YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap alokasikan Rp 42 miliar untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), walaupun pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa program MBG telah tercukupi oleh APBN.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono mengatakan, pihaknya belum menerima perintah tertulis dari pemerintah pusat terkait penggunaan MBG.

"Kalau belum ada dawuh (perintah) tertulis, kami tetap siapkan kerangka dukungan itu untuk MBG," kata Beny, Rabu (12/2/2025).

"Nanti kalau kami geser (anggaran) lalu diperintahkan untuk backup pripun (bagaimana)? Jadi tetap taat pemerintah atasan kami," ucap Beny.

Soal beberapa daerah mulai alihkan anggaran MBG untuk keperluan lain Pemerintah DIY tetap belum berani untuk melakukannya.

"Kecuali sangat tegas betul-betul terpenuhi kami akan geser di perubahan atau di geser di program dan kegiatan," kata dia.

Pemerintah DIY masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran MBG dialihkan ke program lain.

"Jadi kami siap di lapangan kalau terjadi apa-apa," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini diungkapkannya usai adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, anggaran uji coba bergizi gratis sempat menggunakan dana pribadi Prabowo.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja. Karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap mengalokasikan Rp 42 miliar untuk makan bergizi gratis (MBG) walaupun pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa program MBG telah tercukupi oleh APBN.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono mengatakan, pihaknya belum menerima perintah tertulis dari pemerintah pusat terkait penggunaan MBG.

"Kalau belum ada dawuh (perintah) tertulis, kami tetap siapkan kerangka dukungan itu untuk MBG," kata Beny, Rabu (12/2/2025).

"Nanti kalau kami geser (anggaran) lalu diperintahkan untuk backup pripun (bagaimana)? Jadi tetap taat pemerintah atasan kami," ucap Beny.

Soal beberapa daerah mulai mengalihkan anggaran MBG untuk keperluan lain, Pemerintah DIY tetap belum berani untuk melakukannya.

"Kecuali sangat tegas betul-betul terpenuhi kami akan geser di perubahan atau di geser di program dan kegiatan," kata dia.

Pemerintah DIY masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran MBG dialihkan ke program lain.

"Jadi kami siap di lapangan kalau terjadi apa-apa," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini diungkapkannya usai adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, anggaran uji coba bergizi gratis sempat menggunakan dana pribadi Prabowo.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja. Karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

IDXChannel - Peternak sapi di wilayah Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur menyambut baik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya, peternak Bernama Anton yang mengaku siap menjadi mitra pemerintah dalam memasok susu jika diminta.

Namun, Anton menyebut hingga saat ini belum ada pihak pemerintah yang mendatanginya untuk berpartisipasi pada pengadaan susu dalam program MBG tersebut.

"Sampai saat ini belum ada," ujarnya kepada IDXChannel, Rabu (12/2/2025).

Adapun Anton saat ini memasok susunya ke PT Nestle Indonesia. Dia mengatakan peran swasta sangat membantu usahanya.

Selain produknya yang dibeli dengan harga layak, Anton menyebut bahwa Nestle peduli dengan peternak susu. Misalnya dengan memberikan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara gratis kepada peternak, juga memberi edukasi serta subsidi untuk membangun kandang yang layak.

"Saya sama Nestle taken MoU, saya tetap komitmen. Karena waktu kita kena wabah PMK itu, Nestle yang peduli sama kita. Obat-obatan, desinfektan, selalu di-support sama Nestle. Nestle bukan cuma datang ke KUD, tapi langsung ke peternaknya," kata dia.

(NIA DEVIYANA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi untuk mengakselerasi program 3 juta rumah melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun.

Kesepakatan itu menandai ekspansi bisnis perusahaan ke segmen business to business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada business to customer (B2C), dan ditandatangani oleh SVP of Business Innovation SIG, Andi Krishna Arinaldi dan Direktur Utama TKPP, Abdul Kamaroes, di Jakarta pada 4 Februari 2025.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni di Jakarta, Selasa, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari inisiatif SIG untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

"Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan," katanya.

Lebih lanjut, Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengatakan kerja sama dengan SIG membuat pihaknya semakin yakin untuk terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

"Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama SIG. Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari SIG yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak," kata dia.

Adapun sebelumnya, SIG bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang dimulai sejak September 2024. Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, kedua perusahaan pelat merah itu siap bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki, sekaligus menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem pemasaran digital untuk memperkuat daya beli perumahan.

YAHUKIMO, iNewssorongraya.id – Di tengah keterbatasan akses pangan bergizi di pedalaman Papua, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Yonif 641/Bru menunjukkan kepeduliannya terhadap masa depan anak-anak di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Melalui kegiatan sosial yang berlangsung di Kampung Eroma, para prajurit membagikan makanan bergizi secara gratis bagi puluhan anak-anak yang dengan antusias menerima santapan penuh nutrisi tersebut.

Komandan Pos Kurima Yonif 641/Bru, Lettu Inf Arsini, menegaskan bahwa kehadiran TNI di wilayah perbatasan dan pedalaman tidak hanya bertugas menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam membantu kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak.

“Kami ingin keberadaan TNI di sini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program ini adalah bentuk kepedulian kami dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak Papua, terutama yang berada di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap pangan sehat,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, anak-anak tampak gembira menikmati makanan bergizi yang dibagikan. Salah satu di antaranya, Samuel Wetipo (9), tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya.

“Terima kasih abang-abang TNI yang selalu berbagi dengan kami. Semoga Tuhan melindungi abang-abang selalu,” ungkapnya polos, sambil menikmati makanannya.

Di balik senyum anak-anak tersebut, terselip harapan besar bagi masa depan mereka. Orang tua yang turut hadir dalam kegiatan ini juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian yang diberikan oleh Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 641/Bru. Mereka mengakui bahwa di tengah kondisi geografis yang sulit, akses terhadap makanan bergizi masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat setempat.

Distrik Kurima sendiri merupakan salah satu daerah terpencil di Kabupaten Yahukimo, yang hanya dapat dijangkau melalui jalur udara. Kondisi ini menjadikan distribusi pangan sehat dan bergizi sebagai tantangan tersendiri bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Inisiatif yang dilakukan oleh Yonif 641/Bru ini selaras dengan program nasional dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses pangan. Program ini juga menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara TNI dan masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik di wilayah perbatasan dan pedalaman Indonesia.

Lettu Inf Arsini menutup pernyataannya dengan penuh harapan bahwa program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi anak-anak Papua.

“Berbagi kepada mereka yang membutuhkan adalah panggilan hati. Kami akan selalu hadir untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat, meskipun yang kami berikan tidak banyak, tetapi kami tahu ini sangat berarti bagi mereka.”

Dengan dedikasi dan aksi nyata seperti ini, TNI kembali membuktikan bahwa mereka tidak hanya hadir sebagai penjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai sahabat bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang menjadi harapan masa depan bangsa.

Editor : Hanny Wijaya

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mendapat jatah 22 dapur layanan untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.

"Pemerintah pusat memberikan alokasi 22 dapur layanan atau stasiun pelayanan MBG ditempatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara" ujar Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Rabu.

Namun, katanya, belum dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan dan lokasi penempatan dapur layanan tersebut.

Secara keseluruhan penempatan stasiun layanan masih dilakukan komunikasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), menyangkut jangkauan dari satuan pelayanan kepada penerima manfaat.

Belum diketahui juga, alokasi penempatan dapur layanan tersebut sesuai proporsi jumlah calon penerima manfaat, yang disasar, yakni peserta didik, santri pondok pesantren dan ibu hamil se-Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Tapi, kami tetap pikirkan lokasi dan pembangunan stasiun layanan itu karena jadi pusat jalannya MBG," katanya.

Pemerintah kabupaten juga telah menyiapkan dana Rp21 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk dukungan program MBG, kata Tohar.

"Kami juga komitmen melakukan pembinaan pihak yang punya kompetensi penyediaan dan penyiapan bahan baku program MBG," ujarnya.

Pembinaan bakal dilakukan kepada masyarakat, khususnya petani karena ada peluang untuk memenuhi penyediaan dan penyiapan bahan baku dari hasil pertanian lokal.

Pemerintah kabupaten juga melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, jelas dia, untuk pemetaan guna mendukung pelaksanaan program MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun.

Kesepakatan ini menandai ekspansi bisnis SobatBangun ke segmen Business to Business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada Business to Customer (B2C).

TKPP adalah anak usaha PT Timah (Persero) Tbk yang bergerak di sektor perumahan dan properti.

Perusahaan ini mengembangkan aset non-operasional berupa properti dan perumahan di sejumlah daerah.

Corporate Secretary Semen Indonesia, Vita Mahreyni, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif Semen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan.

Terlebih lagi, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

“Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, Semen Indonesia siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan,” kata Vita dalam keterangan resmi, Rabu (12/2/2025).

Sementara itu, Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Semen Indonesia membuat TKPP semakin optimistis untuk terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

“Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama Semen Indonesia. Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari Semen Indonesia yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak,” ucap Abdul.

Sebelumnya, Semen Indonesia bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang telah dimulai sejak September 2024.

Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, Semen Indonesia dan TKPP akan bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sekaligus dalam menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem digital marketing untuk memperkuat pemasaran perumahan yang dimiliki oleh TKPP.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada pertumbuhan industri properti di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Real Estate Indonesia (REI) berharap penjualan perumahan di Jawa Barat (Jabar) bisa semakin membaik. Karena, tahun ini pemerintah mengalokasikan subsidi untuk perumahan mencapai Rp 80 triliun.

Ketua REI Jabar Norman Nurdjaman mengatakan, penurunan daya beli masyarakat akibat deflasi yang berkepanjangan menjadi salah satu faktor utama turunnya penjualan perumahan. Belum lagi, ditambah dengan isu pembatasan subsidi BBM, kondisi ini dikhawatirkan berujung pada stagflasi.

"Deflasi yang terjadi sepanjang 2024 berdampak besar pada sektor properti. Properti komersial mengalami penurunan penjualan hingga 30 persen. Sementara perumahan Failitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terhambat oleh keterbatasan kuota,” ujar Norman, pada acara pelatihan Coretax di Bandung, Rabu (12/2/2025).

Menurut dia, penjualan rumah terbantu oleh penjualan rumah subsidi. Namun, kuota perumahan subsidi di Jabar tahun lalu mencapai 220 ribu unit. Padahal jika kuota lebih besar, diperkirakan kebutuhan bisa mencapai 300 ribu unit. "Tahun ini ada kabar baik. Pemerintah sudah menyiapkan subsidi perumahan sebesar Rp80 triliun, yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya pembatasan kuota,” kata dia.

Kendati perumahan subsidi tanpa kuota, kata dia, kendala lain, yakni lamanya proses perizinan. Berdasarkan survei REI Jabar, rata-rata waktu yang dibutuhkan dari proses OSS hingga PBG atau IMB mencapai 11 bulan. Jika tidak ada percepatan, maka percepatan baru bisa terjadi pada 2026.

Norman mengatakan, REI Jabar mengadakan seminar dan pelatihan perpajakan, khususnya terkait sistem Coretax. Menurutnya, seminar ini menjadi langkah penting setelah hampir sembilan tahun tidak mengadakan pelatihan perpajakan.

Sistem Coretax, yang pertama kali diluncurkan pada 2018 dan diperbarui dalam setahun terakhir, masih menimbulkan berbagai kendala dalam implementasinya. "Kita mengadakan seminar ini untuk meningkatkan pemahaman anggota, terutama dalam perpajakan properti, khususnya Coretax. Banyak anggota yang masih belum memahami sistem ini sepenuhnya, sehingga pelatihan ini diharapkan bisa membantu mereka dalam mengaplikasikannya,” paparnya.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 2 Samarinda pada Rabu (12/2/2025) batal melaksanakan agenda tersebut.

Pembatalan ini disebut karena agenda kunjungan telah disusun oleh Sekretariat Wakil Presiden.

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah agenda yang telah disusun di tingkat pusat.

“Itu semua sudah dijadwalkan oleh Setwapres, jadi kami hanya mengikuti,” ujarnya (12/2/2025).

Meskipun agenda MBG batal, Wapres Gibran tetap melanjutkan kegiatannya di Samarinda dengan meninjau program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas Remaja dan melihat progres pembangunan Terowongan Selili.

Beberapa warga yang menunggu kedatangan Wapres Gibran di SMA Negeri 2 Samarinda mengaku kecewa.

“Kami sudah menunggu lama, tapi beliau tidak datang.” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.

Sementara itu, beberapa warga yang menyambut Gibran di lokasi lain juga mengungkapkan kekecewaannya.

“Dulu Jokowi datang kasih sembako dan uang tunai, sekarang kami cuma dapat buku,” ujar Samsul (43) yang hadir dalam kunjungan tersebut.

Meskipun terjadi perubahan agenda, kunjungan Wapres Gibran diharapkan tetap membawa dampak positif bagi program kesehatan dan pendidikan di Samarinda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, 245 dapur sudah aktif untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG.

Sekretaris Utama BGN Brigjen (Purn) Sarwono mengatakan, pemerintah menargetkan jumlah dapur itu naik menjadi 2.000 pada April 2025.

"Sekarang sudah 245 dapur yang aktif, target sampai 932 di Februari, sekitar April 2.000 titik,” kata Sarwono dalam rapat koordinasi SPHP yang digelar Bapanas secara daring dari Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Sarwono memastikan, dapur-dapur itu akan menerima produksi pangan seperti telur dan ayam dari peternak setempat.

“Kami akan menerima semua produksi, mau telur, mau ayam dan sebagainya, diharapkan per kecamatan/kabupaten. Tidak diharapkan jual lintas kabupaten, sehingga petani/peternak itu mandiri," ujar Sarwono.

“Diharapkan di tiap-tiap dapur itu, di situ akan terjadi perputaran roda ekonomi,” tambah dia.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah menargetkan 5.000 dapur MBG beroperasi pada tahun ini.

"Jadi kan sepanjang tahun 2025 ini target dapur MBG-nya sebanyak 5.000. Jadi nanti kepala dapurnya wajib SPPG kan, jadi SPPG yang dibutuhkan nanti juga 5.000 gitu," ujar Hasan, Senin (6/1/2025).

Hasan mengatakan, sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) juga telah menyelesaikan pelatihan di Universitas Pertahanan.

Mereka akan ditempatkan secara bertahap di dapur-dapur MBG yang siap beroperasi.

"Penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditempatkan di sana. Nah nanti pertengahan tahun itu Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis," kata Hasan.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Cenderawasih, Prof Ave Lefaan menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memang penting.

Namun, menurut Guru Besar Sosiologi ini, pendidikan gratis jauh lebih penting bagi masyarakat Papua, baik di tingkat TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, maupun perguruan tinggi.

“Saya kira MBG di Papua penting, karena anak-anak Papua membutuhkan makanan bergizi, tetapi jauh lebih penting adalah pendidikan gratis,” ungkapnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Ketua Program Magister Pascasarjana Sosiologi Universitas Cenderawasih ini mengungkapkan bahwa selama ini pendidikan gratis belum sepenuhnya berjalan di Papua.

Menurut Ave, pendidikan gratis hanya janji-janji politik semata, tetapi realisasinya belum tampak dirasakan oleh seluruh masyarakat di Papua.

“Pendidikan gratis hanya nama di Papua, tetapi realisasinya tidak ada. Kita bisa lihat masih ada sekolah yang menarik biaya dari orangtua murid atau siswa,” kata Ave.

Puluhan tahun bekerja sebagai akademisi di Universitas Cenderawasih, Ave menyaksikan secara langsung potret kehidupan masyarakat Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus) selama 22 tahun, tetapi belum berjalan maksimal dalam memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak Papua.

Tak hanya itu, hampir sekitar 70 persen anak-anak di Papua membutuhkan makanan bergizi.

Meskipun demikian, kata Ave, pangan lokal di Papua memiliki protein tinggi dan akan lebih sehat jika dikemas secara baik.

Oleh karena itu, Ave berharap MBG yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan di Papua berjalan konsisten.

“Jangan sampai MBG ini berjalan hanya satu tahun, nanti di tahun-tahun berikutnya sudah tidak berjalan lagi,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa tanpa MBG, masyarakat Papua tetap hidup sampai hari ini.

Selain itu, mereka bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan dan bisa bersaing di era globalisasi.

“Bagi saya MBG penting, tetapi jauh lebih penting adalah penyediaan pendidikan yang gratis bagi orang Papua,” katanya.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengklaim manfaat besar makan bergizi gratis (MBG) terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah pembahasan pemangkasan APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan pihaknya siap anggarannya dipotong meski pembahasan terkait efisiensi APBN itu belum rampung. Ia lalu membahas kontribusi program makan bergizi gratis terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

"Tapi dalam perjalanan perhitungan awal, contoh seperti makan bergizi. Perhitungan awal kami untuk Rp71 triliun yang dianggarkan itu bisa menyumbang 0,86 persen pertumbuhan," ungkap Rachmat dalam Rapat Kerja dan RDP dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

Rachmat menegaskan kehadiran program makan bergizi gratis itu memberi dampak signifikan, terutama lahirnya efek berganda (multiplier effect) untuk masyarakat terbawah. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan disumbang dengan hadirnya lapangan kerja baru.

Ia mengklaim 25 orang sampai 50 orang bisa bekerja di setiap unit pelayanan MBG. Di lain sisi, produksi pangan lokal di masing-masing daerah bakal terserap.

"Jadi, sudah jelas arahan Bapak Presiden (Prabowo) bahwa makan bergizi gratis hanya boleh dilayani oleh pemasok-pemasok lokal. Bahkan, kalau industri susu belum ada di wilayah lokal, beliau mengatakan ganti telur, dan telur saya kira ada di daerah," tutur Rachmat.

Kendati demikian, Rachmat menekankan pihaknya tak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan sejumlah target yang ditetapkan Prabowo. Ia menyoroti bagaimana pentingnya pengawasan penggunaan anggaran di era Prabowo, termasuk dalam urusan mencukupi gizi rakyat.

Ia mengklaim hadir bantuan dari perguruan tinggi dalam menyelesaikan hal-hal tersebut. Bahkan, kampus mendukung upaya pemerintah tanpa minta tambahan biaya.

"Semua semangatnya sama bahwa efisiensi itu keharusan. Efisiensi itu juga sekaligus strategi untuk mencapai tujuan besar. Terus terang ini pekerjaan berat ... Efisiensi keharusan, efisiensi bagian strategi," tutupnya.

Khusus untuk Bappenas, pagu mereka di 2025 mencapai Rp1,97 triliun dan semula bakal dipangkas Rp1,077 triliun. Berkat rekonstruksi anggaran yang dilakukan pada Selasa (11/2) bersama Kementerian Keuangan, besaran pemangkasan itu diturunkan Rp75 miliar ke Rp1,002 triliun.

Efisiensi ini setara 50,8 persen dari pagu awal Bappenas. Sekarang Rachmat Pambudy Cs cuma punya Rp968 miliar untuk menjalankan sederet program di 2025.