Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan terus mendorong produk perikanan sebagai asupan protein untuk masuk menjadi menu utama di program makanan bergizi gratis (MBG) yang akan bergulir pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan MBG merupakan program strategis untuk membangun generasi emas Indonesia. Terlebih, Budi menyatakan, sejak awal pihaknya telah mengenalkan produk ikan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Indonesia.

“Kami berkoordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung ikan sebagai menu utama untuk penyediaan asupan protein,” kata Budi saat ditemui Bisnis di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Di samping itu, Budi mengeklaim pihaknya juga telah melakukan uji coba pelaksanaan menu ikan untuk sekitar 170.000 anak Indonesia. Adapun, uji coba itu masih terus bergulir hingga sekarang.

Untuk itu, Budi menyampaikan bahwa KKP terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program MBG.

Bukan hanya itu, dia mengungkap para pelaku usaha juga ikut berkontribusi memberikan menu makan bergizi gratis untuk anak sekolah. “Jadi semua bergerak mengenalkan menu ikan mendukung MBG,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, KKP ikut serta mendorong para pelaku usaha untuk menstandarkan produk perikanan hingga memfasilitasi sertifikasi untuk UMKM. Serta, memetakan kebutuhan ikan secara nasional.

“Jadi intinya, dukungan penuh dari KKP untuk kesuksesan makan bergizi gratis,” tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memangkas anggaran program MBG menjadi Rp10.000 per porsi dari semula Rp15.000. Namun, pemangkasan anggaran ini dinilai berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG terlalu mini.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis.

Bhima menilai, biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Pasalnya, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan. “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” imbuhnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat dipatok Rp2.701,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energy, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore.

Dari angka tersebut, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi untuk bidang pendidikan di APBN.Sementara kesehatan Rp218,5 triliun perlindungan sosial Rp503,2 triliun dan ketahanan pangan Rp144,6 triliun.

Adapun anggaran program makan bergizi gratis dipatok Rp71 triliun.

Sementara pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan Rp3.005,1 triliun dengan target penerimaan pajak 2490,9 triliun.

Sedangkan pendapatan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada Kementerian dan lembaga pemerintahan. Penyerahan DIPA tersebut merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025. Kementerian PKP mengantongi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5,2 triliun yang diharapkan dapat mendorong berjalannya Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan siap melaksanakan Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan dari Prabowo di 2025. Dirinya juga akan terus mendorong semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk membangun rumah rakyat. Nantinya, pembangunan rumah rakyat tersebut akan ada yang gratis dan berbayar.

"Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp 5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman-teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis," ujar Ara saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Penyerahan DIPA merupakan simbol penyerahan APBN 2025. Jumlah alokasi anggaran belanja dari APBN pada tahun 2025 senilai Rp 3,621 triliun. Nilai anggaran tahun 2025 meningkat 8,9% dari anggaran belanja pada APBN 2024. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2,701 triliun yang dapat digunakan untuk belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos anggaran ini nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja kementerian termasuk Kementerian PKP dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919 triliun terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

"Setelah dua bulan kabinet menjabat hari ini kita masuk ke tahap penting dalam pemerintahan kita, yaitu penyerahan DIPA dan transfer ke daerah tahun 2025," ujar Prabowo.

Hadir pula dalam acara tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri-menteri terkait.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) menggulirkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang patut diapresiasi. Program itu tiga kali program sebelumnya Program Sejuta Rumah (PRS) per tahun pada era Jokowi.

Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang wajib dipenuhi agar program itu berjalan mulus?

Bagaimana kinerja PSR yang mulai berjalan pada 2015 ketika kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta? PSR diharapkan dapat menekan backlog menjadi 6,8 juta dalam waktu 5 tahun sejak 2015. Sayangnya, setelah hampir 10 tahun, backlog justru naik menjadi 9,9 juta per 2023 (BPS).

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR), target PSR mencapai 1.042.738 unit pada 2024. Hingga Agustus 2024, realisasi PSR mencapai 666.432 unit atau 63,9% dari target yang meliputi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk non-MBR. Realisasi dari 2015 hingga Agustus 2024 telah mencapai 9,8 juta unit rumah.

Backlog boleh dikatakan akan terus mendaki sebab kebutuhan rumah mencapai 800.000 unit setahun. Oleh karena itu, Program Pembangunan 3 Juta Rumah setahun layak didukung.

Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi agar program tersebut berhasil?

Pertama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) mengemukakan bahwa pencapaian program 3 juta rumah per tahun sulit terwujud jika hanya mengandalkan APBN.

Anggaran perumahan pada 2024 tercatat Rp14 triliun sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp5 triliun. Jika hanya mengandalkan APBN, hanya sedikit rumah yang bisa dibangun.

Ada tiga terobosan. Pertama, penyediaan tanah gratis atau lahan murah untuk pembangunan rumah rakyat. Kedua, pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan 21%. Biaya itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) 5% dan retribusi 2,5%. Ketiga, efisiensi biaya material bangunan melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) yang bisa dilakukan pengembang perumahan dalam (Kompas, 13/11/24).

Kedua, terobosan itu membutuhkan koordinasi prima dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

Namun, rencana mengenai pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan itu bisa bertentangan dengan rencana kenaikan penerimaan negara dari pajak. Bahkan pemerintah akan mengenakan pajak untuk ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Koordinasi itu hendaknya diwujudkan dalam memorandum of understanding (MoU). Hal itu bertujuan untuk menciptakan komitmen dan sinergi dalam pembangunan rumah sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kementerian.

Ketiga, satu hal yang juga wajib diperhatikan adalah legalitas surat kepemilikan lahan sitaan negara untuk dijadikan rumah (gratis). Hal ini penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi pemilik rumah. Bisa dibayangkan betapa nestapanya ketika di kemudian hari pemilik rumah digusur gegara tanah yang ditempati ternyata bermasalah.

Keempat, sekalipun rumah sederhana, jangan pernah mengabaikan kualitas pembangunan rumah tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan spesifikasi rumah seperti material dan standar kualitas.

Kelima, sumber pendanaan juga wajib dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66% per September 2024 atau masih di atas ambang batas 50%. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4% yang juga jauh di atas ambang batas 10%.

Namun, bank juga dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu misalnya perumahan. Mengapa? Lantaran, hal itu bisa memicu potensi risiko konsentrasi kredit (Paul Sutaryono, Kompas, 12/11/24). Dengan bahasa lebih bening, pemerintah wajib mempertimbangkan sumber pendanaan lainnya di luar perbankan.

Keenam, selain itu, pemerintah wajib menjamin kelancaran rantai pasokan (supply chain) bahan bangunan. Hal itu perlu dipertimbangkan sebagai salah satu variabel penting untuk mencapai target 250.000 sebulan atau 8.333 unit rumah sehari.

Ketujuh, pembangunan perumahan dapat menggairahkan paling tidak 174 subsektor. Sebut saja, pasir, semen, batu kali, batu bata, cat, besi, kawat, paku, baja ringan, kayu, genteng dan arsitektur.

Alhasil, sektor properti juga dapat membantu pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 4,91% per Agustus 2024 turun 0,41 poin dari 5,32% per Agustus 2023.

Kedelapan, Indonesia bisa belajar dari China yang membangun rumah susun bukan rumah tapak seperti penulis amati di Beijing. Rumah susun itu lebih strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan.

Kesembilan, Kementerian PRKP juga wajib menggandeng Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengelola rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengapa? Lantaran selama ini Menteri PUPR sebagai Ketua Komite BP Tapera.

BP Tapera memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. BP Tapera merupakan transformasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Bahkan BP Tapera sudah memiliki ekosistem pembiayaan pembangunan perumahan.

Pemerintah siap melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2 Januari 2025. Dalam proses uji coba selama beberapa bulan terakhir, pemerintah telah menemukan format ideal dalam proses pelaksanaan program.

Pemerintah juga telah mulai penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolah, sampai pengelolaan limbah.

"Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Melalui program ini, Presiden ingin mengurangi kesenjangan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, dan membentuk SDM unggul yang mampu bersaing di masa depan. Kami ingin memastikan kesiapan SPPG untuk memulai program ini secara serentak pada 2 Januari 2025," kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Satria Wibawa dalam keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Hal ini disampaikannya saat meninjau kesiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12).

Hariqo menambahkan, Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya di tahun 2025, pelajar dan santri menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sementara itu Kepala SPPG Tanah Sareal Ayu Pertiwi menjelaskan Unit Pelayanan Tanah Sareal hampir beroperasi 24 jam setiap hari. Setiap harinya, bahan baku seperti sayur, telur, ayam, dan lain-lain datang pada pukul 16.00 WIB. Bahan baku langsung dibersihkan menggunakan air mengalir di tempat khusus, , kemudian diproses agar siap dimasak.

Selanjutnya, proses memasak dimulai pukul 01.00 hingga sekitar pukul 06.00 WIB. Setelah itu, proses pengemasan makanan di piring yang terbuat dari baja tahan karat atau stainless steel.

Ayu menambahkan, pengiriman makan tahap pertama mulai pukul 08.30 WIB untuk siswa TK dan SD kelas 1-3 yang makan mulai pukul 09.00 WIB. Pengiriman makanan selanjutnya pukul 10.30 WIB untuk siswa SD kelas 4-6, SMP, dan SMA/sederajat.

Lepas pukul 12.00 WIB, petugas pengantar makanan kembali ke sekolah untuk mengambil piring kotor. Setelah itu, petugas pencuci piring mulai bekerja, sampai sekitar pukul 23.00 WIB.

"Begitulah setiap hari. Jadi operasional kami nyaris 24 jam setiap hari," beber Ayu.

Lebih lanjut, Ayu menjelaskan pegawai di Unit Pelayanan Tanah Sareal ada 51 orang. Pegawai terdiri dari kepala unit, wakil kepala unit, ahli gizi yang bertugas sebagai pengawas produksi dan kualitas, akuntan yang fokus mengawasi pengadaan bahan pangan, asisten lapangan yang tugasnya mengawasi pemeliharaan dan pengantaran.

Sedangkan pegawai operasional terdiri dari juru masak, petugas persiapan, pengolahan, pemorsian, pengemasan, distribusi, petugas petugas kebersihan, dan pencuci peralatan makan. Setiap hari, mereka bekerja menyediakan makanan untuk 3.018 siswa.

"24 pekerja di Unit Pelayanan Tanah Sareal merupakan warga lokal. Artinya, program ini tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi terhadap anak, tapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar unit pelayanan," jelas Ayu.

Ayu mengatakan Unit Pelayanan Tanah Sareal beroperasi sejak 18 November 2024 dan dibangun di atas lahan seluas 21,6 meter x 21,6 meter. Fasilitas di Unit Pelayanan Tanah Sareal sudah sesuai standar yang Badan Gizi Nasional (BGN) tetapkan.

Standar ini pun akan diterapkan di unit-unit pelayanan di daerah lain. Semua orang yang masuk ke unit pelayanan, harus menggunakan alas kaki khusus, masker, dan penutup kepala atau hairnet. Pegawai juga dilengkapi dengan seragam.

Setelah pintu masuk, ada tempat kedatangan dan pembersihan bahan baku menggunakan air mengalir. Kemudian, ada gudang kering, gudang basah, ruang peralatan dapur, tempat mencuci piring dilengkapi air panas, ruang masak, dan dua mobil boks tertutup untuk mendistribusikan makanan.

Terdapat pula kantor pegawai yang terdiri-dari ruang kepala unit, ruang staf, ruang meeting, dan ruang tamu. Di ruang tamu, ada layar dashboard untuk memantau kehadiran siswa dan proses distribusi makanan.

"Unit di Tanah Sareal sudah 100% siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Kami sangat menjaga kualitas makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA. Semua ini diawasi langsung oleh ahli gizi untuk memastikan porsi dan kualitasnya sesuai standar," pungkas Ayu.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengungkapkan 211 perusahaan berkomitmen untuk mengimpor sapi perah dan sapi pedaging untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun impor yang dilakukan ini bukan untuk langsung dikonsumsi, tetapi dikembangkan guna meningkatkan produksi susu dan daging sapi dalam negeri. Dengan begitu Indonesia tak lagi impor susu dan daging sapi.

"(Perusahaan yang komitmen) 141 untuk yang perah, yang 70 sapi pedaging," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, usai melalukan FGD dengan Kementerian/Lembaga tentang Investasi Pengembangan Sapi Perah dan Sapi Pedaging di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Agung menyebut, total target impor sapi perah dan pedaging sebanyak 2 juta ton selama lima tahun ke depan. Rinciannya, sebanyak 141 investor berkomitmen mengimpor 1,2 juta ekor sapi perah dan 70 investor mengimpor sapi pedaging.

"Berdasarkan komitmen yang mereka sudah sampaikan itu sebanyak 1,2 juta selama 5 tahun. Dari tahun 2025 sampai 2029. Kemudian kalau untuk sapi pedaging itu ada 70 calon investor yang berkomitmen akan memasukkan sapi pedaging betina produktif ya itu 800 ribu ekor 5 tahun ke depan," terangnya.

Untuk menarik investor melakukan pengembangan produksi sapi perah dan pedaging, pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk perusahaan. Pertama, Agung meyakini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan untuk kemudahan impor sapi perah dan pedaging dari negara lainnya.

Karena untuk diketahui, selama ini Indonesia bergantung dengan beberapa negara seperti Australia dan Amerika. Dengan beberapa aturan yang akan direvisi, maka akan ada kemudahan impor sapi dari sumber lainnya terbuka lebar.

"Bapak Presiden sudah menandatangani revisi kedua peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2016 dimana dengan ditanda tangannya revisi kedua peraturan pemerintah tersebut maka akan diikuti dengan revisi peraturan turunannya dan ini akan membuka peluang masuknya sapi perah maupun sapi pedaging betina produktif dari Brasil,"terangnya.

Kedua, tadi dari sisi lahan. Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi dengan pemerintah daerah lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk investasi sapi perah dan sapi pedaging. Lalu dalam pemanfaatan lahan-lahan tersebut pemerintah akan memberikan skema pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah.

"Untuk periode yang agak panjang, di atas 3 tahun. Itu juga sedang kita diskusikan karena tentu untuk investasi ini membutuhkan dukungan pembiayaan terutama yang model kemitraan. Karena para peternak itu kita bukan untuk bantuan tapi bentuknya adalah kerjasama bisnis dengan calon-calon investor sehingga perlu ada dukungan pembiayaan tadi," jelasnya.

Ketiga dukungan infrastruktur, ada 21 lokasi yang disediakan untuk perusahaan membangun peternakan. Lokasi-lokasi ini akan diusulkan menjadi proyek strategi nasional (PSN).

"Ada lahan di 21 wilayah salah satunya di Sulawesi, di Jawa Tengah," pungkasnya.

Lihat Video: Kementan Gandeng 36 Perusahaan Siap Impor Sapi untuk Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).

"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.

"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.

Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.

"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.

"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.

Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).

"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.

"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.

Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.

"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.

"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.

Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).

"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.

"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.

Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.

"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.

"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.

Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau simulasi program makan bergizi gratis di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Ki Bagus Hadikusumo, Bogor, Rabu (11/12/2024).

Dalam kunjungan itu, Gibran berpesan agar ada perhatian khusus kepada para murid yang tinggal di sekolah asrama, seperti pondok pesantren.

"Mungkin nanti ke depan akan ada sedikit stimulan, Pak, untuk pondok-pondok (pesantren). Yang penting, kebutuhan gizinya terpenuhi. Dan, karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," ujar Gibran, Rabu, dikutip dari siaran pers.

Kunjungan Gibran ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan di sekolah berbasis keagamaan, menandai komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Asta Cita.

Pesantren ini menjadi contoh bahwa program pemerintah dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk institusi pendidikan keagamaan.

Kunjungan Gibran ini sekaligus menegaskan betapa pentingnya peran lembaga pendidikan dalam mendukung keberhasilan program nasional.

Dengan fokus pemerataan manfaat hingga ke sekolah berbasis keagamaan, Gibran berharap program ini mampu mencetak generasi penerus bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.

Adapun menu yang disajikan kepada para santri pada simulasi hari ini terdiri atas nasi putih, tumis sawi wortel, ayam semur, tahu fantasi, dan pisang.

Mungkin ke depan ada sedikit stimulan untuk pondok, yang penting kebutuhan gizi terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama dan harus dimonitor...

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dengan menu seharga Rp11 ribu per porsi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Menu yang dibagikan kepada ratusan siswa itu terdiri dari susu kemasan, nasi putih, sayur, ayam goreng, tahu olahan berisi telur, dan pisang.

Wapres berkeliling kelas menyaksikan para siswa menyantap makanan setelah melakukan simulasi kebencanaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.

"(Harga per porsi) Rp11ribu. Hari ini luar biasa sekali, yang jelas kita akan mengawal terus program ini, yang namanya makan gratis itu ada juga di pesantren-pesantren," ungkap Wapres.

Ia menjelaskan pondok pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya. Para siswa pondok pesantren setiap harinya makan sebanyak tiga kali, sehingga membutuhkan perhatian berbeda dari sekolah umum.

"Mungkin ke depan ada sedikit stimulan untuk pondok, yang penting kebutuhan gizi terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama dan harus dimonitor, mereka harus mendapatkan perhatian khusus," ujar Wapres.

Selain melakukan sosialisasi makan bergizi gratis, Wapres juga menyaksikan simulasi penanganan bencana alam gempa bumi yang diikuti ratusan siswa Muhammadiyah Boarding School.

Sementara Penjabat (Pj) Bupati Bogor Bachril Bakri di tempat yang sama menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga sudah beberapa kali menggelar simulasi Program Makan Bergizi Gratis di beberapa sekolah. Terbaru yaitu di SDN Pakansari 1 Cibinong dan SMPN 3 Cibungbulang dengan dukungan dana CSR dari Bank BJB.

Makanan beserta susu kemasan seharga Rp15 ribu per porsi yang dibagikan selama lima hari di dua sekolah ini jika dirupiahkan nilainya Rp141.930.000.

Pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis dilaksanakan di SDN Pakansari 1 pada 1-7 November dengan jumlah penerima 665 siswa. Sedangkan di SMPN 3 Cibungbulang dilaksanakan pada 18-22 November dengan jumlah penerima 829 siswa.

Bachril menekankan uji coba makan bergizi gratis ini dilaksanakan secara kolaborasi Pemkab Bogor dengan para pemangku kepentingan.

“Pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis ini kita lakukan secara kolaborasi dengan sistem katering dengan memberdayakan potensi lokal oleh Dinas Koperasi dan UMKM," ungkap Bachril.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat dipatok Rp2.701,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah pusat akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energy, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore.

Dari angka tersebut, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi untuk bidang pendidikan di APBN.Sementara kesehatan Rp218,5 triliun perlindungan sosial Rp503,2 triliun dan ketahanan pangan Rp144,6 triliun.

Adapun anggaran program makan bergizi gratis dipatok Rp71 triliun.

Sementara pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan Rp3.005,1 triliun dengan target penerimaan pajak 2490,9 triliun.

Sedangkan pendapatan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.