Jakarta -

Dua jenis bakteri ditemukan dalam hasil uji laboratorium sampel makanan dan muntahan siswa MAN 1 serta SMP PGRI 1 Cianjur yang alami keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan kedua bakteri tersebut sama dengan yang ditemukan dalam uji laboratorium wadah makanan atau ompreng MBG.

Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya sudah menerima hasil uji laboratorium dari provinsi Jawa Barat untuk sampel makanan dan muntahan para korban.

Menurutnya pada bawang goreng di paket MBG ditemukan bakteri Staphylococcus sp, sedangkan pada sampel muntahan ditemukan bakteri Eschericia coli.

"Kami sudah menerima hasilnya, ditemukan dua jenis bakteri pada sampel makanan dan muntahan yakni bakteri Staphylococcus sp serta Eschericia coli," kata dia, Senin (5/5/2025).

Menurut dia, kedua bakteri tersebut juga ditemukan dalam hasil uji laboratorium pada wadah makanan atau ompreng plastik untuk paket MBG bagi siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur.

"Di hasil uji lab ompreng juga ditemukan Staphylococcus sp serta Eschericia coli. Selain itu juga ada bakteri salmonella pada ompreng," kata dia.

Escherichia coli (E. coli) adalah bakteri yang secara alami hidup di usus manusia dan hewan, namun beberapa strain berbahaya seperti E. coli O157:H7 dapat menyebabkan keracunan makanan dengan gejala diare, muntah, dan kram perut, terutama jika tertelan dari makanan atau minuman yang terkontaminasi.

Sementara itu, Staphylococcus sp, terutama Staphylococcus aureus, adalah bakteri yang hidup di kulit dan saluran pernapasan atas manusia, dan bisa mencemari makanan melalui kontak langsung, terutama jika ditangani dengan tidak higienis; bakteri ini dapat menghasilkan racun yang tahan panas dan menyebabkan keracunan makanan dengan gejala cepat seperti mual dan muntah.

Kedua bakteri ini umum ditemukan dalam kasus keracunan akibat makanan yang tidak disimpan atau disiapkan dengan benar.

Tono menyebut pihaknya akan meminta keterangan lebih lanjut terkait hasil uji laboratorium tersebut ke ahli di bidang kesehatan.

"Kita akan minta keterangan dari ahli untuk memastikan apakah bakteri ini yang menyebabkan terjadinya keracunan atau ada faktor lain," kata dia.

Senada, Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yonky Dilatha, mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab terjadinya keracunan. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mendapatkan kepastian penyebabnya.

"Masih perlu pendalaman, nanti ada pemeriksaan terhadap ahli dan pihak yang melakukan uji laboratoriumnya. Supaya bisa dipastikan apakah penyebab keracunan tersebut," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, puluhan siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur alami keracunan usai santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

(yum/yum)

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji menginstruksikan 6.000 kader pendamping keluarga (TPK) di seluruh provinsi untuk melakukan pemantauan guna memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, menyusui dan anak non-PAUD.

"Jangan saat seremonial saja dipantau. Lakukan pemantauan rutin. Saya akan cek secara acak di setiap provinsi," kata Menteri Wihaji di sela kegiatan pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa Tangerang, Senin.

Ia mengatakan TPK adalah garda terdepan dalam menyukseskan program MBG bagi ibu hamil dan menyusui. Sebab, sesuai arahan Presiden Prabowo, MBG bagi ibu hamil dan menyusui menjadi solusi utama mengatasi stunting.

Sistem distribusi dan ketepatan sasaran sangat penting, dan ditekankan untuk dilakukan pendataan secara cermat. Tak hanya itu, MBG juga dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui.

"Jangan sampai makanan diberikan, tetapi yang makan bukan ibu hamil maupun menyusui. Inilah tugas kader yang penting, melakukan pemantauan," ujarnya.

Mengingat program itu sangat penting, Mendukbangga yang menjadi koordinator dalam kegiatan ini terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan MBG tepat sasaran.

"Kita juga pastikan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai ada kesalahan dan kita buat pemantauan," katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Rudy Maesyal Rasyid mengaku telah memerintahkan jajaran terkait dalam mendata penerima manfaat program ini sebagai upaya mengatasi stunting.

"Kita mendukung dan memastikan program ini terlaksana dengan baik. Dari tiga ribuan penerima manfaat, sekitar sepuluh persen sudah kita sampaikan," kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri instruksikan 6.000 kader pantau distribusi MBG untuk ibu hamil

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji menginstruksikan 6.000 kader pendamping keluarga (TPK) di seluruh provinsi untuk melakukan pemantauan guna memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, menyusui dan anak non-PAUD.

"Jangan saat seremonial saja dipantau. Lakukan pemantauan rutin. Saya akan cek secara acak di setiap provinsi," kata Menteri Wihaji di sela kegiatan pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa Tangerang, Senin.

Ia mengatakan TPK adalah garda terdepan dalam menyukseskan program MBG bagi ibu hamil dan menyusui. Sebab, sesuai arahan Presiden Prabowo, MBG bagi ibu hamil dan menyusui menjadi solusi utama mengatasi stunting.

Sistem distribusi dan ketepatan sasaran sangat penting, dan ditekankan untuk dilakukan pendataan secara cermat. Tak hanya itu, MBG juga dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui.

"Jangan sampai makanan diberikan, tetapi yang makan bukan ibu hamil maupun menyusui. Inilah tugas kader yang penting, melakukan pemantauan," ujarnya.

Mengingat program itu sangat penting, Mendukbangga yang menjadi koordinator dalam kegiatan ini terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan MBG tepat sasaran.

"Kita juga pastikan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai ada kesalahan dan kita buat pemantauan," katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Rudy Maesyal Rasyid mengaku telah memerintahkan jajaran terkait dalam mendata penerima manfaat program ini sebagai upaya mengatasi stunting.

"Kita mendukung dan memastikan program ini terlaksana dengan baik. Dari tiga ribuan penerima manfaat, sekitar sepuluh persen sudah kita sampaikan," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Sejumlah kasus keracunan makanan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan korban mencapai ratusan siswa terjadi di berbagai wilayah. Dietisien dari Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada, Leiyla Elvizahro, menduga keracunan massal akibat buruknya penanganan makanan, terutama dalam aspek penyimpanan dan distribusi.

Leiyla menekankan makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas ketat. Termasuk, pemakaian penutup makanan, penyimpanan di suhu yang tepat, serta kebersihan alat dan tenaga penyaji.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah waktu antara proses masak dan konsumsi, semakin lama jedanya, semakin tinggi potensi kontaminasi. Oleh karena itu, penting bagi panitia penyelenggara acara memastikan distribusi makanan dilakukan cepat dan efisien.

“Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis,” ujar Leiyla dikutip dari laman ugm.ac.id, Senin, 5 Mei 2025.

Dia menuturkan makanan berbahan dasar daging, ikan, dan produk susu menjadi kelompok paling rentan. Tanda-tanda kerusakan pada olahan daging misalnya bisa dikenali dari bau amis menyengat, warna kehijauan, serta tekstur berlendir.

Sementara itu, susu yang sudah basi akan menggumpal dan mengeluarkan bau asam tajam. Apabila dikonsumsi, makanan ini bisa menyebabkan infeksi saluran cerna dan dehidrasi berat.

Leiyla menyebut bahan pangan hewani harus disimpan di suhu dingin dan dimasak dengan suhu cukup tinggi untuk membunuh bakteri patogen. “Kalau sayur dan buah yang busuk dapat dilihat dari bentuknya yang layu, lembek, atau berlendir. Kulit buah juga mengkerut serta timbul jamur berwarna putih atau hijau,” papar Leiyla.

Dia menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda makanan yang sudah basi atau tidak higienis. Ia menjelaskan makanan basi sering kali dapat dikenali melalui perubahan bau, tekstur, dan warna.

Leiyla mengimbau masyarakat membiasakan diri mencium aroma makanan terlebih dahulu sebelum mengonsumsinya. Deteksi dini lewat pancaindra sering kali cukup untuk mencegah konsumsi makanan yang berisiko.

"Makanan seperti nasi, mie, dan lontong yang kaya karbohidrat akan mudah basi jika disimpan terlalu lama di suhu ruang. Tanda-tandanya antara lain berbau asam, berlendir, atau muncul jamur,” jelas Leiyla.

Dia juga menekankan masyarakat perlu waspada terhadap makanan yang disajikan terbuka, dikerumuni lalat, atau ditangani oleh petugas yang tidak menggunakan sarung tangan. Ia menyarankan pemerintah lebih selektif memilih tempat makan atau katering, khususnya untuk kegiatan besar.

Kredibilitas penyedia makanan bisa menjadi indikator awal apakah proses pengolahan mereka mengikuti standar keamanan pangan. “Kondisi dapur dan alat masak pun harus menjadi perhatian. Jangan ragu untuk mempertanyakan kebersihan makanan, apalagi jika dikonsumsi bersama-sama dalam jumlah besar,” tegas dia.

Ia menjelaskan sebagai langkah awal bila terlanjur mengonsumsi makanan mencurigakan, masyarakat diimbau tidak panik namun segera mengamati gejala yang muncul. Apabila mengalami muntah, diare lebih dari tiga kali sehari, atau demam, sebaiknya segera mencari pertolongan medis.

Leiyla menyarankan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi dan membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Bila gejala tak membaik dalam 24 jam, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan lanjutan.

“Kita juga bisa mengonsumsi probiotik seperti yoghurt, kefir, atau suplemen untuk membantu menyeimbangkan mikrobiota usus yang terganggu,” jelas dia.

Kasus keracunan MBG seharusnya menjadi pembelajaran bersama keamanan makanan bukan sekadar urusan dapur, tapi tanggung jawab semua pihak. Terutama dalam kegiatan publik yang melibatkan konsumsi massal.

Edukasi tentang ciri makanan basi dan pentingnya higienitas sejak dini akan sangat membantu mencegah kejadian serupa di masa depan. Pemerintah dan pihak penyedia MBG perlu membuat standar operasional yang jelas mengenai pengadaan makanan.

“Yang paling penting sekarang, justru literasi pangan sehat harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat agar tidak mudah menjadi korban dari kelalaian pihak lain,” ujar Leiyla.

(REN)

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati dalam keterangannya di Surabaya, Senin mengatakan program MBG merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mengurangi kasus stunting.

"Program MBG tidak hanya untuk mengurangi prevalensi stunting, akan tetapi juga berdampak besar terhadap aspek lainnya, seperti sirkular ekonomi rakyat mulai dari hulu-hilir, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan SDM yang unggul dan berkualitas untuk generasi emas," kata Indah.

Mengenai dapur sehat, kata dia, sampai saat ini masih belum ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah Mulyorejo. Sehingga, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapur sehat akan segera berdiri di wilayah tersebut.

'Maka untuk mempercepat pembangunan titik SPPG, diperlukan kolaborasi dan tindak lanjut serta keseriusan forkopimda, forkopimcam," katanya.

Dalam kesempatan itu, Tenaga Ahli BGN, Imam Bachtiar Farianto, memberikan penjelasan terkait program BGN, yaitu mulai visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas 2045.

"Program MBG diprioritaskan bagi peserta didik serta peserta non-didik, seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, guna memenuhi kebutuhan gizi mereka agar tumbuh sehat, menjadi generasi penerus bangsa, dan berkontribusi dalam pencapaian Generasi Emas 2045," kata Imam.

Ia mengatakan, dalam program tersebut bahan pangan yang dipergunakan akan dipasok dari wilayah sekitar, melalui pembelian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, atau langsung dari petani dan peternak.

Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

"Kami juga mengajak bagi masyarakat yang berminat menjadi mitra BGN, untuk segera mendaftar yang hanya dapat dilakukan secara resmi hanya melalui situs resmi bgn.go.id," ucapnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya M. Eri Irawan menyampaikan kasus stunting di Surabaya menunjukkan penurunan signifikan, dari 28,9 persen pada tahun 2021 menjadi 4,8 persen pada 2022, lalu menurun kembali menjadi 1,6 persen pada 2023.

"Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, angkanya kini telah mencapai 1,2 persen. Harapannya, dengan adanya program MBG, angka stunting dapat terus ditekan hingga mencapai nol," kata Eri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto turun gunung memberikan pengarahan kepada petugas dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun pengarahan itu disampaikan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta koordinator SPPI dan SPPG nasional turut hadir dalam acara tersebut.

Tidak boleh lengah

Dalam pengarahannya, Prabowo mengingatkan bahwa SPPI atau dapur MBG tidak boleh lengah.

Menurut Kepala Negara, pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh SPPG merupakan bagian dari misi nasional.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong," ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan, petugas kepala dapur atau SPPI akan berusaha dibeli dan dibohongi.

"Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” kata dia.

Ujung tombak

Prabowo mengategorikan SPPI sebagai ujung tombak negara ketika memeriksa makanan dalam ompreng makan bergizi gratis (MBG).

Ia menekankan bahwa tugas sebagai personel dapur MBG adalah tugas patriotik.

Ia mengategorikannya sebagai tugas suci dan tugas yang mulia.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” beber Prabowo.

Ia juga berpesan agar para petugas SPPG senantiasa menjaga kekompakan dan integritas.

"Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!" ujar Prabowo.

Perlu ketelitian

Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, Prabowo dalam rapat tersebut menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program MBG.

Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Seperti diketahui, masih terdapat sejumlah kasus dalam program MBG, seperti mitra yang belum dibayar dan keracunan.

Salah satu peristiwa keracunan yang baru terjadi adalah keracunan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

Peristiwa serupa juga terjadi di Kota Bandung.

Setidaknya, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung menjadi korban.

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Bandung.

Target "zero accident"

Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.

Terbaru, BGN sudah mengirimkan tim investigasi gabungan dan menunggu sampel laboratorium terhadap makanan.

Dadan juga menargetkan nol insiden atau tidak ada lagi kasus keracunan dalam program MBG.

"Insya Allah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar dia.

Tetap berlanjut

Di sisi lain, Dadan memastikan program MBG terus berjalan.

Seperti diketahui, program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat.

Pihaknya terus meningkatkan pengadaan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam program ini.

Tercatat, akan terdapat 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang lulus pada akhir Juli 2025.

Dengan begitu, puluhan ribu calon kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) itu bakal siap mengurus program MBG pada Agustus 2025.

“Insya Allah (30.000 SPPI) akan selesai (pelatihan) di akhir Juli. Nah, makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus,” kata Dadan usai mengikuti rapat yang sama.

Dadan menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik calon Kepala SPPG tersebut.

Adapun SDM merupakan salah satu dari tiga kunci sukses pengelolaan MBG di dalam negeri.

Saat ini, terdapat ribuan tenaga yang telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

“Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri enam sehingga SDM-nya baru ada 1.994,” ujar dia.

Sementara, dua kunci sukses lainnya adalah anggaran dan infrastruktur.

Dari sisi anggaran, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk program MBG hingga akhir tahun.

Sementara itu, dalam aspek infrastruktur, ia menyatakan, jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.

“Artinya, kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujar Dadan.

Bandung (ANTARA) - Program Makan Gizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah Prabowo – Gibran untuk menuju Indonesia Emas 2045 mampu membuka lapangan kerja baru bagi sektor perekonomian lokal.

“Program MBG akan membuka lapangan kerja baru untuk ditempatkan di dapur sehat, satu dapur sehat membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit yakni berkisar 45-50 petugas,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya saat sosialisasi program Makan Bergizi Gratis di Soreang Kabupaten Bandung, Sabtu (3/5).

Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG akan membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Asep juga menjelaskan bahwa progam MBG ini akan menargetkan empat elemen utama yakni bayi usia satu sampai dua tahun, anak-anak, ibu menyusui, dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk khususnya di Kabupaten Bandung.

“Hadirnya program MBG diharapkan akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting,” ucap Asep Romy Romaya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Uya Mulyana mengatakan pemerintah daerah harus siap berkomitmen mendukung Program MBG, antara lain melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat yang memiliki modal untuk membangun Dapur (SPPG).

“Keberadaan Dapur (SPPG), khususnya di Kabupaten Bandung, diyakini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, antara lain melalui peningkatan perekonomian lokal dan penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan, hingga tokoh masyarakat lokal, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan pangan yang partisipatif dan menyeluruh.

Melalui sinergi ini, lanjutnya, diharapkan lahir generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, sebagai pondasi kuat dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Staf Ahli Badan Gizi Nasional (BGN), Wahyudi Indrayana mengatakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini menjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

Ia melanjutkan bahwa individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang.

“Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” imbuh Wahyudi Indrayana.

Layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kotagede, Yogyakarta, terhenti. Sekitar 2.500 hingga 3.00 siswa terdampak imbas terhentinya layanan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti penyebab penghentian tersebut.

Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemkot Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program itu sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

"Bukan kewenangannya (Pemkot Yogyakarta), kewenangan (program MBG ada di) Badan Gizi Nasional," ujar Budi dikutip Antara, Minggu (4/5).

Ia menambahkan, Pemkot hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti sekolah mana saja yang menerima bantuan serta jumlah muridnya. Selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.

Sementara, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait terhentinya MBG tersebut.

"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana agar bisa tidak 'discontinue' (mandek), ya," ujar Hasto di Yogyakarta.

Ia menjelaskan, informasi mengenai terhentinya program MBG di Kotagede telah sampai kepadanya.

Persoalan teknis di lapangan, menurut dia, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut.

"Ya, kemarin saya mendengar itu. Dan saya kira hal-hal yang teknis, kemarin saya dengar sudah dikaji permasalahannya. MBG kan punya jalur vertikal di pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar sejumlah sekolah, termasuk di Kota Yogyakarta. Di wilayah Kotagede, pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun, sejumlah sekolah di wilayah itu melaporkan distribusi makanan dari program tersebut terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

Hasto memastikan selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia juga telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima.

"Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ujarnya.

KOMPAS.com - Mimpi memiliki rumah sendiri kini semakin mudah diwujudkan melalui Program 3 Juta Rumah, inisiatif pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dengan KPR subsidi, cicilan ringan mulai Rp 1 juta–Rp 2 juta per bulan, DP hanya 1–5 persen, serta kebijakan prorakyat seperti BPHTB dan PPN gratis, rumah subsidi menjadi solusi ideal bagi pegawai, pensiunan, atau keluarga muda dengan gaji rendah.

Rumah subsidi adalah hunian yang disubsidi pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari BP Tapera, dengan harga terjangkau (Rp 166 juta–Rp 240 juta) dan bunga KPR tetap 5 persen.

Untuk mengajukan KPR subsidi, Anda harus memenuhi syarat sebagai MBR.

Berikut kriteria dan dokumen yang diperlukan:

• Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun saat KPR lunas.
• Belum memiliki rumah atau hanya memiliki rumah tidak layak huni (RTLH).
• Penghasilan maksimal Rp12 juta/bulan (lajang) atau Rp14 juta/bulan (pasangan), termasuk gaji pokok dan tunjangan.
• Cocok untuk pegawai tetap (PNS, swasta, BUMN), pensiunan, atau pekerja informal dengan penghasilan stabil.
• Pekerjaan, pegawai tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun (swasta) atau 6 bulan (PNS/BUMN).
• Untuk pekerja informal, bank memerlukan bukti penghasilan (contoh: laporan keuangan usaha).
• Tidak memiliki kredit macet di bank (dicek melalui BI Checking atau SLIK OJK).
• Memiliki rekening bank aktif untuk autodebet cicilan.

Dokumen yang diperlukan

• KTP, Kartu Keluarga (KK), surat nikah (jika berpasangan).
• Slip gaji 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja, rekening koran 3 bulan.
• NPWP (jika diperlukan untuk PPh).
• Surat pernyataan belum memiliki rumah, diterbitkan oleh kelurahan.
• Tambahan (opsional): SK Pensiun (untuk pensiunan), laporan keuangan (untuk pekerja informal).

Langkah-langkah Beli Rumah Subsidi

• Pastikan penghasilan Anda di bawah batas MBR (Rp 12 juta lajang/Rp 14 juta pasangan).
• Verifikasi status kepemilikan rumah melalui kelurahan atau SiKasep (aplikasi BP Tapera).
• Kunjungi proyek pengembang tepercaya
• Gunakan platform SiKasep untuk cek ketersediaan rumah berdasarkan lokasi dan harga.
• Siapkan Dana Awal: DP 1–5% dari harga rumah (contoh: Rp 1,85 juta–Rp 9,25 juta untuk rumah Rp 185 juta).
• Biaya tambahan: Administrasi, notaris, asuransi (Rp 2 juta–Rp 3 juta).
• Tabungan, gaji ke-13 (untuk PNS/pensiunan, cair Juni 2025), atau bonus tahunan.
• Hubungi bank pelaksana FLPP, seperti BTN, Mandiri, atau BRI.
• Serahkan dokumen dan lakukan wawancara kelayakan (1–2 hari).
• Proses persetujuan memakan waktu 1–2 minggu.
• Setelah disetujui, tanda tangani akad kredit di hadapan notaris.
• Bayar DP dan biaya tambahan, lalu rumah siap ditempati atau dibangun (jika off-plan).
• Cicilan didebet otomatis setiap bulan dari rekening bank.
• Pantau kepatuhan via aplikasi bank atau hubungi BP Tapera jika ada kendala.

Simulasi Cicilan KPR Subsidi

Berikut simulasi KPR untuk rumah subsidi dengan harga Rp 185 juta, cocok untuk pegawai dengan gaji Rp5 juta/bulan (seperti dalam artikel sebelumnya):

• Harga Rumah: Rp185.000.000.
• DP: 5% = Rp9.250.000.
• Pinjaman Pokok: Rp185.000.000 – Rp9.250.000 = Rp175.750.000.
• Bunga: Tetap 5% per tahun (flat).
• Tenor: 20 tahun (240 bulan).
• Biaya Tambahan: administrasi dan notaris: Rp2.000.000, asuransi jiwa dan kebakaran: Rp 500.000. Total dana awal: Rp 11.750.000.

Cicilan Bulanan

• Bunga Tahunan: 5% x Rp 175.750.000 = Rp 8.787.500.
• Bunga Bulanan: Rp 8.787.500 ÷ 12 = Rp 732.292.
• Pokok Pinjaman Bulanan: Rp 175.750.000 ÷ 240 = Rp 732.292.
• Cicilan Total: Rp 732.292 (pokok) + Rp 732.292 (bunga) = Rp 1.464.584 (dibulatkan Rp 1,5 juta/bulan).

Kelayakan

• Rasio Cicilan: Rp1,5 juta ÷ Rp 5 juta = 30%, sesuai standar bank (maksimal 30–40%).
• Sisa Gaji: Rp 5.000.000 – Rp 1.500.000 = Rp 3.500.000, cukup untuk kebutuhan hidup (makan, transportasi, tabungan).
• Alternatif: Jika gaji terbatas, ajak pasangan berkontribusi atau pilih tenor 15 tahun (cicilan ±Rp 1,9 juta, tetapi bunga total lebih rendah).
• Keuntungan Beli Rumah Subsidi

Yogyakarta (ANTARA) - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait terhentinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Kotagede.

"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana agar bisa tidak 'discontinue' (mandek), ya," ujar Hasto di Yogyakarta, Ahad.

Ia menjelaskan, informasi mengenai terhentinya program MBG di Kotagede telah sampai kepadanya.

Persoalan teknis di lapangan, menurut dia, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut.

"Ya, kemarin saya mendengar itu. Dan saya kira hal-hal yang teknis, kemarin saya dengar sudah dikaji permasalahannya. MBG kan punya jalur vertikal di pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar sejumlah sekolah, termasuk di Kota Yogyakarta.

Di wilayah Kotagede, pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, sejumlah sekolah di wilayah itu melaporkan distribusi makanan dari program tersebut terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

Hasto memastikan selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia juga telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima.

"Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori membenarkan bahwa penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti penyebab penghentian tersebut.

Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemkot Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program itu sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

"Bukan kewenangannya (Pemkot Yogyakarta), kewenangan (program MBG ada di) Badan Gizi Nasional," ujar Budi.

Ia menambahkan, Pemkot hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti sekolah mana saja yang menerima bantuan serta jumlah muridnya. Selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.*

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Yogyakarta (ANTARA) - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait terhentinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Kotagede.

"Saya akan berkomunikasi dalam waktu dekat ini, untuk bagaimana agar bisa tidak 'discontinue' (mandek), ya," ujar Hasto di Yogyakarta, Ahad.

Ia menjelaskan, informasi mengenai terhentinya program MBG di Kotagede telah sampai kepadanya.

Persoalan teknis di lapangan, menurut dia, saat ini tengah dikaji oleh pemerintah pusat atau Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis program tersebut.

"Ya, kemarin saya mendengar itu. Dan saya kira hal-hal yang teknis, kemarin saya dengar sudah dikaji permasalahannya. MBG kan punya jalur vertikal di pusat, kemudian akhirnya nanti akan dikaji," katanya.

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar sejumlah sekolah, termasuk di Kota Yogyakarta.

Di wilayah Kotagede, pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, sejumlah sekolah di wilayah itu melaporkan distribusi makanan dari program tersebut terhenti sejak beberapa pekan terakhir.

Hasto memastikan selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ia juga telah meninjau langsung pelaksanaan program MBG di beberapa sekolah penerima.

"Saya kemarin sudah mengunjungi beberapa titik dengan Pak Dandim," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori membenarkan bahwa penghentian layanan MBG hanya terjadi di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

Namun, ia tidak menjelaskan secara pasti penyebab penghentian tersebut.

Budi memperkirakan ada sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa dari beberapa sekolah yang terdampak akibat terhentinya layanan MBG di wilayah tersebut.

Menurut dia, Pemkot Yogyakarta tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan MBG karena program itu sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional.

"Bukan kewenangannya (Pemkot Yogyakarta), kewenangan (program MBG ada di) Badan Gizi Nasional," ujar Budi.

Ia menambahkan, Pemkot hanya berperan dalam pendataan sasaran program, seperti sekolah mana saja yang menerima bantuan serta jumlah muridnya. Selebihnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kalau kami itu kan sebenarnya hanya banyak pada aspek data yang disampaikan, sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, jumlah muridnya berapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah," ujarnya.*

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

LOMBOK TIMUR - Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tapi juga melahirkan kebiasaan baru. Masyarakat akan terbiasa dengan pola hidup sehat.

?Program MBG bukan hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini,? ujar Muazzim dalam sosialisasi program MBG di Kantor Kecamatan Keruak, Lombok Timur, Jumat (2/5/2025).

Kegiatan ini diikuti 300-an warga. Program MBG memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat karena melibatkan warga lokal sebagai staf dapur yang rata-rata berjumlah 47 orang per dapur.

?Bahan makanan yang digunakan dalam program ini diambil dari petani dan peternak lokal, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,? katanya.

Sesdep Prokerma Badan Gizi Nasional (BGN) Lalu Muhammad Iwan menjelaskan, program MBG merupakan bagian dari visi besar BGN untuk menciptakan masyarakat sehat secara fisik dan mental melalui pemenuhan gizi.

?Dalam upayanya, BGN menargetkan pembangunan 400 dapur SPPG di seluruh NTB, dengan 30 dapur telah beroperasi sejauh ini. Namun, di Lombok Timur baru terdapat 5 dapur aktif dan Kecamatan Keruak belum memiliki dapur MBG sama sekali,? ujarnya.

?Karena itu, direncanakan pembangunan 5 hingga 6 dapur MBG di Keruak dengan dua calon lokasi yang tengah dipersiapkan. Saat ini, terdapat sekitar 13.500 peserta didik di wilayah tersebut yang menjadi sasaran program ini,? ucapnya.

Camat Keruak Azhar menuturkan program MBG telah menjadi perhatian masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Namun, dia menekankan pentingnya aksi nyata untuk merealisasikan program ini secara luas.

?Kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, masyarakat, serta BGN sangat dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan program dan menciptakan dampak nyata bagi peningkatan gizi anak-anak serta penurunan angka stunting di Keruak,? kata Azhar.

Setelah sosialisasi program MBG, pemerintah dan BGN akan melanjutkan pendirian dapur MBG di Kecamatan Keruak sebanyak 5-6 unit untuk melayani kebutuhan gizi peserta didik dan kelompok rentan lainnya.