Jakarta -

Jakarta Selatan masih menjadi kawasan favorit bagi para konsumen perumahan, terutama perumahan mewah, modern dan berkonsep urban living. Tren gaya hidup yang semakin modern membuat pengembang pun kian percaya diri mengembangkan hunian mewah di kawasan ini.

Pengembang Jagakarsa Signature, PT Mentari Timur Properti menggarap sebuah hunian townhouse mewah yang terdiri dari 3 lantai. CEO Jagakarsa Signature, Rieky Gunawan mengatakan, konsep hunian luxury living di Jagakarsa ini akan mengincar keluarga muda dan para pekerja.

"Kami menghadirkan rumah dengan konsep modern luxury yang tetap homey, karena setiap sudut dirancang dengan pemikiran fungsi dan kenyamanan. Target kami adalah keluarga muda dan profesional yang mencari hunian di kawasan strategis seperti Jagakarsa yang aksesnya sangat mudah dari dan ke CBD Sudirman," kata Rieky dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Pemilihan lokasi Jagakarsa, menurut Rieky, adalah karena kawasan ini contoh nyata dari sunrise area yang sudah matang. Pertumbuhan properti di kawasan ini masih menjanjikan, salah satunya, karena lingkungan dan aksesibilitasnya telah berkembang pesat.

Jika dibandingkan dengan kawasan lain seperti Lebak Bulus yang kisaran harganya berada di Rp5 miliar, Jagakarsa masih menawarkan harga lebih terjangkau namun dengan potensi kenaikan nilai yang sangat kompetitif. Jagakarsa Signature sendiri dibanderol mulai Rp 3,4 miliar.

Hunian garapan PT Mentari Timur Properti ini juga menawarkan komitmen waktu yang jarang ditemui di proyek serupa. Setiap unit siap huni (ready stock) ditargetkan dapat dihuni dalam waktu kurang dari enam bulan setelah peluncuran.

"Kami selalu pastikan legalitas dan peruntukan lahan sebelum membangun. Kami juga bekerja sama dengan sejumlah bank untuk memastikan kenyamanan konsumen dalam proses pembiayaan," jelasnya.

Disinggung mengenai profil konsumen, pihaknya mengungkapkan hingga saat ini mayoritas konsumen adalah end user dan bukan investor. Sebanyak 90% di antaranya berdomisili di DKI Jakarta. Hal ini menandakan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal yang nyaman dan strategis di kawasan seperti Jagakarsa dan Jakarta Selatan.

(zlf/zlf)

KOMPAS.com - Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP sedang menyiapkan sistem digitalisasi untuk menampung usulan bantuan perumahan dan penataan kawasan permukiman dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal tersebut diungkapkan Fahri saat melakukan pertemuan dengan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dipimpin Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga di Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Konsep digitalisasi usulan dari daerah tujuannya untuk menghindari adanya indikasi praktik korupsi dengan meminimalisir tatap muka sehingga menimbulkan peluang komunikasi informal," ujarnya dikutip dari keterangan resmi.

Lanjut Fahri, digitalisasi tersebut juga untuk memudahkan Pemda yang lokasinya jauh dari Jakarta agar lebih mudah dalam mengajukan usulan bantuan perumahan tanpa perlu datang langsung.

"Inilah pentingnya digitalisasi ke depan. Pemda juga juga akan lebih mudah koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga nanti solid antara gubernur dan bupati. Sehingga sinkron antara penataan kawasan dan pembangunan perumahannya," tukasnya.

9.447 RTLH di Pohuwato Perlu Ditangani

Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga mengatakan, permasalahan perumahan di Pohuwato tercatat sebanyak 15.172 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Di mana selama tujuh tahun, telah terbangun 5.725 unit rumah. Namun, yang masih perlu penanganan sebanyak 9.447 unit rumah.

"Lahan usulan sudah disiapkan di 12 titik. InsyaAllah dengan program 3 juta rumah dapat membantu daerah kami dalam penanganan perumahan," katanya.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran menuturkan, prinsipnya usulan dari Pemda akan diterima Kementerian PKP dan diverifikasi dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Selain BSPS, PSU juga silahkan diusulkan untuk mendukung sarana di perumahan yang telah dibangun. Ke depannya pembangunan rumah di tiap daerah diupayakan ada ciri khas lokal," tutupnya.

KOMPAS.com - Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP sedang menyiapkan sistem digitalisasi untuk menampung usulan bantuan perumahan dan penataan kawasan permukiman dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal tersebut diungkapkan Fahri saat melakukan pertemuan dengan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dipimpin Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga di Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Konsep digitalisasi usulan dari daerah tujuannya untuk menghindari adanya indikasi praktik korupsi dengan meminimalisir tatap muka sehingga menimbulkan peluang komunikasi informal," ujarnya dikutip dari keterangan resmi.

Lanjut Fahri, digitalisasi tersebut juga untuk memudahkan Pemda yang lokasinya jauh dari Jakarta agar lebih mudah dalam mengajukan usulan bantuan perumahan tanpa perlu datang langsung.

"Inilah pentingnya digitalisasi ke depan. Pemda juga juga akan lebih mudah koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga nanti solid antara gubernur dan bupati. Sehingga sinkron antara penataan kawasan dan pembangunan perumahannya," tukasnya.

9.447 RTLH di Pohuwato Perlu Ditangani

Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga mengatakan, permasalahan perumahan di Pohuwato tercatat sebanyak 15.172 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Di mana selama tujuh tahun, telah terbangun 5.725 unit rumah. Namun, yang masih perlu penanganan sebanyak 9.447 unit rumah.

"Lahan usulan sudah disiapkan di 12 titik. InsyaAllah dengan program 3 juta rumah dapat membantu daerah kami dalam penanganan perumahan," katanya.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran menuturkan, prinsipnya usulan dari Pemda akan diterima Kementerian PKP dan diverifikasi dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Selain BSPS, PSU juga silahkan diusulkan untuk mendukung sarana di perumahan yang telah dibangun. Ke depannya pembangunan rumah di tiap daerah diupayakan ada ciri khas lokal," tutupnya.

Jakarta -

Pemerintah melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maupun industri. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan.

Terkadang, lahan pertanian memang kerap dibeli untuk kemudian dijadikan perumahan. Hal itu karena biasanya lahan pertanian harganya lebih murah dibandingkan lahan yang memang untuk permukiman.

Namun, bagaimana nasib pengembang yang sudah terlanjur membeli lahan pertanian untuk dibangun perumahan?

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh dipakai untuk perumahan, apalagi lahan yang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Jika terlanjur membeli lahan sawah, pengembang harus menggantinya dengan lahan yang produktivitasnya sama.

"Ya kalau dia LSD nggak bisa dibangun rumah, kalau dia udah kadung beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi. Enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Dia harus mengganti lahan dengan produktivitas yang sama," kata Nusron kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

(abr/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan seluruh balai untuk menerapkan teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA) di seluruh Indonesia.

"Teknologi IPHA adalah strategi penting untuk meningkatkan efisiensi pertanian melalui pemanfaatan metode modern. Dengan IPHA, kita tidak hanya mengurangi penggunaan air, tetapi juga meningkatkan kualitas dan hasil panen. Keberhasilan teknologi ini akan menjadi dasar untuk memperluas implementasinya ke daerah-daerah irigasi lain," ujar Dody di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan komitmen Kementerian PU untuk memperluas penerapan teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA) ke seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi infrastruktur irigasi yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS) di berbagai daerah.

Teknologi IPHA diyakini dapat menghemat air sekaligus meningkatkan produktivitas panen padi. IPHA, yang menggunakan metode pengairan berselang (intermittent irrigation), memungkinkan lahan sawah menjalani siklus basah-kering teratur. Pendekatan ini terbukti menghemat air hingga 30 persen dan meningkatkan produktivitas padi hingga 169 persen dibandingkan metode konvensional.

Untuk mendukung keberhasilan IPHA, Kementerian PU mengembangkan sistem informasi pengelolaan air berbasis digital yang membantu petani dan petugas lapangan mengelola jadwal pengairan, memantau debit air, serta memberikan peringatan dini terkait potensi kekeringan.

"Teknologi ini memastikan pengelolaan air menjadi lebih akurat dan efisien, sehingga hasil yang dicapai melalui IPHA dapat dioptimalkan," kata Dody.

Sebagai bagian dari sosialisasi dan penguatan implementasi IPHA, Kementerian PU akan menyelenggarakan panen demplot serta pameran hasil panen teknologi IPHA di Daerah Irigasi (DI) Rentang, Jawa Barat pada Selasa 22 April 2025. Acara ini bertujuan untuk menunjukkan efektivitas teknologi IPHA dalam meningkatkan kualitas panen padi.

Dalam kegiatan tersebut, tiga dari 208 demplot yang telah dikembangkan akan dipanen. Hingga kini, 18 demplot telah dipanen dengan hasil yang jauh melampaui rata-rata produktivitas metode konvensional.

Salah satu daerah lumbung pangan yang telah menerapkan IPHA adalah Daerah Irigasi Rentang di Jawa Barat, mencakup Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Majalengka. Dari 208 demplot di DI Rentang, hingga 17 April 2025, sebanyak 15 demplot telah dipanen dengan hasil antara 6,48 ton/hektar hingga 16,88 ton/hektar Gabah Kering Panen (GKP). Rata-rata produktivitas mencapai 10,35 ton/hektar GKP, jauh di atas metode konvensional.

Keberhasilan IPHA tidak hanya meningkatkan produktivitas padi tetapi juga menunjukkan potensi besar teknologi ini dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Dengan hasil yang stabil di atas 6 ton/ha GKP, teknologi ini memberikan solusi berkelanjutan untuk pertanian Indonesia.

Keberhasilan penerapan IPHA di DI Rentang diharapkan menjadi model untuk daerah lain. Kementerian PU optimistis bahwa dengan sinergi lintas sektor, efisiensi penggunaan air irigasi dan peningkatan hasil panen dapat memberikan dampak signifikan pada ketahanan pangan nasional.

“Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pihak lain untuk memastikan keberhasilan penerapan IPHA secara nasional,” kata Dody.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PU instruksikan penerapan teknologi IPHA di seluruh Indonesia

Bandung (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyampaikan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah digulirkan bisa menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga bisa lebih fokus dalam belajar untuk meraih prestasi sebaik mungkin,” kata Obon dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu.

Obon menyampaikan komitmennya mendukung penuh program MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak di Indonesia.

Menurut dia, asupan gizi sangat penting untuk menghindari stunting dan menciptakan masyarakat yang berkualitas. Program ini juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Angka stunting dan malnutrisi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong agar program MBG terus diperluas guna mengatasi permasalahan gizi yang berdampak terhadap kualitas SDM,” kata dia.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Wahyudi Indrayana menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik akan berdampak langsung pada kemampuan anak dalam belajar serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

“Harapan dari program MBG ini adalah meningkatkan asupan gizi berkualitas pada masyarakat,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari aspek fundamental, yakni pemenuhan gizi sejak dini.

“Pencegahan stunting dan gizi buruk menjadiprioritas karena memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi kecerdasannya di masa depan,” katanya.

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerjanya yakni Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kegiatan sosialisasi dengan tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia diikuti kurang lebih 300 peserta yang merupakan warga dan tokoh masyarakat setempat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu.

Obon mengatakan bahwa MBG langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Dia mengungkapkan pihaknya mendukung penuh tumbuh kembang anak yang optimal serta kesehatan masyarakat yang merata.

“Berdasarkan data menunjukan angka kekurangan gizi seperti stunting dan malnutrisi masih menjaditantangan besar yang dihadapi bangsa ini,” katanya.

Menurut dia, program MBG adalah bentuk kepedulian pemerintahterhadap generasi penerus bangsa di masa mendatang.

Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga bisa lebih fokus dalam belajar untuk meraih prestasi sebaik mungkin.

“Oleh karena itu Komisi IX DPR RI mendukung program makan bergizi gratis dalam mencegah permasalahan gizi di Indonesia,” kata dia.

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Wahyudi Indrayana menegaskan bahwa akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari aspek fundamental, yakni pemenuhan gizi sejak dini.

“Pencegahan stunting dan gizi buruk menjadiprioritas karena memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi kecerdasannya di masa depan,” katanya.

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerjanya yakni Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kegiatan sosialisasi dengan tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia diikuti kurang lebih 300 peserta yang merupakan warga dan tokoh masyarakat setempat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu.

Obon mengatakan bahwa MBG langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Dia mengungkapkan pihaknya mendukung penuh tumbuh kembang anak yang optimal serta kesehatan masyarakat yang merata.

“Berdasarkan data menunjukan angka kekurangan gizi seperti stunting dan malnutrisi masih menjaditantangan besar yang dihadapi bangsa ini,” katanya.

Menurut dia, program MBG adalah bentuk kepedulian pemerintahterhadap generasi penerus bangsa di masa mendatang.

Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga bisa lebih fokus dalam belajar untuk meraih prestasi sebaik mungkin.

“Oleh karena itu Komisi IX DPR RI mendukung program makan bergizi gratis dalam mencegah permasalahan gizi di Indonesia,” kata dia.

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Wahyudi Indrayana menegaskan bahwa akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari aspek fundamental, yakni pemenuhan gizi sejak dini.

“Pencegahan stunting dan gizi buruk menjadiprioritas karena memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi kecerdasannya di masa depan,” katanya.

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute baru Transjabodetabek Kota Wisata di Kabupaten Bogor menuju Cawang di Jakarta Timur, yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta, masih menemui hambatan.

Hingga April 2025, layanan ini belum bisa dinikmati warga penghuni dan masyarakat umum karena Pengelola Perumahan Kota Wisata, PT Mekanusa Cipta, belum mengeluarkan surat dukungan yang diminta operator.

Kendala teknis dan kebutuhan kajian lebih lanjut menjadi alasan utama, meskipun rencana ini mendapat sorotan positif dari pengamat transportasi dan warga yang mengharapkan transportasi umum murah.

Transjabodetabek, sebagaimana kita ketahui, merupakan perluasan layanan Transjakarta yang bertujuan menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Rute Kota Wisata-Cawang, yang melintasi Jatiasih, menjadi salah satu dari empat rute baru yang direncanakan, bersama Bekasi-Cawang, Alam Sutera-Blok M, dan Binong-Grogol.

Rute ini diharapkan mempermudah mobilitas warga Perumahan Kota Wisata, menuju pusat transportasi Cawang, yang terhubung dengan LRT Jabodebek dan koridor utama Transjakarta.

Layanan ini didukung subsidi operasional dari APBD Provinsi DKI Jakarta, menawarkan tarif murah, sekitar Rp 3.500 untuk layanan non-BRT, sehingga menjadi solusi bagi pekerja, pelajar, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Uji coba rute ini telah dimulai sejak 14 Maret 2025, dengan rencana trayek dari Hero Kota Wisata melalui Jalan Raya Narogong, Pasar Bantar Gebang, Jalan Cipendawa Baru, Jalan Swatantra V, Jalan Raya Jatiasih, hingga masuk Tol JORR 1 menuju Halte BNN Cawang.

Namun, operasional penuh tertunda karena pengelola belum memberikan izin formal.

Kendati dalam surat tanggapan yang dikirimkan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025), PT Mekanusa Cipta mengapresiasi inisiatif PT Transportasi Jakarta, namun belum bisa mengeluarkan surat dukungan karena tiga kendala utama.

Pertama, kondisi badan jalan belum memadai. Jalan di dalam Perumahan Kota Wisata, mereka nilai belum cukup lebar dan kuat untuk dilalui bus Transjabodetabek, yang merupakan kendaraan umum skala besar.

Kedua, pengelola mengeklaim, belum mendapat izin dari warga di sekitar rute yang akan dilalui, mempertimbangkan potensi gangguan seperti kebisingan atau kemacetan.

Ketiga, keterbatasan lahan operasional, di mana area Kota Wisata belum memiliki lahan yang ideal untuk menampung fasilitas operasional bus, seperti tempat parkir atau halte.

Untuk mengatasi kendala ini, pengelola mengusulkan kajian partisipatif bersama PT Transportasi Jakarta dan pemangku kepentingan lainnya.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, dampak, dan solusi yang inklusif bagi warga Kota Wisata, penghuni sekitar, dan masyarakat luas.

Pengelola juga menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi mengenai aksesibilitas Transjakarta ke wilayah lain yang mereka kelola.

Dorongan Pengamat Transportasi

Pengamat transportasi yang juga akademisi dari Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai, penolakan terhadap Transjabodetabek oleh pengelola Kota Wisata tidak seharusnya terjadi.

Meskipun kawasan ini telah dilayani JR Connexion yakni layanan bus penghubung ke stasiun LRT atau pusat kota, Transjabodetabek menawarkan keunggulan berupa tarif murah berkat subsidi APBD DKI Jakarta.

Djoko menegaskan, layanan ini akan sangat bermanfaat bagi pekerja di Kota Wisata, terutama kelompok berpenghasilan setara UMR, seperti asisten rumah tangga, pelajar, atau mahasiswa.

“Kelompok ini tidak perlu membeli sepeda motor untuk ke tempat kerja. Cukup dengan Transjabodetabek bertarif murah, bahkan bisa masuk kategori bebas bayar,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2025).

Ia juga menyoroti bahwa transportasi umum di perumahan elite seperti Kota Wisata tetap diperlukan untuk mendukung mobilitas pekerja dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Djoko mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk memperhatikan pengembang perumahan yang menolak Transjabodetabek.

Menurutnya, keputusan seharusnya tidak hanya bergantung pada pengelola, melainkan melibatkan suara warga.

“Sebagian wilayah NKRI sudah dikuasai oligarki. Tidak perlu minta surat dukungan dari pengembang, masyarakat yang membuat keputusan,” tegasnya.

Sentimen Publik di Media Sosial

Reaksi warga terhadap penundaan rute ini tentu saja menyayangkan. Bahkan, Sabtu (19/4/2025) muncul petisi Warga Perumahan Kota Wisata yang diinisiasi Linda Rooroh.

Petisi ini meminta pengelola Kota Wisata untuk melakukan tiga hal. Pertama meminta pengelola Kota Wisata mendukung pengembangan Transjadebotabek.

Kedua, meminta pengelola Kota Wisata untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan infrastruktur transportasi umum.

Ketiga, meminta pengelola Kota Wisata untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan transportasi umum.

Hingga artikel ini tayang, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 451 orang.

Sementara di platform X, sejumlah pengguna menyayangkan sikap pengelola, dengan menyebut penundaan ini sangat merugikan penghuni yang membutuhkan transportasi umum murah.

Salah satu unggahan menyebut Kota Wisata sebagai car-centric housing developer yang menolak akses bus gratis dari Pemprov DKI.

Pengguna lain mempertanyakan alasan penolakan, mengingat operasional rute ini sepenuhnya dibiayai APBD DKI untuk membantu mobilitas warga, termasuk di Kabupaten Bogor.

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Djoko menegaskan, perumahan tanpa transportasi umum menjadi kurang layak huni. Terlebih perumahan elite seperti Kota Wisata yang saat ini telah dihuni oleh lebih dari 45.000 orang dari puluhan klaster.

Kehadiran Transjabodetabek di Kota Wisata dapat mengurangi kemacetan, mendukung efisiensi waktu, dan meningkatkan kenyamanan perjalanan warga menuju pusat bisnis dan pemerintahan di Cawang.

Di sisi lain, pengelola Kota Wisata memiliki alasan teknis, seperti keterbatasan infrastruktur jalan dan lahan.

Namun, pandangan Djoko bahwa suara warga harus didahulukan menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan pengelola dan kebutuhan publik.

Kajian partisipatif yang diusulkan pengelola bisa menjadi langkah awal, tetapi percepatan keputusan diperlukan agar manfaat layanan ini segera dirasakan.

Peran Pemerintah Daerah yakni Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor dapat memfasilitasi dialog agar pengelola mendukung kebijakan transportasi publik yang selaras dengan kepentingan warga.

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen investasi pemerintah Qatar yang bakal membangun 1 juta rumah rakyat hingga saat ini belum terealisasi. Padahal, nota kesepahaman (MoU) investasi itu telah dilakukan sejak awal 8 Januari 2025.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang memberi sinyal proyek investasi 1 juta rumah tersebut selambat - lambatnya bakal dilakukan pada Mei 2025.

“Kita telah tulis surat kepada mereka, untuk mereka [merealisasikan pembangunan] selambat-lambatnya bulan Mei. Tetapi bulan April dia harus datang di bulan ini untuk melaksanakan persyaratan formal,” tegasnya saat ditemui di Menara Mandiri I, dikutip Minggu (20/4/2025).

Pasalnya, tambah Bonny, komitmen investasi yang disampaikan oleh Qatar baru sebatas tandatangan MoU. Untuk dapat segera merealisasikan proyek tersebut, Qatar perlu terlebih dahulu melalui sejumlah tahap.

Salah satu yang harus dipenuhi yakni membentuk badan usaha yang bakal mengeksekusi proyek tersebut.

“Dia [Qatar] harus punya kantor, jalan-jalan. Kayak sekarang nih kita mau ngomong saya harus terbang ke Doha. Iya dong [harus buat badan usaha], di Indonesia,” tegasnya.

Adapun sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan bahwa groundbreaking perdana program 3 juta rumah lewat skema investasi asing itu bakal dilakukan di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan.

“Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR di Kalibata,” kata Fahri saat ditemui di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa proyek perdana 3 juta rumah itu bakal dibangun di atas lahan seluas 24 hektare (Ha). Di mana 20 Ha berada di dalam kompleks perumahan dan 4 Ha lainnya berada di luar blok lantaran terbatas rel kereta api.

Berdasarkan perhitungan Kementerian PKP, realisasi investasi dari Qatar itu bakal membangun hingga 20.000 unit hunian vertikal.

“Ya kalau total-total di situ bisa 20.000-an unit ya. 20.000 unit Rusunami, kita mengarah kepada milik, semuanya mengarah kepada milik, tapi ya itu kan transisi ya. Artinya nanti kalau di tahap awal ada kepentingan menyewakan, yang saya bilang tadi demand side itu,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Pertemuan tersebut rencananya akan membahas mengenai pembangunan rumah di atas lahan sawah yang kini sudah tidak bisa dilakukan.

"Nanti kita akan buat pertemuan, saya akan undang Pak Dedi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang tadi untuk mencari solusi, harus ada solusinya bagaimana dua-duanya (sektor pangan dan perumahan) maju," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Menara Mandiri I, Jakarta, Kamis (17/04/2025).

Ia juga menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh lagi dialihfungsi.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat. Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya," ucap Ara.

Menurut Ara, hal ini merupakan tantangan bagi pengembang dan Kementerian PKP untuk tetap menyediakan hunian di tengah keterbatasan lahan.

"Sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, nah tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara sebagai pemerintah," kata Ara.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bangun Famili Sejahtera Hari Purnomo mengeluhkan proyeknya yang terhambat Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Hari mengatakan, pihaknya telah melakukan pembebasan sejumlah lahan di Bekasi, Jawa Barat karena awalnya lahan tersebut masuk dalam zona kuning. Zona kuning artinya lahan yang diperuntukkan untuk permukiman.

Namun, sebagian besar lahan tersebut merupakan persawahan yang mana kini tidak boleh lagi dialihfungsikan.

"Nah sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning juga sudah habis," ungkap Hari.

"Sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan yang sawah zonanya kuning," katanya melanjutkan.

Jakarta: Iwan Hermawan resmi dilantik jadi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Daerah Khusus Jakarta. Iwan
berharap dapat berkolaborasi dengan stakeholder, khususnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Pernyataan itu disampaikannya setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HIMPERRA Daerah Khusus Jakarta, dalam ajang Musyawarah Daerah atau Musda II DPD HIMPERRA Jakarta di Jakarta Selatan, 17 April 2025.

Menurut Iwan, saat ini kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Jakarta dan sekitarnya masih tinggi. Di Jakarta ini memang tidak ada pilihan selain kita membangun ke atas (vertikal). Ada angka backlog kebutuhan hunian di Jakarta sampai 1,2 juta unit.

"Harapan kami sebagai pihak swasta bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta, memanfaatkan lahan-lahan idle untuk kebutuhan hunian vertikal. Kami siap bekerjasama membantu pemerintah mendukung program 3 juta rumah, khususnya hunian vertikal, agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran di Jakarta,” ujar Iwan

Iwan berharap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta mendukung hal tersebut dengan menyediakan regulasi yang tepat agar terjadi percepatan penyedian hunian vertikal yang terjangkau bagi masyarakat Jakarta.


“Pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengeluarkan aturan perluasan pendapatan untuk pembelian hunian subsidi sampai dengan penghasilan maksimal Rp 14 juta. Itu angin segar dan peluang bagi warga DKI Jakarta bisa membeli hunian vertikal bersubsidi. Kami ingin rumah susun milik bersubsidi di Jakarta ada lagi, ” harapnya

Targetkan 5.000 unit rumah subsidi

Dijelaskan Iwan, tahun 2024 lalu pengembang anggota HIMPERRA Jakarta, berhasil merealisasikan penyediaan hunian subsidi sebanyak 3.100 unit rumah. Pada 2025 HIMPERRA Jakarta optimis bisa membangun sebanyak 5.000 unit rumah subsidi.

Sebagian besar anggota Himperra Jakarta membangun di kawasan penyangga Jakarta. Mulai dari Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang bahkan sampai ke Karawang.

“Tiga bulan pertama sudah tercapai 10 persennya. Kami optimis tahun ini dari 180 perusahaan aktif anggota Himperra Jakarta, bisa memproduksi sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Keahliannya anggota kami memang membangun perumahan bersubsidi,” tambahnya.

Rumah subsidi yang dibangun pengembang sekarang lanjut Iwan sudah mengikuti selera kalangan milenial. Desain dan mutu bangunannya disesuaikan kebutuhan pasar dan tidak kalah dengan perumahan komersil (non subsidi).

“Infrastruktur pendukung kawasan juga sudah bagus. Jadi tinggal dan bisa memiliki rumah subsidi tetap akan merupakan kebutuhan dan kebanggaan bagi milenial ke depan,” pungkasnya.

(KIE)