JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berjanji menyampaikan usulan pemindahan korban kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat ke rumah susun (rusun) kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (PKP) Maruarar Sirait.

Hal itu dikatakan JK usai mengunjungi korban kebakaran Kebon Kosong di posko pengungsian, Rabu (11/12/2024).

"Tadi yang diharapkan perumahan, nanti tentu Menteri Perumahan akan turun dan kami serahkan (usulkan) diganti dengan rusun," kata JK di lokasi.

JK berpendapat, rumah susun lebih aman dibandingkan rumah semipermanen padat penduduk yang sering terjadi korsleting.

"Hampir semua kebakaran itu penyebabnya korsleting yang tidak teratur. Kalau rusun itu bersih, risiko kebakaran kecil," ucapnya.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu mengatakan, jika wacana pemindahan korban kebakaran Kebon Kosong ke rusun ini terealisasi, dibutuhkan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

"PMI akan selalu membantu," tegas JK.

Adapun dalam kunjungannya ini, JK memberikan sejumlah bantuan sandang untuk para korban kebakaran.

Bantuan tersebut yakni, popok bayi, perlengkapan mandi mulai dari shampo, sabun, handuk, dan deterjen bertuliskan family kit Palang Merah Indonesia. Kemudian ada sarung dan tas yang berisikan alat tulis untuk anak-anak.

Sebelumnya diberitakan, kebakaran melanda permukiman semipermanen padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024). BPBD mencatat, data sementara korban kebakaran mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga (KK).

"Data kebakaran dari RT 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 dari RW 05," tutur Kepala BPBD Provinsi Jakarta Isnawa Adji dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

Isnawa mengatakan, korban kebakaran telah mendapat bantuan logistik dari Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Jakarta.

"Ada makan pagi dan malam dari Dinas Sosial. Makan siang dari PMI, toilet portabel, tenda pleton dari Dinas Sosial dan BPBD," ujarnya.

BPBD menyiapkan tiga lokasi posko pengungsian ratusan korban kebakaran, salah satunya di SDN 09 Kebon Kosong.

"Lokasi pengungsian ada di SDN 09 Kebon Kosong, Masjid Al Ihsan RT 02 RW 05, dan Lapangan Jusuf Hamka," ujar Isnawa.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan diskusi implementasi dan kolaborasi Program Gizi Nasional dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah & 'Aisyiyah (PTMA).

Diskusi yang diselenggarakan di Auditorium Mohammad Djazman Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini merupakan upaya untuk memperkokoh ketahanan pangan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UMS Prof Sofyan Anif pertemuan ini menjadi kesempatan untuk mencari sebuah terobosan agar seluruh program gizi nasional bisa berjalan dengan baik.

Sofyan Anif menyampaikan bahwa pada pidato yang digaungkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden RI beberapa kali menyebutkan tentang ketahanan pangan, makanan gratis bergizi, dan entrepreneurship.

"Tentu ini kalau kita lihat semangat PTMA tidak hanya sekedar memiliki produk-produk yang bisa mendukung program gizi nasional ini, tentu juga memiliki tenaga ahli di bidangnya tapi juga sekaligus semangat juang yang menjadi nilai prioritas Muhammadiyah sejak lahir itu ya persoalan Gizi," tuturnya saat memberikan sambutan pada Rabu (11/12/2024).

Sofyan Anif menyebut bahwa hampir seluruh PTMA memiliki prodi Ilmu Gizi seperti UMS yang memiliki prodi Ilmu Gizi dan telah terakreditasi Unggul.

"Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita semua karena Muhammadiyah hadir itu untuk kemakmuran semua, itu tema yang sekarang sedang tren di kita, kemakmuran untuk semua dalam rangka membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur (negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya)," kata Sofyan Anif.

Kepala BGN RI Prof Dadan Hindayana pada kesempatan tersebut menerangkan program makan gratis bergizi bermula dari uji coba di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Makanan itu dikirim tiga kali, ada yang makan jam 8, jam setengah 10, dan jam 12 sehingga terminologi yang digunakan bukan lagi makan siang gratis.

Makan bergizi gratis ini sangat penting, lanjutnya, karena dasarnya pada demografi Indonesia yang terbagi pada lima kelas berbasis anggota rumah tangga yaitu kelas atas, kelas menengah, kelas menuju menengah, kelas rentan miskin, dan kelas miskin.

Bahayanya demografi Indonesia itu ketika kelas miskin ketika dua orang digantikan oleh 2,5 yang artinya lebih besar, sehingga akan semakin banyak keluarga yang miskin dan menurutnya itu adalah disaster demography.Disaster demography mungkin terjadi karena saat pada 2045, angkatan kerja memiliki low quality human resources yang tidak bisa bersaing dengan negara lain.

"Dengan dasar itu, bapak Prabowo Subianto mencanangkan pokoknya kita harus kasih makan seluruh anak Indonesia, dasarnya itu. Karena dari hasil uji coba di Sukabumi, 60 persen anak tidak pernah minum susu," jelas Dadan.

Dia menyebut bahwa anak-anak itu bukan hanya sekedar lactose intolerant tetapi karena tidak mampu beli susu.

Selanjutnya Kepala BGN merespons kolaborasi yang bisa terjadi antara Muhammadiyah dengan BGN seperti menjadi bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dengan menjadi mitra, akan memungkinkan terbentuk pemberdayaan masyarakat karena mengembangkan ekonomi lokal dan menekan angka kemiskinan ekstrem.

Kemudian acara tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama program Makan Bergizi Nasional antara Majelis Diktilitbang dan UMS dengan Badan Gizi Nasional. Scope MoU dengan Badan Gizi Nasional berupa dukungan PTMA dalam menyukseskan program makan bergizi gratis seperti:

1. Supervisi gizi penyediaan makan bergizi gratis.

2. Pendampingan keamanan dan kehalalan pangan

3. Penguatan kemampuan penyediaan makan bergizi gratis dalam bentuk penyusunan menu, penyiapan makanan, pemenuhan bahan, dll.

4. Monitoring dampak dan hasil program. 5. Penguatan dan supervisi UMKM Binaan PTMA yang menyediakan bahan baku serta makan bergizi gratis.

Kepala BGN RI menyampaikan ucapan selamat bergabung Muhammadiyah di program makan bergizi gratis dan dia menilai bahwa kerja sama ini akan bisa menguntungkan kedua belah pihak.

"Muhammadiyah ini menjadi bagian yang sangat penting karena tersebar di seluruh Indonesia dan saya yakin akan menjadi salah satu mitra yang bisa mendukung program makan bergizi yang bisa dilakukan secara efektif dan efisien karena Muhammadiyah memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya yang mendukung," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan investor dari kawasan Timur Tengah siap membantu Indonesia untuk membangun sebanyak satu juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program tiga (3) juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

“Tapi, kami bilang kan harus bunganya lebih rendah dari yang ada Indonesia,” ujar Wamen Fahri.

Wamen Fahri mengatakan bahwa potensi investor asing untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah Indonesia dapat mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

Beberapa waktu lalu, Wamen Fahri telah melangsungkan kunjungan kerja ke China dan kawasan Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5,07 triliun pada tahun 2025. Diminta membangun, berapa banyak rumah ? Tiga juta rumah. Kalau 2024, anggarannya berapa ? Rp14,68 triliun," ujar Maruarar Sirait

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) -

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan bahwa China tertarik untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Fahri menyebut, pemerintah saat ini telah mengantongi ketertarikan investasi dari perusahaan asal China yang disebut sanggup membangun hingga 1 juta rumah sendiri.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

Di samping itu, Fahri juga menyebut telah menggenggam komitmen pembiayaan dari investor asal Timur Tengah. Salah satunya yakni Uni Emirat Arab (UEA) yang bakal mengguyur pendanaan untuk pembangunan sejuta rumah.

Kemudian, ada juga investor asal Qatar yang juga telah menyampaikan minatnya menginjeksi dana untuk pembangunan satu juta rumah.

Guna menjaga kepastian minat investasi itu, Fahri berharap pemerintah dapat bekerja sama mengentaskan masalah lahan hingga perizinan lainnya.

“Sedang kita atur supaya bagaimana uang-uang yang apa namanya, berminat ini masuk ke dalam sistem kita jadi yang tugas pemerintah adalah membereskan soal lahan, tanah kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya sedang kita atur,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada Kementerian dan lembaga pemerintahan. Penyerahan DIPA tersebut merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025. Kementerian PKP mengantongi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5,2 triliun yang diharapkan dapat mendorong berjalannya Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan siap melaksanakan Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan dari Prabowo di 2025. Dirinya juga akan terus mendorong semangat gotong royong dari berbagai mitra kerja di sektor perumahan untuk membangun rumah rakyat. Nantinya, pembangunan rumah rakyat tersebut akan ada yang gratis dan berbayar.

"Anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mendatang Rp 5,274 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat dan mendorong rumah gratis dari teman-teman pengusaha meskipun tidak banyak jumlahnya, ada yang gratis tapi tidak semuanya gratis," ujar Ara saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Penyerahan DIPA merupakan simbol penyerahan APBN 2025. Jumlah alokasi anggaran belanja dari APBN pada tahun 2025 senilai Rp 3,621 triliun. Nilai anggaran tahun 2025 meningkat 8,9% dari anggaran belanja pada APBN 2024. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2,701 triliun yang dapat digunakan untuk belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos anggaran ini nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja kementerian termasuk Kementerian PKP dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919 triliun terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

"Setelah dua bulan kabinet menjabat hari ini kita masuk ke tahap penting dalam pemerintahan kita, yaitu penyerahan DIPA dan transfer ke daerah tahun 2025," ujar Prabowo.

Hadir pula dalam acara tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri-menteri terkait.

(aqi/das)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan ada tiga fokus masalah yang harus diselesaikan pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah ke depan.

Ketiga fokus masalah tersebut adalah soal tanah, perizinan dan pembiayaan sehingga Kementerian PKP membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kementerian PKP baru bekerja selama 51 hari. Tapi dalam 51 hari ini kita berusaha mengidentifikasi dulu seluruh masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman," ujar Wamen PKP Fahari Hamzah dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.
Menurut Fahri pihaknya juga berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Adapun tiga masalah yang telah diidentifikasi dan harus segera di tangani dengan cepat. Pertama adalah soal tanah dimana hal itu menjadi modal utama dalam perumahan.

Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN -red) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," ungkap dia.

Masalah yang kedua adalah soal perijinan. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga.

Ketiga soal pembiayaan perumahan di mana hal ini juga penting dalam bidang perumahan.

“Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelas dia.

(KIE)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 15 warga terluka akibat kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12) siang.

Lebih dari 20 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

"Rekap data pelayanan kesehatan pos kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran pada Selasa 10 Desember 2024 sampai dengan pukul 17.45 WIB sebanyak 15 pasien," kata Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji dikutip dari Antara, Rabu (11/12).

Isnawa menyebut satu di antara korban luka adalah seorang ibu hamil. Korban dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sedangkan 14 orang lainnya rawat jalan.

"Kalau pasien yang rawat jalan ada 14 orang, itu 11 orang rawat jalan sedangkan tiga orang tindakan di tempat," ujar dia.

Dari 15 orang terluka, tiga di antaranya berusia 6-18 tahun, lalu tujuh orang usia 19-45 tahun, dan lima orang usia di atas 45 tahun.

Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Pusat sudah menempatkan tim Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D). Kegiatan posko kesehatan dilakukan di SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

"Lalu juga menyiapkan Tim Puskesmas tiga orang dengan satu ambulans, dan tim dari Palang Merah Indonesia (PMI) sebanyak dua orang dengan armada satu ambulans," ucap Isnawa.

Adapun kebakaran diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

Kebakaran berawal dari percikan api dari rumah pengepul rongsokan plastik itu. Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini, sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak.

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.