu," urainya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemerintah tengah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satu profesi yang bakal disediakan rumah tersebut adalah wartawan.

Dikutip dari detikFinance, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana untuk menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Selain itu, Ara juga menyebutkan pemerintah sedang menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

"Tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000, dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru 20.000. Juga buat Angkatan Laut dan Angkatan Udara, karena polisi dan TNI Angkatan Darat sudah," jelasnya.

Ia pun mengaku sudah bicara dengan Direktur Utama baru PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Putrama Wahju Setyawan terkait pembiayaan program rumah subsidi. Menurutnya, pembicaraan dengan pemimpin bank BUMN penting untuk memastikan pembagian pembiayaan masing-masing kawasan rumah subsidi yang akan atau sedang dibangun.

Dengan demikian, setiap bank BUMN dapat fokus membiayai KPR di masing-masing kawasan permukiman dalam pelaksanaan penjualan rumah subsidi nanti.

"Saya baru ngomong sama dirut BNI yang baru ya, bagus ya. Mungkin nanti kita bicarakan nanti misalnya BNI urusin apa, Mandiri urusin apa. Kayak BTN kan sudah cukup banyak. Jadi kita bagi-bagi supaya fokus," katanya.

Ara mencontohkan penyaluran pembiayaan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Darat dipegang oleh Bank Mandiri. Sementara pembiayaan rumah subsidi untuk anggota Polisi akan diserahkan kepada BTN, dan seterusnya.

Selain dari perbankan, Ara menyebutkan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

"Kita juga di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan," tuturnya.

Artikel ini sudah tayang di detikFinance.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini