JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diketahui hanya menganggarkan Rp 13,65 triliun untuk program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di tahun 2024.

Besar anggaran tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang membahas terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR 2025, Rabu (28/8/2024).

Menteri Basuki mengatakan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR hanya Rp 75,63 triliun.

Dibandingkan anggaran untuk program ketahanan sumber daya air dan infrastruktur konektivitas, anggaran untuk perumahan masih sangat minim.

Tercatat, anggaran untuk program ketahanan sumber daya air mencapai Rp 24,29 triliun. Sementara porsi anggaran yang paling besar diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp 30,12 triliun.

Sisanya dialokasikan untuk dukungan manajemen Kementerian sebesar Rp 7,4 triliun dan bagi pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp 81,5 miliar.

Itu berarti anggaran untuk pembangunan perumahan hanya berada di angka 18 persen dari total anggaran yang tersedia.

Padahal sampai dengan saat ini, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat masih menjadi masalah krusial bagi pemerintah.

Diketahui, sampai dengan bulan Juni 2024, besar backlogrumah di Indonesia masih berada di angka 12,7 juta unit.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan pembentukan Badan Gizi Nasional juga harus diimbangi dengan pemberantasan stunting untuk memperbaiki gizi anak Indonesia.

"Penyakit gizi itu harus diobati supaya bangsa kita tidak terbelakang," kata pengamat lulusan ITB ini saat dihubungi ANTARA, Senin.

Ia menyebutkan Badan Gizi Nasional yang dibentuk untuk membantu program makan siang gratis dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto ini juga perlu memantau status gizi buruk atau stunting untuk anak di bawah tiga tahun.

Agus mengatakan saat ini Indonesia masih terus berupaya menurunkan angka stunting yang dibantu oleh beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan hingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Yang harus diselamatkan, anak-anak baru lahir sampai usia seribu hari. Makan siang kan diberikan pada anak-anak sudah di atas 3 tahun. Kalau sakit gizi ini harus pakai protein hewani," katanya.

Ia juga menyebut dalam pembentukan Badan Gizi Nasional juga harus didukung ahli yang kompeten dalam bidangnya terutama soal masalah gizi anak.

Maka itu ia menyebut dokter anak dan ahli gizi yang memiliki kompetensi menangani stunting perlu dilibatkan dalam struktur Badan Gizi Nasional.

Hal ini penting untuk menjadikan anak Indonesia cerdas demi masa depan bangsa yang lebih maju.

"Harus ada orang ahli gizi atau dokter anak. Karena menurut PermenKes nomor 29 tahun 2021 yang berhak menentukan si anak sakit gizi itu dokter anak," ucap Agus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Pengembang perumahan memastikan membangun proyek hunian dengan memperhatikan isu lingkungan. Pengembang bertekad untuk juga juga menyediakan ruang terbuka hijau dalam menggarap permukiman.

Asosiasi pengembang perumahan Real Estate Indonesia memiliki program penanaman Sejuta Pohon sebagai bentuk memastikan ruang terbuka hijau untuk permukiman atau hunian.

"REI berkomitmen dalam program penghijauan di lokasi proyek perumahan anggotanya. Mohon dukungan pemerintah daerah berupa kemudahan perizinan bagi pengembang yang menaati Program Sejuta Rumah REI, " tutur Wakil Ketua Umum REI Djoko Santoso saat seremoni penanaman pohon di Perumahan Kampoeng Dara, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, kemarin seperti disebutkan dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Djoko meminta pengembang anggota asosiasi menanam banyak pohon pada proyek hunian yang diagarapnya.

"REI telah menetapkan Program Sejuta Rumah. Pengembang harus menanam setidaknya dua batang pohon yakni di pekarangan rumah yang dibangun dan di area RTH di dalam kawasan perumahan," ucapnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih memastikan akan memberikan insentif bagi pengembang di Kota Jambi yang mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Pengembang anggota REI yang membangun perumahan di Kota Jambi tentunya harus menaati setiap aturan yang berlaku. Apabila prinsip-prinsip pemenuhan aturan sudah dipatuhi, saya menjamin Pemkot Jambi akan mendukung keberlangsungan bisnis developer. Kecepatan pelayanan perizinan Pemkot Jambi adalah insentif yang akan kami berikan," tegasnya.

Wanita yang akrab disapa Nining ini menjelaskan, dari keseluruhan kewajiban penyediaan RTH sudah dikonversi ke kegiatan pembangunan perumahan. Berdasarkan peraturan daerah Kota Jambi, kewajiban penyediaan RTH sebagai bagian dari prasarana dan sarana utilitas (PSU) komposisinya sebesar 35:65. Artinya, sebesar 35 persen merupakan PSU yang harus disediakan pengembang dan akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah. "Saya mengawal terbitnya perda tersebut. Perumahan Kampoeng Dara ini telah melaksanakan komitmen penyediaan PSU, bahkan jumlahnya sudah melampaui yakni sebesar 40% dari minimal 30% sesuai ketentuan," ucapnya.

Direktur Utama PT Duta Niaga Jambi, pengembang Perumahan Kampoeng Dara, Yuliana, menjelaskan dari total lahan seluas 13 hektare, pihaknya menyediakan sebanyak 40 persen PSU. "Pembuatan seluruh PSU di Perumahan Kampoeng Dara dibiayai secara mandiri. Pengembangannya dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama hanya tersisa 25 unit dari total 325 unit hunian bersubsidi. Sedangkan tahap kedua baru akan dikembangkan awal tahun depan," kata Yuliana.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Wacana pembentukan kementerian khusus perumahan semakin gencar. Keberadaan kementerian khusus untuk perumahan dirasa diperlukan untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Terkait hal tersebut, Menteri Negara Perumahan dan Permukiman periode 1998-1999, Theo L. Sambuaga pun mengatakan perlu adanya kementerian perumahan untuk melancarkan program 3 juta rumah sekaligus sebagai upaya untuk mengentaskan backlog rumah yang sampai saat ini sekitar 9,9 juta.

"Oleh karena itu, saya setuju dengan menggarisbawahi topik teman-teman urusan perumahan ini menjadi kementerian tersendiri, di bawah kementerian sendiri," ujarnya dalam acara Forwapera Talkshow, di Novotel Cikini, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Theo mengusulkan agar nama kementerian khusus perumahan menjadi Kementerian Perumahan dan Permukiman. Ia menilai, permukiman memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya ada di perkotaan saja tetapi juga ada di desa.

"Saya mengusulkan sekaligus namanya Kementerian Perumahan dan Permukiman. Kenapa bukan perkotaan? Karena permukiman lebih luas. Permukiman bukan hanya di kota, sampai ke desa karena tujuan kita membangun perumahan ini adalah menyediakan rumah layak huni dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif," ungkapnya.

Untuk mendorong hal tersebut terjadi, kata Theo, diperlukan adanya insentif bagi pihak swasta agar ikut berpartisipasi dalam menyediakan rumah yang sehat, aman, dan layak huni serta harga yang terjangkau khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia juga menyarankan agar pemerintah dapat memanfaatkan sumber dana dari BP Tapera dan sumber dana umum dengan perhitungan ekonomi bisnis yang saling menguntungkan.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Daniel Djumali menuturkan pentingnya ada kementerian khusus perumahan. Menurutnya, dengan adanya kementerian khusus perumahan maupun badan percepatan penyelenggaraan perumahan (BP3) akan memudahkan dalam proyek pengadaan perumahan, mulai dari perizinan hingga pendanaan atau pembiayaan.

"Apersi setuju untuk Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk rakyat, baik yang MBR maupun milenial," tuturnya.

Daniel menilai, program untuk MBR cukup banyak. Maka dari itu perlu berbagai badan untuk membantu dalam pengadaan rumah untuk MBR, baik dari pemerintah berupa kementerian khusus perumahan dan badan penyelenggara lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Aviv Mustaghfirin menilai adanya kementerian perumahan dibutuhkan agar pemerintah bisa fokus dalam pengadaan perumahan untuk masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah kurang fokus dalam pengadaan rumah.

"HIMPERRA merekomendasikan dihidupkannya lagi Kementerian Perumahan Rakyat, karena dasarnya (penyediaan) rumah adalah amanat UUD 1945, jadi negara harus hadir di situ. Tidak kemudian tidak diurusin perumahan ini yang jadi kebutuhan dasar warga negaranya," tuturnya.

Kementerian Perumahan dinilai menyangkut berbagai urusan dan akan terlibat dengan banyak stakeholder, mulai dari penyediaan tanah, pembiayaan, perizinan, prasarana, teknologi, arsitektur, dan lainnya. Maka dari itu, kementerian perumahan tidak bisa disatukan oleh pekerjaan umum karena scope tugas yang dikerjakan berbeda.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional Jaya (APPERNAS JAYA) Andre Bangsawan mengatakan adanya wacana kementerian khusus perumahan merupakan angin segar bagi para pengembang. Walau demikian, ia mengungkapkan ada target-target yang bisa dilakukan agar sektor perumahan bisa lebih baik lagi.

Pertama, mengeluarkan skema baru soal pembiayaan. Jangan sampai, kata Andre, pembiayaan perumahan yang sudah sulit semakin dipersulit lagi. Kedua, terkait dengan perizinan pembangunan rumah dipermudah.

Ketiga, terkait lokasi izin pembangunan rumah jangan sampai bermasalah. Sebab, yang akan dirugikan adalah pengembang dan pembeli rumah.

"Siapapun yang jadi menteri, adalah bagaimana cara kita mengalokasikan perumahan yang kita bangun. Jangan perbankan menyetujui 'ini lokasi bagus', pemda mengeluarkan izin, tiba-tiba datang hujan dan (rumah) tenggelam, yang disalahkan developer. Jadi itulah harus ada kesepakatan bersama," paparnya.

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Video: Pemerintah Mau Bangun 3 Juta Rumah, Masyarakat Bisa Sumbang Tanah

Jakarta (ANTARA) -

Lebih lanjut, Kepala Badan Gizi Nasional bertindak sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan Gizi Nasional dibantu oleh Wakil Kepala dan Sekretariat Utama.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lalu, bagaimana pola kerjanya? Berikut penjelasannya.

Pola kerja Kepala Badan Gizi Nasional

Berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional tidak bekerja sendiri dalam menjalankan tugasnya. Ia dibantu oleh Wakil Kepala yang bertanggung jawab langsung kepadanya.

Pola kerja yang diatur dalam Perpres tersebut menggarisbawahi bahwa Kepala Badan Gizi Nasional harus mengikuti arahan dari Ketua Dewan Pengarah, yang merupakan bagian penting dari struktur organisasi lembaga ini.

Pola kerja Badan Gizi Nasional juga mencakup peran sejumlah deputi yang menangani bidang-bidang tertentu, seperti sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan.

Setiap deputi melapor langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional, yang bertugas memastikan seluruh aktivitas lembaga ini berjalan sesuai dengan arahan dan tujuan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dengan struktur dan pola kerja yang terorganisir ini, Badan Gizi Nasional diharapkan dapat beroperasi secara efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis bakal dimulai per 2 Januari 2025. Dadan menjelaskan lembaga yang dipimpinnya memang dibentuk demi melaksanakan program prioritas Presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pada Senin (19/8) Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sosok Dadan dikenal sebagai akademisi.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan melihat Badan Gizi Nasional dibentuk demi keberlanjutan pemerintahan. Sehingga, ia berharap Januari 2025 Program Makan Bergizi Gratis bisa terlaksana.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari Program Makan Bergizi Gratis bisa dilaksanakan," lanjutnya.

Saat ditanya kantor Badan Gizi Nasional ada di mana, Dandan hanya mengatakan dia menunggu arahan. Ia menekankan optimis program makan bergizi gratis bisa berjalan Januari 2025.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," ucap Dadan.

Sejauh ini, program makan bergizi gratis telah diuji coba di sejumlah wilayah RI, seperti Tangerang, Solo, Bogor dan Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN 07 Cideng, Jakarta, Senin (19/8/2024). Uji coba tersebut dilaksanakan menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp8 juta untuk membiayai sekitar 500 siswa. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom. Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD RAMDAN

Tugas dan Fungsi Badan Gizi

Presiden Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional. Badan ini bertanggung jawab untuk menjalankan pemenuhan gizi bagi rakyat, dari anak bayi, siswa sekolah, sampai ibu hamil.

Lembaga ini dibentuk Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, diteken Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Sebagaimana dokumen Perpres yang dilihat detikcom, Sabtu (17/8/2024), Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dewan Pengarah, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Masalah gizi harus diserahkan kepada ahlinya. Siapa saja yang nantinya duduk sebagai dewan pengarah? Ada tokoh kenegaraan, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI dan Polri, dan akademisi. Demikian tercantum di Pasal 8.

Adapun Kepala Badan Gizi Nasional bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas di lembaga ini. Di bawahnya, ada banyak deputi.

"Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," demikian bunyi Pasal 46.

Tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional dijelaskan pada Bagian Kedua Perpres ini. Sesuai namanya, Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Fungsi Badan Gizi Nasional adalah koordinasi, penetapan kebijakan teknis, penyediaan, penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pengawasan pemenuhan gizi. Serta, ada pelaksanaan fungsi lain (tidak dirinci di Perpres) yang diberikan Presiden.

Sasaran pemenuhan gizi ada di Pasal 5. Berikut adalah sasaran pemenuhan gizi nasional:

a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
b. anak usia di bawah lima tahun;
c. ibu hamil; dan
d. ibu menyusui

Jokowi Pastikan Program Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Presiden Jokowi menyampaikan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jokowi memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025.

Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang fleksibel. Dia mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 ialah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji Prabowo saat Pilpres 2024. Jokowi mengatakan program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkapkan, koalisi menginginkan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat selama dua periode.

Fahri lantas mengingatkan Ridwan Kamil untuk tidak tergoda mengambil celah memanfaatkan jabatan Gubernur Jakarta maju ke pilpres selanjutnya.

Hal tersebut Fahri sampaikan dalam deklarasi Ridwan Kamil-Suswono maju Pilkada Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Kepada Pak Ridwan Kamil, saya mohon ingin mengatakan jujur di forum kita ini. Karena bisa jadi ada godaan yang kuat untuk mengambil celah. Kami terus terang di koalisi menginginkan agar Pak Pabowo memimpin kita selama dua periode. Jadi jangan tergoda," ujar Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menyampaikan, berdasarkan UU dan sistem pemerintah di Indonesia, gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Dia menyebut, gubernur harus fokus menjadi pelaksana agenda pemerintah pusat di daerah.

Lebih jauh, Fahri Hamzah berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto karena telah melakukan terobosan politik yang besar.

Sebab, melalui terobosan tersebut, rekonsiliasi nasional bisa terbangun di Indonesia.

"Sehingga nuansa keinginan kuat untuk bersatu di masa-masa yang akan datang semakin besar di tubuh bangsa kita. Keinginan bersatu lebih besar daripada keinginan untuk terpecah belah. Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena dua anak bangsa yang dua kali bertempur dalam pemilu yang berdarah-darah rela untuk melepaskan egonya untuk bersatu menyusun kekuatan besar bangsa ini yang tercerai berai," papar dia.

"Dan akhirnya memenangkan pemilu Presiden dan Wapres mengantarkan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran menjadi Presiden kita yang akan datang. Kita harus akui bahwa jasa Pak Jokowi sangat besar sekali dalam membangun rekonsiliasi besar itu," kata Fahri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta pada Senin (19/8/2024). Sebenarnya, siapa sosok Dadan Hindayana ini?

Dadan adalah seorang dosen aktif di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ke depannya, ia akan mengemban tugas dalam mengurus program Makan Bergizi Gratis.

Program tersebut akan dieksekusi pada saat presiden terpilih 2024-2029 mulai menjalankan pemerintahan. Pengadaan Badan Gizi Nasional secara resmi ditetapkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Mari berkenalan dengan sosok Dadan Hindayana! Ini riwayat pendidikan hingga kiprahnya dalam dunia akademik:

Jejak Pendidikan Dadan Hindayana

Dadan tercatat berkuliah S1 di IPB (1986-1990) dengan mengambil jurusan proteksi tanaman.

Lalu, ia melanjutkan S2 di Universitas Rheinischen Friedrich Wilhelms Bonn, Jerman (1995-1997). Tak berhenti di sana, Dadan mendalami lagi ilmunya dengan mengambil program doktor di Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover Jerman.

Dijelaskan dalam buku Dasar Usaha Pertanian Terpadu Kelas X oleh Abdul Jabir dkk, Dadan selaku penelaah buku tersebut adalah dosen Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB.

Dosen Proteksi Tanaman di IPB

Berdasarkan informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Dadan kini statusnya aktif sebagai dosen tetap IPB dengan jabatan fungsional sebagai Lektor.

Dadan juga tercatat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan (STPK) Banau. Kampus tersebut digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banau bersama IPB.

Pendiriannya tertuang dalam Perjanjian Kerjasama nomor 520/084/2008 dan 03/I3/KsP/2008 tanggal 25 Februari 2008 oleh Bupati Halbar dan Wakil Rektor IPB Bidang Riset dan Kerjasama (WRRK). Berdasarkan keputusan tersebut, Dadan ditunjuk sebagai ketua.

Sosoknya juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dadan pernah terlibat dalam Jambore Perlindungan Tanaman Indonesia (2022), Transformasi Politeknik Pembangunan Pertanian (2022), dan masih banyak lagi.

Pada 2022, ia tergabung dalam Tim Transformasi Tindak Lanjut Rancangan Peraturan Pemerintah Perguruan Tinggi Kementerian Lain (RPP PTKL), Kementerian Pertanian bersama Prof Dr Ir Rachmat Pambudy, MS, Dr Ir Andriyono Kilat Adhi, Dr Ir Burhanuddin MM dan Ir Sidi Asmono.

Selaku periset di perguruan tinggi, Dadan sudah membuat banyak karya ilmiah. Hasil penelitiannya antara lain berjudul Effects of intraguild predation on aphid parasitoid survival (2000), Preferensi serangan tikus sawah (Rattus argentiventer) terhadap tanaman padi (2020), dan lainnya bisa di lihat di sini.

Video Fun Fact Ibrahim Risyad: Aku Suka Ngomong Sendiri

Video Fun Fact Ibrahim Risyad: Aku Suka Ngomong Sendiri

Dadan Hindayana resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan mengatakan lembaga yang dipimpinnya dibentuk demi melaksanakan program prioritas Presiden terpilih RI Prabowo Subianto, yakni Program Makan Bergizi Gratis.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan melihat Badan Gizi Nasional dibentuk demi keberlanjutan pemerintahan. Ia berharap Januari 2025 Program Makan Bergizi Gratis bisa terlaksana.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari Program Makan Bergizi Gratis bisa dilaksanakan," lanjutnya.

Saat ditanya kantor Badan Gizi Nasional ada di mana, Dandan hanya mengatakan dia menunggu arahan. Ia menekankan optimis Program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan Januari 2025.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," imbuh Dadan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jokowi memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025.

Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang fleksibel. Dia mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 ialah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji Prabowo saat Pilpres 2024. Jokowi mengatakan program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Simak Video 'Jokowi Lantik 3 Kepala Badan: Hasan Nasbi-Dadan Hindayana-Taruna Ikrar':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun seluruhnya akan dikelola oleh lembaga tersebut.

Menurut Dadan, peruntukan anggaran tersebut mencakup pelaksanaan program makan bergizi gratis dan operasional badan gizi itu sendiri.

"Iya (semua ada di Badan Gizi). Enggak (tidak dipecah-pecah di kementerian lain)," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"(Rp 71 triliun) menyangkut seluruh program Badan Gizi," tegasnya.

Termasuk di dalamnya nanti untuk membayar gaji pegawai di Badan Gizi Nasional.

Dadan menambahkan, nantinya Badan Gizi Nasional akan menggandeng pihak swasta. Sebab program makan bergizi nasional dilaksanakan setiap hari dan menyangkut target yang besar.

"Ini kan program yang sangat besar, ya, dan dilaksanakan setiap hari, menyangkut target yang besar juga. Jadi, semua pihak pasti welcome terlibat," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

"Untuk program Presiden Terpilih Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun sudah ada di sini (RAPBN 2025), nanti akan dijelaskan dari tim makan bergizi gratis yang terus disempurnakan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani mengatakan program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk menciptakan anak yang cerdas dan pemberdayaan UMKM.

"Tapi ini multiplayer ekonomi di daerah ditekankan UMKM makin berdaya sehingga ekonomi daerah bisa bergerak," ujarnya.

Adapun dalam RAPBN 2025, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis ini masuk ke dalam kategori anggaran pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun.

Anggaran pendidikan tersebut akan digunakan untuk peningkatan akses san kualitas pendidikan melalui PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, dan beasiswa LPDP.

Kemudian pemberian makan bergizi gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan serta penguatan link and match dengan pasar kerja (vokasi dan sertifikasi).

Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyampaikan pandangannya kepada duet Ridwan Kamil (RK) dan Suswono sebagai bakal paslon Pilgub Jakarta 2024. Fahri menyatakan pihaknya mendukung Prabowo Subianto dapat menjadi presiden selama dua periode ke depan dan mengingatkan RK agar tidak tergoda maju di Pilpres selanjutnya.

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara deklarasi duet RK dan Suswono oleh 12 partai pendukung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Fahri mulanya menilai RK dapat menjadi gubernur Jakarta secara aklamasi

"Saya ingin menyatakan pandangan dari Partai Gelora bahwa sebaiknya ini adalah rekonsiliasi berikutnya. Yang artinya sebenarnya Jakarta tidak memerlukan pilkada, harusnya kita bisa aklamasi untuk memilih RK dan Suswono dalam pilkada yang akan datang, karena ini adalah kelanjutan dari keinginan kuat kita untuk bersatu," kata Fahri.

Fahri mengaku mengenal baik Suswono. Dia pun berpesan RK dan Suswono dapat bekerja sama dengan baik apabila nantinya memenangkan Pilgub Jakarta.

"Saya mengenal Pak Suswono, orang yang baik, yang akan mau menjadi pendamping, dan mohon tidak ada konflik antara gubernur dan wakil gubernur di masa yang akan datang," katanya.

Selanjutnya, dia berpesan kepada RK agar bersedia memimpin kota Jakarta. Di saat itulah Fahri menyinggung dukungannya kepada Prabowo menjadi presiden dua periode.

"Harus ada kesediaan untuk bersama-sama memimpin Jakarta. Kepada Pak Ridwan Kamil saya mohon ingin mengatakan jujur di forum kita ini karena bisa jadi ada godaan yang kuat untuk mengambil celah. Kami terus terang di koalisi menginginkan agar Pak Prabowo memimpin kita selama dua periode. Jadi jangan tergoda," kata Fahri.

Lebih lanjut, Fahri memuji figur RK yang memiliki peran dalam pembangunan IKN. Selain itu, dia memuji rekam jejak RK yang pernah memimpin Bandung dan Jawa Barat.

"Tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta hari ini. Dia kurator IKN kita, dia seorang arsitek yang mumpuni, pernah memimpin Bandung salah satu kota besar di Indonesia, memimpin Jawa Barat dan sekarang kita diberi anugerah oleh Allah, dia akan memimpin transformasi dari ibu kota menjadi kota yang tadi dikatakan Sekjen Golkar, kota bisnis," ujarnya.

Dua belas partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendeklarasikan dukungannya untuk Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilgub Jakarta. Suswono berjanji akan mensukseskan program pusat di wilayah Jakarta.

Hal itu disampaikan Suswono dalam sambutannya pada deklarasi Ridwan Kamil-Suswono di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Suswono sambutan usai pasangannya bacagubnya Ridwan Kamil.

"Persoalan Jakarta sudah diungkap oleh para Sekjen tadi sungguh sangat banyak sekali, oleh karena itu kami siap bersama Kang Emil akan menyukseskan program-program pusat yang tadi sudah diwasiatkan oleh Pak Fahri Hamzah bahwa harus in line," kata Suswono.

Suswono mengatakan Ridwan-Suswono akan melanjutkan program gubernur sebelumnya yang menjadi warisan baik. Baik dari Pj Gubernur Heru Budi Hartono hingga eks Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu bahwa kami alan in line melanjutkan pembangunan yang juga telah dirintis oleh para gubernur-gubernur DKI sebelumnya, warisan yang baik tentu akan kami teruskan bahkan kami akan tingkatkan, baik dari Pak Heru Budi, baik warisan dari Pak Anies Baswedan, baik warisan dari Pak Basuki Tjahaja Purnama dan juta warisan Bapak Joko Widodo, atau mungkin dari gubernur-gubernur sebelumnya yang mungkin masih ada, semuanya yang peninggalan-peninggalan beliau yang baik akan kami teruskan," tuturnya.

Suswono pun meminta dukungan dari semua pihak untuk dirinya dan Ridwan Kamil. Dia mengatakan membangun Jakarta butuh dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

"Kami tentu juga mohon dukungan dan juga dari para tokoh yang ada di Jakarta ini, baik tokoh kebangsaan, tokoh keumatan, tokoh lintas elemen lainnya, dan juga dari berbagai ormas dan elemen masyarakat. Karena sekali lagi membangun Jakarta perlu dukungan bersama," sebut dia.

Pernyataan Fahri Hamzah

Sebelumnya dalam deklarasi ini, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan gubernur adalah perpanjangan tangan pusat di daerah. Fahri menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota.

Menurut Fahri, masyarakat Jakarta rindu dengan pemimpin yang fokus melayani warganya. Dia menyinggung gubernur yang berkompetisi dengan pemerintah pusat.

"Tadi Pak RK mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini, ada yang bilang Ridho, ada yang bilang Rawon, tapi saya liat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat," kata Fahri.

Fahri menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat.

"Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari presiden RI, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana agenda pusat," kata Fahri.

"Kalau gubernur seperti masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Jadi ini tolong dicamkan," katanya.