Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) dipastikan ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis yang diprioritaskan Presiden RI Prabowo Subianto. Pihaknya menekankan mendapatkan anggaran lebih dari satu triliun rupiah untuk memastikan kualitas pangan yang diberikan kepada anak-anak, juga ibu hamil di Indonesia relatif aman.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengaku sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan Badan Gizi Nasional, juga Bappenas terkait wacana keberlangsungan makan bergizi gratis, yang rencananya serentak dimulai Januari 2025. Proses uji coba program tersebut juga sudah mulai berjalan sejak Desember 2024.

"Ada 13 item program yang akan kita jalankan. Tentunya pertama kita memastikan food security, memastikan rumah produksinya aman," beber Taruna dalam konferensi pers Senin (9/11/2024).

"Setelah itu tahap berikutnya bagaimana makanan itu diproduksi dan disiapkan. Tidak lupa pula nantinya kepada distribusi ke sekolah-sekolah," terang dia.

Proses pembuatan hingga distribusi ditegaskan Taruna tidak boleh terlewat, salah satunya juga demi menghindari risiko kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan. Bahan-bahan pangan yang digunakan dipastikan Taruna wajib segar dan aman.

Terlebih, program tersebut sebagai salah satu upaya untuk menekan kasus stunting anak.

"Karena jangan sampai ada kejadian luar biasa keracunan makanan dan lain sebagainya, mulai dari persiapan sampai akhirnya program tersebut intinya akan kami evaluasi," tegas dia.

"Anggaran BPOM RI sekitar 2,53 triliun dalam sinkronisasi, kita akan menghadap Bapak Presiden RI untuk keputusan lebih lanjut dalam program ini," pungkasnya.

(naf/kna)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Selasa (10/12/2024). Mereka akan membahas peta jalan atau blue print program 3 juta rumah.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, dirinya akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Satgas hingga BPKP untuk membahas peta jalan program 3 juta rumah, salah satunya dari sektor pembiayaan. Menurutnya, dengan alokasi anggaran Rp 5,2 triliun untuk 2025 tidak akan cukup untuk melaksanakan program tersebut.

"Kalau pakai anggaran ini, Rp 5,2 triliun, saya pasti fail, pasti gagal untuk membangun bagaimana memfasilitasi itu semua. Besok rencananya kami akan bertemu dengan Menteri Keuangan, dan Bappenas, dan BPKP, dan Satgas. Besok ya," kata Ara saat rapat bersama Komite II DPD, Senin (9/12/2024).

"Jadi kita akan buat peta jalan yang juga itu baru kesepakatan itu karena belum sampai ke DPR. Bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan, kira-kiranya berapa support 2025 yang bisa kita terima sedangkan kondisi itu sekali lagi tidak membuat kita menyerah," tambahnya.

Ara mengatakan, belum bisa menyampaikan peta jalan 3 juta rumah karena masih harus bertemu dengan berbagai pihak terlebih dahulu.

"Saya belum berani mengatakan ini peta jalan karena saya mesti bertemu jajaran saya besok dengan Departemen Keuangan, Bappenas, dan juga dengan Satgas dan BPKP," tuturnya.

Ara kemudian menjabarkan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian PKP untuk mendukung program 3 juta rumah, seperti adanya lahan gratis dan/atau murah, penggunaan lahan koruptor untuk pembangunan rumah, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (penghapusan retribusi BPHTB-PBG untuk MBR), dan lainnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

(abr/abr)

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Karyanti mengungkapkan, para murid di sekolahnya jadi lebih semangat untuk bersekolah setelah ada program makan bergizi gratis.

Karyanti mengatakan, setiap hari, anak-anak selalu penasaran dengan lauk yang akan mereka dapat sehingga ingin bersekolah.

"Tingkat kedatangan anak-anak, mereka senang, 'oh iya, besok dapat makanan bergizi, aku mau datang'. 'Menunya apa lagi ya? Aku dapat susu apa lagi ya?'," kata Karyanti saat program uji coba makan bergizi gratis di sekolahnya, Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

"Dan hal itu juga sangat dirasakan oleh beberapa orang tua. Karena di sini adalah 80 persen menengah ke bawah," ujar dia melanjutkan.

Karyanti mengklaim anak-anak di sekolahnya menikmati makan bergizi gratis tersebut.

Dia menyebut makanan yang disajikan di sekolah jauh lebih bervariatif ketimbang makanan di rumahnya masing-masing.

"Dari ada karbohidrat, protein, nabati, dan hewani ada. Kemudian ada buah, ada susu, ada sayur. Itu yang membuat mereka, 'oh iya, ternyata makanan saya lebih bervariatif dibanding yang mama sediakan di rumah'," tuturnya.

Karyanti mengatakan, anak-anak juga menjadi selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang mereka terima sehari-hari.

Para murid turut lebih disiplin dalam mengantre karena belajar antre dalam mengambil makan bergizi gratis.

"Anak sekarang pengennya, 'ayo', dulu-duluan gitu. Dengan makanan bergizi ini, mereka antre satu per satu mengambil makanan," kata Karyanti.

"Mereka juga teredukasi untuk makanan yang seimbang. Kan hari ini kita melawan generasi junk food ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas, kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan," imbuh dia.

Sementara itu, murid kelas 5 SDN Kedung Badak 1 Ahmad Zidan Firdaus Saleh mengatakan teman-teman sekelasnya selalu menikmati makan bergizi gratis yang diberikan.

Zidan sendiri selalu senang jika diberikan lauk berupa ayam dan ikan.

"Enak banget. Pada habis," kata Zidan.

Zidan pun berterima kasih kepada para petani, nelayan, dan pedagang yang membuat mereka jadi bisa menikmati program makan bergizi gratis.

Zidan turut mendoakan kesehatan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka selaku penggagas program ini.

"Dan terima kasih juga untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran telah memberikan program makan sehat yang membuat kami lebih jadi sehat, cerdas, dan ceria. Semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran sehat selalu ya," kata dia.

Bogor -

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unit Tanah Sareal, Kota Bogor untuk pelaksanaan Program makan bergizi gratis. Unit ini mendistribusikan makan bergizi gratis untuk 3.018 siswa di 15 sekolah di Kota Bogor.

Pantauan detikcom, Senin (9/12/2024), di dalam unit SPPG Unit Tanah Sareal terdiri dari ruang penyimpanan bahan baku, dapur, ruang pengemasan hingga ruang penyimpanan makanan sebelum didistribusi. Sejumlah pekerja mengemas makanan yang sudah dimasak dan dimasukkan ke boks khusus.

Boks berisi makanan yang sudah ditentukan nilai gizinya itu, kemudian dikirim ke 15 sekolah baik PAUD, TK, SMP hingga SMA di sekitar SPPG. Pengiriman boks makanan bergizi dilakukan sesuai waktu istirahat sekolah.

Para pekerja merupakan warga berusia muda yang tinggal di sekitar SPPG. Untuk menjaga higienitas, para pekerja diwajibkan memakai penutup kepala, masker, sarung tangan hingga sandal khusus ketika bekerja.

Kepala Unit SPPG Tanah Sareal Kota Bogor Ayu Pertiwi mengatakan lokasi ini menjadi dapur penyedia makanan untuk program makan bergizi gratis bagi pelajar dan ibu menyusui. Dapur mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk 15 sekolah dari semua tingkatan di sekitar SPPG.

"Jadi dapur Kota Bogor ini beroperasi sejak 18 November 2024. Kami melayani 15 sekolah yang terdiri dari 6 TK dan PAUD, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA, dengan total siswa 3.018 siswa," kata Ayu ditemui di lokasi.

Ayu menyebut pegawai Unit SPPG Tanah Sareal sebanyak 15 orang yang terdiri dari kepala dan wakil kepala unit, seorang ahli gizi, asisten lapangan, akuntan, serta 46 personel di bagian dapur. Rata-rata pegawai di Unit SPPG Tanah Sareal Kota Bogor merupakan warga sekitar.

Para pekerja mulai beraktivitas sesuai tugasnya sejak pukul 19.00 WIB. Setelah bahan baku disiapkan oleh tim, proses pengolahan dilakukan mulai pukul 01.00 WIB oleh tim yang berbeda.

"(Distribusi makanan) Ada dua gelombang, pertama jam 07.00 WIB dan jam 08.00 WIB. Kemudian gelombang kedua jam 10.00 WIB dan jam 11.00 WIB," kata Ayu yang lulusan S2 Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan (Unhan).

"Jadi untuk pendistribusian kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak (siswa) yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka pulang lebih awal dan istirahat lebih awal," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Peninjauan diawali dengan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Pangan Nasional (BPN) di Tanah Sareal, Kota Bogor.

"Kita sedang melakukan peninjauan akan kesiapan dari sebuah program yang merupakan program grande atau program unggulan Presiden Prabowo yaitu program makan bergizi gratis," kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi di SPPG Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12).

"Program ini akan kick off tanggal 2 Januari dan sekarang kita sudah hampir memasuki pertengahan Desember sehingga penting bagi kita untuk melihat secara langsung implementasi dari program makan bergizi gratis," sambungnya.

(sol/idn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, lewat program 3 juta rumah.

Di Jakarta, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memulai program relokasi warga yang tinggal di kolong jembatan dan tol ke rumah susun (rusun) pada 30 November 2024.

Selain relokasi, pemerintah juga menyediakan rumah susun dengan harga sewa rumah. Salah satunya di Rusunawa Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diperuntukan untuk warga berpenghasilan rendah.

Kementerian PKP melakukan semua upaya tersebut untuk merealisasikan janji Prabowo menyediakan 3 juta rumah bagi rakyat kecil.

Relokasi warga kolong jembatan dan tol

Pemprov Jakarta telah merelokasi warga yang selama ini tinggal di kolong jembatan dan tol. Relokasi ini dilakukan secara bertahap sejak 30 November 2024.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto menuturkan, 274 kepala keluarga (KK) sudah dipindahkan ke rusun dari target 1.060 KK.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat," kata Kelik saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

Warga yang ber-KTP di luar Jakarta tidak mendapatkan rusun. Mereka dibantu biaya sewa kontrakan, pengurusan kepulangan atau ditampung sementara di panti milik Dinas Sosial.

Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman mengatakan, kompensasi uang sewa rumah selama dua bulan telah diberikan untuk 98 Kepala Keluarga (KK) yang ber-KTP dari luar Jakarta.

Mereka selama ini tinggal di bawah kolong Tol Angke. Karena tak dapat rusun, mereka diberikan uang untuk mengontrak rumah sementara.

"Pemberian uang kompensasi sewa rumah selama dua bulan sebesar Rp 1,5 juta untuk membantu sebanyak 98 KK pindah dari kolong Tol Angke, Jelambar Baru," kata Agus.

Dinas Sosial Provinsi Jakarta juga memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan bahan pokok untuk masing-masing keluarga.

"Kebutuhan pokok berupa minyak goreng, beras, kecap dan lain lain diberikan untuk meringankan kebutuhan warga yang pindah ke rumah sewa," ujar dia.

Untuk 139 KK warga kolong Tol Angke yang direlokasi ke rumah susun (rusun) juga diberikan bantuan berupa uang, paket sembako dan tempat tidur.

Target 3 juta rumah

Belum lama ini, Prabowo melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri untuk tidak senyum dulu.

Untuk merealisasikan programnya itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Prabowo menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.

Kepala Negara tersebut meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.

"Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau. Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.

Sewa rusun murah

Demi mewujudkan target itu, pemerintah juga menyediakan rusun dengan harga sewa murah. Salah satunya di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pada Kamis (28/11/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial (Mensos) Agus Jabo Priono, menyerahkan 334 kunci kepada warga penyewa.

Penyewaan Rusunawa Pasar Rumput yang diturunkan harganya itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden minta kami bergerak cepat untuk rakyat, terutama rakyat kecil," ucap Ara.

Ara berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk merelisasikan hunian harga murah untuk rakyat kurang mampu.

"Kami sudah mengikuti berkali-kali arahan Presiden Pak Prabowo. Bapak Presiden sangat peduli pada wong cilik, ada program pangan untuk bantu masyarakat tak mampu," ucap dia.

Rusunawa Pasar Rumput memiliki 1.980 unit. 1.295 unit di antaranya diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan 418 unit lainnya diberikan untuk korban kebakaran Manggarai yang digratiskan biaya sewa hingga 27 Oktober 2025.

Awalnya harga sewa Rusunawa Pasar Rumput mencapai Rp 3,5 juta per bulan. Namun akhirnya disepakati kalau harga sewanya turun menjadi Rp 1,1 juta sampai Rp 2,5 juta per bulan.

Jakarta -

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Peninjauan diawali dengan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Pangan Nasional (BPN) di Tanahsareal, Kota Bogor.

"Kita sedang melakukan peninjauan akan kesiapan dari sebuah program yang merupakan program grande atau program unggulan Presiden Prabowo yaitu program makan bergizi gratis," kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi di SPPG Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

"Program ini akan kick off tanggal 2 Januari dan sekarang kita sudah hampir memasuki pertengahan Desember sehingga penting bagi kita untuk melihat secara langsung implementasi dari program makan bergizi gratis," sambungnya.

Kantor Komunikasi Kepresidenan mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Pangan Nasional (BPN) di Tanahsareal, Kota Bogor untuk mengecek kesiapan program makan bergizi. Foto: Sol/detikcom.

Dedek mengatakan, ada tiga hal yang dipantau untuk memastikan kesiapan SPPG Tanah Sareal Kota Bogor melaksanakan program makan bergizi gratis. Salah satunya yakni soal kecukupan gizi, keamanan makanan, hingga soal limbah makanan.

"Jadi ada tiga komponen yang tidak bisa ditawar-tawar. Pertama, adalah soal kecukupan gizi. Jadi, sudah diamanatkan oleh Presiden Prabowo bahwa kandungan kalori minimal 600-700 kalori," kata Dedek.

"Lalu sekian gram karbohidrat, sekian gram protein lalu ada zat besi dan juga iodium zat besi disini adalah zat ya, sebuah zat nutrisi untuk meningkatkan konsentrasi, itu yang pertama," sambungnya.

Hal kedua yang ditinjau yakni soal kebersihan. Nantinya, kendaraan yang akan dipakai untuk mendistribusikan makanan bergizi gratis akan disemprot disinfektan supaya tetap higienis.

"Higienitas ini adalah soal kebersihan adalah food safety, keamanan pangan. Kita bisa lihat di sini kalau mau masuk pasti diminta untuk pasang masker, lalu yang kedua menutupi rambut, dan juga mengganti alas kaki dengan yang sudah disediakan oleh unit pelayanan. untuk memastikan tidak ada bakteri, tidak ada virus yang masuk ke dalam," kata Dedek.

Selain itu, ia meminta supaya program baru ini tidak menimbulkan masalah baru berupa sampah. Oleh karena itu, SPPG Tanah Sareal menggunakan boks makanan terbuat dari stainles steel dan tidak menggunakan plastik agar bisa digunakan kembali.

"Limbah makanan disatukan kembali, setelah disatukan kemudian limbah tersebut diolah kembali untuk dijadikan pupuk, untuk kemudian pupuk tersebut diberikan kepada petani penyedia bahan baku unit pelayanan ini gitu kurang lebih seperti itu," terangnya.

Peninjauan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke lokasi uji coba makan gratis di SD Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor. Para pelajar di dua sekolah ini mendapat makan bergizi gratis yang didistribusikan SPPG Tanah Sareal.

(sol/taa)

Bogor: Pemerintah melakukan uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar (SD) Kedung Badak 1, Bogor, hari ini, 9 Desember 2024. Kepala Sekolah SD Kedung Badak Kariyanti menyebut program ini membuat siswa semangat bersekolah.

“Kemudian tingkat kedatangan anak-anak, mereka senang. Oh iya, besok dapat makanan bergisi, aku mau datang. Menunya apa lagi ya, ‘aku dapat susu apa lagi ya’,” kata Kariyanti di SD Kedung Badak, Bogor, Senin, 9 Desember 2024.

Kariyanti menyambut baik program ini. Menurutnya, pemerintah seakan membantu sekolah memberikan pelajaran menghargai setiap profesi dengan makanan bergizi yang diberikan.

“Dari program makanan bergisi ini, yang pertama kita benar-benar diajarkan untuk menghargai setiap sesi pekerjaan yang ada. Dari para petani yang menyiapkan makanannya, kemudian dari pedagang, ataupun dari yang menyiapkan makanan yang mereka bekerja dari jam 3 pagi,” ujar Kariyanti.

Dia juga menyebut program ini turut mengajarkan siswa untuk meningkatkan rasa syukurnya. Program ini juga dinilai mengajarkan para siswa untuk menjaga ketertiban karena proses pembagian harus antre.

“Untuk anak sekarang pengennya, ayo dulu-duluan gitu. Dengan makanan bergisi ini, mereka antre satu per satu mengambil makanan,” ucap Kariyanti.

Pemerintah dinilai sangat membantu menyegah konsumsi makanan kurang sehat dengan program ini. Menurut Kariyanti, dengan makanan bergizi, negara seakan mengajarkan siswa untuk menginvestasikan kesehatannya.

“Mereka (siswa) juga teredukasi untuk makanan yang seimbang. Apa sih, kan hari ini kita melawan generasi junk food ya. Kita menyadarkan kepada anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas, kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan,” kata Kariyanti.

Menurut dia, program ini didukung penuh oleh para orang tua. Wali murid merasa diringankan karena tidak perlu menyiapkan uang sangu untuk anaknya sekolah.

Di sekolahnya, ada satu kelas dengan murid kembar tiga. Orang tua mereka merasa diringankan dengan program makan bergizi gratis karena bisa menghemat pengeluaran.

“Jadi orang tua yang di sini tuh ada yang kembar tiga dengan memiliki adik satu. Jadi empat, bisa dibayangkan berapa porsi makanan yang dihemat dengan adanya program makanan bergisi ini,” terang Kariyanti.

Kariyanti berharap pemerintah konsisten menjalankan program ini. Dia yakin Indonesia Emas akan terwujud pada 2045 jika gizi siswa dipenuhi dari sekarang.

“Harapan saya kepada pemerintah program ini boleh berlangsung secara terus menerus ya Pak ya. Seperti yang kita harapkan bahwa 2045 adalah generasi emas. Nah generasi emas itu dengan menyiapkannya seperti apa? Kami dari pendidikan, kemudian didukung oleh makanan bergisi Pak. Itu akan sangat-sangat berhubungan,” tutur Kariyanti. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

(CDE)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang lebih banyak.

"Program MBG mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, dengan memasukkan menu ikan yang beragam dan variatif dalam program tersebut," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulteng Moh Arif Latjuba, di Palu, Senin.

Ia menjelaskan program MBG adalah bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan memberikan makanan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Ia mengatakan bahwa tujuan utama PHTC adalah untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2024.

Untuk itu, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memastikan dukungan penuh terhadap program MBG, termasuk menyiapkan produk perikanan berkualitas sebagai bagian dari menu Makan Bergizi Gratis.

"Ikan merupakan salah satu sumber protein terbaik yang mendukung asupan gizi masyarakat. Sulawesi Tengah dengan empat wilayah pengelolaan perikanan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, potensi ini harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di daerah serta kebutuhan ekspor domestik dan internasional, dan menjamin pasokan produk perikanan dalam program MBG.

Ia menyebutkan salah satu inovasi yang telah dikembangkan saat ini adalah Hidrolisat Protein Ikan (HPI). Produk HPI ini termasuk minuman berprotein ikan yang dikenal sebagai susu ikan, bebas laktosa, kaya akan asam amino, serta mengandung nutrisi penting lainnya, seperti Omega-3, EPA, dan DHA.

"Meskipun saat ini produk tersebut belum bisa disajikan dalam menu MBG," ujarnya.

Ia melanjutkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng juga telah melaksanakan program MBG kepada 300 siswa di dua sekolah dasar di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melakukan peninjauan uji coba makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor hari ini, 9 Desember 2024. Pemantauan turut dilakukan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan untuk 3.018 siswa.

“Kita sedang melakukan peninjauan akan kesiapan dari sebuah program yang merupakan program grande atau program unggulan Presiden Prabowo yaitu program makan bergizi gratis,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi di SPPG Tanah Sareal, Bogor, Senin, 9 Desember 2024.

Dedek menjelaskan, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program tersebut secara masif, pada 2 Januari 2025. Salah satu yang dipelototi adalah kesiapan implementasi gizi dari makanan yang dibuat untuk para siswa.

Menurut Dedek, Prabowo mau makanan yang dikirimkan kepada para siswa memenuhi tiga aspek. Pertama yakni memenuhi kandungan kalori minimal 600 sampai 700.

“(Lalu) sekian gram karbohidrat, sekian gram protein lalu ada zat besi dan juga iodium zat besi disini adalah zat ya, sebuah zat nutrisi untuk meningkatkan konsentrasi, itu yang pertama,” ucap Dedek.

Lalu, pemerintah juga memantau kehigienisan tempat memasak makanan untuk para siswa. Salah satunya yakni memastikan para pegawai menggunakan masker saat menyiapkan makanan.

“Pastikan diminta untuk pasang masker, lalu yang kedua menutupi rambut, dan juga mengganti alas kaki dengan yang sudah disediakan oleh unit pelayanan untuk memastikan tidak ada bakteri, tidak ada virus yang masuk ke dalam,” ujar Dedek.

Kehigienisan juga dipantau sampai proses pendistribusian. Makanan yang dikirim kepada siswa tidak boleh dibungkus sembarangan, sampai pengirimannya harus disemprot disinfektan.

Pantauan terakhir yakni soal penataan limbah. Pemerintah tidak mau program makan bergizi gratis ini menyebabkan masalah baru karena sampah yang tidak bisa dikelola dengan baik.

Menurut Dedek, sisa limbah makanan dibungkus oleh SPPG Tanah Sareal untuk dijadikan pupuk. Hasil pengolahan itu nantinya diserahkan kepada petani yang menyiapkan bahan baku makanan untuk dimasak.

“Limbah tersebut kemudian disatukan kembali setelah disatukan kemudian limbah tersebut diolah kembali untuk dijadikan pupuk untuk kemudian pupuk tersebut diberikan kepada petani penyedia bahan baku unit pelayanan ini gitu kurang lebih seperti itu,” terang Dedek.

Dedek mengatakan, bahwa uji coba ini belum menggunakan dana dari negara. Prabowo sudah menyediakan anggarannya sebelum menjabat sebagai Kepala Negara.

“Jadi program makan bergizi gratis ini dianggarkan di tahun 2025 sebesar Rp71 triliun sementara di tahun 2024 program makan bergizi gratis ini belum dianggarkan,” ucap Dedek.

Kepala Unit Pelayanan SPPG Tanah Sareal mengatakan, pihaknya menyiapkan 46 personel dapur untuk menyiapkan makan bergizi untuk siswa. Makanan yang disiapkan pihaknya untuk 15 sekolah yang ada di Tanah Sareal.

“15 sekolah. Itu dari sekolah apa saja? Dari 6 TK, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA,” ucap Ayu.

Ayu memastikan makanan yang dikirimkan dibuat dengan bahan-bahan segar. Tiap harinya, menu diganti agar para siswa tidak bosan.

“Kalau menu sendiri kami setiap hari berbeda-beda, bervariasi. Jadi untuk hari ini sendiri kita menunya kan ayam goreng sama sayur, brokoli, jagung, terus kami juga pernah memberi ayam filet teriyaki dengan sayurnya, sayur buncis, wortel, jadi setiap hari menu itu pasti berganti,” kata Ayu.

Ayu juga menyebut pihaknya mengirimkan makanan dalam dua gelombang. Waktunya, mengikut jam istirahat para siswa.

“Mobil 1 itu di gelombang pertama diantar di jam 7 sampai setengah 8, mobil 2 itu jam 8. Lalu untuk gelombang kedua mobil 1 itu jam 10, mobil 2 itu jam 11,” kata Ayu. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

(CDE)

BOGOR, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi (Uki) mengungkapkan pedagang di kantin sekolah sempat resisten terhadap program makan bergizi gratis.

Uki menuturkan, para pedagang khawatir penjualan mereka menurun karena kebutuhan makan murid-murid sekolah sudah terpenuhi lewat program makan gratis dari pemerintah.

"Yang pernah dihadapi ketika uji coba ini adalah resistensi dari pedagang kantin, ini menarik. Dan pada saat kami meninjau di sekolah tersebut, alhamdulillah-nya telah terjadi kesepakatan, semacam adaptasi kurang lebih seperti itu. Jadi pedagang kantin merasa awalnya ya awalnya merasa bahwa dagangan mereka menurun," ujar Uki di Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

Uki menjelaskan, pihak sekolah dan pedagang pun berunding dan menemukan titik temu, yakni para pedagang disankan untuk mejual jajanan saja, bukan makanan berat.

"Pedagang kantin pada akhirnya bersedia untuk menyesuaikan jenis dagangan yang tadinya mereka berdagang makanan-makanan yang tergolong 'makanan pokok', makanan besar. Akhirnya mereka bergeser menjadi makanan jajanan, kurang lebih seperti itu," kata Uki.

Selain itu, pihak sekolah juga akan mengatur ulang jam istirahat murid-muridnya sehingga mereka dapat membeli jajanan yang dijajakan pedagang kantin.

"Sementara sekolah menyesuaikan jam istirahatnya supaya anak-anak setelah makan masih bisa jajan di kantin. Sehingga program ini uji cobanya dapat berjalan dan pedagang kantin juga tidak dirugikan," ujar Uki.

Ia mengeklaim, omset para pedagang kantin kini sudah meningkat lagi setalah ada solusi tersebut.

Selain itu, Uki juga mengungkapkan bahwa tantangan lain dari program makan bergizi gratis adalah mengatasi trauma pada anak.

Ia menyebutkan, ada seorang murid di Sukabumi yang tidak mau makan nasi, bahkan kabur saat melihat nasi.

"Ternyata ada juga yang punya trauma nasi, ini saya temukan sewaktu kami meninjau uji coba di Sukabumi. Jadi ada satu orang anak bukan hanya enggak mau makan nasi, tapi kalau melihat ada nasi di dekatnya dia lari," kata Uki.

BOGOR, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi (Uki) mengungkapkan pedagang di kantin sekolah sempat resisten terhadap program makan bergizi gratis.

Uki menuturkan, para pedagang khawatir penjualan mereka menurun karena kebutuhan makan murid-murid sekolah sudah terpenuhi lewat program makan gratis dari pemerintah.

"Yang pernah dihadapi ketika uji coba ini adalah resistensi dari pedagang kantin, ini menarik. Dan pada saat kami meninjau di sekolah tersebut, alhamdulillah-nya telah terjadi kesepakatan, semacam adaptasi kurang lebih seperti itu. Jadi pedagang kantin merasa awalnya ya awalnya merasa bahwa dagangan mereka menurun," ujar Uki di Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

Uki menjelaskan, pihak sekolah dan pedagang pun berunding dan menemukan titik temu, yakni para pedagang disaarankan untuk menjual jajanan saja, bukan makanan berat.

"Pedagang kantin pada akhirnya bersedia untuk menyesuaikan jenis dagangan yang tadinya mereka berdagang makanan-makanan yang tergolong 'makanan pokok', makanan besar. Akhirnya mereka bergeser menjadi makanan jajanan, kurang lebih seperti itu," kata Uki.

Selain itu, pihak sekolah juga akan mengatur ulang jam istirahat murid-muridnya sehingga mereka dapat membeli jajanan yang dijajakan pedagang kantin.

"Sementara sekolah menyesuaikan jam istirahatnya supaya anak-anak setelah makan masih bisa jajan di kantin. Sehingga program ini uji cobanya dapat berjalan dan pedagang kantin juga tidak dirugikan," ujar Uki.

Ia mengeklaim, omset para pedagang kantin kini sudah meningkat lagi setalah ada solusi tersebut.

Selain itu, Uki juga mengungkapkan bahwa tantangan lain dari program makan bergizi gratis adalah mengatasi trauma pada anak.

Ia menyebutkan, ada seorang murid di Sukabumi yang tidak mau makan nasi, bahkan kabur saat melihat nasi.

"Ternyata ada juga yang punya trauma nasi, ini saya temukan sewaktu kami meninjau uji coba di Sukabumi. Jadi ada satu orang anak bukan hanya enggak mau makan nasi, tapi kalau melihat ada nasi di dekatnya dia lari," kata Uki.

Jakarta -

Mulai Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mulai diselenggarakan di setiap sekolah di Indonesia. Satu porsi menu yang akan diberikan kepada siswa memiliki budget Rp 10 ribu.

Apakah dengan harga demikian sudah mampu menyajikan menu dengan gizi yang seimbang? Terkait hal ini pakar gizi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Toto Sudargo, M Kes memberikan pendapatnya.

"Menurut saya, dilihat dari perencanaannya, Rp10.000 untuk setiap anak masih mungkin dilaksanakan. Tentunya, pelaksanaanya harus terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan," katanya dilansir dari laman UGM, Minggu (8/12/2024).

Menu Bisa Sesuai dengan SDA Tiap Daerah

Toto menyebut MBG ini termasuk program yang mulia. Tak banyak negara yang punya program seperti ini.

Oleh karena itu, Toto berharap MBG dapat membuahkan hasil yang baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah menurut Toto adalah soal kesesuaian menu dengan keperluan tiap siswa.

Setiap daerah mempunyai kebiasaan makan yang berbeda. Sehingga menu harus benar-benar sesuai dengan keseharian mereka.

"Beberapa daerah memang masih mengandalkan nasi. Di beberapa daerah seperti Papua dapat diganti dengan sagu, papeda, jagung. Kemudian, untuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dapat diganti dengan ikan, telur, dan daging atau sumber nabati lainnya, sesuai wilayahnya masing-masing," paparnya.

Harus Melihat Makanan Kesukaan Anak

Selain melihat kebiasaan makan siswa di setiap daerah, Toto juga mengatakan makanan harus sesuai dengan kesukaan anak. Dengan begitu, potensi makan siang terbuang bisa diminimalisir.

"Makanannya tidak apa-apa dengan porsi yang kecil, tetapi bisa dibuat menarik sehingga anak-anak suka dan mereka mau untuk makan," tambahnya.

Menurut Toto dua hal tersebut perlu diperhatikan. Jangan sampai pemerintah hanya menyorot program dan memberikan keuntungan bagi beberapa pihak ketimbang berfokus pada kualitas gizi makanan.

"Saat kita memberikan makanan kepada anak-anak, jangan sampai yang dipikirkan pemerintah adalah masalah keuntungan atau profit," tegasnya.

Toto berharap Badan Gizi Nasional dengan didampingi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bisa merealisasikan tujuan perbaikan gizi nasional lewat MBG ini. Ia meminta pihak media, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat untuk memantau program ini.

"Ini adalah program gizi yg diberikan kepada generasi penerus bangsa sehingga mari semua pihak bekerja sama untuk saling memperbaiki satu sama lain sehingga kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi," tutupnya.

(cyu/nah)