Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan...,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengapresiasi dan menyambut baik ketertarikan Islamic Development Bank (IsDB) untuk ikut bekerja sama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project ," katanya.

Untuk saat ini dikatakan Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," ujar Fahri.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB) yang dipimpin Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić di Jakarta.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvić.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu Ikatan Arsitek Indonesia dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pertemuan tersebut membicarakan soal penataan Kota Bandung.

Dalam pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Kamis (13/3) kemarin, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penataan kawasan perkotaan perlu pendekatan kolaboratif baik dari pihak pemerintah, akademisi, maupun praktisi. Hal ini dilakukan agar kawasan perkotaan bisa lebih layak huni.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, ada berbagai aspek yang dibicarakan untuk penataan Kota Bandung. Beberapa contohnya seperti perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman hingga peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat. Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung sudah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk namun belum terisi penuh.

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Pemerintah Kota Bandung, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), serta akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar pertemuan strategis guna membahas penataan kawasan Kota Bandung.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menata kawasan perkotaan yang lebih layak huni dan berkelanjutan. Menurutnya, penataan kawasan perkotaan harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun praktisi.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Maret 2025.

Pertemuan ini membahas berbagai aspek penting dalam penataan kawasan Kota Bandung, termasuk perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman, infrastruktur hijau, serta upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.


Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat.

Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung telah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk. Namun, sayangnya bangunan rumah susun tersebut justru tidak terisi penuh oleh penduduk tersebut.

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Ke depan, hasil dari diskusi ini akan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan program penataan kawasan di Kota Bandung. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan terus mengawal proses ini agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

(KIE)

Jakarta -

Sebanyak 300 KK warga perumahan The Arthera Hill 2 harus dievakuasi imbas banjir pada Selasa (4/3/2025) lalu. Air merendam rumah mereka nyaris setinggi atap. Kejadian awal bulan ini merupakan banjir kelima sejak banjir pertama di 2024 lalu.

Salah seorang warga, Adam, mengaku sejak awal ia tidak tahu kawasan rumahnya merupakan area rawan banjir. Sebab ketika dirinya membeli rumah itu, pihak marketing menyebut perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir.

"Ah iya itu ada tag linenya (ada klaim bebas banjir). Kalau brosur (iklan), data-data udah hanyut semua. Dari penyampaian marketing pun seperti itu, bebas banjir. Yah mungkin asumsi mereka karena kalinya dalam dan sedikit tanggul aja. Sebelum kita membeli perumahan ini, ini kan belum jadi, masih kavling. Paling kita tahu titik lokasinya aja," kata Adam saat ditemui detikProperti di Bekasi, Rabu (13/3/2025).

Hal yang sama juga diakui oleh warga lain yakni Hadi. Ia mengatakan pihak marketing juga sempat menyatakan perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir. Padahal pada saat membeli rumah tersebut, Hadi mengetahui ada kali Cikarang yang melintasi di Desa Jayasampurna, tetapi ia tidak tahu jika lokasinya dekat sekali dengan perumahan yang ia beli.

"Kalau saya kemarin itu udah tau di sini ada kali. Tapi ngiranya jaraknya jauh, soalnya nggak masuk ke denah. Tapi ternyata pas kenyataanya, pas pinggir situ," ungkap Hadi yang telah setahun tinggal di perumahan tersebut.

Warga lainnya, Gervi menambahkan, hampir 90 persen warga di perumahan The Arthera Hill 2 tidak mengetahui keberadaan kali Cikarang.

"Warga rata-rata hampir 90% nggak ada yang tahu kalau ada kali," ujar Gervi.

Banjir pertama mereka alami pada November 2024, beberapa bulan setelah mereka menempati rumah tersebut. Sejak saat itu, mereka menyadari jika keberadaan kali menjadi salah satu penyebab perumahan mereka sering terkena banjir.

Kali Cikarang sering mendapat kiriman air dari Bogor. Saat air meluap, air akan mengalir ke water pond di dalam perumahan. Sementara itu, water pond ini belum 100 persen selesai dibangun. Tanggul terluar dan paling dekat dengan kali masih berupa tumpukan tanah. Lalu, pembatas antara water pond dengan perumahan hanya berupa dinding pendek dan pagar besi.

Saat debit air kali naik, air akan terus masuk ke water pond dan akhirnya meluap hingga ke perumahan.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi ketika banjir Foto: Dok. Istimewa

Wakil Ketua Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Sandi, menambahkan tingginya debit air banjir pada awal bulan lalu juga disebabkan tanggul water pond yang jebol.

"Karena mungkin di sini juga untuk antisipasi itu berpikir nggak ada limpahan, tanggulnya itu belum kuat, kali sama ini (rumah) tinggian kali," ujar Sandi.

Penampakan area di belakang tanggul water pond perumahan The Arthera Hill 2 yang memisahkan perumahan dengan Kali Cikarang Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Menurut Bagian Hubungan masyarakat (Humas) dan Komunikasi PT Prisma Inti Propertindo, Nur Cahyo, water pond di perumahan tersebut rencananya akan ditinggikan. Pihaknya juga akan memperbaiki tanggul yang jebol agar dapat menahan luapan air dari kali Cikarang.

Pada saat kejadian banjir awal bulan lalu, pihaknya tidak diam saja. Mereka telah bersiaga dan menyalakan pompa air untuk menyedot air agar tidak meluap.

"Pada saat sore menjelang malam, tim kami segera bersiaga, menyalakan pompa air di waterpond, dan memberikan peringatan dini kepada warga. Ketika kondisi memburuk, kami mendirikan posko darurat di mushola perumahan serta tenda evakuasi, bekerja sama dengan pemadam kebakaran dan relawan untuk membantu evakuasi, terutama bagi lansia, anak-anak, dan ibu hamil," ungkap Cahyo.

Ada pun ukuran dari water pond sendiri adalah 2 persen dari luas perumahan yakni sekitar 2.257 m². Luas ini telah sesuai dengan rekom peil banjir. Untuk kedalaman water pond sendiri sekitar 2 meter.

"Untuk water pond sendiri dibangun sebelum perumahan di huni oleh warga," ucap Cahyo saat dihubungi detikProperti.

Mengenai klaim marketing bahwa perumahan bebas banjir, Cahyo mengatakan memang sebelumnya perumahan The Arthera 1 yang dibangun sebelum The Arthera 2 tidak pernah mengalami banjir.

"Perumahan Arthera dikembangkan mulai 2021 yaitu Arthera 1 hingga saat ini, Arthera 2 mungkin dari pengalaman sales atau agen yang bekerja sama dengan kami melihat sejak 2021, 2022, 2023, 2024 memang tidak pernah mengalami banjir separah ini, maka dari pengalaman itu mungkin ada statement tersebut," jelasnya.

Berdasarkan pantauan detikcom yang melihat langsung perumahan pada Rabu (12/3/2025), memang letak perumahan The Arthera 1 agak jauh dari kali Cikarang dan lokasinya lebih tinggi dari perumahan The Arthera 2.

(aqi/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan sejumlah pejabat dari Jawa Barat, mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta Bupati Subang Reynaldi Putra Andita. Pertemuan itu dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Rabu (12/3) sore.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal di bidang perumahan, salah satunya terkait penegakan hukum untuk bangunan di area 'hijau'. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ke depan tidak ada lagi bangunan berupa villa maupun rumah di daerah yang dekat aliran sungai, persawahan, hingga hutan. Sebab, hal itu memicu terjadinya banjir akibat tidak ada resapan air.

"Dan itu harus ditegaskan, jadi memang penegakan hukum kita sepakat sama Pak Dedi harus ditegakkan," katanya kepada wartawan di kantornya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengajak Pemerintah Jawa Barat untuk berkunjung ke Muara Angke guna melihat bangunan rumah apung. Apabila cocok, desain bangunan tersebut bisa dipakai di beberapa wilayah Jawa Barat yang rawan banjir.

Ia juga mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi yang cepat untuk mencegah terjadinya banjir di kemudian hari.

"Saya pikir tidak boleh lagi kita sebagai pejabat publik lama-lama ya membiarkan dan harus tegas terhadap yang merusak lingkungan, yang membangun di wilayah yang tidak boleh, akhirnya jadi rakyat banyak yang jadi korbannya," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya siap untuk mengeluarkan peraturan gubernur terkait larangan penggunaan area perkebunan, perhutanan, maupun daerah aliran sungai (DAS) untuk didirikan bangunan.

"Kalau provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan area perkebunan, kehutanan, dan daerah alir sungai, kemudian Pak Menteri juga akan mengeluarkan permen yang masih dalam kajian," ungkapnya.

Pihaknya akan membahas lebih lanjut mengenai tata ruang bangunan di bantaran sungai pekan depan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Perumahan.

(abr/das)

Jakarta -

Banjir besar melanda beberapa titik di Bekasi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Salah satunya adalah perumahan The Arthera Hill 2 yang ketinggian airnya sampai menyentuh atap rumah.

Ketinggian air ini sempat viral di media sosial. Dalam salah satu video yang dilihat detikcom, jika dilihat dari atas, air merendam ratusan rumah warga dan hanya menyisakan atapnya saja.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi ketika banjir Foto: Dok. Istimewa

detikcom berkesempatan datang langsung ke lokasi, Rabu (11/3/2025). The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang lokasinya berada di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Perumahan ini merupakan pengembangan dari The Arthera Hills 1 yang lokasinya masih di satu wilayah yang sama. Pintu masuknya pun berada di gerbang yang sama. Perumahan The Arthera Hill 1 berada di area depan, dekat dengan gerbang masuk utama dan telah dibangun sejak 2021.

Sementara, perumahan The Arthera Hill 2 berada di belakang dan merupakan pengembangan baru. Warga menyebut perumahan ini sebagai The Arthera Hill Extension. Perumahan ini dibangun pada 2023.

Menurut penuturan salah satu warga yang tinggal di The Arthera Hill 1 selama dua tahun, Iko, perumahan yang sering kebanjiran adalah The Arthera Hill 2. Sementara tempatnya tinggal, air tidak pernah masuk ke dalam rumah, hanya menggenang di jalan saja, kemudian cepat surut.

"Alhamdulillah nggak (banjir). Paling di jalan kan rumah kita juga agak tinggi dari jalan, jadi air nggak masuk. Kalau yang itu (The Arthera Hill 2) lebih pendek," kata Iko saat ditemui detikcom di lokasi.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Lokasi The Arthera Hill 1 dengan The Arthera Hill 2 menurut perhitungan Google Maps sekitar 1 km. Pantauan detikcom, banjir di The Arthera Hill 2 sudah sepenuhnya surut. Bahkan ada beberapa pembangunan sedang dilakukan di kanan dan kiri perumahan, termasuk pembangunan The Arthera Hill 2 tahap 5.

Kondisi jalan menuju ke lokasi The Arthera Hill 2, tidak begitu besar, tetapi jalanannya rata dan telah dicor. Beberapa blok terlihat ramai warga yang berkumpul di depan rumah dan ada pula tukang-tukang yang tengah bekerja. Di satu sisi, beberapa blok terlihat sepi, pintu rumah tertutup dengan dinding fasad yang tak lagi bersih.

Menurut beberapa warga, beberapa pemiliknya tengah bekerja dan ada pula yang memang tengah mengungsi ke kontrakan di dekat perumahan tersebut.

Rumah di The Arthera Hill 1 dan 2 memiliki luas yang sama yakni 34 meter persegi untuk luas bangunan dan 60 meter persegi untuk luas lahan. Harga jualnya adalah Rp 185 juta per unit. Rumah tersebut terdiri dari 2 kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu. Fasad bagian depan telah dicat warna coklat dan hijau lime. Selain itu, bagian teras dan carport sudah dilengkapi dengan kanopi.

Salah satu warga, Adam, mengungkapkan mereka tidak boleh meninggikan rumah sebelum 5 tahun tinggal di sana. Namun, mereka diperbolehkan untuk menambahkan pagar, kanopi di depan dan dapur.

Adam membantu tim detikcom menuju lokasi sumber luapan air berasal yakni water pond di samping perumahan tersebut. Water pond ini mirip dengan waduk, bentuknya seperti huruf L yang memanjang ke belakang perumahan.

Saat kami sampai, ketinggian air di dalam tanggul tersebut dalam kondisi aman. Namun, pagar pembatas antara water pond dengan area perumahan memang pendek.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Adam menyebut air di dalam waduk yang meluap dibuang menggunakan alat khusus yang berada di pinggiran tanggul. Alat tersebut disiapkan oleh pihak pengembang, PT Prisma Inti Propertindo.

Beberapa meter di belakang tanggul tersebut terdapat kali Cikarang. Pemisah antara kali dan water pond hanya berupa tanggul dari tanah yang saat ini telah bercampur dengan lumpur. Belum ada dinding beton permanen yang kokoh untuk menahan air kali. Saat terjadi luapan dari air limpahan Bogor, tanggul tanggul tanah tersebut tidak bisa menahan air masuk ke water pond. Air pun meluap hingga ke permukiman warga.

"Water pond ini 2 persen dari total luas perumahan dan mereka berasumsi ini aman. Padahal kenyataannya, ketika terjadi hujan cukup deras saja, selang waktu setengah jam, ini sudah meluap. Bahkan ke blok rumah saya itu tergenang. Sudah masuk rata dengan pintu," ungkap Adam.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Sisa-sisa banjir masih terlihat di perumahan The Arthera Hill 2 meski sudah seminggu sejak kejadian. Endapan lumpur masih tertinggal di beberapa halaman warga, rumah di area hook pinggirannya masih terlihat lumpur dan sampah, fasad rumah hingga ke atas atap masih terlihat jelas bekas air berwarna coklat.

Pada beberapa rumah terdapat tumpukan barang yang kotor terkena lumpur yang dibiarkan di halaman. Selokan di sekitar tanggul juga tidak begitu dalam dan airnya berwarna abu-abu.

Adam menyampaikan banjir minggu lalu merupakan kejadian kelima sejak perumahan The Arthera Hill 2 tahap I mulai ditempati. Bahkan banjir ke 4 dan 5 berlangsung hanya berselang 4 hari. Dengan ketinggian sekitar 3 meter yang hampir menenggelamkan 300 rumah di sana.

"(Banjir ke-2 kapan?) Sekitar 20 November 2024. Jadi selang waktunya itu berdekatan. (Banjir) Pertama ke kedua selang satu hari. Kedua ke ketiga itu selang sekitar satu minggu," sebut Adam.

Sementara itu, akses menuju perumahan The Arthera Hill 2 hanya bisa dilalui dengan kendaraan pribadi karena tidak ada angkutan umum yang melewati depan gerbang masuk perumahan.

Apabila mengikuti akses dari Google Maps, kamu akan melewati kawasan industri MM2100. Kemudian, masuk ke jalur tembusan yang kondisi jalannya tidak bagus, banyak jalan berlubang yang kanan dan kirinya berupa sawah, kebun, empang, dan permukiman warga yang tidak begitu padat.

(aqi/aqi)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap bakal bekerja sama dengan Badan Bank Tanah (BBT) membentuk holding Bank Tanah yang akan memenuhi kebutuhan lahan program 3 juta rumah.

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah menjelaskan bahwa pihaknya bersama Badan Bank Tanah hendak melakukan spin off bank tanah khusus perumahan yang nantinya bakal menjadi badan layanan usaha (BLU) Kementerian PKP.

“Bukan bentuk Bank Tanah baru, jadi dari Badan Bank Tanah yang sudah ada ini katakanlah jadi holdingnya. Kan itu Badan Bank Tanah isinya umum tanah industri, tanah macam-macam. khusus tanah perumahan kami mau bikin sendiri,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Adapun, dalam informasi terbarunya, Fahri menyebut, masih bekerja sama dengan Badan Bank Tanah untuk mendesain kerja sama kelembagaannya.

Sebelumnya, Fahri menyebut pembentukan Bank Tanah khusus sektor perumahan itu perlu dilakukan untuk mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah pada sektor perumahan itu juga diproyeksi bakal meningkatkan minat investasi sektor properti lantaran meningkatkan kepastian status lahan bagi para calon investor.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Kemudian, keberadaan Bank Tanah khusus perumahan itu diharapkan dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

Pasalnya, tanah menjadi komponen utama hingga 40% yang mempengaruhi mahalnya harga jual rumah.

Sejalan dengan hal itu, Fahri berharap pembentukan Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan rumah susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengadakan pertemuan dengan Guru Besar Infrastruktur Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Parikesit di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penyusunan skema penataan kawasan permukiman di daerah.

Wamen Fahri mengatakan, pola penataan kawasan permukiman di daerah akan mendorong peran aktif Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan usulan program dan desain penataan kawasan.

"Yang paling penting dalam penataan kawasan permukiman ini adalah perbaikan sanitasi dan pengolahan sampah, terutama sampah rumah tangga dari masing-masing rumah yang menyebabkan kawasan menjadi kumuh," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.

Dikatakan Wamen Fahri, penataan kawasan permukiman ini merupakan dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemda. "Untuk itu diperlukan pola bagaimana standar penyusunan desain dan proposal dari daerah ke pusat untuk penataan kawasan permukiman," ujarnya.

Guru Besar UGM Danang Parikesit mengatakan, dalam penataan kawasan permukiman ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian PKP harus menyiapkan petunjuk standar penyusunan desain dan proposal bagi Pemda.

"Penataan kawasan ini merupakan bagian dari penyiapan kawasannya yang nanti diikuti perbaikan atau pembangunan hunian. Dalam penataan kawasan ini juga dapat mendorong keterlibatan investor lokal dalam pembangunan berbagai fasilitas yang ada seperti pembangunan gedung pertemuan yang dapat disewakan dan menjadi pemasukan bagi investor," ujar Danang.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP Edward Abdurrahman mengatakan, program penataan kawasan permukiman ini juga akan mengadopsi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang pernah dilaksanakan Kementerian PUPR.

(KIE)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sedang menyiapkan kerja sama dengan Badan Bank Tanah agar ada bagian khusus untuk perumahan. Hal ini untuk mempermudah penyediaan tanah buat bangun rumah.

Ia pun meluruskan bahwa yang pernah ia usulkan bukanlah membuat Badan Bank Tanah baru khusus perumahan. Fahri justru ingin menggunakan Badan Bank Tanah yang ada tetapi terdapat bagian khusus di dalamnya untuk perumahan.

"Bukan bank tanah baru. Jadi dari bank tanah ini, kalau katakanlah holdingnya, itu holdingnya bank tanah isinya umum. Tanah industri, tanah macam-macam. Nah khusus untuk tanah perumahan, kami mau bikin sendiri. Tapi kita berkoordinasi dengan bank tanah yang sudah ada, karena kelembagaannya sudah ada," ujar Fahri saat ditemui di Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

Menurutnya, Badan Bank Tanah sudah siap menjalankan proyek strategis nasional. Ia menilai badan tersebut memiliki mekanisme yang relatif lebih mudah karena status tanahnya sebagai aset negara yang dipisahkan.

"Jadi saya kira kemarin kami menemukan pola bahwa menggunakan Bank Tanah salah satu jalur cepat. Selain nanti kalau kementerian punya BLU (badan layanan umum) sendiri untuk menguasai tanah," katanya.

Ia menambahkan kalau Kementerian PKP mempunyai BLU sendiri, masih akan membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan instansi lain buat memanfaatkan tanah. Perlu ada dukungan dari Kementerian Keuangan dan Ditjen Kekayaan Negara.

Sementara Badan Bank Tanah sudah siap digunakan tanahnya. Oleh karena itu, saat ini ia ingin menggunakan badan tersebut terlebih dahulu.

"Kalau nanti kita mau menguasai sendiri tanahnya pakai BLU, itu akan kita koordinasikan lebih lanjut. Tapi sekarang Bank Tanah yang dikoordinir oleh Pak Nusron (Wahid) itu sudah merupakan konsep yang sangat bagus," katanya.

"Semalam kami udah rapat dengan Bank Tanah untuk mendesain skema kerja sama kelembagaannya seperti apa," tambah Fahri.

Soal persediaan tanah di Badan Bank Tanah untuk perumahan, saat ini masih menggunakan yang sudah ada dari lama. Namun, ia belum bisa memastikan berapa luas tanah untuk perumahan karena cara hitung berbeda-beda untuk tiap lokasi dan kasus.

Sebelumnya, Fahri mengungkapkan perlu adanya bank tanah yang khusus menyediakan lahan di sektor perumahan. Menurutnya, adanya bank tanah khusus perumahan bisa mendorong sisi pasokan atau supply.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Fahri berharap, dengan adanya bank tanah khusus perumahan bisa meningkatkan suplai rumah yang dibutuhkan. Selain itu, jika lahan untuk perumahan sudah terjamin kesediaannya bisa memberikan kepastian untuk calon investor yang ingin membantu membangun hunian.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta -

Islamic Development Bank (IsDB) tertarik untuk terlibat dalam realisasi Program 3 Juta Rumah. Pihak IsDB telah bertemu dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah untuk membahas hal tersebut.

Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Wakil Menteri PKP di Jakarta pada Rabu (12/3). Fahri pun menyambut baik ketertarikan IsDB pada Program 3 Juta Rumah.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (13/2/2025).

Fahri mengatakan pihaknya terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project," tuturnya.

Pertemuan Kementerian PKP dengan perwakilan Islamic Development Bank Foto: Dok. Kementerian PKP

Untuk saat ini, Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani. Beberapa di antaranya adalah penataan kawasan kumuh di kawasan pesisir, bantaran sungai, hingga pinggir rel kereta api.

Sementara itu, Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam penataan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvić.

(abr/zlf)

KUPANG, KOMPAS.com - Sepuluh unit mobil dobel gardan berbagai merek mulai merayap saat memasuki wilayah Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (12/4/2025) petang.

Desa ini masuk dalam kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga butuh kerja ekstra untuk menjangkau wilayah tersebut.

Ada Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Pajero Sport, Toyota Fortuner, hingga varian tertinggi Toyota, Land Cruiser VX-R.

Semua mobil berpenggerak empat roda itu ditumpangi tim dari Badan Gizi Nasional (BGN), UNICEF, DPRD Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten TTS serta sejumlah wartawan.

Akses jalan menuju desa itu masih asli berupa jalan tanah. Tidak mudah untuk masuk ke desa tersebut.

Ada tiga sungai yang harus dilintasi, satu sungai besar dan dua sungai kecil.

Namun, sebelum masuk ke sungai pertama, jalan berbentuk cekung dengan diameter sempit menjadi tantangan pertama.

Semua mobil bisa melintas, hanya Land Cruiser VX-R yang kesulitan karena bagian bumper mobil terlalu rendah.

Meski telah dibantu dengan menyusun batu, tetap saja tidak bisa dilalui.

Sopir pun tak mau mengambil risiko mobil seharga kira-kira Rp 2,6 miliar itu rusak. Sehingga, beberapa pejabat di dalamnya pindah ke mobil lain.

Perjalanan dilanjutkan.

Saat tiba di sungai pertama, hanya mobil Mitsubishi Triton yang ditumpangi para wartawan sempat kesulitan menanjak.

Beberapa kali dicoba, akhirnya bisa tembus setelah sopir mengaktifkan mode penggerak empat roda.

Baru bergerak sekitar 300 meter, mobil berhenti karena Fortuner berwarna hitam yang ditumpangi Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, Tenaga Ahli Utama BGN, Florencio Mario Vieira, serta Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Ozorio Soares, sempat kesulitan melewati sungai kedua.

Mobil itu akhirnya ditarik oleh kendaraan offroad milik warga.

Setelah selesai, rombongan melanjutkan perjalanan. Sebelum masuk ke Desa Koa, sungai besar menjadi tantangan terakhir.

Mobil pun harus menerobos air sungai setinggi kira-kira satu meter dengan lebar sungai sekitar 100 meter.

Beberapa warga yang menunggu kedatangan rombongan membentuk formasi pagar betis sebagai penunjuk arah bagi kendaraan agar tidak terjebak palung sungai dan bebatuan besar.

Setelah tertatih-tatih, rombongan tiba di perkampungan Desa Koa. Di desa itu, jalan lumayan mulus karena diaspal.

Rombongan disambut Camat Mollo Barat, Apris Oematan, dan Kepala Desa Koa, Lakluin Lake, serta ratusan warga.

Kedatangan rombongan untuk meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang nantinya menyuplai kebutuhan makanan untuk mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Rombongan yang hadir terdiri dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, Tenaga Ahli Utama BGN Florencio Mario Vieira, Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Ozorio Soares, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS Edison Sipa, serta tim dari United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

Rombongan lalu masuk ke dalam sebuah bangunan yang sejatinya akan dijadikan dapur demi menyukseskan program tersebut.

Janse Priskila Punuf, selaku Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam program MBG ini, dengan cekatan menjelaskan fungsi ruang-ruang dalam bangunan itu.

“Kami sangat bersyukur karena ternyata kamilah yang dipilih untuk mendapatkan bangunan mewah ini sebagai SPPG. Di lokasi Desa Koa, kami akan melayani 14 sekolah yang mencakup 1.200 orang, di antaranya anak sekolah, ibu hamil, dan balita,” kata Janse.

Pihaknya, kata Janse, sudah menyiapkan 17 tenaga yang akan mempersiapkan makanan.

Mereka adalah warga lokal yang sudah dilatih sebelumnya, sehingga dia yakin program MBG di Desa Koa akan sukses dan menjadi pionir bagi daerah lain.

Sementara terkait bahan makanan, menurutnya tidak ada kendala. Pasalnya, daerah ini adalah penghasil beras di TTS, dan juga mereka memiliki aneka sayuran serta banyak ternak sapi.

Hanya buah-buahan saja yang menjadi kendala bagi mereka, sehingga akan didatangkan dari luar.

"Kami pakai telur ayam kampung karena di sini ada stoknya," ujar Janse.

Tigor Pangaribuan yang melihat itu lantas mengapresiasi semangat dan kerja keras pengelola SPPG yang tiada lelah mempersiapkan seluruh kebutuhan sehingga program MBG segera dilaksanakan di daerah tersebut.

Tigor bahkan mengaku, medan yang berat bukanlah tantangan bagi warga untuk bekerja.

“Saya akui, cukup berat medannya. Tapi saya bangga dengan semangat dan kerja keras dari warga di sini. Terutama SPPI yang luar biasa. Mereka penuh antusias, dan saya yakin program Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming akan sukses di sini. Kita bisa melihat kerja keras dan keuletan warga di sini,” ujar Tigor.

Tigor berpesan agar mereka mempersiapkan segala keperluan seperti alat masak serta ompreng, sehingga seusai Lebaran nanti, semua sudah bisa berjalan.

“Dengan kondisi yang sulit seperti ini, saya yakin programnya bisa berjalan. Apalagi ada dukungan positif dari Pemda TTS," kata Tigor.

Tigor berharap, ke depan Desa Koa ini menjadi model dalam pelayanan di desa dan tempat yang jauh serta terisolasi.

"Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk sekolah yang jauh, mereka akan menghadirkan dapur satelit untuk mendukung mereka sehingga makanannya tiba tepat waktu,” jelas Tigor.

“Kepada masyarakat, saya titip pesan agar selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kepada Pak Mario Vieira, tenaga ahli utama kita di BGN, kami berterima kasih karena sudah banyak mensuport,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, Edison Sipa, berterima kasih atas kunjungan tim dari BGN yang sudah jauh datang ke lokasi yang masih terisolasi tersebut.

Menurutnya, TTS masih memiliki banyak keterbatasan, namun karena ada semangat kerja keras, Pemkab TTS yakin program MBG akan sukses dilaksanakan.

Tenaga Ahli Utama BGN Florencio Mario Vieira menambahkan, Desa Koa dipilih sebagai pilot project pelaksanaan program MBG daerah terluar karena topografinya yang sangat sulit.

"Diawali dengan kehadiran Yayasan Wadah Titian Harapan pada 2013 lalu, sumber daya warga sudah dipersiapkan, sehingga ketika program apapun yang datang, warga sudah sangat siap," ujar Mario.

Apalagi lanjut Mario, ibu-ibu rumah tangga di Desa Koa sudah pernah dikirim ke India untuk belajar tentang solar cell, sehingga dapat bersinergi dengan apapun program yang akan melibatkan mereka.

Dia menyebut, saat ini lebih dari 300 kepala keluarga sudah menggunakan listrik energi baru terbarukan.

Pada kesempatan itu juga, Antonio Sarmento, selaku mitra program MBG menyerahkan secara simbolis satu unit kompor yang menggunakan energi baru terbarukan kepada Janse Punuf selaku SPPG setempat, disaksikan tim dari BGN, Sekda TTS, dan juga tim UNICEF.

Kegiatan itu pun tak berlangsung lama, karena saat itu langit sedang mendung dan bunyi gemuruh guntur beberapa kali terdengar.

Rombongan khawatir jika turun hujan dan banjir, maka tidak akan bisa melintas sungai.

Semua rombongan naik ke mobil masing-masing, kembali berjalan pulang menuju Kota Kupang dengan harapan program MBG di Desa Koa bisa sukses seperti daerah lainnya di Indonesia.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengadakan pertemuan dengan Guru Besar Infrastruktur Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Parikesit di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penyusunan skema penataan kawasan permukiman di daerah.

Wamen Fahri mengatakan, pola penataan kawasan permukiman di daerah akan mendorong peran aktif Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan usulan program dan desain penataan kawasan.

"Yang paling penting dalam penataan kawasan permukiman ini adalah perbaikan sanitasi dan pengolahan sampah, terutama sampah rumah tangga dari masing-masing rumah yang menyebabkan kawasan menjadi kumuh," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.

Dikatakan Wamen Fahri, penataan kawasan permukiman ini merupakan dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemda. "Untuk itu diperlukan pola bagaimana standar penyusunan desain dan proposal dari daerah ke pusat untuk penataan kawasan permukiman," ujarnya.

Guru Besar UGM Danang Parikesit mengatakan, dalam penataan kawasan permukiman ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian PKP harus menyiapkan petunjuk standar penyusunan desain dan proposal bagi Pemda.

"Penataan kawasan ini merupakan bagian dari penyiapan kawasannya yang nanti diikuti perbaikan atau pembangunan hunian. Dalam penataan kawasan ini juga dapat mendorong keterlibatan investor lokal dalam pembangunan berbagai fasilitas yang ada seperti pembangunan gedung pertemuan yang dapat disewakan dan menjadi pemasukan bagi investor," ujar Danang.

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PKP Edward Abdurrahman mengatakan, program penataan kawasan permukiman ini juga akan mengadopsi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang pernah dilaksanakan Kementerian PUPR.

(KIE)