REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --Pemkab Bandung siap sukseskan program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada Januari 2025. Rencananya Pemkab akan menyiapkan dana sharing antara Rp 80 miliar hingga Rp 90 miliar untuk tahun anggaran 2025.

Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah melakukan beberapa kali ujicoba, maka pelaksanannya akan dimulai pada Januari 2025.

Bupati Dadang Supriatna menegaskan, Pemkab Bandung siap untuk mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan akan berupaya melaksanakan sebaik mungkin di lapangan.

"Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Bandung sudah siap, baik secara sumber daya alam maupun man power untuk bisa mensukseskan program Pak Presiden Prabowo," ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna yang ditemui wartawan usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Rabu (11/12/2024).

Dan untuk skema anggaran, lanjut Bupati yang akrab disapa Kang DS ini melanjutkan, mereka masih menunggu pedoman umum dari pemerintah pusat.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis ini adanya di Badan Gizi Nasional. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, akan melibatkan juga masyarakat setempat sebagai pegawai.

"Makan Siang Gratis (Makan Bergizi Gratis) itu kan adanya di Badan Gizi Nasional, memang nanti daerah akan dilibatkan dari sisi pelaksanaan. Nanti ada rekruitmen masyarakat setempat menjadi pegawai tetapi pegawai intinya dari sana. Karena mereka dilatih dulu oleh BGN di Unhan, Universitas Pertahanan. Nanti akan ada rekruitmen sekitar 47 orang untuk pelaksanaan itu," ujar Dadang di Soreang, Rabu lalu.

Lebih lanjut Marlan mengatakan untuk melayani setiap 3.000 sasaran, maka akan ada Sentra Penyediaan Bahan Gizi atau SPBG. "Setiap 3.000 sasaran ada satu SPBG yaitu semacam tempat untuk membuat makanannya. Menunya itu Rp 10 ribu hingga 15 ribu (per porsi). Karena kita masih menunggu pedoman umum juga sih. Kalau pemerintah daerah ini memiliki sarana untuk itu, bisa disewa oleh mereka," tutur Marlan lagi.

Terkait skema anggaran, lanjut dia, pada dasarnya anggaran utama berasal dari pemerintah pusat sedangkan Pemkab Bandung hanya diminta dana sharing. Skema anggaran sebenarnya dari pusat, tapi pemerintah daerah juga nanti diminta untuk sharing. Ini diprosentase, Kabupaten Bandung itu mendapat 7,76 persen dari PAD, kalau dihitung antara Rp 80 hingga Rp 90 miliar untuk satu tahun.

"Mereka (pemerintah pusat) itu sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 71 triliun,” ucap Marlan menjelaskan.

Pemerintah Indonesia sendiri memang telah mengalokasikan sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG pada APBN 2025. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Rinciannya adalah Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun untuk program dukungan manajemen.

Anggaran sebesar itu menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pelaksanaan program MBG ini dilaksanakan dengan baik, mengingat mata rantai program ini melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, petani, peternak, transportir, ahli gizi, dan pemerintah daerah.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan koordinator pelaksana dari program MBG ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG. Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.

Bisnis.com, JAKARTA - Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan Asean Fabien Penone menyatakan pihaknya siap mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Penone menjelaskan, Prancis juga telah memiliki program pemberian makan siang gratis yang serupa dengan rencana Indonesia. Oleh karena itu, dia menyatakan Prancis siap untuk berbagi keahliannya dan terbuka untuk membantu Indonesia memodernisasi sektor pertaniannya.

“Kami akan menanggapi apa yang dibutuhkan Indonesia. Prancis memiliki program serupa. Jadi, akan ada kesempatan untuk saling bertukar keahlian dan kemudian mungkin ada peluang bagi para ahli kami untuk ambil bagian dalam memodernisasi pertanian Indonesia,” jelas Perone dalam Konferensi Pers Peluncuran Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Prancis dan Indonesia di Jakarta, dikutip Kamis (12/12/2024).

Perone melanjutkan, Prancis juga telah memulai persiapan untuk turut membantu Indonesia pada program ini. Dia mengatakan, dirinya telah mengunjungi pilot program makan bergizi gratis Indonesia di Sukabumi, Jawa Barat untuk mengkaji peluang-peluang kerja sama antara kedua negara.

"Kami sudah bekerja sama dengan World Food Programme PBB untuk hal ini. Kita akan lihat ke depannya bagaimana kita bisa bekerja sama lebih jauh dalam program ini," lanjutnya.

Sementara itu, mengutip Euronews, Prancis menyediakan program makanan gratis di sekitar 50 dari total 35.000 kotamadya. Harga makanan tersebut bergantung pada pendapatan rumah tangga di sebagian besar kota besar.

Sebagai bagian dari rencana aksi pengentasan kemiskinan 2017, pemerintah daerah yang menawarkan skala harga progresif dengan segmen harga sama dengan atau di bawah €1 dapat memperoleh manfaat dari kontribusi negara.

Sebelumnya, Mantan Direksi ID Food Dirgayuza Setiawan mengungkapkan Badan Pangan Nasional telah melakukan studi dalam meramu menu Makan Bergizi Gratis yang rencananya efektif per 2 Januari 2025.

Dirgayuza menjelaskan dalam desain makan bergini yang jadi andalan Presiden Prabowo itu akan membagi Indonesia dalam 11 bagian berdasarkan sumber bahan pangan yang diproduksi. Salah satu temuannya, bahwa tidak setiap provinsi menjadikan nasi sebagai karbohidrat utama.

Untuk itu, tim penyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan desain yang berbeda-beda setiap daerahnya.

“Jadi, kita punya berbagai makan yang variatif dan ketahanan pangan terbangun berdasarkan kemampuan lokal untuk memproduksi pangan,” ujarnya.

Jakarta -

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria meninjau pemberian makan Bergizi Gratis di Pulau Bangka. Riza menyebut penerima manfaat program ini paling banyak berada di desa.

"Kami dari Kementerian Desa hadir bersama dengan Pemerintah Provinsi, Bupati, Wali Kota, serta Forkopimda, tentu yang paling penting adalah kepala desa, perangkat desa hadir disini untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung," katanya di Bangka Tengah (Bateng), Rabu (11/12/2024).

Diketahui, Wamendes datang ke Pulau Bangka dalam rangka program pemberian Makan Bergizi Gratis, Penyuluhan Gizi dan Kesehatan Anak. Peninjauan itu dilaksanakan di SDN 10 Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah.

Riza meminta desa dapat memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Kata dia, selain untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi, program ini nanti dapat meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

"Bangka Belitung termasuk provinsi yang siap mendukung dan melaksanakan program bapak Presiden yaitu program makan siang bergizi gratis di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, insyaallah ini menjadi contoh yang baik," tutur Wamendes.

"Hal ini menjadi bagian yang penting karena tidak kurang dari 73% penduduk Indonesia ada di desa. Itu artinya penerima manfaat dari program makan bergizi gratis tentu yang paling banyak justru ada di desa," timpalnya.

Riza berharap seluruh pihak dapat berperan aktif, terutama perangkat desa dan Bumdes agar dapat menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis, tanpa membeli dari provinsi lain. Tujuannya adalah agar program berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa dan menyejahterakan seluruh masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh program-program Kementerian Desa termasuk pemanfaatan penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat diterima dengan baik dan dimanfaatkan sesuai dengan Permendes/aturan yang ada, kebutuhan yang ada, yang diterapkan sehingga akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pembangunan desa-desa di Bangka Belitung," tambahnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Sugito menyatakan dukungannya terhadap program pemberian makan siang bergizi gratis itu. Ia meminta Bupati/Wali Kota melalukan simulasi program tersebut sebelum dimulai 2025.

"Sesuai arahan Bapak Presiden di salah satu programnya adalah makan siang bergizi, yang akan dimulai di tahun 2025. Namun untuk menyiapkan itu, Saya minta Bupati dan Wali Kota untuk melakukan simulasi pemberian makanan siang bergizi ini di wilayahnya masing-masing, selama bulan November-Desember," kata Sugito singkat kepada wartawan.

(mud/mud)

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (11/12) sore.

Burhanuddin menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas pendampingan serta pengawasan dari Kejagung dalam sektor pidana maupun perdata di seluruh kegiatan BPOM.

"Pembicaraan kami adalah sinergitas kita dalam rangka tentunya mendukung kegiatan-kegiatan Balai POM baik itu masalah kepidanaan maupun masalah perdata dan tata usaha negara," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12).

Dalam kesempatan yang sama, Ikrar menyebut pihaknya juga turut meminta adanya pengawasan dari Kejagung terkait proses sertifikasi obat dan makanan yang dinilai rawan diselewengkan.

"Surat keterangan izin ekspor, surat keterangan izin impor, dan sebagainya memiliki kerawanan khusus. Karena yang namanya sertifikasi memiliki kerawanan berbagai macam hal," jelasnya.

Melalui pengawasan dari Kejagung, ia berharap nantinya tidak akan ada kasus korupsi ataupun suap yang terjadi di BPOM. Selain itu, Ikrar berharap tidak akan ada lagi pelanggaran ataupun oknum-oknum mafia di internal BPOM.

Lebih lanjut, ia juga meminta Jaksa Agung untuk memberi pengarahan kepada jajaran di bidang Deputi Penindakan agar dapat menangani pelanggaran-pelanggaran pidana secara cermat dan tepat.

"Karena ternyata kejahatan dari siber, kejahatan pangan yang ilegal, kejahatan obat dan sebagainya masih sangat banyak. Kita akui itu, tapi kita ingin membenahi secara tepat sasaran," tuturnya.

Terakhir, Ikrar mengatakan dalam pertemuan itu kedua lembaga juga turut membahas tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar dapat mengawal keamanan makanan dalam program makan siang bergizi.

"Mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan impor 200.000 ekor sapi perah pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementan, Agung Suganda, menyebutkan bahwa target tersebut merupakan bagian dari impor sekitar 1,2 juta ekor sapi perah hingga 2029.

“Target kami pada tahun 2025 nanti kami harapkan 200.000 (sapi perah) itu akan masuk ke Indonesia,” kata Agung usai focus group discussion (FGD) percepatan peningkatan produksi susu dan daging sapi di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Terbaru, 50 ekor sapi perah bunting dari Australia berjenis Friesian Holstein (FH) tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (4/11/2024).

Bersamaan dengan itu, Indonesia juga mendatangkan 600 ekor domba dan kambing perah dari Australia.

Kedatangan sapi perah itu, kata Agung, untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sementara kedatangan domba dan kambing perah bertujuan untuk memperbaiki bibit.

“Untuk yang masuk itu kan bibit ya, karena untuk bibit kambing perah dan bibit domba itu kita masih membutuhkan untuk perbaikan genetik. Itu tidak untuk makan bergizi,” kata Agung.

“Untuk yang masuk itu kan bibit ya, karena untuk bibit kambing perah dan bibit domba itu kita masih membutuhkan untuk perbaikan genetik. Itu tidak untuk makan bergizi,” tutur dia.

Hingga saat ini, Agung menyebutkan ada sekitar 141 investor atau industri yang berkomitmen berinvestasi pada sapi di Indonesia.

“141 (perusahaan) untuk yang sapi perah, yang 70 sapi potong,” kata Agung.

Perusahaan-perusahaan tersebut diperkirakan akan memasok sekitar 1,2 juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan.

Kementan memperkirakan kebutuhan susu segar nasional mencapai 8,5 juta ton pada 2029.

Rinciannya, 4,9 juta ton kebutuhan susu reguler dan 3,6 juta ton susu untuk program makan bergizi gratis, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Program makan siang bergizi gratis merupakan peluang besar bagi para petani lokal dan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) di Kalimatan Timur (Kaltim).

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, petani lokal dan UMKM akan dilibatkan dalam merealisasikan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini.

"Mereka semua pastinya akan kami libatkan dalam program makan siang bergizi gratis, tapi kami harus melihat pedoman lebih lanjut dari pusat," kata Akmal, di Balikpapan, Rabu (11/12/2024).

Adapun anggaran penyediaan makan siang bergizi gratis ini senilai Rp 10.000 per paket. Di sisi lain, harga pangan di Kaltim cukup tinggi.

Hal ini karena Kaltim bukanlah daerah penghasil pangan, dan masih bergantung pada daerah lain melalui berbagai kerja sama.

Kondisi tersebut, jelas memicu perbedaan harga pangan di sejumlah wilayah Kaltim, seperti Balikpapan, meskipun secara garis besar indeks ketahanan pangan cukup tinggi yakni 79,23 persen.

"Indeks ini dilihat dari indikator pemanfaatan dan ketercapaian. Sementara indikator ketersediaan itu kurang," ungkap Akmal.

Oleh sebab itu, program makan siang bergizi gratis diharapkan bisa menjadi pemicu semangat untuk mengejar indikator ketersediaan.

Dalam hal ini, butuh peran aktif petani lokal untuk menciptakan lumbung pangan. Balikpapan, contohnya, meskipun bukan daerah penghasil pangan, namun punya lahan pertanian cukup luas.

Berdasarkan data dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DP3), luas lahan pertanian Kota Balikpapan mencapai 7,996,1 hektar atau sekitar 15,80 persen dari keseluruhan luas wilayah 503,300 hektar.

"Meskipun kecil, tapi Balikpapan bisa menciptakan lumbung pangan, maka ini juga bisa menjadi pemantik untuk lebih mandiri ke depan, masa harus beli dari luar terus," tegas Akmal.

Jika itu sudah terjadi, maka hasil petani lokal akan diolah oleh UMKM lokal sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah untuk makan siang bergizi gratis.

Menurut Akmal, Pemda adalah eksekutor dari kebijakan tersebut untuk menciptakan ekosistem ketahanan pangan yang saling menguntungkan.

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria beserta Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau simulasi program makan bergizi gratis yang digelar PT Timah Tbk di SDN 10 Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

"PT Timah mendukung Program Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto," kata Departemen Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan hari ini PT Timah Tbk menggelar program makan siang bergizi gratis secara serentak di lima sekolah dasar negeri yaitu SDN 8 Namang, SDN 9 Namang, SDN 5 Pangkalan Baru, SDN 11 Pangkalan Baru dan SDN 10 Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung Indonesia Emas 2045.

"Hari ini Bapak Wamendes PDT Ahmad Riza Patria meninjau langsung simulasi makan bergizi gratis kepada siswa-siswi di SDN 10 Pangkalan Baru," katanya.

Ia menyatakan program makan bergizi ini selaras dengan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi para pelajar dan PT Timah telah melaksanakan program ini di beberapa kabupaten seperti Belitung Timur, Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka.

"Ini akan terus berlanjut ke daerah lainnya dan kami berharap dengan program ini bisa mendukung program pemerintah untuk memberikan makanan bergizi bagi para pelajar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia," katanya.

Kepala Sekolah SDN 10 Pangkalan Baru Kahono menyampaikan program ini bermanfaat dalam penerapan pola hidup sehat kepada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan.

"Program makan bergizi ini sangat bermanfaat untuk pola hidup sehat, terutama gizi yang ada pada makanan. Dengan makanan yang bergizi, nantinya kekebalan tubuh pada anak akan meningkat. Makanan bergizi juga memungkinkan bertambahnya IQ pada anak-anak," ujarnya.

Salah satu guru di SDN 10 Pangkalan Baru Esi Irmawati mengungkapkan antusiasme pelajar dengan adanya program makan bergizi.

"Pada saat mendapatkan informasi bahwa mereka akan ada program makan bergizi, mereka memberi respon positif karena mereka akan mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan lengkap mulai dari sayur-mayur, lauk-pauk, dan juga buah,"katanya.

Salah satu orang tua siswa SDN 10 Pangkalan Baru Novi menyatakan turut berantusias dengan hadirnya program makan bergizi di daerah ini.

"Alhamdulillah, kami sebagai orang tua ikut senang dengan adanya makan bergizi gratis dari PT Timah, anak-anak juga sangat bersemangat bangun pagi saat tahu akan ada makan bergizi di sekolah," ujarnya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri mengungkapkan, pihaknya turut melakukan uji coba makan bergizi gratis di pangkalan TNI AU (lanud).

Uji coba dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi makan bergizi gratis, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kemudian percontohan ataupun program uji coba makan gratis juga kita laksanakan Lanud Tipe A, (yaitu) Lanud Abdulrachman Saleh, Lanud Halim Perdana Kusuma, Lanud Hasanudin. Kemudian Lanud Roesmin Nurjadin itu di Pekanbaru ya, itu sudah dilaksanakan," kata Ardi ditemui di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024).

Menurutnya, uji coba itu akan terus dilanjutkan. Salah satunya akan dilaksanakan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) di Solo, Jawa Tengah, yang juga akan dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Selain uji coba, TNI AU juga telah membangun beberapa dapur untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Kita sudah membangun beberapa dapur, dengan kapasitas sampai 3.000 sampai 5.000 (porsi)," ungkap Ardi.

Namun, diakuinya, belum ada evaluasi terhadap uji coba program makan bergizi gratis di TNI AU.

Yang terpenting, jelas Ardi, TNI AU terus bergerak melakukan uji coba program terlebih dulu.

"Karena kan baru uji coba ya, baru uji coba. Kita kerahkan seluruhnya kekuatan yang ada dari mulai personil, equipment, fasilitas, kemudian lahan. Lahan ada juga yang bangun untuk dapur. Jadi seperti di Pontianak juga sudah kita siapkan lahan untuk pembangunan dapur umum," tutur dia.

"Jadi memang program makan bergizi ini karena perintah Presiden melalui Panglima TNI kita siap mendukung dulu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, TNI akan mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan 514 lokasi di lahan milik TNI Angkatan Darat (AD).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam pernyataannya kepada Kompas.com pada Jumat (22/11/2024).

"TNI sudah menyiapkan 514 lokasi di tanah milik TNI AD. Sebanyak 84 lokasi sudah dibangun untuk program tersebut, dan akan dibangun 100 lokasi sampai dengan akhir Desember," ungkap Hariyanto.

Kemudian, TNI juga bakal melakukan peluncuran 100 lokasi makan bergizi gratis yang rencana digelar pada 2 Januari 2025.

Kapuspen juga menjelaskan bahwa TNI telah melakukan perekrutan dan pelatihan terhadap 2.000 personel di Akademi Militer (Akmil) dan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), yang akan berfungsi sebagai kepala unit pelayanan di setiap lokasi makan bergizi gratis.

Kabupaten Bogor: Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dengan menu seharga Rp11 ribu per porsi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 11 Desember 2024.

Menu yang dibagikan kepada ratusan siswa itu terdiri dari susu kemasan, nasi putih, sayur, ayam goreng, tahu olahan berisi telur, dan pisang.

Wapres berkeliling kelas menyaksikan para siswa menyantap makanan setelah melakukan simulasi kebencanaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.

"(Harga per porsi) Rp11 ribu. Hari ini luar biasa sekali, yang jelas kita akan mengawal terus program ini, yang namanya makan gratis itu ada juga di pesantren-pesantren," ungkap Wapres.

Ia menjelaskan pondok pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya. Para siswa pondok pesantren setiap harinya makan sebanyak tiga kali, sehingga membutuhkan perhatian berbeda dari sekolah umum.

"Mungkin ke depan ada sedikit stimulan untuk pondok, yang penting kebutuhan gizi terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama dan harus dimonitor, mereka harus mendapatkan perhatian khusus," ujar Wapres.

Selain melakukan sosialisasi makan bergizi gratis, Wapres juga menyaksikan simulasi penanganan bencana alam gempa bumi yang diikuti ratusan siswa Muhammadiyah Boarding School. Dok. Instagram/@setwapres.ri

(WWD)

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengaku pihaknya mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut BPOM juga diminta untuk mengawal UMKM dan program makan bergizi gratis.

"Kami juga mendapat tugas dari pemerintah, hubungannya dalam pengawalan UMKM. Jadi kalau industri farmasi, obat-obatan, pangan, dan sebagainya itu ratusan ribu, dengan jutaan sertifikat yang kami keluarkan," kata Taruna di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Taruna mengatakan ada sekitar 60 ribu UMKM yang terdata di BPOM dan masih ada jutaan UMKM yang harus didata. Kini, kata dia, BPOM tengah bekerja sama dengan sejumlah kementerian.

"Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu. Dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya, dan obat-obat atau retail obat ya," ucapnya.

Taruna menyebut BPOM juga ditugasi untuk mengawal program makan bergizi gratis, yang rencananya akan dimulai pada awal Januari tahun 2025.

"Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi atau makan siang bergizi ini kita tahu mulai berlaku tanggal 2 Januari, dengan budget yang sangat besar," ujarnya.

Taruna mengatakan ada 13 item yang ditugaskan pemerintah kepada BPOM. Mulai dari mengawasi rumah produksi hingga distribusi makanan untuk program prioritas Prabowo tersebut.

"Kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini. Mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa," katanya.

(fas/fas)

Deli Serdang: Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan (BB) melaksanakan uji coba makan bergizi gratis. Uji coba dilakukan di SDN Jati Sari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, kemarin.

Sebanyak 296 siswa mendapat paket makan sehat bergizi yang disiapkan Kodam I/BB melalui Dapur Lapangan Mobile Bekangdam I/BB. Panglima Kodam I/BB (Pangdam) Mayjen TNI Rio Firdianto menjelaskan uji coba ini untuk melihat apa kekurangan dari menu yang disediakan.

"Sehingga, saat pelaksanaan pada 2 Januari 2025 nanti, sudah siap semuanya," kata Rio melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 11 Desember 2024.
Menurut dia, program pemerintahan Prabowo Subianto ini sangat membantu pertumbuhan dan kecerdasan para siswa di usia emas. "Saya juga sudah perintahkan seluruh satuan jajaran untuk mendukung penuh program ini," kata Rio.

Rio bersama Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang Wirya Alrahman meninjau langsung uji coba ini. Kepada beberapa siswa, Pangdam menyempatkan bertanya. "Enak gak makanannya?" Spontan dijawab enak oleh para siswa.

Hadir di acara meliputi Aspers Kasdam I/BB, Aster Kasdam I/BB, Aslog Kasdam I/BB, Danpomdam I/BB, Kabekangdam I/BB, Kakudam I/BB, Kapendam I/BB, Waasops Kasdam I/BB, Dandeninteldam I/BB, Pabandya Lid Sinteldam I/BB, Dandim 0204/DS, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah I/BB, dan pengurus jajaran.

(UWA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kedatangan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Rabu (10/12/2024).

Taruna mengatakan kunjungannya ke Kejagung dalam rangka meminta dukungan atas tugas - tugas dari pemerintah terkait dengan keamanan obat dan makanan, termasuk program makan bergizi gratis.

“Pengawalan dalam konteks bantuan, support, dan sekaligus mentoring dari kejaksaan agung, adalah tujuan utama kami menghadap Bapak Jaksa Agung,” kata Taruna di Kejagung, Rabu (11/12/2024).

Dia mengatakan, saat ini BPOM sedang mendapatkan tambahan tugas baru, yaitu mengawal program Makan Siang Gratis.

Adapun saat ini, berdasarkan data BPOM ada sekitar 60.000-an UMKM. Namun, penugasan pengawasan dari BPOM ada sebanyak jutaan UMKM yang terlibat dalam program ini.

“Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu, dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya,” jelasnya.

“Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi,” lanjut dia.

Adapun program Makan Siang Bergizi ini mulai berlaku pada 2 Januari 2025 dengan budget yang sangat besar. BPOM mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini.

“Mulai dari mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus,” lanjut dia.

“Maka dari itu sangat penting untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini, dan untuk mencapai bebas korupsi,” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi adalah komitmen besar BPOM.

Bukan hanya dalam konteks anggaran, tapi juga hajat hidup orang banyak, mencakup kesehatannya.

“Menjadi lembaga yang anti-korupsi, yang bebas dari mafia untuk sama-sama diharapkan menyelamatkan bangsa,” katanya.

“Saya yakin pertemuan hari ini sangat konstruktif, karena Bapak Jaksa Agung sangat memberikan support yang tinggi kepada kami untuk mencapai tujuan tadi,” tegasnya.

Burhanuddin menambahkan, bentuk pendampingan yang dilakukan Kejagung, mulai dari support keperdataan, legal opinion, dan banyak hal lain.

“Saya tadi sampaikan, Bapak kerja sesuai tupoksinya. Kalau ada hal-hal yang menyangkut gugatan-gugatan, serahkan kepada kami untuk menyelesaikannya,” kata Jaksa Agung.

“Bahkan kami juga melakukan pendampingan dalam hal pengadaan atau apa pun yang sifatnya adalah kami harus lakukan, bukan hanya pengawasan saja, tetapi langkah-langkah itu yang dilakukan oleh Balai POM tidak menyalahi aturan,” ujar dia.