Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah merambah hingga Sorong, Papua Barat Daya. Para siswa menyambut program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Dalam dokumentasi Biro Pers Istana seperti diterima, Selasa (11/2/2025), terlihat para siswa menyambut ompreng berisi makanan bergizi. Di salah satu sudut dapur gizi Kota Sorong, puluhan petugas sibuk menyiapkan makanan sehat untuk ribuan anak sekolah.

Kepala Dapur Gizi Kota Sorong, Indri Syifa, menjelaskan proses persiapan makanan dilakukan dengan baik. Menurutnya, antusiasme anak-anak tinggi setiap kali makanan tiba di sekolah.

"Apalagi pas pengantaran, anak-anak itu mereka senang sekali untuk mengambil makanan cepat-cepat, jadi antusias dari anak-anak sendiri, dari menu-menunya setiap hari kita berbeda-beda, kita bikinnya itu siklusnya 1 bulan, jadi setiap hari berganti," ujarnya.

Salah satu petugas dapur, Septina Keilem, mengaku turut merasakan dampak program itu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menuturkan bagaimana anaknya sendiri kini lebih memilih makan di sekolah daripada membawa bekal atau uang jajan.

"Biasanya kalau dia makan dari rumah sebelum ada makan gratis biasanya dia makan di rumah dia bawa uang jajan, tapi semenjak ada ini dia tidak pernah bawa uang jajan lagi. Dia bilang, 'Mak, tidak usah bawa uang jajan, yang penting air minum'," katanya.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah merambah hingga Sorong, Papua Barat Daya. Sayur kangkung jadi menu favorit. (Foto: dok. Biro Pers Istana)

Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 37, program makan bergizi ini membawa perubahan signifikan. Kepala SDN 37 Martha Oktovina Bemey mengatakan sebelumnya banyak anak yang datang ke sekolah dalam keadaan perut kosong.

"Ibu, dia tadi pagi tidak sarapan, jadi dia lemas. Apalagi yang di kelas mau terima pelajaran matematika, pelajaran yang sulit-sulit, anak tidak konsentrasi sehingga, dengan ada makan bergizi ini, saya pantau ke kelas-kelas anak yang tadi jarang masuk, sekarang masuk banyak, mereka masuk untuk menerima pelajaran dan mereka senang sekali," katanya.

Namun Martha menyebut ada tantangan dalam memperkenalkan makanan sehat kepada anak-anak. Beberapa menu baru dianggap masih terasa asing bagi sebagian siswa.

"Ada beberapa menu yang baru pertama di lidah mereka, mereka rasa kurang pas, tapi kita selalu menganjurkan dicoba saja, makan sayuran wortel itu bergizi," ucap Martha.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah merambah Sorong, Papua Barat Daya. Sayur kangkung jadi menu favorit. (Foto: dok. Biro Pers Istana)

Namun ada juga menu yang langsung mendapat tempat di hati anak-anak. "Sayur kangkung ya dilahap habis karena itu hampir makanan keseharian masyarakat kami yang orang Papua dan saya pikir semua orang suka sayur kangkung," tambahnya.

Kepala SDN 12 Johana Ruhulessyn menilai program tersebut memberikan manfaat besar bagi anak-anak didiknya.

"Pada saat makan mereka amat sangat senang karena kadang-kala mereka datang juga ada yang uang jajan, ada yang sarapan, ada yang tidak, namun dengan adanya makan gratis mereka lebih tambah semangat, untuk yang malas rajin datang ke sekolah," kata dia.

Sementara itu, guru SDN 39, Adomintje Yohana Sanggek, mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya mengatasi rasa lapar tetapi juga mendukung pertumbuhan anak-anak.

"Kita ke depannya maunya seperti ini, berprestasi anak-anak karena ini kan makanan sehat bergizi, pertumbuhan perkembangan tubuhnya bagus, berat badannya seimbang," katanya.

Salah satu orang tua siswa, Juned Florens Waromi, mengungkapkan bahwa program makan bergizi membuat anaknya lebih fokus belajar.

"Biasanya kalau anak-anak jajan, harus lari keluar dari sekolah, belanja jauh-jauh, begitu ada penambahan gizi di sekolah mereka sudah tidak pulang-pulang ke rumah lagi," ujarnya.

(fca/taa)

Gresik -

Distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar SDN 71 Gresik, Dusun Mando, Desa Pandu, Kecamatan Cerme, Gresik, Senin (10/2). Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu ikut meninjau pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut.

Kapolres Gresik terlihat membaur bersama anak-anak SD. Senyum menyungging di bibir Rovan saat bercengkerama dengan anak-anak dan para guru.

Sebanyak 175 paket MBG dibagikan kepada para siswa. Menunya terdiri dari nasi putih, ayam bumbu kecap, gurami crispy, sambal goreng tempe, sayur capcay, dan buah jeruk.

"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi," tegas Rovan dalam keterangannya yang diterima detikJatim, Selasa (11/2/2025).

Rovan menambahkan, pemantauan terhadap distribusi MBG merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan Polri. Hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap anak-anak sekolah.

Selain itu, program ini juga mendukung inisiatif pemerintah dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa melalui asupan makanan bergizi.

Ini adalah wujud kepedulian kami dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi muda," tambahnya.

Sementara itu, Gus Yani mengapresiasi program MBG. Dia berharap program ini bisa terus dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan anak-anak di Kabupaten Gresik. Program MBG ini diharapkan juga dapat menumbuhkan semangat belajar siswa.

"Sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan bergizi dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Gresik," ucap Gus Yani.

(hil/fat)

JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ( SIG ) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) terkait penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun. Kesepakatan ini menandai ekspansi bisnis SobatBangun ke segmen business to business (b to b) setelah sebelumnya fokus business to customer (b to c).

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif SIG untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan. Terlebih lagi, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan untuk mengembangkan proyek perumahan bersama SIG.

"Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan," kata Vita dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).


Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh SVP of Business Innovation SIG, Andi Krishna Arinaldi dan Direktur Utama TKPP, Abdul Kamaroes, di Jakarta. TKPP adalah anak usaha PT Timah (Persero) Tbk yang bergerak di sektor perumahan dan properti. Perusahaan ini mengembangkan aset non-operasional berupa properti dan perumahan di sejumlah daerah.

"Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari SIG yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak,? ujar Direktur Utama TKPP, Abdul Kamaroes.

Sebelumnya, SIG bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang telah dimulai sejak September 2024. Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, SIG dan TKPP siap bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sekaligus dalam menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem digital marketing untuk memperkuat pemasaran perumahan yang dimiliki oleh TKPP. Kerja sama strategis ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada pertumbuhan industri properti di Indonesia.

Menteri BUMN, Erik Thohir mengatakan pihaknya melakukan percepatan penyediaan 792 hektare lahan untuk 123 ribu rumah dalam mendukung program 3 juta rumah.Setidaknya ada 5 lokasi yang sudah clean and clear dan bisa ditinjau dalam waktu dekat untuk segera diproses.

Ditemui usai menerima rombongan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Senin sore, Erick menjelaskan, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP bersama REI, Apersi dan Himpera sepakat untuk memastikan kerjasama penyediaan lahan pembangunan rumah tersebut dipayungi hukum yang jelas.

Erik menambahkan, pihaknya ingin memastikan antara pihak swasta dan BUMN yang terlibat dalam program perumahan tersebut dapat bekerja secara transparan dalam melakukan penyediaan perumahan kepada masyarakat.

Mengingat saat ini Kementerian BUMN bersama BTN sedang membereskan 118 ribu kasus perumahan dengan progres 80 ribu kasus sudah terselesaikan dengan menggunakan dana keuntungan BTN sebesar Rp1 triliun.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu mempertanyakan anggaran Polri, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak dipotong seiring langkah pemerintah melakukan efisiensi.

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Pemotongan paling besar menyasar alat tulis kantor (ATK), yakni mencapai 90 persen. Ada juga efisiensi kegiatan seremonial sebesar 56,9 persen hingga efisiensi rapat, seminar dan sejenisnya sebesar Rp45 persen.

"Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? enggak ada. Di Badan Gizi ada enggak? Enggak ada efisiensi alat kantor di situ," kata Adian dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (10/2) malam.

"Enggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Enggak ada efisiensi rapat. Enggan ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, enggak ada, kenapa?" ujarnya.

Ia mempertanyakan alasan beberapa kementerian/lembaga harus berhemat, sementara ada yang tidak harus berhemat.

Adian mengatakan masyarakat butuh jawaban atas pertanyaan itu.

"Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? biar fair. Jasa konsultan dihapus lho. Analisa-analisa dihapus. Terus kita mau bangun gedung tanpa feasibility study (fs)? Ya nggak bisa. Begitu lu bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa fs, pelanggaran. Masuk penjara. Tapi anggaran buat feasibility study dan analisa-analisa itu dipangkas," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nasir Djamil mengatakan lembaganya juga tidak kena sasaran efisiensi anggaran. Pagu anggaran DPR pada 2025 sebesar Rp6,6 triliun.

"Keluar instruksi penghematan, efisiensi, dan sebagainya. Lalu kemudian ada sejumlah 16 Kementerian Lembaga yang tidak dipangkas. Satu diantaranya DPR," kata Nasir Djamil.

Ia mengatakan DPR menyampaikan pendapat kepada pemerintah agar anggaran tidak dipotong.

Nasir menyebut kegiatan DPR difokuskan oleh anggota di daerah pemilihan.

"Kita kan juga menyampaikan itu karena kegiatan-kegiatan itu kan semuanya difokuskan atau ditujukan ke daerah pemilihan anggota masing-masing," katanya.

"Rp6 sekian triliun dibandingkan dengan Rp3 ribu sekian triliun (APBN) itu cuma berapa kira-kira begitu," imbuh dia.

JAKARTA - Pemblokiran anggaran membuat proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dihentikan sementara. Anggaran akan dialihkan untuk prioritas program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemblokiran anggaran Kementerian PU mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Atas pemblokiran itu, anggaran IKN turut terkena pangkas dari Rp60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun.

"Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara. Jangan panik toh anggaran belanja pegawai aman," ujar Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Indrajaya, Senin (10/2/2025).

Mengacu Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pemblokiran sebagai mekanisme umum yang biasa terjadi di awal tahun anggaran. Anggaran yang diblokir di luar operasional dan belanja pegawai.

Besarnya angka pemblokiran memang cukup signifikan, namun Inpres Prabowo dinilai out of the box. "Ini adalah momentum evaluasi bagi kementerian/lembaga yang diblokir anggarannya. Apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat?" ucap Indra.

Dia menjelaskan, anggaran IKN tidak hanya di Kementerian PU, tapi juga di OIKN sebesar Rp28,3 triliun pada APBN 2025. Dari total anggaran OIKN sebesar Rp26,7 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan.

Menurut Indra, hal terpenting soal IKN, jangan sampai karena pembangunan IKN, program-program pemerintah lainnya menjadi dihambat. Dia setuju dampak positif pembangunan ibu kota baru itu tidak instan karena itu pembangunannya tidak boleh terburu-buru.

"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak , tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk menyejahterakan rakyat," ujarnya.

Dia justru mengapresiasi syarat Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN bila semua gedung/kantor lembaga negara sudah terbangun pada tahun 2028 atau di akhir masa jabatan tahun 2029.

"Artinya Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program kesejahteraan rakyat," kata Indra.

"Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024 atau bila ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan," tambahnya.

Jakarta: Dramaga merupakan kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dinamakan Dramaga karena wilayah tersebut pernah ada dermaga besar milik kerajaan Pajajaran.

Kecamatan Dramaga merupakan pemekaran dari Kecamatan Ciomas dan terletak 8 km dari titik nol Bogor (depan Balai Kota).

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Dramaga, berikut adalah lima rekomendasi rumah komersil di bawah Rp500 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Dramaga

Perumahan subsidi di Dramaga. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Dramaga Icon

Berlokasi di Sinarsari, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Dramaga Ikon Lestari dengan jumlah unit komersil 18 yang tersedia.

Rumah komersil mulai dari Rp450 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan, penutup atap genteng beton flat, dinding pasangan hebel yang diplester dan diaci. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

2. The Manzil Bogor

Rumah ini berlokasi di Ciherang, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh PT Penta Cipta Anugrah, jumlah unit yang tersedia 36 unit dengan harga mulai dari Rp340 juta.

Salah satu rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, atap beton, dinding bata ringan diplester dan diaci, lantai granit tile 60x60, serta pondasi batu kali.

3. The Manzil Bogor Tahap 2

Berlokasi di Ciherang, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh PT Penta Cipta Anugrah dengan jumlah unit tersedia 74 unit komersil.

Rumah ini dengan harga Rp370,5 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 66 meter persegi, terdapat dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap genteng beton, dinding bata ringan, lantai granit, dan pondasi batu kali.

4. Dramaga Cantik Residence

Perumahan ini berlokasi di Dramaga, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh PT Sinarmandala Bangunlestari. Perumahan ini menawarkan rumah komersil, tetapi belim ada unit yang tersedia.

Dengan harga Rp368.904.545, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 95 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng, dinding batu bata plester, serta lantai keramik dan pondasi batu kali.

5. Bumi Kartika Dramaga Raya

Rumah ini berlokasi di Ciherang, Dramaga, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh PT Adikara Citra Mandiri, tetapi jumlah unit komersil yang tersedia tidak ada.

Rumah dengan harga Rp154,5 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan, genteng beton, dinding hebel plester aci, lantai pasir uruk dengan keramik 40x40, dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengingatkan pengembang agar membangun rumah subsidi sesuai standar dan pedoman yang berlaku. Pengembang perlu mempelajari tata bangunan rumah baik dari sisi struktur bangunan maupun arsitektur.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan pengembang harus membangun rumah layak huni sesuai arahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal ini disesuaikan dengan peraturan perundangan.

"Kualitas rumah diperiksa dan dinyatakan layak huni oleh pemda (pemerintah daerah melalui penerbitan sertifikat layak fungsi (SLF) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung dan turunannya," ujar Heru dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (10/2/2025).

Hal itu disampaikannya dalam kunjungan bersama Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) ke meninjau secara langsung kondisi rumah subsidi di Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (9/2). Tiga perumahan subsidi yang dikunjungi merupakan anggota dari Apersi dan Himperra, yaitu Perumahan Grand Permata Residence (PT Sandra Utama Indo), Suropati Residence (PT. Mitra Tata Griya) dan Perumahan Amora Bangun Setia (PT Amora Cipta Sukses - Imanan Holding).

Sementara itu, Ara berdialog langsung dengan warga Perumahan Grand Permata Residence, termasuk Ketua RT dan Lurah yang bertemu secara langsung dengan pihak pengembang. Pada kesempatan itu, ia menanggapi keluhan masalah drainase yang menyebabkan adanya genangan air dan banjir di perumahan.

"Rumah subsidi merupakan program dari pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Sudah seharusnya pengembang membangun rumahnya dengan kualitas yang baik dan layak huni sesuai dengan peruntukkan Kawasan baik dari sisi tata ruang," kata Ara.

Ia pun meminta pengembang untuk membangun drainase dalam waktu tiga bulan. Ara akan meninjau kembali lokasi yang sama dalam waktu satu bulan. Peninjauan tersebut di bawah pemantauan Ditjen Perumahan Perdesaan dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP.

Selanjutnya Ara menyampaikan apresiasi untuk pengembang Suropati Residence di Tambun Utara.

"Saya mengapresiasi fasum yang tersedia untuk warga namun pengembang perlu melakukan koreksi terhadap struktur bangunan agar menghasilkan bangunan yang berkualitas. Semoga ke depan lebih baik lagi," ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang sama kepada pengembang Perumahan Amora Bangun Setia di Tambun Utara.

"Bangunan perumahan ini bagus dan saya sangat mengapresiasi hal ini. Untuk perumahan yang bagus pasti saya apresiasi dan untuk perumahan yang bermasalah tentunya akan ada teguran untuk perbaikan ke depan," imbuhnya.

Kemudian, Ara meminta jajaran membuat forum dialog melalui grup WhatsApp yang berisikan Kementerian PKP, Lembaga terkait, BP Tapera dan para pengembang bersama warga.

"Ini berlaku untuk perumahan yang sudah dikunjungi untuk memantau agar terjadi perbaikan ke
depannya, warga harus terlibat disana untuk menyuarakan kondisi progress langsung di lapangan. Ini penting," tutur Ara.

Untuk diketahui, BP Tapera sebagai operator investasi pemerintah sejak 2022 telah menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Tahun ini, BP ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit. Tercatat per 7 Februari 2025, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP untuk 3.980 unit rumah senilai Rp 487,034 miliar.

Sebagai informasi, kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Adriansyah, Dirjen Perumahan dan Perdesaan Imran, serta Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana

(dhw/dhw)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bakal menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung likuiditas pembiayaan perumahan.

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah di tengah adanya efisiensi anggaran.

“Perlu ada solusi dari pembiayaan perumahan karena kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan renovasi rumah di tahun ini oleh Presiden Prabowo, dan kita berusaha keras ya, kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat,” jelasnya usai melakukan rapat koordinasi (Rakor) di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Untuk itu, Ara mengaku bakal segera bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan sejumlah petinggi Himbara untuk merumuskan solusi pembiayaan pada sektor perumahan tersebut.

Pasalnya, tambah Ara, sektor perumahan dinilai menjadi salah satu pengerek pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Mengingat terdapat hingga 185 industri yang terdampak efek turunan.

“Saya biasa terbuka semuanya, bagaimana nanti peran serta BI dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh presiden, Bapak Prabowo Subianto. Nah, besok kami akan bertemu dengan Pak Erick [Menteri BUMN], Danantara, dirut perbankan, utamanya dari Himbara untuk mencari solusi,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Ara memang sempat mengonfirmasi bahwa anggaran kementeriannya yang ditugaskan untuk membangun 3 juta rumah turut terdampak efisiensi.

Semula, Kementerian PKP mengantongi pagu Dipa TA 2025 sebesar Rp5,2 triliun. Namun, dipangkas hingga Rp3,66 triliun untuk efisiensi dan hanya tersisa Rp1,6 triliun.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun,” jelasnya.

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal merumuskan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk memastikan agar target pembangunan itu bisa tercapai.

Selain mendorong penguatan likuiditas dengan menggandeng Danantara hingga Himbara, Ara juga menyebut bakal terus mendorong implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga memperluas cakupan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian juga soal FLPP paling tidak Rp220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha menstimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kita punya titik awal itu minimal Rp220.000 yang tetap kita bangun,” tuturnya.