Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

KOMPAS.com - Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan kini sedang menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Rumah-rumah tersebut dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah yang ditawarkan di wilayah ini.

1. Anugerah Residence: Tipe Sederhana

Terletak di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anugerah Residence menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabila Anugerah dan menyediakan 82 rumah dengan harga per unit Rp 142 juta.

Hingga saat ini, 81 rumah telah terjual dan hanya tersisa 1 unit.

2. Berlian Syariah Residence 2: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Berlian Syariah Borneo dan terletak di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan total 69 rumah, setiap unit dibanderol seharga Rp 153 juta.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan adalah 36 meter persegi, sementara luas lahan mencapai 102 meter persegi.

Hingga saat ini, 67 rumah telah terjual, menyisakan 2 unit untuk dipasarkan.

3. Perumahan Anugerah Permai: Tipe Standar 53

Berlokasi di Kandangan, proyek perumahan ini juga dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabila Anugerah.

Dikenal dengan harga per unit yang sama, yaitu Rp 153 juta, perumahan ini menawarkan 61 unit.

Masing-masing tumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 120 meter persegi.

4. Mega Gerilya Asri: Tipe 36

Perumahan keempat ini terletak di Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PT Mega Gerilya Asri menawarkan 66 rumah dengan harga Rp 153 juta per unit.

Setiap rumah dibangun dengan luas 36 meter persegi dan lahan 120 meter persegi.

PT Bamega Persada Pratama telah menjual 65 rumah, menyisakan 1 unit saja.

5. Pondok Bidadari Asri II: Tipe 36

Terletak di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perumahan ini menawarkan total 55 unit.

Dibanderol Rp 153 juta per unit, masing-masing rumah tapak memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan mencapai 130 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Banna Megah Mandiri yang masih memasarkan sisa 8 unit lagi.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi lokasi menarik bagi calon pemilik rumah baru yang mencari hunian dengan harga bersahabat.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR. "Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujar dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Bappenas bersama BPS terus memadukan data sekaligus memutakhirkan dan mengintegrasikan kelengkapan data.

"Prinsipnya kami di Bappenas ingin membantu sedemikian rupa sehingga Kementerian PKP bisa menghasilkan benar-benar yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam pembangunan rumah," kata Kepala Bappenas.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, juga telah melalukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam memadukan data, terutama terkait data kependudukan. "Karena salah satu data yang terus menerus termutakhirkan adalah data Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) karena data kependudukan bersifat dinamis dan menjadi salah satu basis perencanaan pembangunan," ungkap dia.

Rachmat mengatakan, progres pemutakhiran data saat ini sudah mendekati 100 persen. "Meskipun begitu data ini nanti masih perlu diverifikasi langsung di lapangan, apakah masyarakat yang terdata itu layak untuk mendapatkan bantuan dan juga terkait kategori bantuan dan berapa alokasinya. Hal semacam itu yang perlu untuk saling melengkapi," ujarnya.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, data tunggal sosial ekonomi nasional yang juga akan digunakan untuk bantuan perumahan mengatakan telah disepakati bersama Bappenas dan juga Mendagri yang menyediakan data Dukcapil.

"Intinya data tunggal sudah siap digunakan. Ke depan kami mengusulkan kriteria pendapatan MBR tidak dipukul rata di semua provinsi, karena standar pengeluaran ekonominya juga berbeda di setiap daerah," ujar Amalia.

Menjawab usulan tersebut, Menteri Ara mengatakan pada prinsipnya setuju dengan pembagian kategori pendapatan MBR berdasarkan setiap provinsi/daerah. "Pada prinsipnya kami akan mengikuti semua data yang disampaikan BPS, kami tunggu surat resmi dari BPS untuk data yang berhak menerima bantuan perumahan dan kriteria pendapatan MBR per provinsi,"ujar dia.

(KIE)

Jakarta -

PBNU membentuk tim akselerasi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan tim akselerasi bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami telah membentuk tim akselerasi Nahdlatul Ulama untuk program makan bergizi gratis, dan telah mulai bekerja bersama BGN untuk berkontribusi bagi sukses program makan bergizi gratis tersebut Insyaallah," kata Gus Yahya dalam acara harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Gus Yahya menjelaskan, PBNU juga mengajak petani dari kalangan Nahdliyin untuk menanam padi gogo untuk mendukung program MBG. Dia mengatakan sebanyak 8.000 hektar sawah kini telah ditanam padi gogo.

"Kegiatan-kegiatan bersama masyarakat terus berjalan tanpa jeda. Pada bulan Januari, tim dari Lembaga Pertanian Nahdlatul Ulama telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Kabinet Merah Putih untuk menggalang petani-petani ikut menanam padi gogo," katanya.

"Dan kami berhasil bapak presiden, menggalang sampai sekurang-kurangnya 8.000 hektar padi sawah untuk ditanam dengan padi gogo. Kami akan teruskan dengan warga Nahdlatul Ulama petani-petani Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Gus Yahya juga menyampaikan PBNU menandatangani kesepakatan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Penandatangan itu dilakukan di acara resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama dan dilakukan oleh Ketum PBNU Gus Yahya serta Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Insyaallah sesudah ini kami juga akan menandatangani nota kesepahamam bersama Badan Gizi Nasional," ucapnya.

Simak Video: Gus Yahya Tegaskan PBNU Siap Dukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo

(taa/taa)

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) Nixon LP Napitupulu hadir pada acara BTN Prioritas Economic Outlook Chinese New Year 2025, di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Di tengah berbagai dinamika perekenomian global, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyusun berbagai strategi untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya melalui Program 3 Juta Rumah.

Sektor perumahan dengan Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu motor penggerak ekonomi tersebut, dengan BTN sebagai salah satu elemen penting dalam ekosistem perumahan.

Adapun, nasabah BTN Prioritas juga disebutkan memberi kontribusi besar bagi peningkatan sektor konstruksi dan perumahan, karena mendukung pendanaan BTN berarti mendukung ekonomi Indonesia.

Serang -

Polda Banten melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan dapur pelayanan pemenuhan gizi. Hal itu dilakukan untuk mendukung program pemerintah Prabowo-Gibran.

"Hari ini kita baru saja melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan dapur sehat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu program Makan Bergizi Gratis," kata Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto dari keterangan tertulis yang diterima, Rabu (5/2/2025).

Suyudi menilai makanan bergizi penting diberikan kepada generasi muda. Sebab, menurutnya, jika kebutuhan gizi terpenuhi, kualitas hidup bisa meningkat.

"Sebagaimana kita ketahui, kesehatan dan gizi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan bangsa. Gizi yang baik akan meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa," katanya.

Bangunan itu terletak di Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, dengan luas lahan 800 meter persegi. Nantinya akan dikelola oleh 47 personel yang berasal dari berbagai elemen, termasuk badan gizi dan jajarannya.

Suyudi melanjutkan setiap harinya dapur tersebut akan menyediakan 3.110 porsi makan. Menurutnya, makanan diberikan kepada anak-anak sekolah hingga ibu hamil dan menyusui.

"Setiap harinya dapur sehat ini akan memproduksi 3.110 porsi makanan bergizi yang didistribusikan kepada anak-anak sekolah, santri, murid berkebutuhan khusus, serta ibu hamil dan menyusui," katanya.

Suyudi berharap pembangunan ini segera cepat rampung. Pihaknya juga mengaku bakal membangun dapur serupa di setiap polres.

"Kami harap dalam waktu satu bulan ini pembangunan dapur sehat bisa dipercepat. Nantinya, setiap polres di wilayah Polda Banten juga akan memiliki satu dapur, menjadikan ini sebagai proyek percontohan," ucapnya.

(eva/eva)

Singapura (ANTARA) - Singapura mencatat 23 kebakaran yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang di perumahan pada 2020 hingga 2024 dari sekitar 800 hingga 900 kebakaran yang dilaporkan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, ungkap Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam kepada Parlemen Singapura pada Selasa (4/2).

Saat menanggapi pertanyaan parlemen soal kebakaran yang disebabkan oleh praktik penimbunan yang berlebihan di flat-flat Dewan Perumahan dan Pembangunan (Housing and Development Board/HDB) Singapura, sang menteri menyampaikan bahwa pada kasus-kasus di mana tumpukan barang yang parah menghalangi pintu keluar darurat, HDB bekerja sama dengan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (Singapore Civil Defense Force/SCDF) untuk mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kebakaran dan meningkatkan keamanan di dalam perumahan.

Pernyataan itu dilontarkan menteri tersebut di saat berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik penimbunan terjadi pada Januari.

Dalam salah satu kasus, seorang pria berusia 66 tahun yang hidup seorang diri ditemukan meninggal di flatnya, yang begitu berantakan sehingga hampir mustahil untuk bergerak.

Dalam kasus lainnya, kebakaran di sebuah flat yang penuh dengan tumpukan barang merenggut tiga nyawa, dengan pihak berwenang mengungkap bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan memasuki unit akibat banyaknya barang yang berserakan.

Terkait upaya antarlembaga, Shanmugam menuturkan bahwa ketika risiko-risiko keselamatan kebakaran, kesehatan masyarakat, atau kesejahteraan hewan muncul, lembaga-lembaga seperti SCDF, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, atau Dewan Taman Nasional Singapura melakukan intervensi dengan otoritas regulasi mereka.

Selain itu, lembaga-lembaga berkolaborasi dengan mitra masyarakat untuk merangkul para pelaku penimbunan dan keluarga mereka dalam upaya untuk membuat rumah mereka lebih rapi.

Flat HDB, yang dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berfokus pada masyarakat, menampung sekitar 80 persen populasi penduduk Singapura, dengan lebih dari satu juta unit flat dibangun di seluruh negara itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Singapura (ANTARA) - Singapura mencatat 23 kebakaran yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang di perumahan pada 2020 hingga 2024 dari sekitar 800 hingga 900 kebakaran yang dilaporkan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, ungkap Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam kepada Parlemen Singapura pada Selasa (4/2).

Saat menanggapi pertanyaan parlemen soal kebakaran yang disebabkan oleh praktik penimbunan yang berlebihan di flat-flat Dewan Perumahan dan Pembangunan (Housing and Development Board/HDB) Singapura, sang menteri menyampaikan bahwa pada kasus-kasus di mana tumpukan barang yang parah menghalangi pintu keluar darurat, HDB bekerja sama dengan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (Singapore Civil Defense Force/SCDF) untuk mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kebakaran dan meningkatkan keamanan di dalam perumahan.

Pernyataan itu dilontarkan menteri tersebut di saat berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik penimbunan terjadi pada Januari.

Dalam salah satu kasus, seorang pria berusia 66 tahun yang hidup seorang diri ditemukan meninggal di flatnya, yang begitu berantakan sehingga hampir mustahil untuk bergerak.

Dalam kasus lainnya, kebakaran di sebuah flat yang penuh dengan tumpukan barang merenggut tiga nyawa, dengan pihak berwenang mengungkap bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan memasuki unit akibat banyaknya barang yang berserakan.

Terkait upaya antarlembaga, Shanmugam menuturkan bahwa ketika risiko-risiko keselamatan kebakaran, kesehatan masyarakat, atau kesejahteraan hewan muncul, lembaga-lembaga seperti SCDF, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, atau Dewan Taman Nasional Singapura melakukan intervensi dengan otoritas regulasi mereka.

Selain itu, lembaga-lembaga berkolaborasi dengan mitra masyarakat untuk merangkul para pelaku penimbunan dan keluarga mereka dalam upaya untuk membuat rumah mereka lebih rapi.

Flat HDB, yang dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berfokus pada masyarakat, menampung sekitar 80 persen populasi penduduk Singapura, dengan lebih dari satu juta unit flat dibangun di seluruh negara itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Singapura (ANTARA) - Singapura mencatat 23 kebakaran yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang di perumahan pada 2020 hingga 2024 dari sekitar 800 hingga 900 kebakaran yang dilaporkan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, ungkap Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam kepada Parlemen Singapura pada Selasa (4/2).

Saat menanggapi pertanyaan parlemen soal kebakaran yang disebabkan oleh praktik penimbunan yang berlebihan di flat-flat Dewan Perumahan dan Pembangunan (Housing and Development Board/HDB) Singapura, sang menteri menyampaikan bahwa pada kasus-kasus di mana tumpukan barang yang parah menghalangi pintu keluar darurat, HDB bekerja sama dengan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (Singapore Civil Defense Force/SCDF) untuk mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kebakaran dan meningkatkan keamanan di dalam perumahan.

Pernyataan itu dilontarkan menteri tersebut di saat berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik penimbunan terjadi pada Januari.

Dalam salah satu kasus, seorang pria berusia 66 tahun yang hidup seorang diri ditemukan meninggal di flatnya, yang begitu berantakan sehingga hampir mustahil untuk bergerak.

Dalam kasus lainnya, kebakaran di sebuah flat yang penuh dengan tumpukan barang merenggut tiga nyawa, dengan pihak berwenang mengungkap bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan memasuki unit akibat banyaknya barang yang berserakan.

Terkait upaya antarlembaga, Shanmugam menuturkan bahwa ketika risiko-risiko keselamatan kebakaran, kesehatan masyarakat, atau kesejahteraan hewan muncul, lembaga-lembaga seperti SCDF, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, atau Dewan Taman Nasional Singapura melakukan intervensi dengan otoritas regulasi mereka.

Selain itu, lembaga-lembaga berkolaborasi dengan mitra masyarakat untuk merangkul para pelaku penimbunan dan keluarga mereka dalam upaya untuk membuat rumah mereka lebih rapi.

Flat HDB, yang dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berfokus pada masyarakat, menampung sekitar 80 persen populasi penduduk Singapura, dengan lebih dari satu juta unit flat dibangun di seluruh negara itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025