REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Bareskrim Polri bersama Polda Jawa Barat (Jabar) dan Bea Cukai berhasil membongkar pabrik narkoba jenis Happy Water dan liquid jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Total tiga orang tersangka telah berhasil diamankan yaitu berinisial SR, SP dan IV serta satu orang buron masuk daftar pencarian orang (DPO).

Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Suheri mengatakan, pabrik narkoba di perumahan mewah di Jalan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dilakukan oleh tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Jabar dan Ditjen Bea Cukai. Pengungkapan berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka yang ditangkap di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

"Jumlah tersangka yang diamankan dari joint operation ini tiga orang yaitu SR berperan sebagai penghubung, SP peracik bahan baku dan IV berperan mengemas serta satu orang DPO," ujar Asep saat konferensi pers di Perumahan mewah di Bojongsoang, Kamis (12/12/2024).

Asep mengatakan, pengungkapan pabrik narkoba dan penangkapan ketiga tersangka diduga berhubungan dengan jaringan Malaysia-Indonesia. Sebab salah seorang DPO yaitu X memiliki peran sebagai penggali jaringan yang saat ini dalam proses pengejaran. "Diduga berhubungan dengan jaringan Malaysia-Indoensia," kata dia.

Pihaknya terlebih dahulu menangkap SR di sebuah jalan di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bandung. Di dalam mobil tersebut ditemukan 100 sachet serbuk happy water, 51 buah jerigen berisi cairan liquid sebanyak 259 liter. Tiga buah jerigen berisi cairan bening diduga bahan narkotika berisi tiga liter. "Sudah dicek laboratorium forensik mengandung ampetamin," kata dia.

Di tempat kedua di rumah SR di perumahan di Kabupaten Bogor ditemukan botol ukuran 20 mililiter berisi liquid vape 120 botol, 1.000 sachet serbuk happy water. Sedangkan di perumahan mewah yang dijadikan pabrik narkoba di Jalan Bojongsoang Kabupaten Bandung ditemukan berbagai barang bukti.

Mulai dari 7.333 sachet serbuk happy water, botol liquid ukuran 20 militer sebanyak 494 botol, pil berwarna hijau kuning mengandung mdma 62 butir, pil warna merah mengandung mdma 95 butir. Jerigen berisi cairan liquid vape rasa pandan dan anggur 5,9 kilogram dan 2 botol plastik bening berisi cairan berwarna biru bening 2,2 liter.

Sedangkan bahan baku yang diamankan yaitu 3 buah jerigen berisi cairan bening 3 liter positif ampetamin, 1 botol plastik bening berisi 3,03 liter positif ampetamin, 4 bungkus alumunium foil bertuliskan 10,4 kilogram berisi serbuk diduga bahan baku narkotika mengandung bahan kimia methylvaleric acid dan satu plastik bening berisi serbuk putih diduga bahan narkotika mengandung bahan kimia cylopentanecarboxylic acid.

Bahan baku prekusor yaitu dua botol warna hitam ukuran satu liter berisi cairan bening sebanyak 2 liter mengandung dmf, 20 botol warna putih ukuran 500 mililiter berisi cairan bening sebanyak 10 liter mengandung dmf. Serbuk perasa 1 kilogram sebanyak 246 kemasan, jerigen berisi alkohol 349,68 kilogram, jerigen berisi metanol 8 kilogram.

Jerigen berisi vegetable glycerine sebanyak 6,1 kilogram, bahan baku krimer nabati 375 kilogram. Tiga dus kosong berisi botol liquid kosong ukuran 20 mililiter kurang lebih sebanyak 12.150 botol. Satu dus kosong berisi sachet happy water kurang lebih 50 ribu sachet. Serta berbagai mesin produksi dan perlengkapan yang digunakan untuk produksi.

"Modus operandi yang dilakukan para tersangka yaitu menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah masyarakat dan motifnya untuk meraih keuntungan," katanya.

Akibat perbuatan para pelaku, mereka dijerat pasal 114 ayat 2 subsider pasal 113 ayat 2 lebih subsider pasal 112 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mereka diancam hukuman pidana hukuman mati atau seumur hidup.

"Saat ini perang terhadap penyalahgunaan narkoba satu hal yang tidak bisa ditawar dan menjadi komitmen serius bagi kita semua. Ini sejalan program Asta Cita bapak Presiden Prabowo Subianto dimana pemberantasan narkoba jadi perhatian khusus bagi beliau," kata dia.

Ia mengatakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat ini telah membentuk satgas pemberantasan narkoba. "Kapolri menyampaikan komitmen sama harus berperan dan menuntaskan penanganan narkoba dari semua lini dari hulu ke hilir," kata dia.

Bareskrim Polri membongkar pabrik narkotika yang berada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada tiga orang tersanga yang diamankan dalam kasus tersebut.

Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan bahwa pemberantasan narkoba di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, komitmen ini sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto.

"Tindak lanjut arahan bapak presiden tersebut, bapak Kapolri membentuk satgas pemberantasan narkoba yang merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian lembaga memberantas narkoba di Indonesia. Bapak Kapolri juga menyampaikan komitmen yang sama kepada kami bahwa kita semua harus terus berperang dan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari hulu hingga ke hilir," kata Irjen Asep dalam konferensi pers, Kamis (12/12/2024).

Pengungkapan pabrik narkoba di Bogor dan Bandung ini hasil kerja sama Baresrkim dengan Polda Jawa Barat dan Bea Cukai. Lokasi pabrik narkoba yang di Bogor terletak di kawasan Cibinong, dan pabrik narkoba di Bandung berada di Buah Batu. Pabrik narkoba itu digerebek polisi.

"Pengungkapan ini dimulai dari temuan paket di Kelurahan Nanggewer Cibinong, kita kembangkan sehingga merujuk kepada cladistine lab di dua lokasi lainnya. Lab ini terhubung dengan peredaran narkoba jaringan antara Malaysia dan Indonesia," ucapnya.

Dalam kasus ini, polisi menangkap tiga orang tersangka. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing dalam menjalankan pabrik narkoba tersebut.

"Kami berhasil mengamankan 3 orang tersangka, pertama inisial SN berperan sebagai penghubung. Kedua inisial SP berperan sebagai peracik bahan baku. Ketiga IV berperan sebagai pengemasan," ujar Asep.

"Selain itu kami tetapkan sebagai DPO terhadap seorang X berperan sebagai penggalian jaringan yang masih dalam pengejaran tim kami," imbuhnya.

Dilansir Antara, dari hasil penggerebekan, petugas menyita barang bukti berupa happy water sebanyak 7.573 bungkus, liquid vape berbagai rasa sebanyak 259 liter, bahan baku narkotika, alat produksi seperti mesin penghancur dan berbagai perlengkapan kimia.

"Untuk seluruh barang bukti yang telah kami amankan ditaksir bernilai Rp 670,8 miliar. Jika dikonversikan upaya penggerebekan yang kami lakukan telah berhasil menyelamatkan lebih dari 9 juta jiwa," katanya.

Lebih lanjut, Asep mengungkapkan bahwa laboratorium ini diduga terkait jaringan narkoba Malaysia-Indonesia dengan modus operandi para tersangka adalah menyamarkan lokasi produksi di kawasan pemukiman untuk menghindari kecurigaan.

Ia menambahkan bahwa barang-barang ini direncanakan akan diedarkan terutama di wilayah Jakarta untuk menyambut perayaan malam Tahun Baru.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 113 ayat 2 lebih subsider Pasal 113 ayat 2 Juncto pasal 132 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit yaitu Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar," kata dia.

Simak Video 'Rumah di Kompleks Elite Bandung Digerebek Polisi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Tanggul jebol di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengakibatkan banjir di Perumahan Dahlia. Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita mengatakan tanggul jebol tersebut menjadi tanggung jawab pengembang perumahan.

Diketahui, banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter terjadi di Perumahan Dahlia, RT 8, RW 9, Kelurahan Meteseh, Rabu (11/12) malam, akibat tanggul Kali Tunggu jebol sepanjang 20 meter. Banjir yang memasuki rumah itu membuat para warga mengungsi ke musala dan rumah terdekat.

Dia menyebut tanggul yang jebol itu dibangun oleh pengembang. Pihaknya telah meminta dinas terkait untuk segera berkoordinasi dengan pengembang untuk meminta pertanggungjawaban.

"Jadi banjir itu sebenarnya masih tanggung jawab pengembang, karena tanggul itu yang membangun pengembang. Makanya saya tadi minta DPU dan BPBD untuk memanggil pengembang untuk bertanggung jawab," kata Mbak Ita dilansir detikJateng, Kamis (12/12/2024).

"Karena kan apa-apa selalu yang disalahkan pemerintah kota, kemarin sudah minta penjelasan ini tanggung jawab siapa, ternyata itu masih tanggung jawabnya pengembang," sambungnya.

Ia menekankan, ia telah meminta agar kewajiban pengembang bisa segera dilakukan. Harus ada peninjauan ulang dan tindak lanjut dari pengembang sebagai solusi dari tanggul jebol di Kali Tunggu tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

Subdit 3 Dittipidnarkoba Bareskrim Mabes Polri bersama Ditresnarkoba Polda Jabar membongkar pabrik narkotika di sebuah perumahan mewah yang berada di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Pabrik narkoba di perumahan mewah itu memproduksi 'Happy Water" yang dijadikan liquid narkotika.

Wakabareskrim Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan pengungkapan ini berawal dari temuan paket liquid Happy Water di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, belum lama ini.

Dari temuan itu, pihaknya pun lakukan pengembangan hingga polisi berhasil menemukan tempat yang dijadikan pabrik untuk meracik liquid narkotika tersebut. Dalam kasus itu, polisi telah menangkap tiga orang tersangka.

"Kami sampaikan juga bahwa dalam operasi gabungan kali ini kami telah berhasil mengamankan tiga orang tersangka antara lain yang pertama berinisial SR berperan sebagai penghubung, yang kedua berinisial SP berperan sebagai peracik bahan baku dan yang ketiga berinisial IV berperan sebagai pengemas," katanya dalam rilis kasus, Bandung, Kamis (12/12).

Selain itu, dia mengatakan ada satu orang yang belum tertangkap, dan sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yakni inisial A yang merupakan pengendali Clandestine Lab tersebut.

Dari pemeriksaan polisi, Asep membeberkan modus operandi hingga 'barang haram' yang disita dari operasi di perumahan mewah Bandung tersebut.

"Modus operandi yang dilakukan para tersangka dengan menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain untuk meraih keuntungan," ucap dia.

Dari operasi tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yakni 7.333 sachet serbuk happy water, 494 botol liquid, pil warna hijau kuning mengandung MDMA 62 butir, pil warna merah mengandung MDMA 95 butir, jerigen berisikan liquid vape rasa pandan dan anggur 5.9 kg, dan dua botol plastik bening berisi cairan berwarna biru bening sebanyak 2,2 liter.

"Untuk barang bukti bahan baku narkotika yang diamankan di antaranya, tiga buah jerigen berisi cairan bening sebanyak 3 liter. Cairan tersebut telah positif mengandung amfetamina sebagai bahan utama happy water dan liquid narkotika," kata ASep.

Asep mengatakan dari hasil pendalaman terungkap bahwa pabrik narkoba di rumah mewah itu masuk dalam jaringan peredaran narkotika internasional.

"Jaringan ini juga diduga terhubung dengan peredaran narkoba yang merupakan jaringan antara Malaysia dan Indonesia," katanya.

Para tersangka yang telah ditangkap itu dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 113 ayat 2 lebih subsider Pasal 113 ayat 2 Juncto pasal 132 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Natkotika.

"Dengan ancaman dipidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit yaitu Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar," kata Asep.

Rumah subsidi merupakan salah satu pilihan hunian terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan rumah subsidi bukan hanya di kota-kota besar saja, melainkan merata di semua provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Banten.

Salah satu perumahan yang menyediakan rumah subsidi di Banten adalah Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang. Perumahan ini berlokasi di Jalan Pamarayan Tambak, Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Serang, Banten.

Perumahan ini cukup strategis dekat dengan pintu gerbang tol Cikande sekitar 4,2 km atau setara 10 menit perjalanan.

Menurut pihak Marketing MGK, Lily Antony rumah subsidi yang tersedia di Perumahan MGK sekitar 350 unit yang dibagi dalam 2 cluster yakni 200 unit di Cluster Kirana dan sekitar 150 unit di Cluster Permai. Ke depannya akan ada tambahan unit dan sedang dibangun. Selain itu, akan ada pula bangunan ruko komersial yang dapat disewa.

"Cluster Kirana full sekarang, Cluster Permai kurang lebih 150 unit (terjual)," kata Lily kepada detikProperti pada Kamis (12/12/2024).

Ada pun harga jual rumah subsidi di sini Rp 166 juta per unit. Memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 60. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur, kamar mandi, dan ruang keluarga. Di belakang ada ruang terbuka hijau untuk menjemur pakaian dan dapur terbuka.

Plafon rumah cukup tinggi yakni 3,5 meter sehingga rumah terasa sejuk meskipun di tengah hari terik.

Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang telah mengantongi sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Oktober 2024 dan rekor MURI sebagai Perumahan Subsidi Pertama yang Mendapatkan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH).

Air yang digunakan berasal dari PDAM. Menurut salah satu warga Cluster Kirana, Nanik Irnawati, kualitas air cukup baik, meskipun di awal warna airnya agak keruh.

"Di sini kalau air mati management langsung kirim air, jadi fast respon. (Kondisi airnya) tapi sementara doang (kotor) nggak sampai berhari-hari. Paling kuning dikit lah ya, ini kan bekas tanah kayak rawa ya, persawahan gitu," ujar Nanik.

Untuk listrik masing-masing rumah diberi kapasitas 1.300 watt. Warga diperbolehkan memasang AC, alat elektronik, hingga CCTV di rumah.

Nanik mengatakan setelah 5 tahun menempati rumah tersebut, warga diperbolehkan untuk merenovasi. Ia mengambil KPR selama 15 tahun dengan bunga flat. Setelah KPR dilunasi, warga akan mendapat SHM atau Sertifikat Hak Milik.

"Paling nunggu 5 tahun baru boleh direnovasi terserah kita," ujarnya.

Selama masa perawatan, warga belum boleh memasang pagar di depan rumah, tetapi untuk kanopi di halaman diperbolehkan. Kemudian, per rumah dikenakan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) sebesar Rp 60.000.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) berkunjung ke Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang, melihat kondisi rumah subsidi hari ini.

Dalam sambutannya, AHY meminta ke depannya agar penyediaan rumah bukan hanya murah bagi masyarakat tetapi memperhatikan pelestarian lingkungan.

"Green konsep, ini penting karena Indonesia harus membangun infrastruktur dengan tetap pelestarian alam dan kita harus sama-sama bertanggung jawab terhadap lingkungan," kata AHY dalam acara Kunjungan Kerja di perumahan tersebut.

SERANG, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap konsep rumah subsidi ke depan, mengacu pada konsep green housing, dan dapat diterapkan pada program 3 juta rumah. Hal ini sejalan dengan sejalan dengan sinergi pemerintah agar masyarakat memiliki rumah yang layak dan berkualitas.

“Konsep green housing ini juga menjadi keharusan dan masa depan kita semuanya karena dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, parameter seperti harus dikelola dengan tetap mempersiapkan ruang-ruang terbuka,” ujar AHY saat meninjau rumah subsidi di Mulia Gading Kencana (MGK), residence Serang, Tangerang, Kamis (12/12/2024). 

Dalam kunjungannya tersebut AHY didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirai.  

AHY menjelaskan rumah subsidi tersebut mengusung konsep green housing dan memenuhi unsur ruang terbuka serta penggunaan energi yang efisien sehingga masyarakat bisa menghemat penggunaan lampu.

“Kemudian juga agar penggunaan energi ini bisa semakin efisien, artinya gak perlu setiap saat pasang lampu, nyalakan lampu, tapi karena matahari juga bisa langsung dinikmati oleh para pengguni rumah, termasuk efisiensi air, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Menurut AHY, ke depan pemerintah meyakinkan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak, yang berkualitas, dalam arti aspek kesehatan, kenyamanan, dan juga keamanan yang terjamin,” pungkasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menambahkan, konsep green housing ini sangat penting dan memiliki ekosistem yang baik, mencakup developer, kontraktor lokal, perbankan, dan konsumen. Adapun rumah subsidi di MGK tersebut juga dekat dengan perkantoran.

“Jadi kita sebagai pemerintah harus mendorong, memfasilitasi bantuan, kebijakan-kebijakan, kasih insentif, supaya pada semangat membangun ini para developer ini, dan juga bisa rakyatnya juga senang,” tandas Maruarar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SERANG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menghadiri acara Akad Massal KPR BTN di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut Menteri PKP memuji Kementerian BUMN yang berhasil mendorong BTN dalam dua bulan masa pemerintahan Prabowo berhasil menyalurkan KPR 30.000 unit termasuk kepada tukang mie ayam bakso atau pekerja informal tanpa slip gaji.

Kegiatan akad massal serentak ini merupakan rangkaian HUT KPR BTN ke 48 tahun.

SERANG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menghadiri acara Akad Massal KPR BTN di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut Menteri PKP memuji Kementerian BUMN yang berhasil mendorong BTN dalam dua bulan masa pemerintahan Prabowo berhasil menyalurkan KPR 30.000 unit termasuk kepada tukang mie ayam bakso atau pekerja informal tanpa slip gaji.

Kegiatan akad massal serentak ini merupakan rangkaian HUT KPR BTN ke 48 tahun.

Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Dengan jadi PSN Harga tanah untuk membangun 3 juta rumah tidak akan naik.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjelaskan dengan menjadi PSN, program 3 juta rumah akan lebih mudah dijalankan. Usulan agar program 3 juta jadi PSN muncul setelah dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah.

"Salah satu yang Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," ujarnya dikutip detikProperti Kamis (12/12/2024).

PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihaknya mari membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. "Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur politisi yang akrab disapa Ara itu.

Menteri ART/BPN Nusron Wahid menyebut salah satu masalah yang harus dihadapi dalam merealisasikan program ini adalah harga lahan yang bisa dinaikkan oleh pihak lain karena jumlahnya terbatas. Belum lagi program 3 juta rumah adalah program besar.

"Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. (Harga lahan) Dinaikkan oleh orang, bisa dinaikkan oleh orang yang punya, bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga menjadi spekulan dan sebagainya. Bener kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal," kata Nusron.

"(Harga tanah) Nggak boleh lebih. Kalau dia menaikkan lebih tinggi, sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan," tambahnya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada tanah yang bisa dijual belikan, pihaknya akan meminta bantuan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) maupun Perum Perhutani untuk memberikan bekas lahan produktif. Seperti lahan bekas perkebunan karet, kopi, maupun teh untuk dijadikan sebagai perumahan.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya (program) 3 juta rumah terwujud ini apa? Salah satunya PSN," ujarnya.

Nusron menuturkan, pihaknya menyiapkan setidaknya 50 titik kabupaten/kota untuk program tersebut. Wilayahnya tersebar di Indonesia, beberapa di antaranya seperti di Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Bali hingga Medan.

Apabila setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat berlangsungnya program 3 juta rumah membangun 10.000-20.000 unit rumah dengan luas tanah 60 m2, maka total lahan yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sekitar 150-200 hektare.

"Kalau satu kabupaten/kota, PSN-nya antara 10.000-20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta (rumah). Satu rumah kan 60 meter (luas tanah). Kalau kali 10.000 berapa? 600.000. Dibagi 10.000 berapa? 60.000. 60 hektare kan? Tambah fasus-fasusnya 40%, 24, (total) 84. 10.000 rumah, hanya butuh 84 hektare. Kalau 20.000 rumah, hanya butuh 168 hektare, maksimal 170 hektare," jelasnya.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah. "Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa rencana PSN perumahan bagi MBR itu sudah disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto.

Ara menyebut rencana itu saat in tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukan ini adalah program, program agar bagaimana akan kita buat itu mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyebut potensi rumah murah dengan skema subsidi di Serang, Banten, mencapai 631 ribu unit pada 2025. Ara mengatakan potensi ini harus didukung berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.

"Tadi disampaikan bahwa dari manajemen stok ada 142 ribu yang sudah ready dan yang siap dibangun ada 429 ribu, artinya potensi untuk 2025 ada 631 ribu," kata Ara saat penyaluran KPR BTN dalam program 3 juta rumah di Kota Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

Dia mengatakan BTN pada pemerintahan Presiden Prabowo selama 2 bulan sudah menyalurkan 29 ribu rumah untuk masyarakat. Potensi skema rumah subsidi menurutnya perlu kolaborasi.

"Bagaimana ini kita akan coba bantu sekuat-kuatnya, karena dengan membantu pengembang sehingga membuat rumah berkualitas terjangkau dan murah, dengan membantu BTN bisa akad itu sama saja membantu target kami 3 juta rumah," paparnya.

Ara juga meminta pengembang agar menyediakan rumah murah tapi berkualitas. Pemerintah mendukung iklim usaha dan persaingan yang sehat.
Dia menyebut bank juga tidak akan membuat sulit pengembang yang ingin mendukung program pemerintah untuk rumah murah.

"Negara menurut saya harus pro ke kepentingan rakyat terutama masyarakat berpenghasilan rendah, itu rumah terjangkau, murah dan berkualitas," ucapnya.

Simak juga Video 'Di Balik Wacana Program 3 Juta Rumah':

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Tujuan Program 3 Juta Rumah

Bonny mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Ia menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tak menerimanya.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Cicilan Program 3 Juta Rumah

Bonny menjelaskan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," terangnya.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres (peraturan presiden) menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," tambah Bonny.

Anggaran Program 3 Juta Rumah

Cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan oleh pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," tuturnya.

Namun, untuk mendapatkan anggaran tersebut dibutuhkan peraturan presiden (perpres) dan undang-undang. Hal ini lantaran Kementerian PKP merupakan kementerian baru, sehingga membutuhkan waktu untuk memprosesnya, mengingat ada banyak badan dan kementerian baru di pemerintahan Prabowo.

"Dari Rp 53,6 triliun disudahi Rp 5 triliun. Jadi kurangnya berapa? Rp 48 triliun kan gitu. Dia (Kementerian PKP) nggak dapet 5 triliun, dia dapet Rp 53 triliun. Kenapa dapet Rp 5 triliun? Bagaimana Kementerian Keuangan untuk menyentor itu? Kementerian ini perpresnya belum turun," ucapnya.

Nasib Cicilan 3 Juta Rumah saat Prabowo Lengser

Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," imbuhnya.

Ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.

"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya.

Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini