Pemerintah harus memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari produksi masyarakat lokal kita

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Slamet meminta pemerintah memastikan bahan pangan yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berasal dari bahan pangan yang diproduksi oleh masyarakat lokal.

"Pemerintah harus memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari produksi masyarakat lokal kita," kata Slamet saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dengan langkah itu, menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak di Tanah Air, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian Indonesia, terutama di perdesaan, menyusul Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama koperasi telah ditetapkan sebagai pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

"Selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga dapat memperkuat ekonomi perdesaan dan berkelanjutan usaha sektor lapangan kita," kata dia.

Berikutnya, Slamet juga mengingatkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi petani, peternak, dan nelayan lokal.

"Sehingga ini sebanding nanti dengan kesejahteraan yang terjadi untuk petani, nelayan, dan peternak kita," ujarnya.

Diketahui Badan Gizi Nasional telah menetapkan pihak yang dapat menjadi pemasok pangan Program Makan Bergizi Gratis adalah koperasi dan BUMDes.

Menurut perkiraan pemerintah, setiap satu dapur yang menghasilkan makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis itu akan membelanjakan sekitar Rp35 hingga 40 juta setiap hari.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) pun akan mendorong BUMDes, terutama yang memang bergerak di bidang pemasok pangan, untuk memanfaatkan peluang tersebut. Lalu Kemendes juga berkomitmen mempercepat pendaftaran produk atau jasa BUMDes ke dalam katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Percepatan pendaftaran itu dilakukan agar BUMDes-BUMDes yang bergerak di bidang pangan dapat menjadi pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di TK Negeri Pembina 1, Jalan Hidup Baru, Serua, Ciputat, Kamis (5/12/2024).

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan tiba di lokasi pukul 10.23 WIB bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel Deden Deni.

Keduanya disambut 23 murid yang berbaris mengenakan seragam batik biru. Dua anak, Asyali dan Kenzy, memberikan buket bunga kepada Pilar dan Deden, sementara murid lain, Haydar, mengiringi dengan gendang.

“Selamat datang Bapak Pilar Saga Ichsan di TK Negeri Pembina 1,” ucap Asyali saat menyerahkan buket bunga.

“Terima kasih,” jawab Pilar sambil tersenyum.

Setelah itu, Pilar dan Deden masuk ke ruang Kelompok B2, tempat 45 murid duduk rapi untuk mengikuti kegiatan.

Sekolah pertama untuk uji coba

TK Negeri Pembina 1 menjadi sekolah pertama di Tangsel yang menjalankan uji coba program MBG. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi kepada siswa, dan rencananya akan diperluas ke sekolah negeri lain dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni, menyatakan bahwa pelaksanaan program secara penuh direncanakan pada tahun depan.

“Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan,” kata Deden.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak di Tangsel sekaligus mendukung perkembangan mereka di usia dini.

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat ancaman saat menggagas program makan bergizi gratis. Ancaman itu berupa serangan fisik, psikologis, bahkan ekonomi.

"Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi sudah muncul ancaman. Saya tahu saya diancam," ujar Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Rabu (4/12/2024).

Prabowo menjelaskan bahwa ancaman tersebut tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga serangan psikologis seperti fitnah dan hoaks. Ancaman itu bahkan ancaman terbuka.

"Saya mengerti adanya ancaman terbuka dan ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka dan ada senjata tertutup. Senjata terbuka itu ada seperti meriam tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, seperti fitnah, hoaks, dan ada ancaman ekonomi," pungkasnya.

Prabowo tak merinci lebih jauh ancaman-ancaman terhadap dirinya itu. Kini, program makan bergizi gratis mulai uji coba di sejumlah daerah.

Dukungan Pemprov NTT

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden. Andriko menilai program ini sebagai langkah strategis untuk menangani masalah stunting.

"Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan seluruh masyarakat NTT juga siap mendukung penuh pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dapat berdampak langsung untuk penanganan stunting dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045," terang Andriko.

Ia menambahkan bahwa NTT memiliki potensi pangan lokal yang sehat dan bergizi untuk mendukung program tersebut.

"Kami memiliki banyak pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti sorgum, jagung, ubi kayu, pisang, ikan, dan sayur kelor sebagai menu makanan program tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelasnya.

Andriko juga berharap potensi lahan kering NTT yang mencapai 4,75 juta hektare dapat dimanfaatkan secara optimal dengan dukungan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan irigasi embung. Hal ini dinilai penting untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

Pemprov NTB Sasar 1,7 Juta Warga

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memetakan skema penyaluran makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis di NTB akan disalurkan kepada 1,7 juta masyarakat. Rinciannya 1,2 juta untuk pelajar dan sisanya untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan Pemprov NTB mulai menggambarkan bagaimana pelaksanaan program nasional ini di daerah. Mulai dari persiapan komoditas hingga penyaluran kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Hulu-hilir kami bahas, termasuk bagaimana penyediaan komoditi-komoditinya. Bahan untuk pangan dan lain sebagainya. Bagaimana polanya dengan pelibatan koperasi. Bagaimana target grup dan sekolah," katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (4/12/2024).

Meski NTB termasuk daerah lumbung pangan nasional, Gita menyatakan Pemprov NTB kini harus mulai memperhatikan sektor pertanian untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Jangan sampai program ini berdampak pada meningkatnya inflasi daerah. Begitupun dengan sektor peternakan, perikanan.

Menurut Gita, perlu adanya peningkatan produksi secara maksimal dari ketiga sektor tersebut, mengingat kebutuhan makan bergizi gratis ini tidak hanya sehari atau dua hari. Pun dengan jumlah sasaran yang mencapai hampir 2 juta.

"Saya sudah minta dikaji dari awal kemampuan produksi dan harus ada inovasi kami. Kemudian dalam rangka pemenuhan harus ada intensifikasi, ekstensifikasi produksi komoditas kami," ujar Gita.

Terkait telur dan susu sapi yang masih dikirim dari luar daerah, Gita menuturkan Pemprov NTB mulai memikirkan pengganti protein hewani tersebut dengan protein yang ada di daerah.

"Tadi sampai kami bahas telur puyuh dan sebagainya sebagai substitusi, walaupun di pusat pakainya tuna, kami pikirkan apa pengganti tuna. Apa upaya masyarakat untuk memenuhi semua itu," imbuhnya.

Pada 9 Desember 2024, Pemprov NTB akan melakukan uji coba makan bergizi gratis. Pemprov NTB akan melakukan uji coba menggunakan dapur umum yang dimiliki oleh beberapa OPD Pemprov seperti BPBD dan Dinsos NTB.

Video: Rancangan Stranas Pencegahan Stunting Program Makan Bergizi Gratis

Video: Rancangan Stranas Pencegahan Stunting Program Makan Bergizi Gratis

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan anggaran yang ditetapkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per porsi untuk masing-masing anak.

Prabowo menyatakan sejatinya pemerintah ingin menggelontorkan dana Rp15.000 per porsi untuk program andalannya saat kampanye Pilpres 2024. Hanya saja, orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan bahwa persoalan anggaran menjadi alasan program makan bergizi gratis tidak dipatok Rp15.000.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Lantas, apa saja menu makanan yang bisa didapat dengan Rp10.000 di Jakarta?

Untuk membuktikannya, Bisnis mengunjungi salah satu rumah makan di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pada rumah makan itu, Bisnis mencoba menanyakan lauk yang didapat hanya dengan merogoh kocek Rp10.000.

Pedagang di warteg dengan uang tersebut maka pembeli bisa mendapatkan nasi dan olahan telur, nasi dan sayur, hingga nasi dan kerang plus gorengan.

"Ya kalau segitu mah paling kerang atau usus tambah gorengan satu bisa tuh Rp10.000 [tambah nasi]. Kalau sama telor dapat juga itu sama nasi, sayur kayak kentang tambah sayur juya bisa," ujar pedagang warteg berinisial A (18) saat ditemui Bisnis, Rabu (4/12/2024).

Adapun, dia menyatakan bahwa lauk daging seperti ayam dan aneka masakan ikan baru bisa didapat jika pembeli mengeluarkan uang Rp15.000.

"Kalau mau pakai ikan sayur, ikan goreng telor sayur, ayam nasi bisa. Sekarang Rp10 ribu jarang ya," pungkasnya.

Bocoran Menu Makan Bergizi Gratis

Mantan Direksi ID Food Dirgayuza Setiawan mengungkapkan Badan Pangan Nasional telah melakukan studi dalam meramu menu Makan Bergizi Gratis yang rencananya efektif per 2 Januari 2025.

Dirgayuza menjelaskan dalam desain makan bergini yang jadi andalan Presiden Prabowo itu akan membagi Indonesia dalam 11 bagian berdasarkan sumber bahan pangan yang diproduksi. Salah satu temuannya, bahwa tidak setiap provinsi menjadikan nasi sebagai karbohidrat utama.

Untuk itu, tim penyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan desain yang berbeda-beda setiap daerahnya.

“Jadi kita punya berbagai makan yang variatif dan ketahanan pangan terbangun berdasarkan kemampuan lokal untuk memproduksi pangan,” ujarnya dalam 13th AIFED: Growth Strategies In Navigating Geoeconomic Shift yang disiarkan dalam YouTube BKF Kemenkeu, Selasa (3/12/2024).

Dirgayuza yang juga penulis buku “Pangan Indonesia” menyampaikan terdapat tantangan yang harus dihadapi setiap daerah untuk menyediakan pangan.

Pilihannya, mengurangi konsumsi dari bahan yang sebenarnya tidak banyak dibutuhkan, seperti gula. Sementara untuk bahan pangan yang sangat dibutuhkan seperti daging, pemerintah perlu menaikkan produksinya.

Sebagai contoh, Indonesia tercatat kekurangan daging dan membutuhkan setidaknya Rp100 triliun untuk investasi demi menaikkan produksi daging dengan mengadakan sapi baru atau berinvestasi dalam produktivitas ternak sapi yang ada.

Adapun, salah satu daftar menu yang diusulkan untuk daerah Sulawesi, yakni karbohidrat berupa jagung dan sorgum. Sementara untuk lauknya berupa daging sapi dengan sayur berupa daun kelor, terong, dan pepaya. Tambahan buah berupa jeruk atau pisang maupun pepaya.

Konten Premium

Kompak Balik Arah Borong Unilever (UNVR) saat Window Dressing

Pembeli Emas Antam Panen Cuan vs Gigit Jari Kala Harga Buyback Naik Kamis (5/12)

Memaknai Pernyataan Prabowo, Investor Gurem di Lantai Bursa Mirip Main Judi

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dan Badan Gizi Nasional (BGN) bekerjasama menyalurkan gas bumi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko di Jakarta. Kerja sama ini mulai berlaku 2 Desember 2024.

Kerja sama ini juga menjadi tindak lanjut penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui Program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erick dalam siaran pers Kementerian BUMN, Senin (8/11/2024).

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan, kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus Program MBG.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 Satuan Pelayanan Gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur Satuan Pelayanan Gizi.

“Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan Satuan Pelayanan Gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG,” ujar Dadan dalam siaran persnya, Rabu (4/12/2024).

PGN berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG. Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Dalam kerja sama dengan BGN ini, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN.

PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Gizi," kata Dadan.

"Dukungan PGN ini diharapkan dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Asta Cita Pemerintah khususnya swasembada energi,” ujar Arief Setiawan Handoko.

Saat ini, wilayah operasi PGN tersebar di 17 provinsi yang meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi Satuan Pelayanan Gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Untuk diketahui, gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya. Maka dari itu, pemanfaatkan gas bumi akan menjadi nilai lebih ketika digunakan untuk pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, kata dia, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia juga akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

“PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian Satuan Pelayanan Gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia,” ujar Arief.

Pada kesempatan yang sama, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa Pertamina mendorong seluruh anak usahanya mendukung program pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi.

"Gas merupakan energi transisi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis pemerintah sebagai sumber energi bagi satuan pelayanan gizi," tandas Fadjar.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota DPR RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga akan disalurkan ke peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan. Dia pun mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) pesantren dioptimalkan dalam program tersebut.

"Selama ini pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar program MBG yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan," kata HNW dalam keterangan, Kamis (5/12/2024).

Diketahui untuk menyalurkan Makan Bergizi Gratis, pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu.

HNW pun mendorong agar pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri. Sehingga dari mulai proses pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya pesantren.

"Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis, dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur pesantren masing-masing," jelasnya.

Berdasarkan keterangan Badan Gizi Nasional target program MBG adalah 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, namun diperluas kepada ibu hamil, menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut tanpa terkecuali.

Pasalnya pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

"Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru," tutupnya.

Anggaran makan bergizi gratis (MBG) telah dipangkas dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak per hari.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan keputusan itu dibuat usai melihat data keluarga menengah ke bawah rata-rata memiliki tiga hingga empat orang anak.

Dengan begitu, sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis Rp30 ribu-Rp40 ribu per hari.

"Sebulan Rp2,7 juta. Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini," ujarnya.

Langkah Prabowo ini membuat para orang tua cemas.

Beberapa orang tua siswa menganggap jatah Rp10 ribu per anak per hari untuk penerima manfaat program tersebut masih tak cukup untuk memenuhi gizi.

Anastasya (29), ibu dari satu anak yang masih mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) di salah satu sekolah di Jakarta ini  menilai anggaran Rp10 ribu per anak per hari untuk MBG justru tak ada gunanya.

Anggaran katanya, tidak cukup untuk memberi makanan bergizi kepada anak. 

Ia menilai jatah makan gratis Rp10 ribu per anak per hari tidak masuk akal.

"Terlebih lagi sekarang harga pangan udah dinaikin. Mau beli apa sih dengan Rp10 ribu? Sedangkan anak untuk memenuhi tumbuh kembangnya wajib ketemu 4 sehat 5 sempurna, protein hewani, sayur, karbo, buah dan susu. Belum lagi anak-anak gizi buruk, butuh asupan vitamin," tegasnya.

"Jadi kalkulasi pemerintah dengan Rp10 ribu itu untuk memenuhi kebutuhan pangan anak dan ibu hamil tentu enggak make sense. Harga satu ikat sayur bayam aja bisa Rp3.000-Rp6.000. Belum protein hewani paling murah katakan telur Rp3.000 per butir, belum berasnya, dan itu cuma untuk sekali makan," jelas Aca.

Menurutnya, dengan uang Rp10 ribu hanya bisa mendapatkan seporsi nasi dengan sayur dan paling mentok mungkin telur. Ia menegaskan tidak mungkin setiap hari anak hanya diberi telur.

Pasalnya, untuk pertumbuhan optimal anak-anak butuh diberikan pengenalan dengan protein hewani lainnya. Menurutnya, semakin banyak pengenalan semakin baik untuk tumbuh kembang anak secara gizi maupun pertumbuhan otak.

Dengan harga pangan naik sekarang, menurut Aca, hitungan untuk jatah makan anak dan ibu hamil sekarang minimal seharusnya di Rp40 ribu-Rp50 ribu per hari.

Senada, Nabila (30), ibu dari dua anak yang salah satunya duduk di bangku taman kanak-kanak pun merasa jatah Rp10 ribu per hari belum bisa memenuhi gizi anaknya.

"Secara pribadi dengan uang Rp10 ribu itu tumbuh kembang anak belum bisa terpenuhi, apalagi anak-anak butuh asupan gizi yang cukup untuk bisa tumbuh kembang dengan optimal," ujar dia.

Menurut Nabila, dengan Rp10 ribu per porsi mungkin bisa cukup untuk membuat menu bergizi lengkap, namun tetap belum menjamin kebutuhan gizi harian setiap anak terpenuhi.

Apalagi, lanjutnya, pastinya masih ada biaya untuk pengolahan atau catering makanan. Ia mempertanyakan apakan uang Rp10 ribu saja bisa menutupi biaya bahan dan lain-lainnya itu.

Ia mengakui bahwa uang Rp10 ribu bisa membuat anak mendapatkan makanan dengan porsi sederhana, seperti karbohidrat, protein seperti telur, tahu tempe, sayur dan buah. Namun, ia menegaskan seharusnya jatah makan ini bisa ditingkatkan lagi.

"Tapi ya harusnya untuk jatah makan Rp10 ribu itu bisa ditingkatkan lagi anggarannya sih, supaya bisa kasih makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang," ujarnya

Di sisi lain, Laily (34) dengan dua yang salah satunya duduk di kelas 1 SD berpendapat jatah Rp10 ribu per hari masih bisa mencukupi dengan lauk pauk yang tepat.

Ia berkata Rp10 ribu per porsi masih bisa memenuhi gizi anak dalam tumbuh kembangnya, dan tentu akan membantu kalangan menengah ke bawah.

"Untuk menengah ke bawah ya, contohnya anak-anak yang bersekolah di SD negeri yang ibu bapaknya buruh atau ekonominya terbatas, yang pendapatannya sangat minim," imbuh Laily.

Menurutnya, bantuan Rp10 ribu per porsi MBG akan sangat membantu para keluarga di kalangan menengah ke bawah, asalkan tepat sasaran hanya untuk penerima yang membutuhkan.

Laily menilai gizi anak bisa terpenuhi dengan adanya karbohidrat, protein hewani, protein nabati dan aneka sayuran yang menurutnya bisa mencukupi dengan Rp10 ribu saja dibandingkan dengan camilan tak sehat lainnya.

"Dibanding mereka pas jam istirahat makannya cireng, gulali, seblak. Tentu makanan bergizi dari pemerintah sangat membantu untuk tumbuh kembang mereka," ujarnya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com -Universitas Aisyiah (Unisa) Yogyakarta melaksanakan uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah Suronatan pada Rabu (4/12/2024).

Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa dan sedang dalam tahap evaluasi.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Unisa, Yuli Isaneni, menjelaskan bahwa anggaran untuk setiap porsi makan siang ditetapkan sebesar Rp 15.000.

"Harga Rp 15.000 per porsi, saat ini sasaran sekolah Muhammadiyah Aisyiyah, karena masih dalam tahap uji coba," ujarnya saat dihubungi.

Yuli juga menambahkan bahwa anggaran tersebut telah disosialisasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan disusun sebelum adanya kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto.

Menyusul kebijakan baru yang menetapkan harga Rp 10.000 per porsi, Yuli menekankan perlunya perhitungan cermat dari ahli gizi untuk memenuhi standar gizi yang tepat.

"Untuk harga Rp 10.000, ahli gizi akan berpikir cermat dengan menu yang pas. Tapi perkiraan rata-rata harga tetap Rp 10.000," katanya.

Koordinator Bidang Kurikulum SD Muhammadiyah Suronatan, Beny Purwoko menyatakan bahwa uji coba makan siang bergizi gratis dimulai sejak Selasa dan Rabu kemarin merupakan hari kedua pelaksanaan program tersebut.

“Alhamdulillah hari ini uji coba kedua, kemarin mungkin dari distribusinya agak molor waktunya, hari ini kirimannya tepat waktu,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Beny menambahkan bahwa selama dua hari uji coba ini, respons dari siswa sangat positif.

“Siswa senang sekali dengan adanya program makan siang dari Unisa dan PP Muhammadiyah ini,” katanya.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi siswa di sekolah tersebut.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com -Universitas Aisyiah (Unisa) Yogyakarta melaksanakan uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah Suronatan pada Rabu (4/12/2024).

Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa dan sedang dalam tahap evaluasi.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Unisa, Yuli Isaneni, menjelaskan bahwa anggaran untuk setiap porsi makan siang ditetapkan sebesar Rp 15.000.

"Harga Rp 15.000 per porsi, saat ini sasaran sekolah Muhammadiyah Aisyiyah, karena masih dalam tahap uji coba," ujarnya saat dihubungi.

Yuli juga menambahkan bahwa anggaran tersebut telah disosialisasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan disusun sebelum adanya kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto.

Menyusul kebijakan baru yang menetapkan harga Rp 10.000 per porsi, Yuli menekankan perlunya perhitungan cermat dari ahli gizi untuk memenuhi standar gizi yang tepat.

"Untuk harga Rp 10.000, ahli gizi akan berpikir cermat dengan menu yang pas. Tapi perkiraan rata-rata harga tetap Rp 10.000," katanya.

Koordinator Bidang Kurikulum SD Muhammadiyah Suronatan, Beny Purwoko, menyatakan bahwa uji coba makan siang bergizi gratis dimulai sejak Selasa dan Rabu kemarin merupakan hari kedua pelaksanaan program tersebut.

“Alhamdulillah hari ini uji coba kedua, kemarin mungkin dari distribusinya agak molor waktunya, hari ini kirimannya tepat waktu,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Beny menambahkan bahwa selama dua hari uji coba ini, respons dari siswa sangat positif.

“Siswa senang sekali dengan adanya program makan siang dari Unisa dan PP Muhammadiyah ini,” katanya.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi siswa di sekolah tersebut.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com -Universitas Aisyiah (Unisa) Yogyakarta melaksanakan uji coba program makan siang bergizi gratis di SD Muhammadiyah Suronatan pada Rabu (4/12/2024).

Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa dan sedang dalam tahap evaluasi.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Unisa, Yuli Isaneni, menjelaskan bahwa anggaran untuk setiap porsi makan siang ditetapkan sebesar Rp 15.000.

"Harga Rp 15.000 per porsi, saat ini sasaran sekolah Muhammadiyah Aisyiyah, karena masih dalam tahap uji coba," ujarnya saat dihubungi.

Yuli juga menambahkan bahwa anggaran tersebut telah disosialisasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan disusun sebelum adanya kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto.

Menyusul kebijakan baru yang menetapkan harga Rp 10.000 per porsi, Yuli menekankan perlunya perhitungan cermat dari ahli gizi untuk memenuhi standar gizi yang tepat.

"Untuk harga Rp 10.000, ahli gizi akan berpikir cermat dengan menu yang pas. Tapi perkiraan rata-rata harga tetap Rp 10.000," katanya.

Koordinator Bidang Kurikulum SD Muhammadiyah Suronatan, Beny Purwoko, menyatakan bahwa uji coba makan siang bergizi gratis dimulai sejak Selasa dan Rabu kemarin merupakan hari kedua pelaksanaan program tersebut.

“Alhamdulillah hari ini uji coba kedua, kemarin mungkin dari distribusinya agak molor waktunya, hari ini kirimannya tepat waktu,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Beny menambahkan bahwa selama dua hari uji coba ini, respons dari siswa sangat positif.

“Siswa senang sekali dengan adanya program makan siang dari Unisa dan PP Muhammadiyah ini,” katanya.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi siswa di sekolah tersebut.

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan TNI berkolaborasi melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis kepada siswa di kota setempat.

"Uji coba pemberian makanan bergizi gratis akan dilakukan TNI dan pemkot menyiapkan data siswa di seluruh jenjang pendidikan di bawah kewenangan pemkot, yakni siswa PAUD hingga SMP, " kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Ferdinand Tasso di Ambon, Rabu.

Ia mengatakan TNI meminta data jumlah siswa, selanjutnya akan ditentukan jumlah dan waktu pelaksanaan pemberian makanan bergizi tersebut.

"Pemkot prinsipnya mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh instansi yang akan melaksanakan program ini akan kami dukung," katanya.

Pihaknya berharap program yang akan dilakukan TNI di Kota Ambon dapat menyesuaikan waktu belajar siswa, seperti siswa TK dan SD, menyesuaikan waktu pemberian makanan di waktu pagi sesuai jam belajar siswa.

Seperti yang dilakukan pada saat peringatan hari ikan nasional, Pelabuhan Perikanan Nusantara melakukan program pembagian makanan bergizi di empat sekolah dasar.

Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Syuryadi Sabirin menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memprogramkan makanan bergizi gratis mulai awal Januari 2025.

"Makan Bergizi Gratis merupakan program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Provinsi Maluku merencanakan dimulai awal Januari 2025," katanya.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan data siswa mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP, yang merupakan kewenangan kabupaten kota, sementara SMK dan SMA kewenangan provinsi.

Pemprov Maluku mendukung penuh program makan siang bergizi yang dicanangkan pemerintah, karena program ini memiliki banyak dampak positif.

"Program makanan bergizi juga akan diimplementasikan kepada ibu hamil dan menyusui, jadi Dinas Kesehatan juga mengumpulkan data ibu hamil dan menyusui," katanya.

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat melibatkan pelaku usaha lokal serta usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis untuk para pelajar sekolah dasar di wilayah itu.

"Sampai saat ini kami masih melakukan simulasi program Makan Bergizi Gratis di sejumlah sekolah dasar," kata Bupati Karawang Aep Syaepuloh di Karawang, Rabu.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian direalisasikan di Karawang.

"Hari ini kami terus melaksanakan simulasi program Makan Bergizi Gratis di SDN Dawuan Tengah 1 dengan jumlah total 471 pelajar," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan simulasi program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan selama satu bulan dengan menu yang bervariasi dan bergizi serta pengawasan terhadap perkembangan anak.

Bupati mengatakan, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar sekolah dasar pihaknya akan bekerja sama dengan para pelaku usaha lokal, termasuk UMKM.

"Kerja sama ini dilakukan dalam penyediaan menu makan siang yang higienis dan bergizi. Jadi nanti kita akan memanfaatkan potensi UMKM di setiap wilayah," katanya.

Disebutkan, dengan pembinaan yang tepat terkait gizi dan kehigienisan kepada pelaku usaha lokal dan UMKM, maka program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tanpa kendala jarak.

Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan salah satu upaya Pemkab Karawang untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak melalui asupan nutrisi yang cukup.