YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap mengalokasikan Rp 42 miliar untuk makan bergizi gratis (MBG) walaupun pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa program MBG telah tercukupi oleh APBN.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono mengatakan, pihaknya belum menerima perintah tertulis dari pemerintah pusat terkait penggunaan MBG.

"Kalau belum ada dawuh (perintah) tertulis, kami tetap siapkan kerangka dukungan itu untuk MBG," kata Beny, Rabu (12/2/2025).

"Nanti kalau kami geser (anggaran) lalu diperintahkan untuk backup pripun (bagaimana)? Jadi tetap taat pemerintah atasan kami," ucap Beny.

Soal beberapa daerah mulai mengalihkan anggaran MBG untuk keperluan lain, Pemerintah DIY tetap belum berani untuk melakukannya.

"Kecuali sangat tegas betul-betul terpenuhi kami akan geser di perubahan atau di geser di program dan kegiatan," kata dia.

Pemerintah DIY masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran MBG dialihkan ke program lain.

"Jadi kami siap di lapangan kalau terjadi apa-apa," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini diungkapkannya usai adanya daerah yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, anggaran uji coba bergizi gratis sempat menggunakan dana pribadi Prabowo.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja. Karena sebelum program ini jalan, kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta hingga saat ini belum terealisasi, meskipun sudah ada implementasi di daerah lain seperti Kabupaten Sleman.

Hal ini memicu keluhan dari siswa-siswi, salah satunya datang dari siswa-siswi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Yogyakarta.

Siska Rahmadani, seorang siswi di SMK N 4 Yogyakarta, mengungkapkan rasa iri karena teman-temannya di Sleman sudah mendapatkan manfaat dari program ini.

"Iya (iri) kita sudah nunggu, teman-teman sudah ada yang dapat. Adik saya juga sudah dapat, adik SD di Sleman sudah dapat," ujarnya saat ditemui di sekolah, Senin (20/1/2025).

Siska berharap program MBG dapat membantunya mengatasi rasa lapar saat sekolah hingga sore hari, mengingat uang sakunya yang terbatas.

"Praktiknya kan sampai sore juga, bisa untuk mengganjal biar gak lapar," tambahnya.

Harapan program MBG di Yogyakarta

Intan Afrida Rafni Ilustrasi menu program Makan Bergizi Gratis hari kelima, ada makaroni bolognese dengan harga Rp 10.000 per porsi. Makanan dari prgram Makan Bergizi Gratis disebut sad food dan mirip makanan penjara.

Siswa lainnya, Arga Fikri Yulianto, juga menyampaikan harapannya agar program MBG segera diterapkan di Yogyakarta.

"Uang jajannya bisa digunakan untuk yang lain," kata Arga.

Sebagai siswa di jurusan tata boga, Arga berharap menu MBG bervariasi.

"Menunya kalau bisa bervariatif. Gak cuma goreng-goreng, kalau bisa ada kuah-kuahnya," jelasnya.

Dia juga menginginkan agar program MBG dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan jurusan tata boga, sehingga bisa membantu siswa dalam praktik.

"Iya bisa sekalian untuk praktik," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK N 4 Yogyakarta, Widiatmoko Herbimo, menjelaskan bahwa sekolahnya sebenarnya ditunjuk sebagai pilot project MBG di Kota Yogyakarta.

Namun, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan program tersebut.

"Kemarin dari pihak gizi yang baru ke sini, kemudian minta data siswa, alamat, tinggi badan, berat badan, obesitas atau tidak, dan alergi makanan," ungkapnya.

Pelaksanaan MBG di SMKN 4 Yogyakarta belum jelas

Widiatmoko menambahkan, total siswa di SMK N 4 Yogyakarta mencapai 1.900, tetapi saat ini ratusan siswa sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL), sehingga data yang dikumpulkan hanya untuk 1.200 siswa.

"Katanya 1.200 siswa itu akan terus menerus hingga akhir tahun (MBG)," katanya.

Ia juga menyatakan bahwa detail pelaksanaan MBG di SMKN 4 Yogyakarta masih belum jelas.

"Siswa kami kan banyak, belum tahu dari pihak sananya. Semua dari sana (biaya), pelaksana menargetkan 3.000, dapur ada di Sorosutan terdekat kan sekolah kami. Makanya sekolah kami jadi pilot project," ucapnya.

Sebelumnya, tawaran pelaksanaan MBG di SMK N 4 Yogyakarta sempat akan ditolak karena khawatir program ini akan mengurangi penjualan produk kuliner yang dihasilkan siswa.

"Terus terang kami BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) takutnya kalau siswa sudah makan jualan kami berkurang padahal ada target," kata Widiatmoko.

Namun, setelah diminta oleh pihak Dinas Pendidikan untuk menerima program tersebut, akhirnya mereka setuju.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta hingga saat ini belum terealisasi, meskipun sudah ada implementasi di daerah lain seperti Kabupaten Sleman.

Hal ini memicu keluhan dari siswa-siswi, salah satunya datang dari siswa-siswi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Yogyakarta.

Siska Rahmadani, seorang siswi di SMK N 4 Yogyakarta, mengungkapkan rasa iri karena teman-temannya di Sleman sudah mendapatkan manfaat dari program ini.

"Iya (iri) kita sudah nunggu, teman-teman sudah ada yang dapat. Adik saya juga sudah dapat, adik SD di Sleman sudah dapat," ujarnya saat ditemui di sekolah, Senin (20/1/2025).

Siska berharap program MBG dapat membantunya mengatasi rasa lapar saat sekolah hingga sore hari, mengingat uang sakunya yang terbatas.

"Praktiknya kan sampai sore juga, bisa untuk mengganjal biar gak lapar," tambahnya.

Harapan program MBG di Yogyakarta

Intan Afrida Rafni Ilustrasi menu program Makan Bergizi Gratis hari kelima, ada makaroni bolognese dengan harga Rp 10.000 per porsi. Makanan dari prgram Makan Bergizi Gratis disebut sad food dan mirip makanan penjara.

Siswa lainnya, Arga Fikri Yulianto, juga menyampaikan harapannya agar program MBG segera diterapkan di Yogyakarta.

"Uang jajannya bisa digunakan untuk yang lain," kata Arga.

Sebagai siswa di jurusan tata boga, Arga berharap menu MBG bervariasi.

"Menunya kalau bisa bervariatif. Gak cuma goreng-goreng, kalau bisa ada kuah-kuahnya," jelasnya.

Dia juga menginginkan agar program MBG dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan jurusan tata boga, sehingga bisa membantu siswa dalam praktik.

"Iya bisa sekalian untuk praktik," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK N 4 Yogyakarta, Widiatmoko Herbimo, menjelaskan bahwa sekolahnya sebenarnya ditunjuk sebagai pilot project MBG di Kota Yogyakarta.

Namun, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan program tersebut.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, mengingatkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentang potensi korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Rabu (8/1/2025), Kamba menyatakan bahwa untuk mendukung program MBG, Pemda DIY menganggarkan dana sebesar Rp 42 miliar melalui APBD 2025.

Nominal tersebut merupakan alokasi 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY yang mencapai sekitar Rp 1,6 triliun.

Di tingkat Kabupaten/Kota di DIY, jumlah anggaran yang disiapkan bervariasi.

Pemerintah Kota Yogyakarta, misalnya, menyiapkan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk program MBG bagi pelajar tingkat TK hingga SMP.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sleman mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan Rp 30 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 14,4 miliar untuk tahap pertama dari total Rp 29,5 miliar yang dibutuhkan.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengalokasikan Rp 12,23 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2025.

"Dana yang fantastis untuk program MBG ini harus 'mengorbankan' beberapa program fisik yang juga perlu diperhatikan, selain memangkas anggaran pada setiap OPD di pemerintahan daerah," kata Kamba.

Pentingnya transparansi dan pengawasan

Dia menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam implementasi MBG, terutama terkait distribusi dan penyediaan makanan serta pengelolaan anggaran.

Kamba mengingatkan bahwa akan ada dana triliunan rupiah yang mengalir ke daerah, di luar dana dari APBD masing-masing provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh tanah air.

"Untuk mencegah adanya bancakan korupsi dalam program makan bergizi gratis ini, perlu disiapkan seluruh regulasi seperti petunjuk pelaksanaan, teknis, aturan kerja sama, serta pengawasan dan sanksinya," ungkapnya.

JCW berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan efektif dan efisien, serta tidak ada penyelewengan (korupsi) dalam proses maupun pelaksanaannya.

"Aparat Penegakan Hukum (APH) di DIY, termasuk KPK, perlu melakukan pengawasan atas pelaksanaan program MBG ini," pungkas Kamba.