KOMPAS.com -Kota Serang di Banten sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Serang:

1. Banten Indah Permai 4: Tipe 30/112

   Terletak di Kasemen, Kota Serang, perumahan ini dikembangkan oleh PT aria Agung Permai dengan harga Rp 120 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 30/112 meter persegi. Hingga saat ini masih tersisa 11 unit.

2. Griya Ciracas Indah: Tipe Raflesia 22

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Bagyo Rahayu Semesta yang terletak di Serang, Kota Serang. Menawarkan 161 rumah dengan harga Rp 130 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 22/60 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 141 rumah, dan menyisakan 20 unit lagi.

3. Sepang Elok Serang: Tipe T22/60

   Berlokasi di Taktakan, Kota Serang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Karya Sarana Kareta. Telah terjual 232 rumah dengan banderol Rp 132 juta.

   Bangunan rumah dibuat seukuran 22/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 61 rumah dari total 293 unit.

4. Puri Delta Kiara: Tipe Asoka

   Perumahan keempat ini terletak di Walantaka, Kota Serang. Dikembangkan oleh PT Tetap Mandiri Raya dengan harga Rp 132 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 22/60 meter persegi. Masih ada 40 unit lagi di perumahan ini.

5. Banten Indah Permai: Tipe 30/60

   Di Serang, Kota Serang, terdapat perumahan 253 unit dengan harga Rp 135 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 30/60 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Aria Agung Permai ini masih menawarkan 23 unit lagi.

LOMBOK TIMUR, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding turun ke pelosok desa dalam agenda memberi makan bergizi dan cek kesehatan gratis bagi anak pekerja migran Indonesia (PMI).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga sekolah yaitu SDN 1, SDN 2, dan MI NW di Desa Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (12/12/2024).

"Makan bergizi untuk 500 orang dan ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk 200 orang," kata Karding.

Karding masuk ke setiap kelas dan menyapa para anak-anak sambil mengajak berdoa sebelum makan. Beberapa kali dia melempar pertanyaan sebagai bentuk menguji keberanian para siswa.

Begitu pula dengan anak-anak itu, dengan gembira mereka menyambut pria yang dulunya sebagai anggota DPR RI itu. Beradu kecepatan mereka mengangkat tangan untuk ditunjuk maju Pak Menteri dengan makanan bergizi yang terbungkus di depannya.

Mayoritas siswa itu merupakan pekerja migran. Hal ini menjadi catatan penting bagi Karding.

"Desa Jenggik ini salah satu kantong PMI, sehingga menjadi catatan kami di kementerian untuk kami dorong pemberdayaan kursus di desa ini," ungkapnya.

Menurut Karding, berdasarkan data di kementeriannya, banyak PMI minim keterampilan. Kementerian P2MI mengupayakan adanya rumah edukasi bagi desa-desa tempat kantong PMI sebagai wadah mengasah keterampilan dengan sistem pemberdayaan terencana, menyeluruh, dan memiliki target yang jelas.

"Untuk skill dan soft skill. Nanti kita coba bicara dengan Kementrian Tenaga Kerja dan gubernur," ujarnya.

Selain itu, Karding mengingatkan kepada semua kepala desa untuk tidak bermain dan asal memberi rekomendasi bagi para PMI. Hal ini untuk mengantisipasi adanya permasalahan yang dihadapi PMI di tempat penempatan kerja.

"Kalau kepala desanya membiarkan, ini akan dipidanakan 5 sampai 10 miliar, penjara 15 tahun," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri enggan dengar nama “Maruarar” disebut dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” karya Todung Mulya Lubis, Kamis (12/12/2024).

Momen itu terjadi ketika Megawati diminta menjadi pembicara utama atau keynote speaker dalam acara peluncuran.

Dia awalnya mengaku kaget ketika melihat nama Mauarar di layar panggung, bahkan dibacakan oleh pembawa acara.

“Tadi, sambil duduk, saya menyindir Pak Maruarar Siahaan. Karena waktu saya baca di sini, kaget, karena belum (disebut nama) belakangnya," ujar Megawati, Kamis (12/12/2024)..

Namun, akhirnya dia menyadari bahwa nama Maruarar tersebut bukan merujuk kepada eks kadernya yang membelot, yakni Maruarar Sirait, tetapi Eks Hakim Konstitusi Mauarar Siahaan.

Megawati akhirnya meminta pembawa acara agar tidak memanggil nama Eks Hakim Konstitusi itu dengan sebutan Mauarar, tetapi M Siahaan.

“Jadi saya usul, makanya tadi Mbak MC memotong nama panjang. Diganti sama M Siahaan. Jadi supaya tahu, saya soalnya nanya sama beliau, 'yang mana ini Maruarar-nya?," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Maruarar Sirait mengundurkan diri dari PDI-P pada Januari 2024.

Ia berpamitan kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen di kantor DPP PDI-P.

Maruarar mengaku dukungannya kepada Jokowi menjadi alasan utamanya memilih angkat kaki dari PDI-P.

Ia mundur dari PDI-P karena ingin mengikuti langkah Jokowi yang hingga kini masih mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

“Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya beliau adalah pemimpin yang didukung rakyat,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Maruarar juga mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P sebagai simbol berakhirnya hubungan dengan partai yang telah membesarkannya.

Dia juga berpesan agar kader PDI-P tetap loyal kepada partai. Ia tak ingin kader lainnya mengikuti jejaknya karena tak loyal kepada partai.

"Saya mohon maaf. Saya mengajarkan kalian untuk loyal tetap bersama PDI Perjuangan, tetapi izinkanlah dengan keterbatasan saya pamit," katanya.

Setelah mundur dari PDI-P, Maruarar bergabung ke barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Usai Prabowo dilantik, Maruarar masuk ke kabinet sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BANDUNG, KOMPAS.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggerebek laboratorium pembuat narkoba di sebuah rumah mewah di Perumahan Podomoro Park Cluster Amagriya Eka, Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Rumah ini dijadikan tempat produksi narkoba cair berupa liquid.

Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menyatakan penggerebekan ini merupakan pengembangan dari dua lokasi sebelumnya di Kabupaten Bogor.

“Pembuatan narkoba ini terhubung dengan jaringan Malaysia-Indonesia,” ujar Asep dalam gelar perkara, Kamis (12/12/2024).

Tiga Tersangka Ditangkap

Polisi menangkap tiga tersangka dengan peran berbeda. Pelaku berinisial SR sebagai penghubung antara lokasi di Bogor dan Bandung, SP bertugas meracik bahan narkoba jenis liquid, dan IV mengemas produk menjadi siap jual.

Polisi juga masih mengejar seorang buronan berinisial A yang diduga sebagai pengendali jaringan ini.

Barang Bukti

Dari lokasi, polisi menyita bahan baku, narkoba siap edar, dan peralatan produksi, antara lain 7.333 sachet serbuk happy water, 494 botol liquid ukuran 20 ml, pil mengandung zat MDMA (95 butir merah, 62 butir hijau dan kuning), jeriken berisi cairan liquid vape rasa pandan dan anggur, kemudian mesin mixer, alat pengemasan, jeriken alkohol, hingga uang tunai Rp75 juta.

Ancaman Hukuman Berat

Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mereka menghadapi ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Denda berkisar Rp1-10 miliar.

“Hukuman ini sesuai dengan peran masing-masing dalam jaringan peredaran narkoba internasional,” ungkap Asep.

Penggerebekan ini menjadi langkah penting dalam upaya memutus rantai peredaran narkoba yang melibatkan jaringan lintas negara. Polisi terus mendalami kasus untuk mengungkap keterlibatan pihak lain.

KOMPAS.com -Kota Cilegon di Banten sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang drai Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Cilegon:

1. Bukit Cilegon Asri: Tipe Aster

   Terletak di Cilegon, Kota Cilegon, perumahan ini dikembangkan oleh PT Bahanasemesta Adinusantara.

   Dibangun dengan luas masing-masing 22/66 meter persegi seharga Rp 140 juta. Masih tersedia 191 rumah lagi.

2. Bukit Cilegon Asri Ext: Tipe Mawar

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Bahanasemesta Adinusantara yang terletak di Cilegon, Kota Cilegon. Menawarkan 80 rumah dengan harga Rp 150 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 28/66 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 72 unit, dan tersisa 8 rumah saja.

3. Taman Warnasari Indah I: Tipe 36A-C

   Berlokasi di Citangkil, Kota Cilegon, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Prima Yasa Banguntama, dengan banderol Rp 150 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/87 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 452 rumah dan masih ada satu unit sisanya.

4. Bukit Taman Baru: Tipe 27

   Perumahan keempat ini terletak di Citangkil, Kota Cilegon. Total unit yang ditawarkan adalah 365 rumah dan telah terjual 356 unit. Harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 27 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 60 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Riandy Karya Megah. Perumahan ini telah tersisa 9 unit yang tersedia.

5. Curug Asri: Tipe 28/63

   Di Cibeber, Kota Cilegon, terdapat perumahan 120 unit dengan harga Rp 151 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 28/63 meter persgei. PT Rls Mecca Jannah masih memasarkan 4 rumah sisanya.

Jakarta -

Pabrik narkoba jenis happy water dan liquid di perumahan elite Bandung dibongkar Bareskrim Polri. Begini awal mula pabrik barang haram di Bandung dibongkar hingga tiga pelaku inisial SR, SP, dan IV ditetapkan menjadi tersangka.

Dilansir detikJabar, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri menyebut pengungkapan kasus bermula saat polisi melakukan operasi gabungan di Bogor dan mengamankan barang bukti narkoba cairan happy water dan cairan liquid dalam sebuah mobil milik tersangka SR.

"Upaya ini berhasil dari mulai penemuan paket di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, yaitu TKP awal yang kemudian kita kembangkan," kata Irjen Asep di Bandung, Kamis (12/12/2024).

Setelah itu, Bareskrim Polri mendatangi lokasi kedua, yaitu di salah satu perumahan, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut merupakan rumah milik tersangka SR.

Kemudian polisi melakukan penggerebekan di lokasi ketiga, yaitu di Komplek Podomoro Park, Kecamatan Bojosoang, Kabupaten Bandung, Rabu (11/12) kemarin. Dari lokasi, polisi menangkap tersangka berinisial SP dan inisial IV serta sejumlah barang bukti berupa bahan baku narkotika.

"Ada juga mesin produksi dan perlengkapan yang digunakan untuk produksi. Antara lain, yang pertama dua buah mesin mixer merek Spiral," ucap Asep.

Ketua Satgas P3GN Polri ini menjelaskan bahwa pemberantasan narkoba di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, komitmen ini sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto.

"Tindak lanjut arahan bapak presiden tersebut, bapak Kapolri membentuk satgas pemberantasan narkoba yang merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian lembaga memberantas narkoba di Indonesia. Bapak Kapolri juga menyampaikan komitmen yang sama kepada kami bahwa kita semua harus terus berperang dan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari hulu hingga ke hilir," imbuhnya.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/imk)

JAKARTA, investor.id – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melakukan kerja sama penyaluran pembiayaan senilai Rp 300 miliar ke Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). Hal ini untuk mendukung program pemerintah terkait pembangunan 3 juta rumah serta implementasi transit oriented development (TOD) di wilayah Tangerang Selatan.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Interim Chief Executive Officer/Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan dan Direktur Keuangan Perumnas Sindhu Rahadian Ardita, disaksikan oleh Chief Investment Officer IIF Ramadhan Harahap (Idhan) di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Fasilitas pembiayaan tersebut ditujukan untuk mendukung Perumnas dalam mengembangkan komunitas berkelanjutan melalui konsep TOD. Tujuannya adalah untuk menciptakan kawasan terintegrasi yang menghubungkan hunian, perkantoran, dan pusat bisnis dengan akses mudah ke transportasi publik," jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Proyek TOD tersebut meliputi pembangunan tiga menara apartemen dan revitalisasi Stasiun Rawabuntu di Tangerang Selatan. Terdapat 1.816 unit hunian, termasuk rusunami (32 lantai) dan dua menara apartemen komersial (masing-masing 34 lantai). Selain itu, proyek ini juga mencakup fasilitas umum, area komersial, dan lahan parkir.

Konsep TOD yang mengintegrasikan tempat tinggal dan tempat kerja ini sangat menarik karena dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara, selaras dengan konsep pembangunan kota yang berkelanjutan. Selain itu, kawasan komersial yang ada diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.

Kolaborasi tersebut menegaskan peran penting IIF dalam mendukung pengembangan infrastruktur regional, sejalan dengan visi Perumnas. Sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan, IIF juga mendukung langkah pemerintah mencapai tujuan dalam menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Perumnas juga telah sukses membangun sejumlah kawasan perumahan baru yang kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah melalui dukungan pemerintah, salah satunya dengan penyertaan modal negara (PMN).

Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, seperti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) di era Prabowo Subianto yang dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi.

Hal tersebut dia sampaikan dalam peluncuran buku Todung Mulya Lubis bertajuk “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis”, yang berlangsung di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/12/2024).

“Sorry ya, Mas Bowo [Prabowo], saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10.000 dapete opo to yo? [dapetnya apa ya]. Baru ibu-ibu bilang lha yo opo [apa ya], paling tempe. Lha, iya bener. Saya bisa masak kok," ujar presiden kelima RI tersebut.

Menurutnya, anggaran tersebut kurang realistis untuk mendapatkan porsi makanan bergizi, terlebih saat ini harga bahan kebutuhan sehari-hari naik.

Megawati mengklaim bahwa dirinya merasakan kondisi ibu-ibu yang setiap harinya berhadapan dengan rumah tangga, seperti memasak dan mengurus kebutuhan sehari-hari.

“Saya tau ngulek cabe segala, ini kemanusiaan tau. Loh iya, nanti kalau [harga] udah melambung kan datang ke saya, ibu ini gimana cabainya sekarang aduh [naik], pusing gua. Ibu sekarang bawang putihnya naik,” tutur Megawati.

Oleh sebab itu, putri dari proklamator kemerdekaan RI Soekarno meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung kembali soal anggaran porsi MBG.

“Ku hitung ya Rp10 ribu ya apa ya? [apakah cukup]. Apalagi sekarang harga naik. Hai Mas Bowo [Prabowo], kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi,” katanya.

Kendati demikian, meski dirinya melayangkan kritikan kepada Prabowo, pada prinsipnya dia setuju dengan program MBG tersebut.

“Saya adalah orang yang turun ke bawah, jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng, tapi turun. Lihat manusia Indonesia yang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya benar,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya dipangkas menjadi Rp10.000.

Dia mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menanggapi hal itu, Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program MBG tidaklah mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

“Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000,” katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah tersangka dihadirkan saat Konferensi Pers Pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba, Pengungkapan Clandestine Lab Narkotika Program Asta Cita Presiden RI, di sebuah rumah mewah di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Kamis (12/12/2024).

Barang bukti di antaranya berbentuk liquid narkotika dan happy water ini merupakan hasil pengerebekan di sebuah rumah mewah yang diduga dijadikan tempat produksi narkoba dipemukiman elit di wilayah Bojongsoang.

KOMPAS.com -Kabupaten Pandeglang di Banten sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Pandeglang:

1. Kadu Pinang Village: Tipe 22/72

   Terletak di Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, perumahan ini dikembangkan oleh PT Mega Ratna Rakindo dengan banderol Rp 155 juta.

   Masing-masing rumah dibanderol seluas 22/72 meter persegi. Dari total 146 rumah, masih tersedia 21 unit lagi.

2. Green Hills: Tipe Flaboyan Lama B

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Anugrah Tirta Mandalawangi yang terletak di Majasari, Kabupaten Pandeglang.

   Menawarkan 210 rumah dengan harga Rp 185 juta seluas 36/90 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 199 unit, dan menyisakan 11 rumah saja.

3. D'mutiara Residence: Tipe Standart

   Berlokasi di Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Nurita Karya Raya, dengan banderol Rp 130 juta per unit.

   Rumah-rumah dibangun dengan ukuran 36/84 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 13 rumah dari total 140 unit.

4. Griya Bukit Pesona: Tipe 33/60

   Perumahan keempat ini terletak di Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Total rumah yang ditawarkan adalah 146 unit dengan harga Rp 135 juta.

   Masing-masing unit dirancang seluas 33/60 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Laksita Gemilang ini masih menyisakan 90 unit.

5. Puri Sukasari Permai: Tipe 33

   Di Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, terdapat perumahan dengan harga Rp 137 juta per unit.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/60 meter persegi. PT Global Partner Telinfra masih menjual sisa 9 rumah lagi.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah perlu menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu diperlukan agar semua pihak yang terlibat dalam sektor perumahan bisa saling bersinergi dan bergotong royong dalam pembangunan rumah untuk masyarakat.

“Kami (Kementerian PKP) akan memperjuangkan proyek strategis nasional sektor perumahan. Kami ingin Program 3 Juta Rumah ini bisa terlaksana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Mohon doa dan dukungannya,” ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 Desember 2024.

Menurut Menteri PKP, Kementerian PKP akan menggandeng dengan sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) khususnya Kementerian ATR/BPN dalam pengusulan PSN sektor perumahan ini. Hal itu dikarenakan masalah pertanahan yang menjadi modal utama Pembangunan perumahan menjadi kewenangan Kementerian ATR/ BPN
Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menyampaikan bahwa dirinya bersama sejumlah Menteri lainnya juga telah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Apalagi masalah perumahan bagi masyarakat saat ini tengah menjadi fokus pemerintah dengan target Pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.

“Saya bersama Menteri Kabinet Merah Putih telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai target Pembangunan 3 juta rumah. Dalam pertemuan salah satu yang disepakati oleh saya dan Pak Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN) adalah PSN untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar dia.

Adanya PSN sektor perumahan sangat penting untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian. PSN tersebut ke depan dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

"PSN itu ada yang proyek dan ada yang berupa program, usulan yang dimaksud adalah program. Ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian dan akan laporkan kepada Presiden. Perlu ada terobosan untuk mencapai hal itu (PSN)," ungkap dia.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan siap mendukung program perumahan MBR yang diusulkan menjadi PSN yakni Program 3 Juta Rumah. Dirinya juga meminta agar pelaksanaan program 3 juta rumah menggandeng pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut.

"Kita harus bisa mencari solusi supaya 3 juta rumah ini terwujud apa. Salah satunya dengan PSN sektor perumahan," kata dia.

(KIE)

SERANG, investor.id – Pemerintah akan melanjutkan program kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Program yang telah dijalankan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, dinilai positif dalam membantu masyarakat memiliki rumah.

Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait saat meninjau rumah subsidi di Mulia Graha Kencana (MGK) residence, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

“Jadi kalau memang bagus, ada program yang bagus, kenapa kita tidak tingkatkan? Saya pikir apa yang bagus di zaman Pak SBY mari kita tingkatkan kembali,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.  

Ara pun menambahkan, program atau perubahan yang belum bagus, diperbaiki. Sedangkan yang sudah agus dilanjutkan dan diperbesar.

Kendati begitu, Ara mengakui pemerintah hanya mampu membangun sekitar 257 ribu unit rumah dari target 3 Juta Rumah per tahun. Hal ini karena anggaran yang diberikan pemerintah sangat terbatas.

Dia berharap, APBN mencukupi pada tahun 2025 dan pemerintah memprioritaskan program KPR dengan skema FLPP. 

“Karena jujur saja kemampuan pemerintah untuk membangun itu sangat terbatas.  Nah tentu yang mau mendukung supaya ke depan program yang sudah bagus itu namanya FLPP. Semoga ke depan, tahun depan APBN kita mencukupi,” ucap Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News