Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali meninjau Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Tujuannya untuk memastikan kesiapan renovasi kawasan permukiman di daerah tersebut.

Program renovasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi target pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Hasil pendataan dan verifikasi tim kecamatan bersama kelurahan menunjukkan bahwa sebanyak 232 rumah telah siap direnovasi, termasuk rumah Bu Hasna dan 28 rumah lainnya di sekitar permukiman. Renovasi ini akan dilakukan melalui program padat karya dengan melibatkan warga sekitar,” ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Maret 2025.

Tahap pertama renovasi akan dimulai pada 14 April 2025. Untuk mendukung proses ini, warga pemilik rumah yang terdampak telah difasilitasi dengan biaya kontrakan sebesar Rp 1 juta per bulan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 April 2025.

"Nanti kontrakkannya akan ditambah 3 bulan lagi kalau belum tuntas pembangunannya sebagai mitigasi," kata Ara.

Dalam pelaksanaan program ini, Kementerian PKP berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang turut berkontribusi dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi keterlibatan Yayasan Buddha Tzu Chi dalam program ini. Gotong royong membangun rumah rakyat harus terus kita galakkan, melibatkan semua pihak untuk bersama-sama mencapai target yang telah dicanangkan,” ungkap dia.

Selain itu, Kementerian PKP juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk merenovasi 500 unit rumah di lima provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 unit rumah akan dialokasikan untuk wilayah Jakarta.

Tak hanya itu, pada renovasi kali ini, Menteri Ara juga menyisihkan dana pribadinya untuk membeli rumah untuk Bu Hasna dengan nilai sebesar Rp 200 juta.

"Ini sudah banyak yang bantu, Buddha Tzu Chi da KADIN. Saya juga bantu untuk rumah Bu Hasna," kata Menteri Ara.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengucapkan terima kasih atas nama warga Johar Baru. "Hari ini kami mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih karena sudah ada kejelasan dan kepastian pada 14 April sudah siap direnovasi," ujar Ara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Infrastruktur Strategis, Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi KADIN Indonesia Thomas Jusman menyataka Pak Aguan menjadi salah satu inspirasi KADIN Indonesia untuk bergotong rotong .

"Renovasi rumah di 5 provinsi di Indonesia menjadi gotong royong yang kami canangkan sebagai mitra strategia pemerintah yang siap bahu membahu mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Terima kasih kami telah diberi kesempatan dan bisa berkontribusi untuk merenovasi rumah tidak layak huni," kata dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Banjir besar yang terjadi di Jabodetabek khususnya Bekasi dan Kabupaten Bogor pada Selasa (4/3/2025) akibat dari intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan hulu dan hilir semalaman.

Sejumlah perumahan seperti Puri Harmoni 8, Pondok Damai, Bumi Mutiara, Mahkota Pesona, Vila Nusa Indah 1, 2, 3, dan 5, Situsari Sejahtera, Pondok Gede Permai, Kemang Ifi Graha, Kemang Pratama, Pondok Mitra Lestari, Grand Galaxy Bekasi, Bumi Satria Kencana, Jaka Kencana, Depnaker, Bumi Nasio Indah, Jatiluhur, Graha Indah, Buana, Villa Jati Rasa, Taman Bougenville, Jatibening Permai, Taman Narogong Indah, dan The Arthera Hill. Selain di Bekasi dan Bogor, banjir pada Selasa (4/3/2025) juga melanda 13 kawasan perumahan di Depok dan Tangerang.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya mengatakan proses pembangunan satu wilayah bukan hanya oleh developer saja. Pengembangan perumahan harus sesuai dengan perencanaan dan tata ruang dan berlaku.

“Kami membangun sesuai dengan konsep tata ruang yang ada dan peraturan terkait, serta semua perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

Pihaknya menampik pengembang menggunakan lahan bekas sawah dan rawa untuk dijadikan kawasan perumahan. Menurutnya, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat tidak semua akibat yang timbul seperti banjir besar yang baru terjadi langsung menunjuk developer sebagai biang kerok.

“Memang koordinasi harus disinergikan oleh Pemda karena saat mulai proyek pun peil banjir (ketinggian muka tanah yang secara hidrologi paling aman dari resiko banjir) sudah ditetapkan oleh pemda dalam proses PBG (perizinan bangunan gedung) di samping dengan amdal lalin, amdal lingkungan untuk proyek yang skala besar,” katanya.

Dia menegaskan tidak ada satu developer yang mau proyek propertinya kebanjiran karena akan menghancurkan nilai proyek tersebut dan juga reputasi developer ke depan.

“Yang perlu dilakukan tentu pengawasan dalam pelaksanaannya agar sesuai,” ucapnya.

Bambang menambahkan untuk developer besar yang menggunakan lahan bekas rawa akan dilakukan pengerukan dan diganti tanah merah. Lalu dibangun dengan fondasi minimal beton plat setempat dan bahkan menggunakan tiang pancang beton untuk menjaga kualitas bangunan.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpendapat sebelum membangun rumah terdapat prosedur yang dilalui.

“Jika perizinan diperbolehkan dan sesuai aturan yang ada, pengembang pasti mengikuti aturan, dan tidak saling menyalahkan. Pengembang pada prinsip izin yang diterbitkan oleh Pemda, kalau pemda yang melarang maka pengembang enggak akan bangun,” tuturnya.

Menurutnya, banjir besar yang terjadi pada pekan lalu bukan salah pengembang. Dia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh perizinan dan bukan hanya perumahan saja.

“Perumahan masyarakat umum banyak tenggelam. Banjir kemarin kan seperti bencana dan tidak saling menyalahkan. Evaluasi juga dilakukan ke perumahan masyarakat umum yang dibangun swadaya,” ujarnya.

Dia mengusulkan agar evaluasi menyeluruh dilakukan pada pembangunan perumahan yang akan datang bukan pada perumahan yang sudah ada saat ini. Pasalnya, perumahan saat ini yang terkena banjir sudah terbangun dan dihuni.

“Pengembang enggak akan bangun kalau tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan perizinan. Kalau peruntukkannya sawah kami tidak akan bangun. Kalau peruntukannya boleh dibangun permukiman tidak salah pengembangnya. Ini evaluasi menyeluruh dilakukan untuk semua perumahan baru ke depannya,” kata Bambang.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpendapat sebelum membangun rumah, terdapat prosedur yang dilalui.

“Jika perizinan diperbolehkan dan sesuai aturan yang ada, pengembang pasti mengikuti aturan, dan tidak saling menyalahkan. Pengembang pada prinsip izin yang diterbitkan oleh Pemda, kalau pemda yang melarang maka pengembang enggak akan bangun,” tuturnya.

Menurutnya, banjir besar yang terjadi pada pekan lalu bukan salah pengembang. Dia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh perizinan dan bukan hanya perumahan saja.

“Perumahan masyarakat umum banyak tenggelam.Banjir kemarin kan seperti bencana dan tidak saling menyalahkan. Evaluasi juga dilakukan ke perumahan masyarakat umum yang dibangun swadaya,” ujarnya.

Dia mengusulkan agar evaluasi menyeluruh dilakukan pada pembangunan perumahan yang akan datang bukan pada perumahan yang sudah ada saat ini. Pasalnya, perumahan saat ini yang terkena banjir sudah terbangun dan dihuni.

“Pengembang enggak akan bangun kalau tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan perizinan. Kalau peruntukannya boleh dibangun permukiman tidak salah pengembangnya. Ini evaluasi dilakukan semua ke depannya,” kata Junaidi.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menuturkan perlu dilakukan edukasi ke masyarakat bahwa pengembang tidak mungkin membangun di tempat yang secara aturan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, jika mau dilakukan evaluasi kawasan perumahan, senantiasa harus bermula dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari kabupaten dan kota yang bersangkutan.

“Penegakan dari aturan zonasi tata ruang di wilayah yang bersangkutan,” ucapnya.

Menurutnya, jika sudah dibangun dan seluruh persyaratan dan izinnya sudah terpenuhi maka pengembang telah memenuhi seluruh tugasnya. Dia menilai perizinan menjadi kunci dari seluruh masalah yang diperselisihkan akhir-akhir ini.

“Bila dirasa berbahaya dan seterusnya, maka sebaiknya dari awal saat perizinan, maka ditolak dan jangan diizinkan saja. Negara punya kewenangan sangat besar untuk mengaturnya,” tutur Ari.

Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan salah satu penyebab banjir besar di Bekasi ini yakni kesalahan pada perencanaan tata kota terutama pada saluran airnya sehingga perlu dilakukan pengerukan.

Kendati demikian, dia tak menampik banyak rumah yang dibangun di atas lahan bekas sawah karena harga yang murah dan lahan semakin terbatas. Pasalnya, lahan bekas sawah dan rawa seharusnya tidak dialih fungsikan menjadi lokasi pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang tidak solid dan kualitas air yang tak bagus.

“Tanah sawah memang enggak bagus. Secara fisiknya enggak bagus, air tanahnya juga jelek kualitasnya. Lalu juga kekuatan tanahnya juga perlu dipadetinnya juga banyak. Karena lama-lama turun-turun,” ujarnya.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda berpendapat banjir yang terjadi pada awal Maret ini bukan sepenuhnya salah pengembang namun terdapat tanggung jawab dari pihak pemerintah daerah hingga kementerian terkait.

Pasalnya, pengembang tidak akan bisa membangun rumah di lahan yang rawan banjir apabila pengajuan rancangannya tidak disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian. Selain itu, banjir yang terjadi terutama di Jawa Barat akibat tata pembangunan saluran air yang tidak terhubung satu sama lain.

“Pemerintah daerah, pusat, kementerian terkait, ini harus sama-sama selesaikan masalah banjir,” katanya.

EVALUASI KAWASAN PERUMAHAN & SEMPADAN SUNGAI

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan banyak masyarakat yang tertipu oleh pengembang yang menjual tagline bebas banjir ketika menjual unit rumahnya. Namun setelah ditempati, kondisi perumahan itu terendam banjir, bahkan ketinggian airnya hingga mencapai dua meter.

“Banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir hari ini banjirnya dua meter. Kita akan audit dari aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir,” ucapnya dilansir akun Tiktoknya.

Menurutnya, audit pengembang perumahan perlu dilakukan untuk mencari tahu kesesuaian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam pengendalian banjir.

Dia meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengevaluasi seluruh pengembang perumahan terutama yang membangun di tepi sungai dan sawah. Haal ini penting agar tidak terjadi bencana di kemudian hari.

“Kementerian Perumahan harus mengevaluasi pengembang-pengembang yang melaksanakan pembangunan perumahan di tepi sungai dan di tengah sawah,” tuturnya.

Dia menilai bencana alam yang terjadi belakangan ini akibat dari pengelolaan lingkungan yang tidak baik. Salah satunya pembangunan perumahan yang tidak mengacu kepada rencana desain tata ruang dan wilayah.

“Bencana terjadi karena tata ruangnya, pembangunannya dilakukan secara ugal-ugalan, melawan prinsip alam,” ujarnya.

Saat ini marak terjadi alih fungsi lahan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Bahkan, alih fungsi terjadi di kawasan-kawasan yang seharusnya tidak boleh dibangun. Sebagai contoh, adanya daerah aliran sungai di Cibarusah, Cileungsi, dan Kali Bekasi yang sudah disertifikatkan sehingga diklaim milik perorangan. Padahal, secara aturan kawasan-kawasan tersebut tidak mungkin dimiliki perorangan demi keberlanjutan lingkungan.

“Dulu sungai dikelola BBWS, sekarang jadi milik perorangan. Berarti ada yang tidak tepat,” katanya.

Dia meminta pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk mengawasi hal ini agar tidak ada lagi pembangunan perumahan di kawasan-kawasan yang terlarang. Adapun saat meninjau bantaran Sungai Bekasi untuk melihat proses pelebaran sungai, dia mendapati tanah di sekitar sungai telah berubah menjadi permukiman dan bahkan telah bersertifikat sebagai hak milik perorangan.

Dia menambahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersedia mengubah status sempadan sungai yang tadinya milik perseorangan atau perusahaan menjadi tanah negara untuk pengerjaan normalisasi sungai. Hal ini nantinya normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia membiayai pengukuran tanah di sempadan sungai sebagai bagian dari rencana pelebaran badan sungai untuk mengembalikan lagi kapasitas daya tampung dan fungsi sungai. Hal ini sebagai upaya untuk membenahi tata ruang.

“Kita memulai melakukan pembongkaran daerah yang menutupi daerah resapan air yang bedampak pada mengalir air ke Ciasura kemudian nanti ke Kali Bekasi, dari Kali Bekasi kemudian ke Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi serta Jakarta, kalau Jakarta juga dari Ciliwung. Nah kemudian kita juga sudah bergerak untuk membenahi daerah aliran sungai,” ucapnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menuturkan lahan di sempadan sungai yang belum memiliki sertifikat dan tidak ada yang memiliki maka akan disertifikatkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan diserahkan hak pengelolaan (HPL) kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) setempat.

“Kalau yang sudah terlanjur ada sertifikat, kalau prosesnya tidak benar, memang kalau bukan haknya akan kita batalkan,” tuturnya.

Apabila proses administrasi yang dilakukan sudah benar, maka dipertahankan untuk menjadi milik yang bersangkutan. Namun, jika terjadi proses pengadaan tanah atau lahan untuk pelebaran, maka akan diberikan dua opsi solusi. Jika sebaliknya karena proses administrasi yang dilakukan masyarakat sudah benar, maka akan dilakukan ganti rugi pengadaan tanah

“Kalau sudah terlanjur ada masyarakat sekitar dan dia tidak memiliki, bukan hak dia, enggak ada sertifikat, sertifikat salah, maka yang bersangkutan akan ada kehakiman tetap ya kan, minimal ganti bangunan,” ujarnya.

Adapun status tersebut untuk memastikan daerah sempadan sungai terbebas dari aktivitas pembangunan.

“Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai dan sehingga menjaga ekosistem sungai,” kata Nusron.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo akan meluncurkan SBN Perumahan demi mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Apakah akan ada skema burden sharing untuk surat utang khusus itu?

Program 3 juta rumah menjadi salah satu janji Presiden Prabowo Subianto, dengan menyediakan pasokan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Persiapan program itu dikebut, termasuk dari aspek pembiayaannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan turut andil, yakni dengan menerbitkan surat utang khusus.

Pemerintah hendak menyalurkan pembiayaan hasil modifikasi dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Tujuannya, agar target penerima manfaat bisa bertambah.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sejauh ini, pemerintah telah memberikan pembiayaan 220.000 rumah bagi MBR melalui FLPP. Jumlah itu perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target 3 juta rumah.

Rupanya, Bank Indonesia (BI) akan turut terlibat dalam pencapaian target program 3 juta rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa otoritas moneter akan turut menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," katanya pada kesempatan yang sama.

Kini, muncul bocoran baru bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menerbitkan SBN Perumahan.

Pakai Skema Burden Sharing?

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan bocoran bahwa penerbitan SBN Perumahan harus melalui SKB terlebih dahulu. Oleh karena itu, DPR masih menunggu penyelesaian pembahasan di tingkat pemerintah dan bank sentral soal penerbitan SKB untuk SBN Perumahan.

"Kalau pembicaraan di mereka belum selesai, masa minta persetujuan sama DPR," ujar Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Sebagai informasi, terakhir kali Sri Mulyani dan Perry Warjiyo menerbitkan SKB ketika memperkenalkan skema burden sharing pada masa pandemi Covid-19. Skema burden sharing digunakan untuk menstabilkan sistem keuangan akibat dihantam pandemi Covid-19.

Lewat skema burden sharing, Bank Indonesia diperbolehkan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana. Kebijakan tersebut sempat mendapat banyak kritikan karena pemerintah seakan membagi defisit anggaran dengan BI.

Kendati demikian, Misbhakun mengaku tidak tahu apakah nantinya BI bisa akan bisa membeli SBN Perumahan yang diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar perdana—bukan sekunder. Dia mengaku kasih menunggu kepastian dari pemerintah dan bank sentral terlebih dahulu.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menyatakan DPR tidak akan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan SBN Perumahan tersebut. Bagaimanapun, ujarnya, Kementerian Keuangan lebih tahu situasi pasar keuangan.

"Jangan sampai kemudian kami ingin meningkatkan pembangunan tapi kemudian memberikan kontraksi di satu sisi yang lain. Harapan kita pembangunan bisa berjalan, market [pasar] tidak mengalami guncangan," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan penerbitan SBN Perumahan tidak akan menambah defisit anggaran APBN 2025. Menurutnya, SBN Perumahan merupakan program pemerintah yang sudah dihitung dalam penyusunan APBN 2025.

"Itu bagian dari program pemerintah yang sudah dihitung berapa SBN yang akan diterbitkan, tinggal digunakan untuk apa," klaim Misbhakun.

BOJONEGORO.INEWS.ID - Petugas kepolisian dari Polda Jawa Timur, bersama dengan Polda Papua, Polda Papua Barat dan Polda DIY, melakukan penggerebekan sebuah rumah yang dijadikan tempat memproduksi senjata api.

Rumah tersebut berada di Perumahan Kalianyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Tak hanya memproduksi, rumah tersebut juga untuk merakit, memodifikasi senpi. 

Menurut keterangan polisi, senjata api ilegal tersebut digunakan untuk mensuplai senajata api ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Dalam perkara itu, petugas menangkap 3 warga di rumah tersebut.

Sementara itu, menurut keterangan warga setempat, Hilmi mengungkapkan, jika rumah tersebut dikontrak oleh sepasang suami istri, yang merupakan pendatang asal Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Kota Bojonegoro.

Namun, sepengetahuan dia, setiap hari rumah tersebut difungsikan sebagai tempat bekerja alias bengkel pengelasan. Tetapi, Ia tidak tahu secara persis apa yang dikerjakan di rumah tersebut.

"Kurang begitu tahu, apa yang dikerjakan, tapi setiap hari ada tukang 2 orang disana (rumah),” ungkapnya, rabu (12/3/25).

Penangkapan 3 warga di Bojonegoro ini adalah lanjutan penyelidikan dari tersangka sebelumnya Yuni Enumbi, di Kp Ampas KM 76 Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

"Pengiriman menggunakan wadah mesin kompresor, jadi kompresor dipotong dulu kemudian dan senjata ini dibagi beberapa potongan dimasukkan beserta amunisi kemudian dikirim menggunakan ekspedisi," ucap Kapolda Jatim Komjen Imam Sugianto, dalam keterangan pers, Selasa (11/3/2025).

Menurut Kapolda, Slsenjata api yang telah di produksi berupa 6 Pucuk (2 Cuk SS1 V1 dan 4 Cuk G2 Pindad), Amunisi 882 Butir (632 Btr Cal 5.56 dan 250 Btr 9mm). 

Sementara 3 tersangka yang diamankan diantaranya Teguh Wiyono, Pujiono, Mukhamad Kamaludin dan 1 orang sebagai saksi atas nama Harianto.

"Pada saat kami lakukan penggerebekan banyak ditemukan barang bukti antara lain alat alat bubut, alat las dan beberapa mesin untuk pembuatan popor senjata maupun senjata pendek," lanjut Imam.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa amunisi 982 Butir (402 Btr Cal 5.56, 198 Btr Cal 22, 68 Btr Cal 30, 152 Btr Cal 7.62x59m, 147 Btr Cal 7.62x51m, 14 Btr Cal 9m dan 1 Btr Cal 762), Piranti untuk membuat senjata, Mobil pick jenis Suzuki, Senpi Rakitan 5 Cuk (2 Panjang dan 3 Pendek).

Editor : Arika Hutama

DEMAK, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tetap berlangsung selama bulan Ramadhan.

Sejauh ini MBG di Demak disediakan oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Rizky Barokah di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah.

Dapur tersebut menyediakan 3.381 porsi untuk dibagikan ke pelajar sekitar dengan radius 1 kilometer.

Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, mengatakan, program MBG di Demak masih tetap berjalan meskipun bulan Ramadhan.

"Kemarin sudah kita tanyakan ke ini ke kepala yang punya dapur mandiri itu, untuk puasa tetap memberikan pelayanan itu kemarin saya monitor. Tetap ada waktu-waktu yang sesuai jadwalnya," kata Maryoto, melalui sambungan telepon pada Selasa (11/3/2025) malam.

Dia tak merinci detail regulasi pemberian makan bergizi gratis pada bulan Ramadhan.

Adapun menu yang disajikan sendiri berbeda dengan hari biasa, yakni memilih menu yang tidak cepat basi untuk bisa disantap ketika buka puasa.

"Menunya kalau tidak salah ada perbedaan, karena ini kan nunggu sampai sore mungkin ya. Buka puasa mungkin asumsinya itu, ada susu, kaya kurma, buah-buahan," ungkapnya

Sementara itu, Kompas.com sudah mencoba meminta konfirmasi terkait regulasi program MBG di bulan Ramadhan dengan mendatangi SPPG Rizky Barokah di Desa Mlekang pekan kemarin.

Namun Kepala SPPG yang bersangkutan enggan memberikan keterangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan besar terutama dalam aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Ia menyebut program berskala nasional ini beresiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal.

Di sisi lain, anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

“Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan,” kata Wisnu seperti dilansir dari lama UGM pada Selasa (11/3/2025).

Wisnu mengatakan, untuk mendukung keberhasilan program MBG, pemerintah perlu belajar dari negara lain yang telah menjalan program yang sama.

Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat memberikan makan gratis bagi anak sekolah.

Di AS, disebutnya, program pemberian makan gratis sebagai bagian dari kebijakan nasional dengan skema Farm to Table, dan program ini didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas-komunitas di Amerika Serikat.

“Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih terjamin,” ungkap Wisnu.

Program lain yang dilakukan AS adalah National School Lunch Program (NSLP) yang menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di Amerika Serikat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

NSLP menetapkan standar gizi sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010, antara lain menggunakan makanan lokal dan menyesuaikan menu agar lebih sesuai dengan Pedoman Diet Amerika Serikat.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga,” tambah Wisnu.

Wisnu mengingatkan untuk menjamin keberhasilan program semacam ini tentu menuntut pengelolaan yang baik agar tidak merugikan petani kecil dan pebisnis lokal.

Jika program ini terlalu sentralistik, menurutnya, hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan, sementara petani kecil dan UMKM lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia pun, menyarankan agar pemerintah memprioritaskan daerah dan sekolah dengan tingkat food insecurity tertinggi.

Dengan anggaran yang terbatas, program ini sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Ia berpandangan program MBG dapat saja memberikan manfaat signifikan asal dilaksanakan sesuai tepat sasaran seperti fokus pada kelompok rentan.

“Solusi lain yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel,” ujar Wisnu.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang terkait program ini.

“Pendekatan desentralisasi bisa menjadi strategi yang efektif karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan wilayahnya dan dapat memberdayakan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan,” terangnya.

Wisnu berpendapat sebagai bentuk efisiensi pemerintah sesungguhnya dapat menggunakan skala prioritas anggaran yang lebih baik. Alternatif pendanaan mencakup peningkatan efisiensi belanja pemerintah dengan pemangkasan anggaran sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor penting.

Apabila harus melakukan efisiensi, pemangkasan dapat diberlakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

“Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat,” tutur Wisnu..

Kendati demikian, Wisnu menilai program MBG berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak.

Data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 melaporkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Hal serupa dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 yang menyatakan program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

“Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja. Jika dalam konteks penanganan stunting, saya kira dampaknya masih perlu dikaji lebih lanjut. Pencegahan stunting harus dimulai sejak usia dini, yaitu sebelum usia lima tahun atau pada golden age of children,” jelasnya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap akan ada 700 rumah tidak layak huni (RTLH) yang akan direnovasi di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Renovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan menggandeng pengusaha swasta.

"Buddha Tzu Chi menyiapkan 500 rumah yang mau dibangun maupun direnovasi," ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Kementerian PKP semula menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Aguan akan merenovasi dan membangun 500 RTLH. Kemudian ada tambahan 200 rumah yang akan direnovasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Ini saya bawa satu orang lagi yang mau bantu. Kadin di sini. Hebat Kadin nih ya. Dia nggak mau kalah dari Buddha Tzu Chi ya. Mau bantu berapa renovasi? Ini berbuat kebaikan," ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebutkan ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Biaya renovasi maupun sewa kontrak untuk warga akan dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Ia mengatakan pembangunan tahap pertama sebanyak 148 unit rumah akan dimulai pada 14 April 2025. Para warga sementara akan tinggal di kontrakan selama 6 bulan mulai 10 April 2025.

"Kontrakan pun sudah dibantu oleh Pak Camat, Lurah Pak Wali, Pak. Itu kisarannya (biaya sewa) antara Rp 800 (ribu per bulan) sampai dengan Rp 1 juta (per bulan) yang nantinya akan ditanggung oleh Buddha Tzu Chi selama 6 bulan. Demikian, Pak. Untuk yang 84 lagi, tadi sudah dibicarakan, setelah 6 bulan, Pak. Jadi, sekitar 8 November itu akan dilakukan tahap kedua," jelas Sri.

Kemudian, Aguan menjanjikan akan membayar uang sewa tambahan selama 3 bulan kalau pembangunan belum selesai dalam 6 bulan. "Tambah 3 bulan (bayar sewa kontrakan)," tuturnya.

Ia pun mengungkapkan anggaran minimum untuk renovasi setiap rumah sebesar Rp 20 juta. "Kalau kita bicara mau buat berapa minimum satu rumah 20 juta, dikali aja," imbuhnya.

Di samping itu, WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan Kadin Indonesia siap merenovasi 200 rumah warga.

"Pak Menteri tadi memang totalnya 500 rumah, tetapi memang kita sebar ke lima provinsi, salah satunya DKI siap (renovasi) 200 (unit rumah)," tuturnya.

(dhw/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pengembang Perumahan The Arthera Hill 2 Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi meninggikan tanggul di titik-titik rawan banjir area sekitar perumahan.

Selain itu, pihak pengembang juga memperkuat struktur tanggul sesuai rekomendasi teknis terbaru, membangun posko pemantauan banjir, dan menerapkan sistem peringatan dini.

Langkah ini dilakukan menyusul banjir yang merendam perumahan tersebut pada Selasa (4/3/2025).

“Kami terus memperkuat upaya mitigasi seperti melanjutkan pembuatan sistem drainase dan infrastruktur di lingkungan perumahan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” kata Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT Prisma Inti Propertindo selaku pihak pengembang, Ratna Damayanti, di Bekasi, Selasa (11/3/2025), dikutip dari Warta Kota.

Pihak pengembang mengeklaim telah menurunkan tim untuk membantu warga dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses pemulihan.

Warga yang terdampak juga mendapatkan bantuan berupa pembersihan rumah serta pengecatan ulang, baik untuk interior maupun eksterior.

Ratna mengatakan, saat ini kondisi The Arthera Hill 2 berangsur pulih. Katanya, jalan utama dan area permukiman sudah dibersihkan.

Dia juga mengeklaim, sejak dibangun pada 2021 hingga 2024, wilayah tersebut tidak pernah banjir, termasuk saat curah hujan tinggi.

Apalagi, perumahan ini memiliki sistem drainase, waterpond untuk menampung air hujan, serta tanggul buat mencegah luapan air sungai.

Namun, menurut Ratna, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, termasuk The Arthera Hill 2.

"Artinya kejadian ini diluar perkiraan dan prediksi, kami sebelumnya sudah lakukan upaya mitigasi. Adanya kejadian ini menjadi pelajaran kami untuk lebih meningkatkan mitigasi bencananya," imbuhnya.

Ratna menambahkan, pengembang perumahan subsidi ini memenuhi seluruh regulasi yang berlaku.

Beberapa izin telah dikantongi antara lain Persetujuan Kesesuaian Kegiatatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) meliputi Persetujuan Peil Banjir dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.

Lalu, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sejumlah izin lainnya.

“Sedikitnya terdapat 13 dokumen yang sudah kami kantongi sebagai pengembang,” klaim Ratna.

Seperti diketahui, banjir merendam berbagai wilayah Kabupaten Bekasi sejak Selasa (4/3/2025).

Di sejumlah wilayah, banjir menggenang selama berhari-hari, bahkan hingga Minggu (9/3/2025).

Nabire, Papua Tengah (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan prioritas Makan Bergizi Gratis atau MBG di Papua adalah untuk masyarakat rentan gizi, sama seperti sasaran di daerah-daerah lain, mulai dari anak-anak sekolah, ibu hamil, menyusui, hingga balita.

Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini untuk menjawab pertanyaan tentang permintaan dari papa-papa Lembaga Masyarakat Adat Nabire, Papua Tengah, yang juga menginginkan mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

"Filosofinya ada, mengapa kami memprioritaskan ibu-ibu hamil dan menyusui, karena mereka yang rentan gizi. Anak-anak remaja juga rentan gizi. Ibu-ibu itu kami berharap mereka gizinya baik, karena mereka kan mengandung janin untuk anak-anak yang akan dilahirkan, nantinya harus kita pastikan anak-anak tersebut sehat," kata Niken di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Ia menegaskan, apabila ibu memiliki gizi yang baik, maka anaknya juga akan tumbuh sehat, sedangkan jika anak sudah mendapatkan gizi baik sejak sekolah, maka di masa depan ia juga akan tumbuh dengan sehat.

Niken menambahkan, untuk pembagian MBG di Papua, utamanya Nabire, BGN akan mengikuti hari efektif sekolah, mengingat hari efektif kegiatan belajar-mengajar pada sebagian besar sekolah di Nabire berlangsung hingga Sabtu.

"Kami dari BGN mengikuti hari efektif sekolah, kalau di sini sampai Sabtu, maka kami juga mengikuti sampai Sabtu," ucapnya.

Niken juga menyebutkan, setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) setiap harinya mulai bekerja sejak pukul 2 pagi, maka, hal tersebut secara otomatis akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

"Diprioritaskan jam 7 pagi sudah siap sehingga bisa dikirimkan ke sekolah-sekolah sebelum mereka pulang. Ini akan menjadi pemberdayaan ekonomi yang sangat kuat, misalnya dalam sehari saja ada tiga ribu telur yang diproduksi, sudah berapa peternak ayam lokal yang terlibat, belum lagi nasi, sayur, dan lain sebagainya yang seluruhnya dikelola oleh masyarakat lokal," ujar Niken.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Papua mendukung BGN dalam menyukseskan MBG, karena sangat mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, mendorong peran aktif koperasi, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta membangun desa dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan sesuai Astacita Presiden-Wakil Presiden.

Niken juga memaparkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 4,78 masyarakat dikategorikan miskin apabila dihitung rata-rata jumlah anggota keluarga menurut kelas pengeluaran per tahun 2024.

"Rata-rata anggota rumah tangga di penduduk miskin lebih banyak dibandingkan penduduk kelas menengah dan atas, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk pemenuhan gizi," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

SERANG BARU, iNewsBekasi.id - Perumahan The Arthera Hill yang berlokasi di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi dilanda banjir besar pada Selasa 4 Maret 2025, dengan ketinggian air hampir mencapai dua hingga tiga meter. 

Akibatnya, ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam air. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta buruknya sistem drainase di kawasan permukiman tersebut.

Manajemen PT. Prisma Inti Propertindo selaku pengembang Perumahan The Arthera Hill 2 menyampaikan rasa empati kepada seluruh keluarga yang terdampak banjir. Sebagai bentuk kepedulian, pihak pengembang telah menurunkan tim untuk membantu warga serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses pemulihan.

“Kami terus memperkuat upaya mitigasi seperti melanjutkan pembuatan sistem drainase dan infrastruktur di lingkungan perumahan, guna mencegah kejadian serupa,” ujar Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT. Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti, Selasa (11/3/2025).

Menurut dia, banjir besar pekan lalu itu berdampak bukan hanya di perumahannya saja. Akan tetapi terjadi sedikitnya 7 kecamatan dan 40 desa di Kabupaten Bekasi. Data ini belum digabungkan dengan wilayah-wilayah di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi yang juga terdampak.

Secara keseluruhan, banjir melanda berbagai kompleks perumahan, kawasan permukiman, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Ratna menjelaskan, sejak dibangun pada 2021 hingga 2024, kawasan The Arthera Hill tidak pernah mengalami banjir, termasuk saat curah hujan tinggi.

Perumahan ini dilengkapi dengan sistem drainase, waterpond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai. Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

“Artinya kejadian ini diluar perkiraan dan prediksi, kami sebelumnya sudah lakukan upaya mitigasi. Adanya kejadian ini menjadi pelajaran kami untuk lebih meningkatkan mitigasi bencananya,” imbuhnya.

Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih. Dijelaskan, jalan utama dan area pemukiman telah dibersihkan. Sementara warga yang terdampak mendapatkan bantuan berupa pembersihan rumah serta pengecatan ulang, baik untuk interior maupun eksterior.

Sebagai upaya mitigasi jangka panjang, pengembang telah menyiapkan antisipasi dengan meninggikan tanggul di titik-titik rawan banjir, memperkuat struktur tanggul sesuai rekomendasi teknis terbaru dengan membangun posko pemantauan banjir.

Kemudian menerapkan sistem peringatan dini bagi warga untuk mengantisipasi kemungkinan bencana di masa mendatang.

“Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan banjir ini. Kami siap bekerja sama mencari solusi terbaik demi keamanan dan kenyamanan warga,” tambahnya lagi.

Bantah Tak Punya Izin

Ratna menegaskan, pengembang perumahan subsidi ini memenuhi seluruh regulasi yang berlaku. Beberapa izin telah dikantongi antara lain Persetujuan Kesesuaian Kegiatatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR): Persetujuan Peil Banjir dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sejumlah izin lainnya. “Sedikitnya terdapat 13 dokumen yang sudah kami kantongi sebagai pengembang,” papar Ratna.

Dia menambahkan, The Arthera Hill 2 merupakan proyek yang sepenuhnya dikembangkan sebagai program rumah subsidi pemerintah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Perumahan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat dengan harga jual Rp185 juta per unit.  Meskipun terdampak banjir, The Arthera Hill 2 tetap menawarkan berbagai keunggulan, di antaranya sistem keamanan one gate system.

Lalu infrastruktur jalan yang memadai, serta desain rumah subsidi modern dengan bahan berkualitas seperti dinding hebel dan kusen aluminium tahan rayap. “Kami berharap dengan langkah mitigasi yang telah dirancang, kejadian serupa dapat diminimalisir,” tandasnya.

Editor : Abdullah M Surjaya

Depok -

Warga di RW 26, Mekarjaya, Perumahan Pesona Depok Estate II, Depok, Jawa Barat, menolak pembangunan tanki air berkapasitas 10 juta liter di dekat tempat tinggal mereka. Warga mengaku takut keberadaan tanki itu membahayakan.

Perwakilan warga RW 26, Didik J Rachbini, mengatakan penolakan warga sudah terjadi sejak tahun 2020. Dia mengatakan keberadaan tangki air berkapasitas 10 juta liter itu dapat membahayakan warga.

"Warga terdampak tetap ingin bangunan water tank 10 juta liter air di relokasi. Proyek ini diperkirakan menghabiskan dana setengah triliun rupiah dan ada indikasi kuat korupsi pemerintahan sebelumnya. Tetapi setelah 4 tahun vakum karena ditolak warga, proyek ini akan dilakukan lagi dengan kondisi bangunan sudah semakin miring," ujar Didik dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Didik mengatakan ada analisis teknis dari Universitas Indonesia (UI) yang menemukan banyak cacat serius pada desain, jenis tanah dan konstruksi tangki air itu. Dia menyebut analisis itu menemukan pekerjaan perkuatan struktur terhadap water tank wajib melibatkan warga terdampak untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan warga terdampak.

"Adapun cacat teknis yang di analisa oleh Lemtek UI yang akhirnya berimbas kerugian kepada warga terdampak dari watertank tersebut yang mulai berdiri di tahun 2022 menyebabkan tanah longsor, banjir lumpur ke kompleks kami dan beberapa rumah," ujarnya.

Dia mengatakan analisis oleh Lembaga Teknologi (Lemtek) UI menunjukkan design engineering details yang cacat dan tidak memenuhi standar keselamatan. Pengerjaan ulang perkuatan struktur dengan desain baru disebut tidak melibatkan warga.

Dia mengatakan pekerjaan memperkuat struktur water tank sulit karena kondisi tangki itu sudah miring ke arah perumahan Pesona Depok Estate II meski belum diisi air. Dia mengatakan hal itu disebabkan jenis tanah yang berubah menjadi hujan akan berubah menjadi clay atau tanah liat dan jika musim panas akan kering.

Dia mengatakan kondisi itu menyebabkan kondisi itu membuat kondisi water tank tidak seimbang. Kondisi itu memicu bangunan retak dan miring.

Warga di Depok tolak proyek water tank berkapasitas 10 juta liter (dok. Istimewa)

Dia menyebut posisi water tank berada di atas atap perumahan warga. Dia juga menyebut tanah warga terdampak hanya berjarak 6 sampai 7 meter dari garis sepadan proyek itu.

"Keempat, dengan jenis tanah yang sudah dijelaskan di atas dan lokasi water tank di atas atap perumahan kami warga terdampak dengan logika sehat kami akan sulit untuk PDAM melakukan penguatan karena setiap musim akan ada perubahan sifat tanah yang akan mengakibatkan posisi water tank akan mengalami kemiringan, hanya menunggu waktu saja water tank tersebut akan mengalami tragedi yang berdampak kerugian materi dan nyawa," ujarnya.

Dia menyebut PDAM dan Pemkot Depok membangun tangki air berkapasitas 10 juta liter itu dengan angkuh tanpa memikirkan hak-hak warga. Dia menyebut banyak kerugian yang dialami warga gara-gara proyek itu.

"PDAM dan Pemkot melakukan pembangunan dengan angkuh tanpa memikirkan hak-hak warga terdampak dan mengakibatkan kerugian yang di PDAM dan Pemkot ciptakan, membangun atas nama kebutuhan air bagi masyarakat tanpa melihat banyak aspek di antara adalah dampak lingkungan yang sudah dirasakan akibat berkurangnya penyerapan air, longsor, serta jebol tembok-tembok pembatasan di kompleks perumahan kami. Warga terdampak tidak pernah menghalangi pembangunan yang bersifat untuk kepentingan masyarakat tapi ada cara-cara yang sesuai norma dan adab yang benar," ujarnya.

Dia mengatakan warga setempat berharap Wali Kota Depok yang baru, Supian Suri, dan Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, dapat merelokasi proyek itu. Dia juga menyarankan ada audit terhadap anggaran proyek tersebut.

"Catatan pengingat Depok bukan punya PDAM atau Pemkot dan water tank terbangun dari hasil uang tax payer, masyarakat. Warga terdampak meminta Gubernur Jawa Barat yang baru, Kang Dedi Mulyadi dan Wali kota Depok, bisa segera menghentikan pekerjaan penguatan struktur dan merelokasikan ke tempat lain. Juga tidak kalah penting memeriksa proyek berbiaya setengah triliun tersebut, yang lebih penting dialihkan untuk pendidikan atau MBG," ujarnya.

(haf/dhn)

Manggarai Barat -

Siswa SMPN 1 Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), diberi donat sebagai menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ada juga kurma dan buah lainnya. Pada hari berbeda, para siswa diberikan menu berupa roti, kurma, dan apel.

"Hari Jumat (8 Maret 2025) menunya donat yang ada lubang, ada meses-nya. Ada juga kurma dan buah apel yang kecil," ujar siswa kelas 8 SMN 1 Komodo berinisial A, Senin (10/3/2025).

"Tadi menunya roti, di dalamnya ada daging yang hancur. Ada juga kurma dan buah jeruk kecil," lanjut dia.

A adalah siswa non-muslim di sekolah tersebut. Ia mengaku tak kenyang menyantap menu donat maupun roti itu.

"Tidak kenyanglah, cuma makan donat satu potong atau roti satu potong," ujar A.

"Kalau saya maunya menu tetap ada nasi. Ada daging," imbuhnya.

Penyedia MBG Manggarai Barat dari Yayasan Sejahtera Desaku, Kosmas Janggat, membenarkan menu roti dan donat tersebut. Menurut dia, menu tersebut berlaku secara nasional selama masa puasa.

"Pertimbangan dari pusat untuk seluruh Indonesia memang begitu. Dari BGN (Badan Gizi Nasional) seperti itu untuk bulan puasa ini. Tidak pakai nasi, menu kering semuanya," kata Kosmas.

"Ada roti, kompiang (roti khas Manggarai), kami ganti-gantilah, ada buah. Bulan puasa memang seperti itu menunya. Kami tidak pakai nasi, tidak pakai sayur," lanjut dia.

Menurut dia, menu MBG dibuat seperti itu agar siswa bisa membawa pulang ke rumah masing-masing. Menu MBG tersebut dimakan saat berbuka puasa di rumah pada sore harinya.

"Supaya mereka jangan makan di sekolah, bawa di rumah," tandas Kosmas.

Program MBG dilaksanakan di Manggarai Barat mulai 17 Februari lalu. Sejauh ini, baru enam sekolah di Manggarai Barat yang terpilih untuk program MBG. Sekolah-sekolah tersebut berada di Kota Labuan Bajo. Yakni SMPN 1 Komodo, SDI Wae Mata, SDN Lancang, SDN Batu Cermin, SDN Labuan Bajo 2, dan SDIT Persaudaraan.

(iws/iws)