Pj Gubernur Bangka Belitung (Babel) Sugito meninjau simulasi makan bergizi gratis di Kabupaten Bangka. Ia berharap program tersebut bisa menjadi multiplier effect bagi masyarakat.

"Selain tujuannya meningkatkan gizi kepada anak, juga ada multiplier effect bagi peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka, khususnya dan umumnya di Bangka Belitung," jelas Pj Gubernur Sugito, Selasa (26/11/2024).

Simulasi tersebut dilakukan di UPT SD Negeri 12, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Program ini ialah program dari Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025 mendatang.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden di salah satu programnya adalah makan siang bergizi, yang akan dimulai sebenarnya di tahun 2025, namun untuk menyiapkan itu, saya minta pada Bupati dan Wali Kota untuk melakukan simulasi pemberian makanan siang bergizi ini di wilayahnya masing-masing, selama bulan November-Desember," jelasnya.

Sugito menjelaskan tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat atau anak-anak sekolah ini tidak kaget kemudian mereka bisa menjadi kebiasaan. Lalu, bagaimana melihat animo sekaligus kultur yang ada di masyarakat. Selanjutnya, mencari bentuk karena masyarakat beraneka ragam sehingga dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan dan tanpa mengurangi dari soal gizi.

"Makanya, kita ajak semua seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan yang tentu sudah punya ahli gizi dan dokternya, jadi jangan sampai nanti program makan yang bergizi ini, masyarakat desa hanya sebagai penonton, karena harapannya mereka juga ikut terlibat dalam multiplier effect dari program ini," tambahnya.

Tak hanya itu, Sugito juga meminta kepada petugas ahli gizi agar lebih memperhatikan kondisi makanan dan mengedukasi anak-anak dengan kebiasaan baik menggunakan alat makan atau mencuci tangan sebelum makan.

Sementara, Pj Bupati Bangka M Haris mengaku senang atas kehadiran Pj Gubernur Sugito yang langsung menyaksikan uji coba makan bergizi gratis ini.

"Nanti akan dilakukan sebanyak 4 kali (makan bergizi gratis) dan kita akan melihat dari uji coba ini, apa yang harus kita evaluasi kemudian untuk kita benahi," singkat Haris.

Ia mengatakan melalui program ini dapat memberikan multiplier effect kepada masyarakat terutama di tingkat desa, seperti untuk penyediaan bahan baku dan tenaga yang menyediakan makanan.

Video: Nasib Tragis Lilis Dibunuh Pacar Sendiri, Mayatnya Dicor dalam Rumah

Video: Nasib Tragis Lilis Dibunuh Pacar Sendiri, Mayatnya Dicor dalam Rumah

Anggaran program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam APBN. Namun, praktiknya bersifat fleksibel tergantung harga bahan pangan di daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menuturkan jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Manokwari (ANTARA) - Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Provinsi Papua Barat telah menyiapkan seluruh sumber daya apabila dilibatkan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menyasar balita, anak usia PAUD, pelajar SD sampai SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Manokwari (ANTARA) - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Filep Wamafma mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus memiliki instrumen yang jelas agar dapat ditindaklanjuti masing-masing pemerintah daerah.

Komite III DPD telah mengagendakan pertemuan dengan Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pertanian, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional, guna membahas instrumen pelaksanaan program itu.

"Harus ada rumusan instrumen bagi pemerintah daerah. Apakah makanannya disiapkan pemerintah pusat atau daerah," katanya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Menurut dia, instrumen Makan Bergizi Gratis harus dibahas dengan cermat sehingga seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat menyiapkan segala kebutuhan program tersebut yang efektif mulai dilaksanakan sejak 2 Januari 2025.

Pemerintah juga harus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di masing-masing daerah.

Dia menyebut bahwa skema program Makan Bergizi Gratis yang menyasar balita, anak usia PAUD, pelajar SD hingga SMA, ibu hamil dan ibu menyusui, sudah semestinya mengutamakan muatan lokal melalui pemanfaatan komoditas pangan lokal.

Konsep pemberdayaan tersebut, katanya, tentunya mendorong semangat petani lokal dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi pangan lokal yang akan dijadikan sebagai menu utama pengolahan makanan bergizi.

"Petani semakin bersemangat dan sudah pasti program ini akan membuka lapangan pekerjaan di sektor pertanian," ucap dia.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus menyiapkan tenaga ahli gizi yang mengawasi proses pengolahan menu makanan sesuai asupan gizi berimbang sekaligus tenaga dokter untuk mengukur perbaikan gizi dari setiap penerima program.

Hal itu sebagai bagian dari evaluasi guna mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis setiap satu bulan, dan bilamana ditemukan efek lain maka tenaga medis dapat mengambil tindakan yang terukur.

"Anak-anak yang diberi makan setiap bulannya diperiksa. Kalau ada keluhan, dokter atau ahli gizi bisa cepat ambil tindakan," ujar Filep Wamafma.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Manokwari (ANTARA) - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Filep Wamafma mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus memiliki instrumen yang jelas agar dapat ditindaklanjuti masing-masing pemerintah daerah.

Komite III DPD telah mengagendakan pertemuan dengan Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pertanian, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional, guna membahas instrumen pelaksanaan program itu.

"Harus ada rumusan instrumen bagi pemerintah daerah. Apakah makanannya disiapkan pemerintah pusat atau daerah," katanya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Menurut dia, instrumen Makan Bergizi Gratis harus dibahas dengan cermat sehingga seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat menyiapkan segala kebutuhan program tersebut yang efektif mulai dilaksanakan sejak 2 Januari 2025.

Pemerintah juga harus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di masing-masing daerah.

Dia menyebut bahwa skema program Makan Bergizi Gratis yang menyasar balita, anak usia PAUD, pelajar SD hingga SMA, ibu hamil dan ibu menyusui, sudah semestinya mengutamakan muatan lokal melalui pemanfaatan komoditas pangan lokal.

Konsep pemberdayaan tersebut, katanya, tentunya mendorong semangat petani lokal dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi pangan lokal yang akan dijadikan sebagai menu utama pengolahan makanan bergizi.

"Petani semakin bersemangat dan sudah pasti program ini akan membuka lapangan pekerjaan di sektor pertanian," ucap dia.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus menyiapkan tenaga ahli gizi yang mengawasi proses pengolahan menu makanan sesuai asupan gizi berimbang sekaligus tenaga dokter untuk mengukur perbaikan gizi dari setiap penerima program.

Hal itu sebagai bagian dari evaluasi guna mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis setiap satu bulan, dan bilamana ditemukan efek lain maka tenaga medis dapat mengambil tindakan yang terukur.

"Anak-anak yang diberi makan setiap bulannya diperiksa. Kalau ada keluhan, dokter atau ahli gizi bisa cepat ambil tindakan," ujar Filep Wamafma.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh pemerintah akan menciptakan pasar baru bagi permintaan pangan.

"Dengan adanya satuan pelayanan dari makan gizi, itu kan menumbuhkan permintaan baru. Kan ini adalah new emerging market, market baru," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut diharapkan dapat merangsang peningkatan kebutuhan bahan pangan lokal, seperti beras, ayam, telur, sayuran, buah, serta bahan pangan lain seperti ikan dan daun kelor yang mendukung kebutuhan gizi masyarakat.

Dadan menyebutkan bahwa dengan adanya satuan pelayanan Makan Bergizi Gratis di setiap daerah, permintaan bahan pangan akan tumbuh secara signifikan, menjadikannya sebagai emerging market baru yang perlu dipenuhi dengan pasokan dari sumber lokal.

Selain itu, Badan Gizi Nasional juga akan menggandeng masyarakat lokal untuk terlibat dalam penyediaan dan pengolahan bahan pangan ini, termasuk bekerja sama dengan pengusaha katering yang siap berpartisipasi dalam program itu.

"Jadi kalau nanti ada katering yang sudah siap dan bersedia menjadi bagian dari Badan Gizi Nasional, kita gunakan katering itu,"' ujarnya.

Dengan melibatkan masyarakat lokal, diharapkan program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi untuk masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dengan memperkuat sektor pangan lokal.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apa saja menunya?

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut anggaran MBG setiap daerah bersifat fleksibel. Jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," bebernya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan seorang ahli gizi yang bertanggung jawab memastikan komposisi nutrisi sesuai dengan standar gizi nasional di setiap satuan pelayanan program Makan Bergizi Gratis di daerah.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Kami menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," katanya.

Ia mengatakan upaya tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan melalui penentuan komposisi nutrisi dari program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menjelaskan bahwa penentuan menu makan bergizi bukan tugas BGN secara langsung, melainkan menjadi tanggung jawab ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan.

Badan Gizi sendiri hanya menetapkan panduan komposisi nutrisi secara nasional, kata Dadan menambahkan.

Program ini direncanakan akan mulai berjalan secara nasional pada Desember mendatang, mencakup seluruh wilayah Indonesia, sebagai bagian dari inisiatif meningkatkan asupan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan sehat yang terstandar.

"Desember nanti akan ada di seluruh Indonesia," katanya.

Kami menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan seorang ahli gizi yang bertanggung jawab memastikan komposisi nutrisi sesuai dengan standar gizi nasional di setiap satuan pelayanan program Makan Bergizi Gratis di daerah.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Kami menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," katanya.

Ia mengatakan upaya tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan pangan melalui penentuan komposisi nutrisi dari program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menjelaskan bahwa penentuan menu makan bergizi bukan tugas BGN secara langsung, melainkan menjadi tanggung jawab ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan.

Badan Gizi sendiri hanya menetapkan panduan komposisi nutrisi secara nasional, kata Dadan menambahkan.

Program ini direncanakan akan mulai berjalan secara nasional pada Desember mendatang, mencakup seluruh wilayah Indonesia, sebagai bagian dari inisiatif meningkatkan asupan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan sehat yang terstandar.

"Desember nanti akan ada di seluruh Indonesia," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratisPresiden Prabowo Subianto telah dipatok senilai Rp15.000 per anak.

Kendati demikian, Dadan menyatakan bahwa besaran anggaran tersebut akan berjalan secara fleksibel karena tergantung dengan tingkat ketersediaan bahan baku makanan di setiap daerah.

“Mungkin ada yang kurang dari itu dan yang berlebih akan kita kirim ke daerah yang memang membutuhkan bujet lebih. Jadi itungan untuk APBN per anak sekian [Rp15.000] dengan implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024).

Dadan menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan subsidi silang dalam pelaksanaan program tersebut. Apalagi, harga bahan baku makanan di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada daerah yang memiliki harga di bawah standar Rp15.000 per anak ada juga yang memiliki harga di atas alokasi yang dianggarkan pemerintah.

“Nanti berapa bahan baku untuk dikatakan menu Senin itu yang akan kita bayar, tenaga kerjanya kita bayar nanti itungan dampak indeks-nya itu setelah pelaksanaan program itu. Nanti untuk daerah yang bahan baku mahal nanti disesuaikan,” tuturnya.

Dadan memastikan bahwa program makan bergizi gratis akan mulai berlaku pada awal Januari 2025. Untuk tahap awal, program itu akan menyasar 3 juta pada 3 bulan pertama. Nantinya, penambahan penerima bantuan program akan bertambah secara berkala.

“Tahap awal kami di Januari mungkin kami terapkan di 3 juta anak untuk 3 bulan pertama dan bertambah setiap tahap secara berkala,” pungkas Dadan.

IDXChannel - Pemerintah telah memutuskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp15 ribu per anak. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini akan dimulai serentak secara nasional pada Januari 2025.

“Hitungan APBN Rp15 ribu per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan di daerah. Mungkin ada daerah yang kurang dari itu, sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

"Jadi ditentukan di APBN per anak segitu. Tapi implementasinya tergantung daerah masing-masing,” katanya.

Dadan menuturkan alasan diputuskan anggaran MBG sebesar Rp15 ribu per anak.

“Kami kan beli bahan baku yang akan dimasak. Nanti berapa bahan baku menu hari senin, tenaganya, itu kita bayar. Nanti berapa indeksnya. Daerah yang bahan bakunya mahal nanti kita (hitung),” ujarnya.

Lebih lanjut kata Dadan, pada Januari 2025, ditargetkan sekitar 3 juta anak akan menerima program Makan Bergizi Gratis.

“Januari mungkin 3 juta anak. Untuk 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya kita tambah,” katanya.

Dia mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait masalah ketahanan pangan dalam rangka menambah pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menambahkan, jika menu dalam program ini tidak ditentukan Badan Gizi. Namun, Badan Gizi menentukan secara nasional komposisi nutrisi gizi nasional.

“Menunya nanti merupakan tanggung jawab ahli gizi di setiap satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," ujarnya.

Menurutnya, Badan Gizi akan mempunya satuan pelayanan. Nantinya, satuan ini akan mengkoordinasikan pasokan lokal yang dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis.

“Kan gini dengan adanya satuan pelayanan Badan Gizi kan menumbuhkan permintaan baru, karena ini new emerging market, market baru dan akhirnya menambah kebutuhan yang sekarang ada. Jadi kita harus siapkan agar adanya MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal,” ujarnya.

“Beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah kaya gitu. Ikan atau bahan pangan lain, misalnya daun kelor yang menambah kandungan gizi makanan sehat sehari-hari,” kata Dadan.

Pada Desember ini, kata dia, akan ada pilot project program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

“Desember nanti akan ada di seluruh Indonesia," tutur Dadan.

(Fiki Ariyanti)