JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Pelantikan tersebut Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 94P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Setelah Keppres dibacakan, Jokowi memandu Dadan untuk membacakan sumpah jabatan.

"Demi Allah bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Dadan.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana merupakan dosen di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Adapun Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Jokowi pada Agustus ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Badan Gizi Nasional memiliki tugas koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Lembaga tersebut juga harus mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur organisasi tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis yang diusung presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjadi salah satu program yang dikelola Badan Gizi Nasional.

Selain Dadan, Jokowi juga melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi.

Lalu, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, perombakan kabinet ini dilakukan untuk mendukung transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto.

"Pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif," ujar Ari kepada Kompas.com, Senin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, lembaganya belum memiliki kantor secara resmi.

Sehingga, Dadan yang baru saja resmi dilantik Presiden Joko Widodo belum tahu akan berkantor di mana. Ia masih menunggu arahan dari pihak terkait.

"Saya nunggu arahan, karena ini badan baru kan, baru dibentuk dan belum ada (kantornya). Jadi kita nunggu arahan saja," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Ia menjelaskan, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Namun, karena terkait siklus anggaran yang harus mulai dilaksanakan awal 2025, kinerja dari badan yang baru dibentuk itu harus dimulai lebih awal.

Dengan kata lain, harus mulai dibentuk pada era Presiden Joko Widodo.

"Agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari, maka dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya, dan itu sudah dimasukkan. Sehingga, perpres ini harus dibentuk di era Pak Jokowi. Dan saya kira ini adalah satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan," katanya.

"Jadi Pak Jokowi telah meneken perpresnya, kemudian saya ditunjuk sebagai kepalanya, dan saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya, agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan," sambung dia.

Ia pun menegaskan bahwa program makan bergizi akan diterapkan mulai 2 Januari 2025.

Saat ditanya apakah artinya ia akan melanjutkan memimpin Badan Gizi Nasional di pemerintahan Prabowo Subianto nantinya, Dadan menyerahkan kepada Prabowo.

"Itu hak prerogatifnya Presiden, tapi tugas saya sekarang adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan prosedur persiapan makan bergizi untuk anak sekolah, anak santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita," jelasnya.

Sebelumnya, Dadan Hindayana dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada Senin pagi.

Dadan yang merupakan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menjadi pemimpin pertama dari Badan Gizi Nasional yang baru saja dibentuk oleh Presiden.

Dadan Hindayana resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan mengatakan lembaga yang dipimpinnya dibentuk demi melaksanakan program prioritas Presiden terpilih RI Prabowo Subianto, yakni Program Makan Bergizi Gratis.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan melihat Badan Gizi Nasional dibentuk demi keberlanjutan pemerintahan. Ia berharap Januari 2025 Program Makan Bergizi Gratis bisa terlaksana.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari Program Makan Bergizi Gratis bisa dilaksanakan," lanjutnya.

Saat ditanya kantor Badan Gizi Nasional ada di mana, Dandan hanya mengatakan dia menunggu arahan. Ia menekankan optimis Program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan Januari 2025.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," imbuh Dadan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jokowi memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025.

Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang fleksibel. Dia mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 ialah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji Prabowo saat Pilpres 2024. Jokowi mengatakan program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Simak Video 'Jokowi Lantik 3 Kepala Badan: Hasan Nasbi-Dadan Hindayana-Taruna Ikrar':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun seluruhnya akan dikelola oleh lembaga tersebut.

Menurut Dadan, peruntukan anggaran tersebut mencakup pelaksanaan program makan bergizi gratis dan operasional badan gizi itu sendiri.

"Iya (semua ada di Badan Gizi). Enggak (tidak dipecah-pecah di kementerian lain)," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"(Rp 71 triliun) menyangkut seluruh program Badan Gizi," tegasnya.

Termasuk di dalamnya nanti untuk membayar gaji pegawai di Badan Gizi Nasional.

Dadan menambahkan, nantinya Badan Gizi Nasional akan menggandeng pihak swasta. Sebab program makan bergizi nasional dilaksanakan setiap hari dan menyangkut target yang besar.

"Ini kan program yang sangat besar, ya, dan dilaksanakan setiap hari, menyangkut target yang besar juga. Jadi, semua pihak pasti welcome terlibat," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

"Untuk program Presiden Terpilih Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun sudah ada di sini (RAPBN 2025), nanti akan dijelaskan dari tim makan bergizi gratis yang terus disempurnakan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani mengatakan program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk menciptakan anak yang cerdas dan pemberdayaan UMKM.

"Tapi ini multiplayer ekonomi di daerah ditekankan UMKM makin berdaya sehingga ekonomi daerah bisa bergerak," ujarnya.

Adapun dalam RAPBN 2025, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis ini masuk ke dalam kategori anggaran pendidikan sebesar Rp 722,6 triliun.

Anggaran pendidikan tersebut akan digunakan untuk peningkatan akses san kualitas pendidikan melalui PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, dan beasiswa LPDP.

Kemudian pemberian makan bergizi gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan serta penguatan link and match dengan pasar kerja (vokasi dan sertifikasi).

Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo baru saja melantik Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dalam acara pelantikan menteri dan kepala badan di Istana Negara Jakarta, Senin.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 94B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari data Pendidikan tinggi (Dikti), Dadan adalah seorang Dosen Program Studi Pascasarjana (S2) Entomologi atau ilmu yang mempelajari tentang jenis dan kehidupan serangga, di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dadan lulus sebagai sarjana dari program studi Proteksi Tanaman IPB pada tahun 1990. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Bonn, Jerman, di bidang studi Entomologi Terapan dan lulus pada tahun 1997.

Setelah itu, pria kelahiran Garut Jawa Barat itu juga tercatat sempat mengenyam pendidikan di Leibniz Universitat Hannover, Jerman, dan lulus pada tahun 2000. Dadan menyelesaikan studi S3-nya di IPB.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Science and Technology index (Sinta) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dadan tercatat memiliki skor 643, di mana pada tahun 2024, jurnalnya telah disitasi sebanyak 13 kali.

Pada tahun 2023, Dadan mempublikasikan empat jurnal, dan di tahun yang sama, hasil penelitiannya telah disitasi sebanyak 98 kali.

Salah satu penelitian yang dilakukan Dadan pada tahun 2017 telah diterbitkan dalam Jurnal Entomologi Indonesia pada tahun 2023 berjudul "Keanekaragaman dan peran fungsional serangga Ordo Cleopatra di area reklamasi pascatambang batu bara di Berau, Kalimantan Timur".

Pada Senin (12/8) yang lalu, Dadan juga mengisi materi tentang pangan dan dan gizi nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045 pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada presentasinya tersebut, ia menyoroti kerawanan pangan karena produksi pangan di dunia yang tidak seimbang.

Dadan juga menjabat sebagai Ketua di Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan (STPK) Banau, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

Menurut laman IPB, Dadan juga memiliki hobi bermain golf, di mana pada Bulan Juni 2024, ia sempat menjadi Ketua Panitia Fakultas Pertanian IPB Charity Golf Tournament.

Saat memberikan keterangan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari, maka dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya, dan itu sudah dimasukkan," katanya.

Menurutnya, Badan Gizi Nasional merupakan satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna melaksanakan pemenuhan gizi nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Gizi Nasional.

Badan ini terbentuk usai Jokowi resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional pada 15 Agustus 2024.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan ini nantinya akan dipimpin oleh seorang kepala.

Kepala Badan Gizi Nasional tersebut nantinya bisa diisi dari pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil, sebagaimana diatur pada Pasal 48 Ayat (1).

Namun, pada Pasal 49 Ayat (1) dikatakan bahwa pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional akan diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan tersebut.

Sementara itu, Ayat (2) mengatur perihal kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang mendudukin jabatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menariknya, Pasal 50 menyebutkan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bisa diangkat lagi dalam jabatan organiknya sesuai formasi yang tersedia jika telah menyelesaikan tugasnya.

Lebih lanjut, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat susunan organisasi yang terdiri dari dewan pengarah, kepala, dan wakil kepala.

Karena bertanggung jawab kepada presiden, Kepala Badan Gizi Nasional setidaknya harus melaporkan kinerja kepada presiden satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Hal itu termaktub dalam Pasal 39 Ayat (1).

Kemudian, Pasal 46 menyebutkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Namun, pasal tersebut tak hanya mengatur soal pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan Gizi nasional, tetapi juga dewan pengarah dan wakil kepala.

Selanjutnya, dewan pengarah dan Kepala Badan Gizi Nasional memiliki masa tugas lima tahun dan dapat diangkat lagi untuk satu periode berikutnya. Hal itu termaktub dalam Pasal 47 Ayat (1).

Namun, Ayat (2) menyebutkan bahwa jabatan tersebut bisa sewaktu-waktu diberhentukan oleh presiden sebelum masa tugasnya berakhir.

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Badan Gizi Nasional akan dibantu oleh wakil kepala, sekretariat utama, empat deputi, dan inspektorat utama.

Keempat deputi tersebut masing-masing adalah Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, dan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Terkait penggunaan anggaran, Kepala Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai pengguna anggaran, sebagaimana disebutkan pada Pasal 53.

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah ikut mengomentari soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurut Fahri, kesalahan pada Tapera adalah disebut tabungan, tapi kesannya memaksa.

"Makanya kesalahannya disebut tabungan, tapi maksa. Kalau maksa kenapa nggak dibilang pajak saja sekaligus. Ini kan masalahnya maksanya itu lho," kata Fahri dalam talkshow d'Rooftalk detikcom dengan tema 'IKN, Tapera, dan Polemik Politik Menuju Masa Transisi', Rabu (5/6/2024).

Fahri kemudian menyinggung soal keinginan masyarakat untuk punya rumah. Menurutnya, setiap orang ingin punya rumah, tapi cara mendapatkannya harus dipikirkan.

"Pasti masyarakat ingin punya rumah, dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara punya rumah. Semua fasilitas yang dimiliki oleh rakyat itu pada dasarnya negara punya hak atau kewajiban sekaligus untuk melakukan subsidi," katanya.

Fahri mengatakan dalam hitungan bulan Indonesia akan berganti pemerintahan. Program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kata dia menjamin masalah pangan dalam janji kampanyenya, hal serupa akan diberikan jaminan soal masalah papan.

"Kalau kita lihat, ini kita bicara masa depan, karena 4 bulan lagi kita punya presiden baru yang bahkan makan bergizi pun dijamin oleh beliau oleh semua orang dalam janji kampanyenya. Jadi kalau pangan paling mendasar itu dijamin, ini ada soal papan juga mau dijamin, kalau pakaian nggak perlu disubsidi kali ya," kata dia.

Fahri menambahkan, bukan hanya kelas pekerja yang diberi jaminan kepastian untuk memiliki rumah. Akan tetapi, kata dia, untuk seluruh rakyat Indonesia. Fahri meminta agar kebijakan yang diambil pemerintah mempertimbangkan efek terhadap rakyat.

"Saya kira kalau ada keberanian dari awal melakukan modernisasi perumahan rakyat ini harus dipertimbangkan secara masif, jadi bukan cuma kelas pekerja diberikan jaminan kepastian tapi kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih hidup dalam suasana yang sangat tidak layak, misalnya 50% hampir rumah di seluruh Indonesia ini nggak punya sanitasi, orang masih buang air di tengah hutan, di sungai dan di laut, hal-hal seperti ini harus di-address dari bawah," katanya.

"Isu kelas pekerja ini relatif orang yang punya kepastian gaji tiap bulan, tapi kita tengok kepada yang tidak punya gaji setiap bulan itu. Jadi saya kira melihatnya seperti itu, mana kebijakan yang punya efek lebih masif kepada rakyat itu yang kita ambil sekarang ini," pungkasnya.