Inspektur Jenderal (Irjen), Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman melaporkan dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Kementerian PKP mengambil sampling di 13 kecamatan yang ada di Sumenep, termasuk di kepulauan. Setelah terjun ke lapangan diketahui jika mekanisme yang dijalankan tidak sepenuhnya berjalan.

"(Kami) turun ke lapangan, mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan," katanya.

Dia paparkan 18 temuan penyimpangan yang dia dapatkan kepada awak media. Antara lain bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai yang dilaporkan.

"Saya temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan tapi penerima bantuannya ini suruh tanda tangan slip penarikan kosong,"katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Sigit Waseso mengatakan pihaknya akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh Irjen Kementerian PKP.

"Kami akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya, baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara," katanya.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

KENDAL, KOMPAS.com – Pemerintah mendorong perluasan akses kepemilikan rumah subsidi, termasuk untuk asisten rumah tangga (ART).

Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara saat menghadiri akad kredit program rumah untuk tenaga kesehatan di Perumahan Delta Asri 9, Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (28/4/2025).

“Mudah-mudahan asisten rumah tangga (ART), tahun ini mulai bisa mendapatkan rumah subsidi,” ujar Ara.

Ara menegaskan, perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil terus diwujudkan secara konkret, bukan hanya sebatas pidato.

“Kita buktikan di zaman Presiden Prabowo, rakyat kecil betul-betul diurus, bukan dengan pidato tetapi dengan tindakan nyata. Tadi saya sudah cek ya, dan di sini (Perumahan Delta Asri 9), perumahan yang baik tidak banjir dan juga di sini warganya happy,” ucapnya.

Rumah untuk Tenaga Kesehatan dan Profesi Lain

Dalam acara tersebut, Ara juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan 30.000 unit rumah subsidi khusus untuk tenaga kesehatan.

Rinciannya, 15.000 unit untuk perawat, 10.000 unit untuk bidan, dan 5.000 unit untuk tenaga kesehatan lainnya.

Program rumah subsidi ini didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Selain itu, rumah subsidi juga disiapkan untuk profesi lain, yakni 20.000 unit untuk petani, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk tenaga migran, 20.000 unit untuk guru, serta 1.000 unit untuk wartawan.

Dukungan Pemerintah Daerah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir dalam acara tersebut, menyatakan komitmennya dalam mendukung pembangunan rumah yang ramah lingkungan.

“Satu rumah baru harus menggunakan biopoli, sehingga sampahnya sudah bisa didaur ulang. Ada juga program satu KK satu rumah layak huni,” ujar Luthfi.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, juga mengimbau agar tenaga kesehatan yang belum memiliki rumah segera memanfaatkan program ini.

"Ini harus bisa dimanfaatkan," kata Dyah.

Komitmen Developer

Sementara itu, perwakilan Perumahan Delta Asri 9, Elok Prabawati, mengatakan bahwa pihaknya juga mengembangkan perumahan Delta Asri di Kabupaten Semarang dan Batang.

"Selama kuotanya masih ada, kami siap melayani tenaga kesehatan untuk mengambil rumah di kami," ujar Elok.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pantauan detikjatim, Heri Jerman tiba di Kejaksaan Tinggi Sumenep pada pukul 09.40 pagi. Ia didampingi sejumlah stafnya akan menemui kepala kejaksaan negeri Sumenep, Sigit Waseso.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Setiap kepala keluarga dapat bantuan sekitar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

Diketahui bahwa anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai 109 Miliar. Namun saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, Ia masih belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Nanti setelah acara penyerahan kami akan konferensi pers ya. Sabar dulu, ya," katanya.

Meski demikian dalam keterangan singkat saat ditemui wartawan Heri membenarkan bahwa kasus BSPS yang dia laporkan terkait dengan dugaan korupsi.

"iya insyaallah (dugaan korupsi). Oke ya, makasih ya," tutupnya.

Dari seorang sumber diketahui bahwa Irjen PKP sudah berada di Madura sejak Jumat (18/4). Dia berkeliling Sumenep hingga ke Pulau Kangean untuk meninjau para penerima BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi persoalan kasus kekurangan gizi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, serta membantu menanggulangi stunting,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya di Kabupaten Bandung, Senin.

Menurut Asep, selain berfokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Pasokan bahan baku untuk dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menggandeng petani, peternak, dan nelayan dari wilayah sekitar.

“Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal dengan membeli bahan makanan dari pengusaha lokal maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN, Wira Manggala menyatakan bahwa pemenuhan gizi merupakan langkah penting untuk mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan potensi yang berkembang, yang nantinya berkontribusi terhadap daya saing bangsa di tingkat global,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen mendukung program ini, di antaranya melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG).

Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dengan dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.

“Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi persoalan kasus kekurangan gizi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil, serta membantu menanggulangi stunting,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya di Kabupaten Bandung, Senin.

Menurut Asep, selain berfokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Pasokan bahan baku untuk dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menggandeng petani, peternak, dan nelayan dari wilayah sekitar.

“Program MBG akan membantu sektor perekonomian lokal dengan membeli bahan makanan dari pengusaha lokal maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Sementara itu, Staff Ahli Sesdeputi Bidang Prokerma BGN, Kolonel Cba R. Wira Manggala, menyatakan bahwa pemenuhan gizi merupakan langkah penting untuk mencetak generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memiliki kesehatan yang baik dan potensi yang berkembang, yang nantinya berkontribusi terhadap daya saing bangsa di tingkat global,” katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen mendukung program ini, di antaranya melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG).

Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dengan dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.

“Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan percepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sebelumnya diketahui, ada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) di Jateng yang belum menjalankan kebijakan tersebut seperti Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, Purbalingga, Grobogan, Rembang, maupun Jepara.

Hal ini dilakukan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini menjadi salah satu program pro-rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat," terang Ara dilansir dari rilis, Senin (28/4/2025).

Ara pun meminta para pengembang di Jawa Tengah tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai arahan Presiden.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," lanjutnya.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel dan Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah juga menyampaikan berbagai program dan kebijakan Kementerian PKP dalam kebijakan tata kelola pembangunan perumahan serta upaya pengendalian risiko di sektor perumahan.

"Tetap semangat ya bangun rumah untuk rakyat. Pemerintah telah mengalokasikan alokasi pendanaan untuk 220.000 unit rumah bersubsidi dan bisa dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan," tandas dia.

Jakarta: Kota Tanjung Pinang merupakan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kota ini berada di perbatasan dengan negara Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja.

Terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna, provinsi ini juga dikenal akan sumber daya alamnya yang kaya di bidang minyak, gas, dan maritim. Kota ini juga memiliki pariwisata yang menarik, seperti Pulau Penyengat, Pantai Trikora, dan pantai buatan atau Tepi Laut yang terletak di garis pantai pusat kota sebagai pemanis atau wajah kota (waterfront city).

Jika kamu ingin tinggal di Tanjung Pinang, berikut ini limarekomendasi rumah murahserba Rp146 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tanjung Pinang

1. Bukit Merpati Putih Tahap II

Perumahan Bukit Merpati Putih Tahap II dikelola oleh Rhemabintan Makmur dan berlokasi di Pinang Kencana, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Perumahan ini memiliki ketersediaan unit rumah subsidi sebanyak 189 unit.

Rumah subsidi seharga Rp146 juta memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi. Rumah juga sudah tersedia dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap spandek lurus dan baja ringan, serta dinding batako diplester dan dicat. Kemudian, lantai keramik dan pondasi beton bertulang.

2. Mega Mas Residence

Perumahanini berlokasi di Air Raja, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dibangun oleh Arta Mega Mas. Perumahan ini memiliki 4 unit tipe subsidi dengan harga Rp146 juta.

Luas bangunannya 36 meter persegi dan luas lahan 97 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap spandek lurus, dinding batako diplester dan cat, lantai semen halus, dan pondasi beton bertulang.

3. Perumahan Dompak Indah

Perumahan subsidi terletak di Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dibangun oleh Cahaya Dompak Indah. Perumahan ini memiliki 71 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp146 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 98 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap spandek, dinding batako diplester dan dicat bagian luar. Lantai semen diaci halus dan pondasi beton.

4. Crystal Abadi

Hunian yang dibangun oleh Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini menyediakan 55 unit rumah subsidi. Perumahan ini dibangun oleh Cahaya Kristal Properti.

Dengan harga Rp146 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan spandek. Dinding batako dan lantai semen aci, serta pondasi beton bertulang.

5. Kenangan Jaya 9

Berlokasi di Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dikelola oleh Sinar Multi Makmur Abadi dengan jumlah unit tersedia sebanyak 50 unit.

Rumah dengan harga Rp146 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 84 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap spandek, dinding batako plester luar dan dalam, lantai semen diaci dan pondasi beton bertulang.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora kemarin yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari Program tiga juta rumah didorong jadi hunian aman bagi perempuan dan anak hingga Program MBG buka peluang kerja lebih baik bagi perempuan.

1. Program tiga juta rumah didorong jadi hunian aman bagi perempuan dan anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dibangun secara holistik, dengan menyediakan ruang bersama bagi keluarga untuk mendukung pola hidup sehat dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga kesejahteraan psikososial.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

2. Kemenkes ingatkan calon haji jaga pola hidup sehat saat ibadah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan agar jamaah calon haji asal Indonesia untuk senantiasa mempedomani pola hidup sehat dengan menjaga fisik selama menunaikan ibadah di Makkah, Arab Saudi.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

3. Pemkot Yogya bakal bagikan makanan berlebih layak konsumsi untuk warga

Pemerintah Kota Yogyakarta bakal membagikan makanan berlebih yang masih layak konsumsi kepada warga miskin, lansia prasejahtera, mahasiswa kesulitan, hingga musafir melalui program Food Bank "Lumbung Mataraman".

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

4. BP Taskin gandeng Koperasi Desa Merah Putih entaskan kemiskinan

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan menggandeng Koperasi Desa Merah Putih dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

5. Program MBG buka peluang kerja lebih baik bagi perempuan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang kerja yang lebih baik bagi para perempuan Indonesia.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang kerja yang lebih baik bagi para perempuan Indonesia.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, ia menyebut saat ini tercatat 40.000 orang terlibat dalam pelaksanaan MBG di 1.080 satuan penyelenggara pemenuhan gizi (SPPG), dengan komposisi 55 persen ibu-ibu.

Ke depan, katanya, ketika program ini menjangkau seluruh target 82,9 juta penerima manfaat melalui 30.000 SPPG, program itu diperkirakan menyerap 1,5 juta tenaga kerja dengan 55 persen di antaranya perempuan.

Ia menjelaskan program MBG membuka ruang yang luas terhadap pemberdayaan perempuan di berbagai daerah dengan semangat inklusivitas.

Para perempuan, ujarnya, dapat turut serta dalam pelaksanaan program ini dengan menjadi tenaga di SPPG, baik akuntan, ahli gizi, maupun tenaga dapur.

Menurut dia, dalam menghadapi tantangan zaman, perempuan dituntut berperan lebih aktif, terutama dalam pengasuhan anak sejak dini dan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.

Peran strategis ini, ujarnya, menjadi krusial dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 karena perempuan memiliki posisi sentral dalam mencetak generasi yang sehat, unggul, dan berkualitas.

Ia menjelaskan keikutsertaan perempuan dalam program MBG dapat memberikan efek riak yang positif dalam pemenuhan gizi nasional, memperluas akses, serta edukasi gizi dari tingkat rumah tangga.

Selain itu, memperkuat pemberdayaan perempuan secara masif.

"Semua ini merupakan langkah penting dalam membangun sumber daya manusia unggul demi terwujudnya Indonesia Emas 2045," katanya.

Ia juga mengemukakan para balita dan anak-anak sekolah akan menjadi tenaga kerja produktif pada 2045 sehingga perlu adanya intervensi pemenuhan gizi bagi mereka mulai dari saat ini.

"Jika sejak saat ini tidak kita intervensi pemenuhan gizinya, mereka akan menjadi produk demografi dengan kualitas yang rendah. Karena itu, program MBG sangat penting, dan ke depan akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga pelajar SMA atau sederajat," katanya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjabarkan progres keterlibatan industri asuransi dalam program pritoritas Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis dan program pembangunan 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), Ogi Prastomiyono mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan terhadap proses hulu ke hilir terkait dengan program-program tersebut. Termasuk melihat peluang dukungan industri asuransi nasional atas risiko yang dapat menghambat terselenggaranya program prioritas pemerintah ini.

"Misalnya pada program 3 juta rumah, OJK mengusulkan terbentuknya konsorsium asuransi yang berasal dari industri asuransi jiwa dan asuransi umum dan juga reasuransi," kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (27/4/2025).

Nantinya, sambung Ogi, konsorsium ini akan memproteksi nasabah misalnya dari risiko meninggal dunia yang dapat mengakibatkan risiko gagal bayar dengan produk, sedangkan asuransi umum dapat berperan untuk memproteksi risiko misalnya yang terkait dengan risiko kebakaran, kebongkaran dan lain-lain.

Sedangkan pada program makan bergizi gratis, Ogi menjelaskan bahwa industri asuransi dapat berperan pada fase produksi pangan melalui asuransi pertanian, proteksi pada tahap pengolahan dan distribusi misalnya proteksi terhadap risiko pembiayaan bagi UMKM yang terlibat.

Contoh lainnya, asuransi bisa memberikan proteksi terhadap risiko kecelakaan pada distribusi makanan bergizi, sampai dengan risiko-risiko khusus misalnya terkait dengan food poisoning yang mungkin saja terjadi.

Secara produk, Ogi menjelaskan bahwa pada dasarnya keseluruhan produk-produk dalam usulan tersebut sudah tersedia di industri asuransi. Industri asuransi juga sudah dianggap siap.

"Apalagi bila bilangan besarnya tercapai maka risiko bagi perusahaan asuransi akan menurun, tinggal menunggu skema dari pemerintah karena program masif seperti ini membutuhkan dukungan pemerintah, misalnya terkait dengan subsidi premi maupun insentif," pungkasnya.