Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sedikitnya 557 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur untuk mendukung dan menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Jakarta.

"Nanti, itu secara simultan disiapkan oleh BGN berkoordinasi dengan pihak terkait," kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

Ia menjelaskan, ketika jumlah dapurnya sudah ditambah sampai mencapai jumlah itu maka selanjutnya tinggal salin-tempel (copy-paste) tentang apa yang sudah dilakukan dengan baik di 14 dapur sebelumnya.

Khoirudin mengatakan sebagai perwakilan rakyat, dirinya mengaku bahagia sejak Januari 2025 sudah terhitung sebanyak 14 dapur yang melayani makan bergizi gratis kepada 42.000 siswa.

Adapun kedatangannya bersama eksekutif, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan jajaran ke SDN Cipulir 01 Pagi untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik.

"Tadi sebagian besar sudah bagus, sudah bawa tumbler sendiri, bawa sendok sendiri. Ada beberapa siswa yang terlupa yang bawa sendok dan dia bisa cuci tangan untuk bisa tetap makan bergizi gratis bareng-bareng," ujarnya.

Dia mengatakan makan bergizi gratis ini mampu membuat suasana kebersamaan yang tinggi di lingkungan sekolah.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Hendra Hidayat menambahkan dalam kegiatan ini mengakomodir 293 siswa SDN Cipulir 01 Pagi.

"Sampai dengan tanggal 31 Januari ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan seluruh pihak terkait telah melaksanakan MBG di 14 SPPG dengan jumlah total 126 sekolah," ujar Hendra.

Dalam pelaksanaannya, SPPG Seskoal akan membagikan makan bergizi gratis ke delapan sekolah terdekat.

Adapun menu dalam isi kotak makanan yakni nasi, telor mata sapi, sayur kacang panjang, tumis tempe dan buah jeruk.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa menu susu dalam MBG akan diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali dalam sepekan.

Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi, salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

Pemerintah berharap MBG mampu menurunkan angka malnutrisi, mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar anak-anak Indonesia.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengungkapkan beberapa tantangan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tantangan ini tidak lepas dari masalah jumlah backlog di Indonesia saat ini.

Ia menyebut, pada 2010 lalu jumlah backlog di Indonesia adalah 13,5 juta rumah. Kemudian, 10 tahun kemudian yakni pada 2020 turun menjadi 12,7 juta rumah. Ia menilai penurunan tersebut sedikit, tidak lebih dari 10 persen.

Lalu, berdasarkan data pada 2023, jumlah backlog di Indonesia kembali turun menjadi 9,9 juta rumah. Namun, ini bukan fenomena yang positif.

"Kemudian, pada 2023 tiba-tiba ada angka yang turun menjadi 9,9 juta. Kami sebagai pelaku pun juga agak bertanya. Nah untuk menjawab itu. Di Indonesia saat ini belum ada big data mengenai perumahan," kata Joko saat hadir di acara Mandiri Investment Forum 2025, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ia menuturkan big data perumahan tersebut dibutuhkan bagi pengembang, perbankan, bahkan pemerintah untuk mengetahui jumlah rumah yang dibutuhkan saat in. Big data perumahan juga dapat membantu dalam penyusunan road map perumahan.

"Nah itulah mengapa, kami diminta tim satgas perumahan, selalu meminta BPS ini diajak bicara sehingga kita punya data yang terukur. Ketika kita punya data yang terukur kita bisa berbicara road map," jelas Joko.

Selain itu, adanya big data perumahan dapat mencegah adanya kekeliruan data. Ia menemukan di lapangan ada rumah yang tidak tersalurkan, padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah.

"Salah satu kesulitan kita adalah Ketika kita berbicara backlog ada suasana over supply. Backlognya 9,9 juta tapi ada over supply. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak mendapatkan acuan data yang reliable," ucapnya.

Tantangan kedua adalah mengenai perizinan. Meskipun saat ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait telah berusaha mempermudah pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun, di lapangan kondisinya berbeda.

"Kami pelaku beberapa kali juga sudah menyampaikan bahwa memang Pak Menteri mendapatkan faktual bahwa on the spot ataupun sidak ataupun kunjungan mendapatkan data yang berbeda. Tetapi Ketika operasional daily itu kondisinya berbeda," ungkapnya.

Tantangan berikutnya adalah banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal tidak mendapat kemudahan pelayanan pembiayaan. Sektor informal ini merupakan masyarakat yang bekerja tanpa memiliki slip gaji seperti tukang sayur, tukang ojeg, penjual bakso, dan sebagainya. Padahal masyarakat di sektor informal juga membutuhkan layanan seperti KPR.

Joko mengatakan, pihaknya telah berusaha agar masyarakat dari sektor informal mendapat jatah 10 persen dari total kuota penyaluran FLPP.

"Yang harus kita tahu lagi adalah sektor informal yang jumlahnya sangat besar. Ini kan belum mendapat akomodasi yang proper dari sektor perbankan. Kita akhirnya mendorong, Pak Heru juga setuju, di segmen FLPP ini ada minimal 10 persen itu adalah dari sektor informal," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan sebanyak 25 juta hingga 26 juta unit rumah yang harus segera direnovasi karena dalam kondisi tidak layak huni.

Hal itu disampaikan Maruarar dalam saat bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Kantor BI, Selasa (11/2/2025).

“Hunian yang tidak layak huni dan harus kita renovasi dengan segera dan masif itu sekitar 25 sampai 26 juta unit. Jadi memang PR kita banyak,” jelasnya.

Menurut Maruarar, dengan kondisi keuangan Kementerian PKP yang terbatas maka yang diperlukan adalah kolaborasi dengan pihak lain seperti perbankan.

Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, Maruarar menambahkan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, mulai dari soal lahan, likuiditas, sasaran serta kualitas perumahan yang diproduksi.

Seperti diketahui, BI telah setuju memberikan dukungan likuiditas untuk program 3 juta rumah sebesar Rp 80 triliun.

Insentif likuiditas makroprudensial tersebut diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," papar Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Berdasarkan hasil rekonstruksi anggaran, telah ditetapkan target efisiensi untuk Kementerian РКР dari Rp3,661 triliun, turun menjadi Rp1,812 triliun. Sehingga pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp3,462 triliun,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya telah melakukan revisi efisiensi, sehingga pagu anggaran kementeriannya kini adalah sebesar Rp3,462 triliun.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, Fahri mengatakan, sebelumnya Kementerian PKP mendapat pemangkasan senilai Rp3,661 triliun dari pagu anggaran Rp5,274 triliun, sehingga saat itu hanya menyisakan pagu anggaran sebesar Rp1,613 triliun.

“Berdasarkan hasil rekonstruksi anggaran, telah ditetapkan target efisiensi untuk Kementerian РКР dari Rp3,661 triliun, turun menjadi Rp1,812 triliun. Sehingga pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp3,462 triliun,” katanya.

Revisi anggaran ini, katanya, dilanjutkan setelah melakukan pendalaman usai Raker DPR RI pada Senin (3/2).

“Lalu pada 11 Februari 2025 dilaksanakan rapat dengan Ditjen Anggaran, dengan hasil masing-masing kementerian/lembaga melakukan rekonstruksi anggaran dengan nilai efisiensi yang baru,” kata Fahri.

Pagu anggaran Kementerian PKP yang baru sebesar Rp3,462 triliun ini nantinya akan difokuskan ke dua prioritas, yaitu Program Dukungan Manajemen senilai Rp671,05 miliar, dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp2,791 triliun.

Adapun Program Dukungan Manajemen terbagi lagi dalam dua prioritas, yaitu gaji dan tunjangan, serta layanan operasional.

Sementara untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PKP kembali membagi ke dua program, yaitu program fisik dan nonfisik dengan nominal masing-masing sebesar Rp2,707 triliun dan Rp84,17 miliar.

Program fisik mencakup Padat Karya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Multi-years Contract (MYC) Rusun IKN, MYC Rusun DOB, MYC Rusun Reguler, Revitalisasi Rusun, Tunggakan Hunian Tetap Pascabencana, Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU, dan Rusun dan Rusus Reguler 2025.

“Sedangkan untuk nonfisik mencakup regulasi, monitoring, evaluasi dan supervisi,” ujar Fahri.

Lebih lanjut, dia mengatakan kepada Komisi V untuk memberikan persetujuan terkait perubahan pagu anggaran Kementerian PKP.

“Untuk selanjutnya kami meminta untuk memperoleh persetujuan dari Komisi V, dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat tanggal 21 Februari 2025,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Badan Gizi Nasional (BGN) juga kena imbas dari efisiensi anggaran. Adapun efisiensi anggaran BGN mencapai Rp 200,2 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Ia menyebut rekonstruksi anggaran yang dilakukan oleh pihaknya menindaklanjuti pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi dan Kementerian Keuangan.

"Ya ada pertemuan Mensesneg, kemudian ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 (persen). Rp 200.200.000.000 (Rp200,2 miliar)," kata Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan mengatakan efisiensi yang dilakukan pihaknya juga atas instruksi presiden. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan BGN untuk meminjam dahulu terkait pengadaan lahan.

"Gini ada hal yang memang perlu diefisiensikan, seperti misalnya setelah Pak Presiden sidak, kemudian kami menyampaikan bahwa ada lahan yang harus kami adakan," kata Dadan.

"Pak presiden sampaikan 'nggak usah, pinjem aja dari Pemda dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan'. Itu maksudnya," sambung Dadan.

Komisi IX DPR RI sebelumnya menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Ia mengatakan keputusan itu sebenarnya sudah diambil sejak periode lalu.

"Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.

"Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini," kata Nihayatul.

"Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program," tambahnya.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia melaporkan program makan bergizi gratis (MBG) yang diharapkan menyerap stok daging ayam dalam jumlah besar belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan peternak ayam broiler mengalami kerugian akibat harga jual yang merosot.

Wakil Sekretaris Jenderal PINSAR Indonesia Samhadi menyebutkan banyak pelaku usaha perunggasan telah mempersiapkan stok untuk program tersebut. Namun, realisasinya yang lambat justru mengakibatkan kelebihan pasokan di pasar.

"Begitu Pak Presiden (Prabowo Subianto) mencanangkan program ini sebagai mercusuar, ekspektasi menjadi luar biasa. Para stakeholder di broiler ini sepertinya sudah mempersiapkan sangat matang untuk stok yang akan memenuhi kebutuhan dari program MBG," ujar Samhadi dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Menjelang HBKN Puasa dan Idul Fitri 2025, Rabu (12/2).

"Namun, karena ada sedikit kelambatan dalam putaran program ini, ekspektasi itu menjadi buyar. Ketika masuk Januari, diharapkan segera bergerak cepat, tetapi justru terjadi overstock," tambahnya.

Ia menjelaskan saat ini stok ayam nasional dalam kondisi surplus, dengan produksi mencapai 65-70 juta ekor per minggu, sementara kebutuhan hanya sekitar 58-60 juta ekor per minggu.

Dengan kelebihan pasokan sekitar 12 persen hingga Maret, serta kapasitas cold storage yang sudah penuh hingga 300 ribu ton, harga ayam justru jatuh ke level yang merugikan peternak.

"Hari ini harga di sekitar Rp17.500 per kilogram, artinya ini masih di bawah harga HPP. Saat ini peternak sedang mengalami kerugian untuk beberapa waktu, khususnya dari akhir Januari kemarin. Dari kondisi yang sudah baik dari Oktober sampai Januari, tapi saat ini sedang tidak baik-baik saja dan peternak sudah mulai gelisah," jelasnya.

Samhadi berharap adanya perbaikan dalam tata kelola industri broiler, termasuk percepatan implementasi program MBG agar stok ayam yang telah disiapkan dapat terserap dengan baik.

Selain itu, ia juga meminta perhatian dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk membantu mengelola sistem perunggasan agar kondisi peternak tidak semakin terpuruk.

"Kita harapkan nanti begitu memasuki Lebaran ini akan segera ada perbaikan, termasuk saat puasa dan selanjutnya dengan semakin banyak dapur yang dibangun dan operasional. Kita berharap stok yang sudah disiapkan oleh para stakeholder di broiler segera bisa terserap," tutupnya.

KOMPAS.com - Adanya efisiensi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun 2025 dinilai tidak akan berdampak terhadap geliat bisnis properti di Indonesia.

Seperti diketahui, awalnya pagu anggaran Kementerian PKP dialokasikan sebesar Rp 5,27 triliun. Namun, telah kini terpangkas sehingga tersisa Rp 1,61 triliun.

Menanggapi adanya efisiensi anggaran itu, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan bahwa ada tiga hal terkait yang menjadi jawabannya.

Pertama, industri properti telah meraup investasi ratusan triliun setiap tahunnya. Misalkan pada tahun 2022 nilai investasinya sekitar Rp 135 triliun; tahun 2023 sebesar Rp 115 triliun; dan tahun 2024 sebesar Rp 122 triliun.

Menurut hasil riset REI, setiap investasi 7 miliar Dolar atau setara Rp 114,5 triliun di sektor properti, memberikan dampak ke perkembangan ekonomi sekitar 0,5 persen.

"Nah 2022-2023 itu kan belum ada kementerian (PKP). Ya with or without (Kementerian PKP), (sektor properti) tetap jalan," ujar Joko saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (12/2/2025).

Kedua, intervensi pemerintah dalam pemberian akses kepada masyarakat untuk memiliki rumah ada dua, yakni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut Joko, anggaran FLPP sudah dialokasikan sekitar Rp 28 triliun dengan kuota 220.000 unit, dan tidak ikut terpangkas.

Anggaran yang terpangkas ialah operasional kementerian. Sementara anggaran intervensi atau stimulus dari pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah tetap tersedia.

"Pemotongan (anggaran) itu tidak akan memengaruhi akses masyarakat untuk memiliki rumah. Karena FLPP kan itu adalah fasilitas likuiditas, nah yang dikasih likuiditas itu perbankan dan yang menikmati adalah masyarakat dengan bunga yang ditekan menjadi fixed rate 5 persen selama tenor KPR-nya," terangnya.

Ketiga, developer ataupun industri properti berperan sebagai rantai pasok atau penyedia produk. Seiring adanya permintaan pasar, maka developer akan terus menyediakan produk.

"Sehingga dari tiga hal ini, kami menilai pemangkasan (anggaran) itu tidak akan memengaruhi industri perumahan dalam hal akses masyarakat untuk memiliki rumah khususnya bagi MBR," tuturnya.

Adakah Dampak buat Program 3 Juta Rumah?

Joko masih belum memberikan jawaban konkret terkait adakah dampak dari efisiensi anggaran Kementerian PKP terhadap target Program 3 Juta Rumah per tahun.

Ia lebih menyoroti saat ini masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

"Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah)," katanya.

Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

"Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa," tandasnya.

Untuk itu, Joko berharap peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dirancang dengan baik serta bisa segera diimplementasikan.

"Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari," pungkasnya.

UNGARAN, KOMPAS.com - Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Semarang belum melakukan pengalihan anggaran yang telah dialokasikan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto, menyatakan bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang, anggaran untuk MBG sebesar Rp 10 miliar.

"Sementara anggaran Rp 10 miliar, untuk perkembangan lebih lanjut akan disesuaikan dengan kewajiban sharing dari pemerintah pusat," ujarnya saat dihubungi pada Kamis (12/2/2025).

Djarot menambahkan bahwa pengalihan anggaran dari MBG ke sektor infrastruktur pendidikan masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.

"Mengenai hal tersebut, kami juga masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat," kata Djarot.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Semarang tengah fokus mengidentifikasi program kegiatan yang dapat diefisiensikan.

"Semuanya masih dalam perhitungan, seusai arahan dari pusat," paparnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar anggaran daerah yang telah dialokasikan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan dan difokuskan pada perbaikan fasilitas sekolah.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah menjelaskan tentang efisiensi anggaran demi mendukung program prioritas pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (3/2/2025).

Tito menegaskan bahwa Prabowo tidak ingin pelaksanaan program justru menimbulkan masalah lain, seperti kerusakan sarana prasarana sekolah.

"Jangan sampai kita buat dapur, tetapi ruang kelasnya bocor, kursinya miring-miring, dan fasilitas lainnya tidak memadai," ungkap Tito.

Ia juga menekankan bahwa anggaran pendidikan di tingkat daerah tidak boleh digunakan untuk program MBG.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah siswa kelas V SDN Cipulir 01 Pagi menyarankan adanya menu ayam goreng dan sayur kangkung dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) agar penyajian bisa bervariasi.

"Enakan ayam karena MBG kemarin, menunya ayam," kata salah seorang siswa, Gibran Raihabibi (11) kepada wartawan di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

Kemudian, dia juga mengaku menyukai kangkung karena sering memakan sayuran tersebut daripada kacang panjang yang disajikan dalam menu MBG.

Adapun menu MBG dalam isi kotak makanan yang disajikan yakni nasi, telor mata sapi, sayur kacang panjang, tumis tempe dan buah jeruk.

"Paling enggak suka sayurnya, kayaknya tak dimakan nanti," ujar siswa ranking 2 di kelasnya tersebut.

Sementara, siswa yang sebangku dengan Gibran bernama Aulia menambahkan menu yang disajikan rasanya pas.

"Rasanya pas, tidak asin dan tidak pedas," ujar Aulia.

Kemudian, siswa kelas IV bernama Farendra Rafif mengatakan semua menu makan bergizi gratis terbilang enak dan sehat untuk seusianya.

"Enak, semua enak," kata Farendra sambil tersenyum.

Sementara, salah satu tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Badan Gizi Nasional dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur sehat Seskoal, Hana Dwi menjelaskan nantinya akan mengupayakan setiap satu minggu sekali akan mengganti menu makanan agar bervariasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sedikitnya 557 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk mendukung dan menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Jakarta. Ketua DPRD DKI Khoirudin mengatakan ketika jumlah dapurnya sudah ditambah sampai mencapai jumlah itu, maka selanjutnya tinggal salin-tempel (copy-paste) tentang apa yang sudah dilakukan dengan baik di 14 dapur sebelumnya.

"Nanti, itu secara simultan disiapkan oleh BGN berkoordinasi dengan pihak terkait," kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2024).

Khoirudin mengatakan sebagai perwakilan rakyat, dirinya mengaku bahagia sejak Januari 2025 sudah terhitung sebanyak 14 dapur yang melayani makan bergizi gratis kepada 42 ribu siswa. Adapun kedatangannya bersama eksekutif, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan jajaran ke SDN Cipulir 01 Pagi untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik.

"Tadi sebagian besar sudah bagus, sudah bawa tumbler sendiri, bawa sendok sendiri. Ada beberapa siswa yang terlupa yang bawa sendok dan dia bisa cuci tangan untuk bisa tetap makan bergizi gratis bareng-bareng," ujarnya.

Dia mengatakan makan bergizi gratis ini mampu membuat suasana kebersamaan yang tinggi di lingkungan sekolah. Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Hendra Hidayat menambahkan dalam kegiatan ini mengakomodir 293 siswa SDN Cipulir 01 Pagi.

"Sampai dengan tanggal 31 Januari ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan seluruh pihak terkait telah melaksanakan MBG di 14 SPPG dengan jumlah total 126 sekolah," ujar Hendra.

Dalam pelaksanaannya, SPPG Seskoal akan membagikan makan bergizi gratis ke delapan sekolah terdekat. Adapun menu dalam isi kotak makanan yakni nasi, telor mata sapi, sayur kacang panjang, tumis tempe dan buah jeruk.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa menu susu dalam MBG akan diberikan kepada peserta didik sebanyak dua kali dalam sepekan. Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi, salah satunya DKI Jakarta.

Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul. Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita. Pemerintah berharap MBG mampu menurunkan angka malnutrisi, mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar anak-anak Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah siswa kelas V SDN Cipulir 01 Pagi menyarankan adanya menu ayam goreng dan sayur kangkung dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) agar penyajian bisa bervariasi.

"Enakan ayam karena MBG kemarin, menunya ayam," kata salah seorang siswa, Gibran Raihabibi (11) kepada wartawan di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

Kemudian, dia juga mengaku menyukai kangkung karena sering memakan sayuran tersebut daripada kacang panjang yang disajikan dalam menu MBG.

Adapun menu MBG dalam isi kotak makanan yang disajikan yakni nasi, telor mata sapi, sayur kacang panjang, tumis tempe dan buah jeruk.

"Paling enggak suka sayurnya, kayaknya tak dimakan nanti," ujar siswa ranking 2 di kelasnya tersebut.

Sementara, siswa yang sebangku dengan Gibran bernama Aulia menambahkan menu yang disajikan rasanya pas.

"Rasanya pas, tidak asin dan tidak pedas," ujar Aulia.

Kemudian, siswa kelas IV bernama Farendra Rafif mengatakan semua menu makan bergizi gratis terbilang enak dan sehat untuk seusianya.

"Enak, semua enak," kata Farendra sambil tersenyum.

Sementara, salah satu tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Badan Gizi Nasional dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur sehat Seskoal, Hana Dwi menjelaskan nantinya akan mengupayakan setiap satu minggu sekali akan mengganti menu makanan agar bervariasi.

"Setiap satu minggu itu kita berganti semua," ujar Hana.

Hana mengatakan variasi ini agar para siswa tak bosan sehingga dijadwalkan dalam seminggu yakni empat kali menu telur dan satu kali menu ayam.

Kemudian, pihaknya juga menyoroti adanya menu ikan, namun masih dipertimbangkan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

"Seminggu itu lima hari kerja efektif sehingga lima hari itu berganti-ganti menunya, kalaupun telur ada variasinya," jelasnya.

Pada Rabu ini, DPRD DKI bersama eksekutif, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan jajaran mendatangi SDN Cipulir 01 Pagi memastikan koordinasi makan bergizi gratis (MBG) berjalan dengan baik.

Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk makan bergizi gratis yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

Tahun ini, diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa menyambut baik upaya Bank Indonesia (BI) memberikan insentif bagi perbankan yang memberikan pembiayaan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Erwin menilai langkah ini akan berdampak positif terhadap percepatan pembangunan rumah di Indonesia. Bahkan, menurut dia, langkah itu juga akan berdampak baik pada perekonomian nasional mengingat sektor properti punya banyak industri pendukung di belakangnya.

"Saya kira bagus, BI harus menjaga suku bunga atau menjaga currency kita, dan sekarang memberikan insentif kepada perbankan yang memberikan landing terhadap padat karya," ujarnya saat ditemui di Bank Indonesia, Rabu (12/2/2025).

BI bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) menjadi Rp80 triliun dari sebelumnya hanya Rp23,19 triliun. Kenaikan KLM untuk mendukung implementasi program 3 juta rumah.

Kabar tersebut disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo usai melakukan pertemuan dengan Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Selasa (11/2/2025) di Jakarta.

"Kalau kita bicara program pak Prabowo di sini adalah program perumahan, di situ tadi dijelaskan, akan ada insentif kepada perbankan yang memberikan landing kepada padat karya. Itu menarik sekali, untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan kita," tuturnya.

Sebelumnya, Perry menjelaskan KLM diberikan BI kepada lembaga perbankan yang dipercaya menyalurkan kredit untuk perumahan. Harapannya kebijakan ini akan meningkatkan geliat dari para pengembang bangun hunian baru untuk masyarakat.

Perry optimistis sektor perumahan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Bagaimana dukungan konkret BI untuk kesuksesan program perumahan? Yaitu adalah memberikan insentif likuiditas makro kepada bank-bank yang menyalurkan kredit, kepada sektor perumahan. Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)