Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Semua rumah di Indonesia MCK-nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," kata Fahri.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah.

Program BSPS yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas dari pungutan dari pihak manapun.

Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meninjau lokasi hasil pembangunan Program BSPS di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada kunjungan lapangan tersebut, Wamen PKP juga berbincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program BSPS.

Fahri juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PKP: Program BSPS harus dilengkapi dengan sarana sanitasi

Jakarta -

Pasangan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan sederet program mengenai tata kota Jakarta yang akan mereka jalankan ke depannya. Mulai dari solusi permasalahan rumah layak, skema perumahan, hingga pengelolaan sampah rumah tangga.

Semua program ini ia sampaikan dalam debat ketiga Pilkada Cagub Cawagub Jakarta bertemakan Tata Kota dan Perubahan Iklim yang digelar di Jakarta, Minggu (17/11/2024).

1. Program Renovasi Bangunan

Ridwan Kamil (RK) mengawali debat dengan membawa cerita soal Ade, seorang warga Cilincing, Jakarta Utara berusia 21 tahun yang memiliki 2 anak namun tidak memiliki hunian yang layak.

"Saya hadir bersama Mbak Ade, ini adalah wajah dari gen-z usia 21 tahun di Cilincing. Mbak Ade punya 2 anak, tidak mampu memiliki hunian layak, mengubur mimpinya untuk memiliki hunian yang layak di Jakarta. Untuk menyambung hidup susah, ini lah akumulasi dari ketidakadilan tata ruang, bermuara kekumuhan ekstrem," kata Ridwan Kamil.

Menurutnya, kasus seperti Mba Ade ini juga disebabkan karena kekurangan pada tata ruang Jakarta sehingga menghadirkan banyak lingkungan kumuh di kota tersebut.

"Bermuara pada kekumuhan ekstrem. Ada yang mirip pengungsian, beda jauh dengan Sudirman Thamrin yang sering dicitrakan. Mayoritasnya adalah ini. Air susah, polusi kalau saat kemarau, banjir kalau saat hujan, sampah ada di mana-mana," jelasnya.

Untuk itu, ia menyiapkan sederet program perumahan, salah satunya adalah memberikan dana Rp 50 juta hingga Rp 100 juta untuk setiap rumah di Jakarta yang ingin direnovasi.

"Kita menyiapkan yang namanya program-program renovasi rumah. Dulu saya lakukan 20 juta, mungkin di Jakarta karena mahal Rp 50-100 juta per rumah," kata Ridwan Kamil.

2. Hunian Vertikal

Ia akan membangun lebih banyak bangunan vertikal baik yang berbasis TOD (Transit Oriented Development), rumah di atas pasar, stasiun, hingga sungai.

"Hunian vertikal buat Gen Z punya mimpi di Jakarta Pusat. Lahan-lahan di atas pasar, TOD di stasiun, lahan-lahan di jalan maupun di tengah sungai bis akita inovasikan. Ketidakadilan tata ruang mengakibatkan banjir yang mahal," ungkapnya.

3. Konsep Bangunan yang Bisa Tekan Polisi dan Emisi

Kemudian, Ridwan Kamil ingin membangun hunian di tengah kota dan perkantoran di pinggiran. Selain itu, memanfaatkan atap-atap gedung sebagai lahan penghijauan agar efek gas rumah kaca bisa bisa ditekan. Model gedung seperti ini merupakan bagian dari strategi hijau seperti yang diterapkan di Kota Medellin, Kolombia.

"Kenapa (Jakarta) panas, kenapa (banyak) polusi? Kebanyakan gedung, kebanyakan beton, kekurangan pohon. Nah, inilah nanti dalam anggaran satu miliar satu RW, sebagian penghijauannya akan dilakukan serentak oleh 2.700 RW," ucapnya.

4. Tolak Retribusi Sampah Rumah Tangga

Terkait pengadaan retribusi sampah rumah tangga mulai 1 Januari 2025, Cawagub nomor urut 1 Suswono menolak hal tersebut. Sebagai gantinya, mereka akan menerapkan sistem zero waste di mana sampah akan dikelolah hanya sampai RT dan RW saja serta mengurangi jumlah sampah di TPA.

"Saya sendiri sependapat retribusi ini belum dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah bagaimana membangun budaya zero waste. Inilah yang saya kira perlu ditekankan kepada setiap rumah tangga, bahkan kita juga perlu ada daur ulang, saya kira berskala rumah tangga RT maupun RW," jelasnya.

Untuk mendukung skema pengelolaan sampah ini, mereka ingin menyediakan mesin pengolahan sampah di tingkat RW.

"Oleh karena itu, nanti kami mengatasi permasalahan itu melalui pengelolaan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.Saya harapkan ada mesin-mesin modern dimungkinkan pengelolaan sampah itu habis di tingkat RW. Kalau pun ada sisa, tentu itu bisa di pembuangan akhir, tetapi dengan volume yang sangat kecil. Jadi intinya bagaimana membangun budaya dari rumah tangga," lanjutnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Debat ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (Cagub-Cawagub) DKI Jakarta telah selesai dilakukan dengan tema Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim. Salah satu topik yang kerap disinggung dalam acara tersebut terkait dengan permukiman.

Cagub DKI Jakarta Nomor Urut 03, Pramono Anung membuka debat dengan menyatakan komitmen untuk menata kawasan kumuh di Jakarta. Kawasan kumuh ini menurutnya jadi gambaran ada disparitas sosial yang terjadi di Jakarta.

"Jakarta bukan tentang SCBD, Sudirman, Menteng, Gatot Subroto saja. Setelah hampir 2,5 bulan berkeliling Jakarta, kami mendapati 445 RW kampung kumuh," ujar Pramono, membuka debat ketiga Pilkada Jakarta di Hotel Sultan, Minggu (17/11/2024).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di permukiman Jakarta, paslon Pramono-Rano memiliki beberapa cara yang akan dilakukan. Berikut ini informasinya.

Bangun Hunian Layak di Tanah BUMD

Di Jakarta, masih ditemukan beberapa kawasan kumuh, seperti di Tanah Tinggi, Kampung Bayam, hingga Tambora. Di sana, dia mendapati sanitasi yang buruk dan hunian tidak layak.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya tak hanya akan menata kampung kumuh tersebut sekaligus menyediakan hunian layak dan terjangkau.

"Bagi saya dan Bang Doel menata kampung bukan hanya sekadar menata itu kampungnya, kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan. Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau Pemprov Jakarta," katanya.

Mau Batasi Penggunaan Air Tanah di Mal Besar

Pramono mengungkapkan bahwa baru 44% wilayah Jakarta yang mendapatkan akses air bersih, menurut data International Water Institute. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan pipanisasi atau penyediaan air bersih dari pipa yang tersambung dari 2 sistem penyediaan air minum (SPAM) utama Jakarta, yaitu SPAM Jatiluhur dan SPAM Krayan. Tak hanya itu, pihaknya juga akan membatasi penggunaan air tanah pada mal-mal besar di jakarta.

"Pengurangan konsumsi air tanah terutama oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung harus dilakukan pembatasan sehingga dengan demikian warga Jakarta tahun 2029 akan menerima air bersih," ungkapnya.

Kelola Sampah Jadi Bahan Bakar

Permasalahan sampah di Jakarta memang tidak ada habisnya. Menurut Cawagub No. 03, Rano Karno, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan memilah sampah di level rumah tangga. Dengan memilah sampah, keluarga dapat menurunkan beban biaya retribusi sampah rumah tangga.

"Sebetulnya retribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata Kelola sampah sudah benar dan efisien karena itu lah keluarlah aturan ini. Kemudian, pemilihan sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah bisa selesai sampai 30% jika bisa dipilah dari rumah tangga," katanya.

Sebagai solusi, ia ingin nantinya ada pengelolaan sampah yang modern yakni RDF (Refuse Derived Fuel) di mana sampah-sampah tersebut bisa menjadi sumber energi yang bernilai.

"Kemudian pengelolaan sampah modern RDF, Refuse Derived Fuel. Di-refuse, sampah diolah menjadi bahan bakar. Kemudian, sampah menjadi energi, menjadi PLTA sampah, kemudian menjadi sampah produk yang bernilai, contohnya sampah bisa di-convert menjadi briket dan batu bara sehingga rendah emisi dan manufaktur," jelasnya.

(abr/das)

Mataram -

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor urut 3 Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri akan menggelar kampanye akbar sebanyak dua kali. Kampanye itu akan dihelat di Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Juru Bicara Iqbal-Dinda, Adhar Hakim, mengatakan kampanye akbar bertema 'Bangkit Bersama, Makmur Mendunia' akan digelar di Lapangan Gotong Royong, Masbagik, Lombok Timur, pada 21 November mendatang. Adapun kampanye akbar bertema 'Munajat Makmur Mendunia' akan dihelat di Lapangan Bundar, Lombok Tengah. "Digelar pada tanggal 23 November (2024)," tuturnya saat konferensi pers di Mataram, Senin (18/11/2024).

Penanggungjawab kampanye akbar Iqbal-Dinda, Lalu Kholid Karyadi, mengeklaim kampanye akbar pertama akan dihadiri 30 ribu pendukung pasangan tersebut. Iqbal-Dinda juga akan mengkonsolidasikan dukungan masyarakat saat kampanye akbar tersebut.

Kholid menerangkan kampanye akbar tersebut akan dihadiri oleh sejumlah toko seperti Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia Fahri Hamzah, hingga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Adhar menargetkan Iqbal-Dinda bisa memenangi Pilgub NTB 2024 dengan meraih 40 persen suara. "Tim sudah bekerja keras," ungkapnya.

(gsp/hsa)

KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB Minggu, (17/11/2024).

Rombongan diterima Pjs Bupati KSB, Julmansyah, di Pendopo Bupati Sumbawa Barat.

Hadir dalam kesempatan tersebut dua wakil pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, unsur Forkopimda dan anggota DPRD provinsi.

Julmansyah menyampaikan rasa bangganya kepada Fahri Hamzah karena telah diberi amanah oleh negara yang sekaligus menjadi menjadi representasi "Tau Samawa" di pentas nasional.

"Lewat Bang Fahri kita terasa terwakili. Meskipun kita lahir di pulau-pulau kecil, kita punya wakil di kabinet Merah Putih."

"Beliau akan memberikan manfaat yang besar bukan hanya untuk bangsa tapi khususnya Sumbawa dan Sumbawa Barat," kata Julmansyah.

Dalam kesempatan tersebut Julmansyah menyampaikan kondisi perumahan di KSB.

la mengatakan terdapat sekitar 330 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan 320 unit backlog (jumlah rumah belum tertangani).

"Harapan kami kementerian PKP bisa membantu. Selain itu juga pasti akan didukung oleh PT AMNT," ucap Julmansyah.

"Kami berharap Menteri PKP bisa menjadikan KSB sebagai contoh kabupaten tuntas RTLH dan tuntas backlog," sambung kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB ini.

Sementara itu Fahri Hamzah menyampaikan bahwa dirinya ditugaskan presiden untuk menata kembali perumahan rakyat dan pemukiman.

Satu persolan besar yang dihadapi manusia dalam hal perumahan dan pemukiman adalah sampah.

"Manusia itu menciptakan sampah tapi tidak memikir bagaimana cara mengelolanya. Yang keluar dari tubuh kita tidak diurus. Jadi tolong kalau mau bangun rumah fokuskan di MCK dan sampah,” kata Fahri.

Disebutkan, mengorkestrasi masalah sampah di luar rumah, pasar, kantor, ruang umum menjadi tugas Pemda. Sebab, Pemda yang punya warga.

Pemerintah tidak punya rakyat, yang punya rakyat itu Pemda sehingga serahkan pengelolaannya di daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, SUMBAWA -- Komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (16/11/2024).

Fahri Hamzah dalam kunjungan tersebut turut didampingi jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Direktur Pembiayaan Pembangunan pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo, dan Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan M. Salahuddin Rasyidi. Kehadiran Fahri Hamzah disambut oleh Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa, Najamudin Amy, dan Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Julmansyah.

Fahri beserta rombongan tiba di Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, turut disambut juga oleh ratusan anak-anak sekolah dasar yang sudah menunggunya. Anak-anak yang menggunakan seragam pramuka tersebut bersalaman dengan Fahri Hamzah, putra asli Kabupaten Sumbawa yang kini menjabat Wamen PKP.

Fahri bersama rombongan selanjutnya melakukan pertemuan dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Kunjungan kerja Fahri di Kabupaten Sumbawa ini bermaksud untuk mensosialisasikan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni 3 juta rumah setiap tahunnya bagi penduduk Indonesia.

Fahri mengatakan saat ini ada sekitar 80 juta keluarga di Indonesia 50 juta keluarga sudah memiliki rumah, namun masih ada sekitar 20 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau justru rumahnya tidak layak huni. "Misi presiden memastikan tidak ada lagi orang yang tinggal di gubuk-gubuk yang tidak layak, memastikan tidak ada orang yang tinggal dibantaran kali," kata Fahri.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sumbawa ada 166.433 kepala keluarga namun hanya ada 117.594 unit rumah di Kabupaten Sumbawa. Dia mengasumsikan bahwa ada satu rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga. "Inti dari kebijakan presiden khususnya di bidang ekonomi ada dua, kita kaya dan kita akan tunjukkan dengan kekayaan itu kita akan selesaikan semua persoalan maka keluar kebijakan untuk membangun 3 juta rumah setiap tahun." kata Fahri.

Dia berharap keterlibatan dan keaktifan Pemerintah Kabupaten untuk memastikan data-data yang diberikan kepada pemerintah pusat akurat, sehingga jumlah sasaran dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo bisa menjadi solusi untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Dr Najamudin Amy berharap dengan kehadiran Fahri Hamzah, bisa membantu menyelesaikan persoalan rumah bagi masyarakat miskin bahkan menjadikan Sumbawa sebagai proyek percontohan pembangunan rumah untuk mengentaskan kemiskinan. "Mudah-mudahan bisa di bantu oleh pak Wamen, bahkan Sumbawa bisa menjadi pilot project program pembangunan 3 juta rumah," kata Najam.

Usai menggelar pertemuan, Fahri Hamzah beserta BP Tapera dan rombongan Kementerian PKP melakukan kunjungan ke salah satu perumahan di Kabupaten Sumbawa, yaitu perumahan Alam Kerato Asri yang terletak di Lempeh, Sumbawa. Di lokasi, Fahri memersiksa kondisi perumahan tersebut apakah sudah sesuai dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) nya. Fahri juga memberikan masukan kepada pengembang untuk memperhatikan hal-hal pendukung lainnya, seperti saluran irigasi dan penanganan sampah.

Dalam kesempatan yang sama, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa BP Tapera sebagai badan yang mengelola dan menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan dengan skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024 ini per akhir Oktober 2024 telah merealisasikan 185.261 unit rumah senilai Rp22,89 Triliun yang terdiri dari 179.917 unit rumah disalurkan melalui FLPP dan 5.344 unit rumah disalurkan melalui Tapera.

Lebih lanjut disampaikan, Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan FLPP menduduki peringkat 13 Provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran sebanyak 3.817 unit rumah senilai Rp495 Miliar. “Kabupaten Lombok Barat menjadi Kabupaten / Kota tertinggi di Nusa Tenggara Barat dengan reaalisasi sebesar 2.618 unit rumah,” imbuhnya. Sedangkan untuk skema Tapera, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat 6 provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran sebanyak 251 unit rumah.

Sebagai Badan yang dibentuk untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta, sekaligus sebagai Operator Investasi Pemerintah, BP Tapera akan terus berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ada.

Nusa Tenggara Barat (NTB): Pemerintah tengah gencar membangun rumah rakyat untuk merealisasikan Program 3 juta Rumah. Namun, lahan yang terbatas semakin mempersulit pemerintah untuk membangun rumah tapak.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melihat potensi pemanfaatan lahan untuk pembangunan mixed use building di sejumlah kota-kota besar di Indonesia ke depan cukup besar.

Adanya mixed use building seperti bangunan vertikal selain dapat menggabungkan beberapa fungsi dalam satu bangunan seperti hunian dan perkantoran, juga bisa untuk kegiatan usaha lain dan pendidikan.
"Saat ini pembangunan mixed use building jadi tren di kawasan perkotaan. Jadi lahan yang ada bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam fungsi baik tempat tinggal maupun hal lainnya seperti perkantoran dan lainnya," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Senin, 18 November 2024.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah daerah bisa mendorong pembangunan hunian vertikal seperti Rusun yang mungkin tidak terlalu tinggi yakni sekitar empat lantai. Lalu masyarakat yang tinggal di kawasan padat kemudian dipindahkan lalu di lantai bawahnya untuk orang berdagang sehingga membuat ekosistem tempat tinggal dan perekonomian berjalan dengan baik.

"Rusun yang dibangun bisa juga sebagai tempat relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan padat atau pinggir bantaran sungai. Jadi penataan kawasan agar tidak kumuh bisa dimulai sejak dini," jelas dia.

Fahri Hamzah menjelaskan untuk penempatan orang tua yang sudah berusia lanjut mungkin tinggalnya dilantai pertama dan anak-anak muda yang sudah berkeluarga di lantai atasnya. Sedangkan dilantai bawah bisa digunakan sebagai kios untuk tempat usaha dan berdagang sehingga ada perputaran ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat berjalan dengan baik," ungkap dia.

Selain itu, pembangunan mixed use building juga bisa dimanfaatkan sebagai perkantoran dan hunian. Dirinya mencontohkan pembangunan Rusun dan perkantoran dalam satu lokasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga perlu dilakukan.

"Rusun hunian Aparatur Sipil Negara juga bisa dibangun bersama perkantoran. Jadi kantornya di bawah dan ASN nya tinggal di atas namun perlu pengelolaan yang baik," ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I, Arifman menerangkan, saat ini proses pembangunan mixed use building untuk hunian ASN PUPR dan perkantoran sedang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat. Lokasinya berada di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

Hunian vertikal ini akan dibangun setinggi delapan lantai di atas tanah seluas 2.500 meter persegi. Unit hunian di Rusun ini sebanyak 72 unit terbagi menjadi dua yakni tipe 36 dan tipe 45 dan diperkirakan mampu menampung sebanyak 216 orang. Peruntukkan lantai 1 hingga 3 digunakan sebagai ruang serbaguna misalnya untuk kebutuhan kantor dan sisanya untuk hunian.

"Kami targetkan akhir tahun ini Rusun ini selesai dibangun. Setiap unit Rusun akan dilengkapi dengan meubelair didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), landskap, drainase, sumur resapan dan konsep bangunan hijau," jelas dia.

(KIE)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) bersama para pengembang wajib memiliki data perumahan, baik itu rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun di daerah.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan. Sehingga, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

"Dari data rumah yang dimiliki Pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam keterangannya, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah, jelas dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan, Program 3 Juta Rumah terdiri dari target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit. Maka dari itu, dukungan Pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan dari aset seperti rumah maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB Minggu, (17/11/2024).

Rombongan diterima Pjs Bupati KSB, Julmansyah, di Pendopo Bupati Sumbawa Barat.

Hadir dalam kesempatan tersebut dua wakil pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, unsur Forkopimda dan anggota DPRD provinsi.

Julmansyah menyampaikan rasa bangganya kepada Fahri Hamzah karena telah diberi amanah oleh negara yang sekaligus menjadi menjadi representasi "Tau Samawa" di pentas nasional.

"Lewat Bang Fahri kita terasa terwakili. Meskipun kita lahir di pulau-pulau kecil, kita punya wakil di kabinet Merah Putih."

"Beliau akan memberikan manfaat yang besar bukan hanya untuk bangsa tapi khususnya Sumbawa dan Sumbawa Barat," kata Julmansyah.

Dalam kesempatan tersebut Julmansyah menyampaikan kondisi perumahan di KSB.

la mengatakan terdapat sekitar 330 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan 320 unit backlog (jumlah rumah belum tertangani).

"Harapan kami kementerian PKP bisa membantu. Selain itu juga pasti akan didukung oleh PT AMNT," ucap Julmansyah.

"Kami berharap Menteri PKP bisa menjadikan KSB sebagai contoh kabupaten tuntas RTLH dan tuntas backlog," sambung kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB ini.

Sementara itu Fahri Hamzah menyampaikan bahwa dirinya ditugaskan presiden untuk menata kembali perumahan rakyat dan pemukiman.

Satu persolan besar yang dihadapi manusia dalam hal perumahan dan pemukiman adalah sampah.

"Manusia itu menciptakan sampah tapi tidak memikir bagaimana cara mengelolanya. Yang keluar dari tubuh kita tidak diurus. Jadi tolong kalau mau bangun rumah fokuskan di MCK dan sampah,” kata Fahri.

Disebutkan, mengorkestrasi masalah sampah di luar rumah, pasar, kantor, ruang umum menjadi tugas Pemda. Sebab, Pemda yang punya warga.

Pemerintah tidak punya rakyat, yang punya rakyat itu Pemda sehingga serahkan pengelolaannya di daerah.

“Marilah kita tata dan kita kelola agar semua orang punya tempat yang menyenangkan."

"Kita berbicara tentang hadist, maka rumah adalah surga. Rumah sebagai tempat ibadah, belajar, mendidik, dan tempat menjadikan generasi masa depan tumbuh dengan baik,” ujar Fahri.

Terkait dengan program di Kementerian PKP, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa untuk program perumahan targetnya tiga juta per tahun, dengan komposisi 2 juta di desa dan 1 juta di kota.

Sementara tugas yang amanahkan adalah membangun institusi baru.

"Kementerian kami ini belum ada pegawainya, Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kelola sebentar lagi mau terbit, sebanyak 6.000 pegawai dalam waktu dekat akan direkrut, membangun organisasi dan balai di daerah."

"Saya berharap kita membangun di KSB ini harus tegak pikiran dan niat. Memelihara iman dan niat baik kita. Insting harus tetap menginspirasi. Mari kita bekerja sama, bahu membahu menjadi contoh dan menjadi rahmatanlilalamain," pungkas Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Semua rumah di Indonesia MCK-nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," kata Fahri.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah.

Program BSPS yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas dari pungutan dari pihak manapun.

Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meninjau lokasi hasil pembangunan Program BSPS di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada kunjungan lapangan tersebut, Wamen PKP juga berbincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program BSPS.

Fahri juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Saham emiten semen dapat terkerek permintaan yang meningkat dari proyek Ibu Kota Nusantara dan program 3 juta rumah per tahun. Di sisi lain, risiko daya beli lemah masih mengintai prospek kinerja emiten semen.

Berdasarkan laporan kinerja hingga akhir kuartal ketiga 2024, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) membukukan kinerja yang lebih baik. Selama Januari – September 2024, pendapatan INTP mencapai Rp 13.3 triliun yang bertumbuh 3% year on year (yoy).Sedangkan, laba bersih emiten produsen semen tiga roda itu sebesar Rp 1,1 triliun yang menurun 16.7% yoy.

PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) juga menunjukkan tekanan kinerja yang tercermin dari pendapatan sebesar Rp 26,29 triliun atau merosot 4,95% yoy pada sembilan bulan tahun 2024. Hasil tersebut membawa laba bersih SMGR terkoreksi 58% yoy menjadi hanya Rp 720 miliar per akhir kuartal ketiga.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) juga bernasib sama yang melaporkan pendapatan Rp8,74 triliun atau turun tipis 2,45% yoy. Anak usaha SMGR ini mencatatkan laba bersih periode berjalan Rp422,54 miliar atau melorot 23,67% yoy.

Adapun berikut rekomendasi saham emiten semen dari beberapa analis. Simak ulasannya.

1.PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP)

Kami mengharapkan reaksi positif jangka pendek terhadap hasil INTP di kuartal ketiga. Namun, kami pikir penilaian ulang jangka panjang tetap sulit, karena terus melihat risiko perdagangan menurun yang masih ada.

Kami pikir risiko penurunan masih akan terus berlanjut pada kuartal keempat karena daya beli ekonomi yang masih lemah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam lintasan ASP gabungan, yang pada akhirnya bisa berpengaruh pada laba Indocement.

INTP melaporkan laba yang solid pada kuartal ketiga sebesar Rp 621 miliar yang meningkat 216% qoq dan 9.2% yoy. Pencapaian tersebut sebagian besar didorong oleh biaya, dengan COGS per ton dan opex menurun secara kuartalan.

Rekomendasi : Underweight

Target Harga : Rp 5.800

Analis JP Morgan Sekuritas Arnanto Januri dalam riset 31 Oktober 2024

2.PT Semen Indonesia Tbk (SMGR)

Kami mempertahankan pandangan positif terhadap SMGR karena valuasi harga saham yang menarik. Prospek SMGR tetap optimis yang didorong oleh kebijakan moneter yang lebih akomodatif, kebijakan fiskal ekspansif, insentif pemerintah seperti diskon PPN untuk pembelian rumah dan program 3 juta rumah.

Selain itu, SMGR dapat didukung dari proyek ibu kota baru dan kenaikan ASP Gabungan dengan strategi kepemimpinan biaya untuk mempertahankan profitabilitas, lokasi pabrik yang strategis dan kepemimpinan pasar dengan tingkat utilisasi yang relatif tinggi, serta rasio gearing yang membaik.

Rekomendasi : Buy

Target Harga : Rp 4.300

Analis OCBC Sekuritas Budi Rustanto dalam riset 11 November 2024

3.PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB)

Secara teknikal, harga saham SMCB masih cenderung datar (sideways) dalam jangka pendek dan masih berada dibawah MA20. Volume tidak begitu besar dengan MACD yang melandai di area positif, namun Stochastic menunjukkan tanda penguatan di area netral.

Rekomendasi : Wait and See

Support : Rp 730

Resistance : Rp 755

Herditya Wicaksana, MNC Sekuritas

Saham SMCB menunjukkan indikator MACD masih bergerak turun, Stochastic berada di level 45 mengindikasikan masih tren naik. Sementara itu, Candle berada di garis tengah Bollinger band.

Rekomendasi : Sell on Strength

Support : Rp 700

Resistance : Rp 800

Kiswoyo Adi Joe, Nawasena Abhipraya Investama

JAKARTA, KOMPAS.com - PT MC Urban Development Indonesia (MCUDI), anak perusahaan dari Mitsubishi Corporation, bekerja sama dengan Vasanta Group merilis Myztro, di Shila at Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Shila at Sawangan merupakan pengembangan kota terintegrasi yang menghimpun berbagai fasilitas unggulan seperti rumah sakit, kuliner, toko bangunan, dan lain sebagainya.

Myztro yang berada di kluster Riverie menawarkan dua tipe hunian tepi danau, yaitu tipe M6 unit satu lantai dengan ukuran lahan 6x10 dan tipe M5 yang merupakan hunian dua lantai dengan ukuran lahan 5x10.

Berada di Lokasi strategis, kawasan ini bisa diakses melalui pintu Tol Pamulang dan pintu Tol Sawangan yang mempermudah akses bagi para pekerja.

Presiden Direktur MCUDI Kenji Ono mengatakan Myztro adalah salah satu proyek unggulan Mitsubishi yang berkolaborasi dengan Vasanta Group.

"Kami senang dapat menyediakan kesempatan untuk keluarga muda agar dapat memiliki rumah pertama mereka dengan terjangkau namun tetap mewah di tepi danau," ujar Kenji, Minggu (17/11/2024).

Kawasan ini akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas olahraga, seperti jogging track, sports club, functional training area, basketball court 3 on 3, dan juga sarana olahraga air seperti kayak by the lake.

Chief Executive Officer (CEO) Vasanta Group Denny Asalim menambahkan, hunian ini dirancang untuk keluarga muda yang ingin memiliki gaya hidup praktis dan efisien dengan harga terjangkau.

“Ini adalah kesempatan bagi para keluarga muda untuk memiliki hunian tepi danau di jantung kawasan Shila at Sawangan dengan harga mulai dari Rp 700 jutaan,” ucap Denny.

Di tengah harga tanah yang terus menanjak di wilayah Jabodetabek, Denny menambahkan, Myztro bisa menjadi pilihan tepat bagi para generasi muda untuk memiliki rumah impian pertamanya.

Myztro di kawasan SHILA at Sawangan juga dikelilingi bentang alam yang indah, termasuk danau seluas 26 hektar dan pemandangan Gunung Salak, serta 55 persen kawasan didedikasikan untuk area hijau.