Komisi I DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta anggaran yang sudah disiapkan Pemkab Bone sebesar Rp 18 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) direfocusing. Hal tersebut menyusul program MBG diambil alih oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau program makan bergizi gratis akan desentralisasi oleh Badan Gizi Nasional otomatis tidak dipakai. Jadi kita menyarankan untuk digunakan untuk pos anggaran yang lain," ujar Ketua Komisi 1 DPRD Bone Rismono Sarlim kepada detikSulsel, Jumat (7/2/2025).

Anggota Banggar DPRD Bone itu menerangkan, awalnya Pemkab Bone diminta menyiapkan anggaran Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis. Namun belakangan ada perintah dari Kemendagri bahwa program MBG akan dikelola oleh BGN.

"Awalnya ada perintah, kita diminta untuk siapkan dana sharing Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis. Belakangan Mendagri mengeluarkan perintah, anggaran makan bergizi gratis akan diurus oleh BGN," katanya.

Rismono menerangkan, anggaran makan bergizi gratis disentralisasi oleh BGN. Dia mengusul sebaiknya anggaran yang Rp 18 miliar dialihkan perbaikan sekolah.

"Jadi anggaran yang disiapkan kemarin Rp 18 miliar itu bisa dialihkan ke program lain. Program yang lebih efektif sesuai perintah Pak Presiden program perbaikan sekolah karena di Bone masih banyak sekolah yang butuh perbaikan," jelasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Bone sebelumnya menganggarkan Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis dalam APBD 2025. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu rencananya akan diterapkan pada Januari 2025.

"Kita siapkan anggaran Rp 18 miliar untuk program makan bergizi. Rencananya awal Januari kita mulai," ujar Penjabat (Pj) Sekda Bone Andi Fajaruddin, Rabu (4/12/2024).

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi green financing (pembiayaan hijau).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mendukung serta aspek enviromental, social and governance (ESG) di sektor perumahan.

Menurut dia, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujar Anin saat menjadi pembicara utama pada acara bertajuk "Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia" di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anin.

"Di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini karena di sepanjang sejarah Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

"Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," kata Anin.

Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Oleh: Iwan Saskiawan*

PROGRAMMakan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, program MBG salah satu investasi terhadap sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Pelaksanaan program ini tentunya membutuhkan sumber bahan makanan lokal yang bernilai gizi, mudah didapatkan, dan murah harganya mengingat dana yang tersedia sangat terbatas.

Salah satu bahan makanan yang mengandung zat gizi lengkap dan memenuhi persyaratan untuk pengadaannya adalah jamur pangan.

Jamur pangan (edible mushroom) merupakan salah satu sumber bahan pangan yang sudah dikenal masyarakat sejak abad pertengahan.

Saat ini, jamur pangan banyak dibudidayakan di Indonesia dengan menggunakan serbuk gergaji atau limbah pertanian sebagai media tanam (Saskiawan, et al. 2016).

Di Indonesia ada beberapa jenis jamur pangan yang sudah biasa dikonsumsi masyarakat, di antaranya jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus), jamur merang (Volvariela volvacea), jamur kuping (Auricularia sp.), jamur kancing (Agaricus sp.), dan jamur shitake (Lentinula edudes).

Ke lima jenis jamur ini sudah bisa dibudidayakan di Indonesia dengan mudah. Selain itu, ada beberapa jenis jamur yang diimpor dari negara lain karena secara ekonomis belum bisa dibudidayakan di Indonesia seperti jamur enoki (Flamulina velutipes).

Selain cita rasa dan nilai gizinya yang tinggi, jamur pangan juga dikenal menghasilkan senyawa bioaktif yang berperan sebagai imunomodulator bagi tubuh kita ((Yang dkk. 2009 dan Zhang dkk. 2011).

Beberapa jenis jamur yang digunakan sebagai bahan baku obat adalah jamur lingzhi (Ganoderma lucidum) dan jamur cordyceps.

Secara kuantitatif, kandungan protein yang ada di jamur pangan memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi, yaitu 3,92 gram per 100 gram pada jamur pangan dan 20,47 gram pada daging sapi.

Namun, jamur pangan layak digunakan sebagai pengganti protein hewani. Protein dalam jamur pangan mengandung seluruh sembilan asam amino esensial (Esssential Amino Acids, EAAs), hal yang tidak ditemukan pada hampir seluruh jenis protein nabati.

Selanjutnya, jamur pangan juga mempunyai asam amino rantai cabang tinggi (High Branced-Chain Amino Acid, BCAA) yang biasanya hanya ditemukan pada protein hewani.

Protein pada jamur pangan secara kualitas hampir sama dengan protein pada daging. Menurut WHO/FAO, dari beberapa karakter protein seperti daya cerna protein secara in vitro (in vitro protein digestibility, IVPD), daya cerna protein berdasar asam amino score (protein digestibility corrected amino acid score, PDCAAS), asam amino esensial index (essential amino acid index, EAAI) dan rasio efisiensi protein (protein efficiency ratios, PER) pada jamur pangan setara dengan yang terdapat pada ovalbumin (protein pada putih telur) dan jauh mengungguli protein pada kacang kedelai dan gandum.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pada jamur pangan segar dan olahan menunjukkan kualitas protein yang masih terjaga.

Studi yang dilakukan tentang tingkat kekenyangan antara konsumsi jamur pangan dan daging menunjukan bahwa sebagian responden merasa lebih kenyang. Mereka mengaku tidak ingin meneruskan makan setelah mereka mengonsumsi jamur pangan dibandingkan mengonsumsi daging.

Selain itu, 72 persen lemak pada jamur pangan termasuk jenis lemak tidak jenuh. Jamur juga mengandung berbagai jenis vitamin, antara lain B1 (thiamine), B2 (riboflavin), niasin dan biotin.

Selain elemen mikro, jamur juga mengandung berbagai jenis mineral, antara lain K, P, Ca, Na, Mg, Se dan Cu.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa rekayasa media tanam pada jamur tiram dapat meningkatkan kandungan mineral seperti Selenium (Se) dan seng (Zn) dalam tubuh buahnya.

Ke dua mikro mineral tersebut diperlukan untuk pertumbuhan balita, sehingga dapat digunakan untuk pencegahan stunting.

Jumlah kandungan seratnya yang berkisar antara 7,4 -24,6 persen sangat baik untuk pencernaan.

Jamur juga mempunyai kandungan kalori yang sangat rendah sehingga cocok bagi pelaku diet (Gonzales, et. al 2020).

Jamur pangan yang kita konsumsi sebenarnya merupakan tubuh buah dari jamur golongan Basidiomycota yang berukuran makroskopis dan merupakan organ yang menghasilkan spora untuk perkembang biakan jamur tersebut.

Tubuh buah tersebut merupakan struktur reproduksi jamur yang menghasilkan spora, semacam biji pada tumbuhan untuk perkembangbiakan jamur.

Dalam ilmu taksonomi atau ilmu pengelompokan mahluk hidup, jamur pangan digolongkan dalam kelompok tersendiri yang merupakan peralihan antara tumbuhan dan hewan.

Sehingga nilai gizi dari jamur pangan ini lebih menyerupai nilai gizi pada hewan, meskipun dalam komoditas pertanian jamur pangan digolongkan sebagai sayuran (hortikultura).

Saat ini berbagai jenis jamur pangan sudah dibudidayakan oleh masyarakat. Cara budidaya yang bisa dilakukan dengan tehnologi sederhana, tanpa memerlukan lahan yang luas, menggunakan limbah organik untuk media tanam serta sisa media tanam yang bisa digunakan sebagai pupuk organik.

Selain dapat sebagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, budidaya jamur juga dapat menambah pendapatan masyarakat.

Jamur tiram putih dan jamur merang merupakan salah satu jenis jamur pangan yang banyak dibudidayakan masyarakat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jamur tiram putih secara nasional pada tahun 2022 adalah 527.758 Kg, sedangkan jamur merang adalah 82.609 Kg.

Daerah penghasil jamur tiram terbesar adalah Jawa Barat (146.530 Kg), kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing 140.044 Kg dan 109.103 Kg.

Sedangkan untuk jamur merang Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi produsen terbesar dengan produksi masing-masing 53.409 Kg dan 22.213 Kg.

Pada 2023, produksi nasional jamur tiram meningkat menjadi 537.866 Kg, sedangkan jamur merang justru mengalami penurunan menjadi 46.410 Kg.

Salah satu kelemahan jamur pangan adalah mempunyai life time yang pendek sehingga lebih mudah mengalami kerusakan pada penyimpanan suhu kamar.

Meskipun demikian, beberapa jenis jamur pangan dapat diolah menjadi produk pangan seperti patty jamur, bubur MPASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu), bakso jamur, mie jamur, nugget jamur dan produk lainnya sehingga lebih awet dalam penyimpanan tanpa mengurangi nilai gizi dari jamur tersebut.

Kelompok Riset Jamur Edible, Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempunyai kegiatan penelitian tentang biologi budidaya jamur pangan untuk mendapatkan produktivitas jamur yang tinggi dan pengembangan teknologi jamur pangan jenis baru yang selama ini belum dibudidayakan.

Selain itu, Kelompok Riset ini juga melakukan penelitian tentang nilai gizi dan senyawa aktif yang terdapat dalam jamur pangan yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jamur pangan mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai bahan pangan lokal pada program Makan Bergizi Gratis dengan berbagai alasan.

Di antaranya nilai gizi jamur pangan dan bisa digunakan sebagai sumber protein nabati yang kualitasnya mirip sumber protein hewani.

Selain itu, jamur pangan sangat mudah dan cepat dibudidayakan, dapat dibuat beberapa produk olahan dengan berbagai cita rasa dan sebagaian masyarakat sudah mengenal jamur sebagai bahan pangan.

*Peneliti Jamur Pangan, Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah 100 hari menjabat.

Pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan pandangannya terkait 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dosen Fisipol UGM, Mada Sukmajati, fokus menyoroti delapan program hasil terbaik cepat Prabowo-Gibran.

"Asta Cita menurut saya terlalu abstrak, tapi di visi misi programnya Pak Prabowo-Gibran ada delapan program hasil terbaik cepat," ujar Mada Sukmajati dalam acara Pojok Bulaksumur dengan tema "Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Program Kerja Prabowo-Gibran" yang digelar di selasar Gedung Pusat UGM, Jumat (7/02/2025).

Mada menyampaikan, delapan program hasil terbaik cepat ini seharusnya menjadi fokus 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, bisa berlanjut maksimal sampai satu tahun.

Delapan program hasil terbaik cepat ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang masih dalam rencana.

Program makan bergizi gratis menurut Mada memang sudah mulai dilaksanakan.

Hanya saja, masih minim dalam perencanaan.

"Menurut saya desain Makan Bergizi Gratis ini nggak jelas. Ini istilahnya itu delapan program terbaik cepat, ini harusnya bisa lebih diperjelas desainnya. Kalau pun sudah dilakukan, evaluasinya apa kita juga nggak tahu," ucapnya.

Soal program pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap dan berkualitas di kabupaten, menurut Mada, juga belum kelihatan.

Program mencetak dan meningkatkan produktivitas pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional sudah berjalan.

"Tapi apa desainnya, prosesnya partisipatif atau nggak, membuka lahan itu dan seterusnya juga nggak jelas. Yang kita lihat justru dinamika dengan masyarakat lokal di sana," ucapnya.

Program membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, menurut Mada, masih sebatas wacana.

Selain itu, perencanaannya seperti apa juga masih belum jelas.

Mada juga menyoroti terkait program menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan.

"Tukinnya mau kemana ini? Dan ini juga isunya nggak tahu ada THR nggak ini?" ucapnya.

Program melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, dan menyediakan rumah murah, diungkapkan Mada, juga belum kelihatan.

Bahkan, untuk rumah murah masih dalam rencana.

Menurut Mada, seharusnya untuk masing-masing program harus sudah ada perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Padahal ini sudah 100 hari, harusnya 100 hari itu sudah ada desain di masing-masing program," tuturnya.

Sementara itu, Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM Yudistira Permana memberikan tanggapannya terkait pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga.

Yudistira Permana melihat pemangkasan anggaran ini merupakan titik kulminasi.

"Pemangkasan anggaran ini, hemat saya, adalah titik kulminasi, bom waktu yang akhirnya 'bledos'nya tahun ini," ucapnya.

Yudistira menyampaikan situasi saat ini tidak lepas dari adanya pembiaran tata kelola yang tidak baik, mulai dari subsidi energi, pupuk, BPJS, termasuk gas.

Tata kelola yang tidak baik itu, lanjut Yudistira, imbasnya hanya menghabiskan uang negara.

Kemudian, adanya pembangunan infrastruktur yang begitu masif tetapi arah untuk bisa mendapatkan return baik sosial maupun ekonominya tidak terlaksana dengan baik.

Selanjutnya, muncul adanya pandemi Covid, yang kemudian disusul krisis energi dampak perang Rusia dengan Ukraina.

"Nah, akhirnya kemudian menjadi sekarang, ini sudah hal yang terprediksi, utamanya pada saat Covid tahun 2021," tuturnya.

Soal target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Yudistira berpendapat target pertumbuhan tersebut terlalu ambisius mengingat kondisi ekonomi global saat ini.

"Capaian 8 persen dalam lima tahun ke depan saya rasa tidak realistis tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur," pungkasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI Angkatan Darat (AD) hingga perbankan untuk membangun rumah subsidi. Rumah tersebut ditujukan untuk prajurit, ASN TNI AD, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero). Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi yang disaksikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara).

Penandatanganan MoU pembangunan rumah subsidi untuk prajurit dan MBR. Foto: Dok. Kementerian PKP

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/2/2025).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara.

Ia menuturkan, pihaknya siap melakukan groundbreaking pembangunan rumah tersebut pada 20 atau 21 Februari 2025. "Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," tutupnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan "Kesepakatan ini sangat baik dalam rangka menyalurkan pembiayaan perumahan untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi prajurit TNI AD, khususnya bagi prajurit level bintara dan tamtama yang masuk sebagai kriteria MBR."

Sebagai informasi, tercatat per 5 Februari 2025, dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 3.535 unit senilai Rp 432,031 miliar sehingga penyaluran dana FLPP dari 2010 - 2025 sebanyak 1.602.414 unit senilai Rp 151,656 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

IDX Channel - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga saat ini masih melakukan kajian terkait perubahan skema program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan diterapkan tahun ini. Revisi skema FLPP tersebut guna memperluas cakupan penyaluran program FLPP, sehingga akan lebih banyak lagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bisa menikmati fasilitas KPR Subsidi tersebut.

Rencana perubahan skema penyaluran FLPP ini, merupakan bagian dari strategi Kementerian PKP untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Dan salah satu skema yang tengah di kaji adalah komposisi pendanaan FLPP yang diusulkan menjadi 50% ditanggung Pemerintah, dan 50% didanai dari likuiditas perbankan. Sementara skema FLPP yang berlaku selama ini adalah perbankan hanya menanggung 25% pendanaan FLPP.

Sementara itu, Pemerintah telah melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR. Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

IDX Channel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Menara Kadin, Kamis (6/2/2025). Pada kesempatan itu, Kadin menyatakan dukungan penuh pada program 3 juta rumah.

Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengatakan program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo Subianto merupakan inisiatif yang baik yang akan sangat membantu bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Olahraga Kebugaran Indonesia (ORKI) menyebut dua program pemerintah yaitu Indonesia Bugar dan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kombinasi yang ideal untuk meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia.

Namun, ORKI mengingatkan pentingnya keseimbangan antara asupan nutrisi dan aktivitas fisik agar manfaatnya benar-benar optimal.

“Makan bergizi itu penting, tapi kalau anak-anak tidak cukup bergerak, dampaknya bisa berbalik menjadi masalah kesehatan, seperti obesitas dan kurangnya kebugaran fisik,” ujar Sekretaris Jenderal PP ORKI Defrizal Siregar kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Defrizal, makan sehat tanpa diimbangi dengan gerakan yang cukup dapat berdampak negatif.

"Jangan sampai makanan sehat yang diberikan justru tidak diiringi dengan aktivitas fisik. Ini bisa membuat anak-anak menjadi kurang aktif dan berisiko mengalami kenaikan berat badan yang tidak sehat,” katanya.

Menurutnya, Indonesia Bugar harus menjadi pendamping utama Makan Bergizi Gratis agar anak-anak mendapatkan manfaat maksimal.

“Makan sehat harus linier dengan aktivitas fisik yang cukup. Kalau pola makannya bagus dan tubuhnya aktif bergerak, mereka akan tumbuh lebih sehat dan bugar,” ujar Defrizal.

Dia juga menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mendorong tercapainya Profil Pelajar Pancasila.

Untuk memastikan program kebugaran ini berjalan optimal, ORKI mengembangkan berbagai inovasi yang membuat olahraga lebih menarik bagi siswa. Di antaranya melalui Runner Goes to School yang mendorong budaya lari sejak dini dan Fit Camp yang menekankan latihan kekuatan dan ketahanan tubuh dalam format yang lebih menyenangkan.

“Kami ingin olahraga di sekolah tidak membosankan. Anak-anak butuh variasi aktivitas agar tetap semangat bergerak,” ujar Defrizal.

Selain itu, ORKI juga memperkenalkan senam inovatif, seperti senam stik beduk, yang mengombinasikan latihan kekuatan dengan unsur ritme yang lebih dinamis.

Melihat besarnya potensi Program Indonesia Bugar dan Makan Bergizi Gratis, ORKI berharap pemerintah bisa melibatkan lebih banyak organisasi olahraga dalam implementasinya.

“Di Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) saja ada 93 induk organisasi olahraga. Jika mereka difasilitasi untuk berkontribusi, maka variasi kegiatan fisik di sekolah akan makin kaya dan sesuai dengan jenjang usia siswa,” kata Defrizal.

Pewarta: Muhammad Ramdan
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

Telkom mendapatkan pekerjaan rumah (PR) untuk mengembangkan aplikasi khusus buat mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

VP Corporate Telecommunication Telkom Andri Sasongko mengatakan perusahaannya diberi tugas oleh pemerintah untuk membantu distribusi MBG, program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Kita sudah diberi tugas sebenarnya, nanti melalui Telkomsel, membuat aplikasi yang powerfull tentunya, yang bisa memonitor (distribusi makan bergizi gratis)," ujar Andri di sela Media Gathering Indibiz, Telkom di Jakarta, Jumat (7/2).

Andri menyebut ini bukan pertama kalinya Telkom membantu pemerintah dalam menyediakan aplikasi untuk layanan publik. Sebelumnya, perusahaan plat merah ini juga membantu menggarap aplikasi PeduliLindungi di masa pandemi Covid-19.

"Dulu kita punya pengalaman bagus waktu Covid-19, yaitu PeduliLindungi, itu di belakangnya Telkom ya," tutur Andri.

Andri belum memberikan rincian apa saja yang akan ada dalam aplikasi tersebut dan sejauh apa cakupannya dalam membantu program MBG. Ia hanya menjelaskan proses pengembangnya aplikasi tersebut tengah dilakukan.

"Kementerian BUMN inginnya Telkom melalui Telkomsel punya aplikasi seperti itu untuk monitoring distribusi makan bergizi gratis. Saat ini sedang berjalan (pembuatan aplikasinya)," tandasnya.

Opsi menu serangga di Makan Bergizi Gratis (MBG) disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beberapa waktu lalu. Ia mengatakan opsi menu ini akan dibuka di wilayah dengan penduduk yang sudah biasa mengonsumsinya.

"Menu makanan bergizi gratis tidak kami tetapkan secara nasional, yang terpenting 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Oleh karena itu, di setiap satuan pelayanan kami merekrut ahli gizi untuk menyusun menu berbasis sumber pangan lokal," kata Dadan kepada detikcom, Jumat (31/1/2025), yang dilansir detikHealth, Jumat (7/2/2025).

"30 persen protein sumbernya tidak perlu selalu sama, misalnya di satu daerah banyak telur, pakai telur. Daerah lain ayam, dan daerah lainnya lebih banyak ikan, jadi sumbernya tergantung kearifan lokal dan mungkin saja ada daerah yang sangat suka serangga," sambungnya.

Kandungan Gizi Serangga

Merespons opsi menu serangga di program MBG, Dosen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Lailatul Muniroh S K M, M Kes, mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan faktor budaya, psikologis, dan keamanan pangan di samping faktor gizi.

Laila mengatakan kandungan gizi serangga antara lain protein. Kadar protein per 100 gram serangga lebih tinggi daripada daging sapi dan daging ayam.

Selain itu, serangga juga kaya asam amino esensial dan asam lemak tak jenuh seperti omega 3 dan omega 6. Namun, butuh serangga dalam porsi banyak untuk mencapai kadar nutrisi tersebut.

"Penting untuk digarisbawahi, bahwa jumlah atau porsi diperlukan dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut," jelas Laila dalam laman Unair, dikutip Jumat (7/2/2025).

Standar Keamanan Menu Serangga

Laila juga menyorot isu standar keamanan dan regulasi pangan pada serangga untuk menjadi bahan makanan. Ia menggarisbawahi, UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum menjelaskan dengan rinci terkait serangga.

Laila juga menyinggung terkait potensi alergi dan keamanan konsumsi serangga. Sebab, UU Pangan tidak memberikan penjelasan terkait serangga sebagai komoditas pangan.

"Undang-undang pangan kita belum ada penjelasan detail terkait serangga, bagaimana memastikan keamanan pangannya?" tuturnya.

Sementara itu, ia mengamini adanya Peraturan Kepala BPOM No 13 Tahun 2016. Namun, berdasarkan peraturan tersebut, produk berbasis serangga perlu melalui evaluasi BPOM sebelum mendapatkan izin untuk beredar sebagai makanan.

"Beberapa peraturan terkait standar keamanan pangan dan novel food (bahan pangan baru) sudah ada, seperti Peraturan Kepala BPOM No 13 Tahun 2016 tentang pangan olahan yang mengandung bahan pangan baru," ucapnya.

Pengolahan makanan berbahan serangga sendiri contohnya dalam bentuk tepung protein serangga. Tepung ini dapat diolah menjadi berbagai makanan atau produk olahan lainnya.

Laila menjelaskan, inovasi pengolahan serangga ini salah satunya perlu dalam merespons masalah penerimaan masyarakat atas menu serangga di program Makan Bergizi Gratis.

Faktor Penerimaan Masyarakat

Laila mengatakan penerimaan pada serangga sebagai makanan sehari-hari dipengaruhi oleh faktor budaya, psikologis, sosial, dan ekonomi. Maka wajar, bila sebagian penduduk Indonesia tidak menganggap serangga bisa dimakan serta menolak kemunculan opsi menu serangga.

Dia menekankan, kebijakan ini harus benar-benar bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bukan sekadar program formalitas tanpa manfaat maksimal.

Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat menyusun regulasi yang jelas mengenai konsumsi serangga. Kemudian, masyarakat perlu diedukasi mengenai manfaatnya.

Pemerintah juga perlu berinovasi dalam mengembangkan produk berbasis serangga. Ekosistem budidaya serangga skala UMKM menurut Laila juga perlu didorong agar penyediaan bahan bakunya berkelanjutan.

"Jangan sampai program MBG ini hanya sekadar menjalankan program, tanpa ada niatan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jangan sampai program MBG ini hanya sekadar program bagi-bagi makanan," tutupnya.

Video BGN: Tambahan Rp 100 T Penuhi Target 82,9 Juta Penerima Makan Gratis

Video BGN: Tambahan Rp 100 T Penuhi Target 82,9 Juta Penerima Makan Gratis

IDXChannel - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan masukan dan kritik dari masyarakat, termasuk dari siswa, akan menjadi bahan perbaikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih baik.

Menurutnya, setiap kritik dan juga masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, mengingat program tersebut juga bakal dijalankan secara masif ke seluruh wilayah Indonesia.

"Saya rasa perbaikan-perbaikan itu dilakukan setiap hari. Jadi ada masukan dari masyarakat, ada masukan dari mitra, ada masukan dari siapa saja, termasuk juga dari siswa-siswa itu menjadi bahan perbaikan bagi Badan Gizi Nasional," kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Lebih jauh, dirinya menegaskan perbaikan-perbaikan akan terus dilakukan untuk menyempurnakan sistem dari program prioritas pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Hal itu agar bisa berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.

"Kita kantor komunikasi tidak bisa mengevaluasi kementerian dan lembaga. Tapi yang jelas sekarang kan program MBG dalam rangka ekspansi setelah ini, setelah berjalan satu bulan tentu harus ada yang diperbaiki. Mungkin SOP, tapi yang diperbaikinya itu kan BGN," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Jambi (ANTARA) - Diberlakukan nya program nasional pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di sejumlah sekolah di wilayah Kota Jambi, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menindaklanjuti nya dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan program pemerintah pusat.

Hal itu tampak saat Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) A Ridwan, memimpin langsung persiapan tindak lanjut Program Nasional Pemberian Makan Bergizi Gratis di ruang ropat Wali Kota Jambi, pada Kamis (6/2).

Sebagaimana diketahui, program MBG ini merupakan salah satu program strategis dari Badan Gizi Nasional yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi seimbang.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan kualitas gizi pada anak-anak dan masyarakat secara umum. Selain itu, berdasarkan Perpres omor 83 Tahun 2024, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya gizi yang baik bagi perkemvabgan dan tumbuh anak.

Sebagai langkah awal, pelaksanaan program MBG di Kota Jambi akan dilaunching pada 17 Februari 2025 mendatang yang dimulai di 14 sekolah untuk TK, SD, SMP dan SMA dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 3.408 peserta didik.

Seusainya memimpin rapat itu, Pj Wali Kota Sri Purwaningsih mengatakan, sejauh ini untuk persiapan MBG di Kota Jambi dalam kondisi siap untuk dilaksanakan.

"Dari rapat yang kami lakukan hari ini bersama Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Jambi yang merupakan unit operasional Badan Gizi Nasional (BGN). Terkait proses persiapannya, mulai dari dapur, lokasi penerima manfaat, belanja bahan makanan, mengolah, memasak dan mendistribusikan ke sekolah-sekolah itu telah siap," kata Sri.

Dalam koordinasi persiapan itu, Sri menegaskan, agar OPD dan stakeholder terkait dilingkup Pemkot Jambi terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leding sektor.

"Untuk Dinas Pendidikan agar membantu terkait validasi data peserta didik, selanjutnya Dinas Kesehatan untuk memastikan kehigienisan makanan yang didistribusikan, dengan kerja sama bersama Badan POM, karena selama ini SPPG hanya bekerja secara sendiri," tegas Sri.

Lebih lanjut, Sri menekankan, dengan telah diterapkannya program MBG di Kota Jambi nantinya, agar semua pihak yang terlibat dapat memastikan pendistribusian makanan bisa berjalan baik, agar MBG di Kota Jambi benar-benar dapat menyehatkan dan memberikan gizi yang cukup para peserta didik.

"Jadi secara keseluruhan untuk tanggal 17 nanti kota Jambi telah siap. Semua stakeholder terkait bersama Pemerintah tinggal terus meningkatkan komunikasi bersama SPPG di Kota Jambi dari BGN," tekannya.

Sri juga menyebut, setelah dilaunchingnya program MBG, nantinya program unggulan Presiden dan Wakil Presiden itu akan dilaksanakan secara terus-menerus di Kota Jambi.

"Jadi kegiatannya tidak berhenti hanya pada launching tersebut. Namun akan terus dilakukan secara berkelanjutan," pungkas Pj Wali Kota Jambi itu.

Setelah diberlakukan untuk peserta didik, program MBG di kota Jambi akan dilanjutkan bagi Ibu hamil dan menyusui, serta balita sebagai penerima manfaat. Dengan Puskemas sebagai validasi data.

Adapun ke 14 Sekolah di Kota Jambi sebagai pilot project awal penerapan program MBG di Kota Jambi, yakni TK Al-Aqso, TK dan Playgroup Al Fatih Kids, TK Al-Hidayah, TK Islam Al-Amal, TK dan Paud An-Nur, SDN 131, SDN 66, SDN 201, SDN 198, SDN 87, MIS Nurul Ihsan, SMPN 17, SMP Islam Al-Fatih, dan SMAN 10 Kota Jambi.

Turut hadir dalam rapat itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Moncar, sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait, Kabag Kerja Sama dan sejumlah Camat wilayah Penerima manfaat MBG dilingkup Pemkot Jambi, Ketua Kelompok SPPG Provinsi Jambi Adityo Wirapranatha, perwakilan Polresta Jambi dan Kodim 0415/Jambi.