KOMPAS.com -Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kegaduhan di sektor perumahan.

Kontroversi ini terutama berkisar pada tudingan terhadap pengembang perumahan yang dianggap nakal, wacana rumah gratis, penurunan harga rumah, dan yang terbaru batasan maksimal penghasilan penerima rumah subsidi yang dinilai mengganggu ekosistem perumahan.

Kritik dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri.

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Maruarar Sirait, akrab disapa Ara, menargetkan percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo.

Skeptisisme muncul terkait ketersediaan lahan, anggaran, infrastruktur pendukung, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengembang.

Sejumlah pengamat menilai target ini terlalu tinggi dan berpotensi menimbulkan tekanan pada kualitas pembangunan dan penyerapan anggaran.

Terlebih, sejumlah pernyataan dan langkahnya memicu polemik. Salah satu isu utama adalah tudingan terhadap pengembang perumahan, khususnya rumah subsidi, disebut "nakal" karena dianggap tidak bertanggung jawab atas kualitas pembangunan.

Selain itu, wacana rumah gratis dan rencana penurunan harga rumah subsidi memicu keresahan di kalangan pengembang, yang merasa kebijakan ini mengancam keberlanjutan bisnis mereka.

Kontroversi lain muncul terkait keterlibatan investor asing dalam pembangunan perumahan, terutama setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan investor Qatar untuk pembangunan 1 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Meskipun investasi asing dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan pendanaan, beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap kedaulatan negara dalam sektor strategis seperti perumahan, serta potensi dominasi asing dan kurangnya keberpihakan pada pengembang lokal.

Ketidakjelasan peta jalan Program 3 Juta Rumah hingga April 2025 ini juga memperburuk situasi, dengan asosiasi pengembang menyatakan ketidakpastian yang menghambat perencanaan mereka.

Penetapan batas maksimal gaji untuk penerima rumah subsidi juga menjadi perdebatan. Meskipun penyesuaian batas penghasilan hingga Rp 12 juta-14 juta di wilayah Jabodetabek dianggap langkah positif untuk memperluas jangkauan program, sebagian kalangan menilai batas ini masih terlalu tinggi.

Hal ini karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di atas batas yang juga kesulitan memiliki rumah.

Kontroversi ini mencapai puncaknya ketika lima asosiasi pengembang yakni REI, Apersi, Appernas Jaya, Himperra, dan Asprumnas, menggelar konferensi pers bersama pada 18 Februari 2025 di Jakarta.

Mereka menyatakan kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Maruarar yang dinilai kontraproduktif dan merusak ekosistem perumahan yang telah terbangun selama puluhan tahun.

Selain itu, gaya komunikasi dan pernyataan Menteri Ara yang cenderung optimistis dan penuh semangat terkadang dianggap kurang realistis oleh sebagian pelaku industri dan pengamat.

Pernyataan-pernyataan yang bombastis tanpa diikuti dengan detail implementasi yang jelas dapat menimbulkan ekspektasi yang berlebihan dan berujung pada kekecewaan jika target tidak tercapai.

Potensi konflik kepentingan juga menjadi sorotan, mengingat latar belakang politik Maruarar Sirait sebagai politisi senior dan kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan.

Meskipun tidak ada indikasi pelanggaran yang jelas, pengawasan dan transparansi dalam setiap kebijakan dan penunjukan di sektor perumahan menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik Ara.

Kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025), Joko menyatakan bahwa tudingan "pengembang nakal" dari Kementerian PKP membuat pengembang merasa tersudut dan tidak mendapat perlindungan dari pemerintah.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak pernah mengomunikasikan isu ini dengan asosiasi sebelum menyampaikannya ke publik, sehingga menciptakan stigma negatif terhadap pengembang.

"Kami mendapat stigma, berada di kondisi bahwa pengembang harus salah," ujar Joko.

Ia menegaskan, pengembang perumahan telah berkontribusi besar dengan menyediakan hunian bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan membayar pajak.

Namun, tanpa bimbingan yang memadai dari pemerintah, pengembang merasa dibiarkan berjuang sendiri.

Joko juga mengkritik fokus Ara pada isu-isu seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketimbang mempercepat Program 3 Juta Rumah.

"Setelah tiga bulan mendukung euforia Kementerian PKP, kami justru mendapat kondisi yang membingungkan dan sangat kontraproduktif," tambahnya.

Joko menyoroti kebijakan seperti wacana rumah gratis, keterlibatan investor asing, dan penurunan harga rumah telah mengguncang industri.

Ia menyebut bahwa pengembang, khususnya yang bergerak di segmen rumah subsidi, mayoritas adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang rentan terhadap kebijakan yang tidak ramah.

Meski demikian, Joko mengakui adanya pengembang dengan kinerja buruk, namun ia menekankan perlunya pendekatan yang konstruktif, bukan tudingan sepihak.

Sementara itu, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan definisi "nakal" yang digunakan Ara, dengan menyebut bahwa masalah seperti rumah retak atau genangan air adalah isu teknis yang dapat diselesaikan, bukan pelanggaran fatal seperti penipuan konsumen.

"Menurut kami, konotasi nakal adalah melakukan tindak pidana. Misalnya, menipu konsumen," kata Junaidi.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab perumahan tidak hanya ada pada pengembang, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dalam hal perizinan dan pengawasan.

Junaidi juga menyoroti bahwa komunikasi yang buruk dari Kementerian PKP memperburuk situasi.

"Kalau menemukan ada developer nakal, pemerintah bisa melakukan pembinaan dan melibatkan asosiasi. Kalau bandel, mungkin perlu mekanisme sewajarnya," usulnya.

Junaidi juga menyatakan pesimisme terhadap realisasi Program 3 Juta Rumah jika gaya kepemimpinan Ara tidak berubah.

"Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan," tegasnya.

Meski begitu, Junaidi menegaskan komitmen Apersi untuk mendukung program pemerintah, dengan catatan adanya kejelasan regulasi dan sinergi yang lebih baik.

Tanggapan Ara

Ara sendiri menanggapi kritik dari asosiasi pengembang dengan nada yang relatif terbuka, meski tetap menegaskan komitmennya pada Program 3 Juta Rumah.

Kepada Kompas.com, Ara menegaskan, "Biar publik yang menilai. Saya bekerja untuk negara, dan masyarakat yang hingga saat ini belum punya rumah".

Sebelumnya, dalam audiensi dengan Apersi pada 6 Desember 2024, Ara mengajak pengembang untuk berkolaborasi dan memberikan masukan guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.

"Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya, seraya menyatakan kesiapannya menerima saran terkait tantangan di sektor perumahan.

Terkait tudingan "pengembang nakal," Ara tidak secara langsung menarik pernyataannya, tetapi fokus pada upaya memperbaiki ekosistem perumahan.

Ia menekankan pentingnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan mendorong pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi umum sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada Januari 2025, Ara menyampaikan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah masih dalam tahap penyusunan, menunjukkan bahwa kementeriannya sedang berupaya merumuskan langkah konkret.

Maruarar juga menanggapi kegaduhan yang ditimbulkan dengan menegaskan bahwa sektor perumahan harus berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam acara HUT ke-26 Apersi pada 11 Desember 2024, ia menyatakan bahwa sektor perumahan untuk MBR akan diusulkan sebagai PSN untuk mempermudah akses hunian yang layak.

"Saya dan beberapa menteri diarahkan Presiden Prabowo untuk merumuskan langkah-langkah dari Program 3 Juta Rumah," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pemerintah Indonesia berhasil membawa pulang komitmen investasi dari Qatar senilai US$2 miliar lewat BPI Danantara.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa komitmen bisnis Qatar tersebut salah satunya bakal digulirkan untuk mendukung program 3 juta rumah

“Kita memulai bersama investasi. Jadi masing-masing [RI-Qatar] bersepakat investasi US$2 miliar, total itu US$4 miliar jadi sekitar Rp64 triliun atau Rp65 triliun dari pembicaraan yang paling durasinya hanya 20 menit,” jelas Ara saat ditemui di kantornya, Senin (14/4/2025) malam.

Namun, Ara mengaku belum mengetahui pasti berapa kiranya porsi yang akan diguyurkan Danantara pada proyek perumahan. Dia mengaku saat ini masih dilakukan perhitungan bisnis yang matang oleh manajemen Danantara.

Akan tetapi, dia memastikan bahwa dirinya telah melakukan diskusi bersama dengan Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani membahas market properti yang dinilai sangat luas.

“Oh nanti, itu [porsi untuk perumahan berapa] kan urusan Danantara. Ya, kan kita ini percaya tentu Pak Rosan dan Bapak Presiden mengerti di mana-dimana itunya [pos proyeknya], ya kan? Itu urusannya Danantara,” tegasnya.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa investasi jumbo yang disuntik Qatar untuk Danantara ini akan dikelola melalui kerja sama proyek bersama Danantara yang bertujuan mendukung prioritas pembangunan nasional.

Pandu menyebutkan bahwa investasi tersebut akan diarahkan ke sektor-sektor fundamental, seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi sumber daya alam, hingga infrastruktur digital. Sektor kesehatan dan pariwisata juga dinilai berpotensi besar.

“Temanya kita lihat tadi seperti food security, energy security, downstream, infrastruktur digital. Kesehatan juga bagus, hospitality di Indonesia juga punya prospek,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Dia juga menegaskan bahwa investasi yang masuk melalui Danantara tidak sekadar mengejar keuntungan jangka pendek. Namun, hal tersebut juga harus membawa dampak nyata berupa transfer pengetahuan dan teknologi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meyakini jika Ooredoo Group Qatar tertarik pada program 3 Juta Rumah.

"Jadi kita meeting-nya sudah One on One Meeting, sudah tajam dan dia (Ooredoo Group Qatar) mau datang ke sini," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia jika Ooredoo Group Qatar sudah pernah berinvestasi di Indonesia sehingga mengerti bagaimana proses bisnis di Indonesia,

"Kenapa dengan Ooredoo Group? Karena Ooredoo Group sudah pernah investasi di sini. Jadi dia sudah mengerti bagaimana proses bisnis di sini," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan tim mengadakan One on One Meeting bersama Chief Legal, Regulatory and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar.

Pada pertemuan tersebut Menteri PKP juga menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut guna pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara.

Salah satu lahan strategis yang ditawarkan adalah lahan eks BLBI di Karawaci Kabupaten Tangerang Banten yang memiliki total luas 3,7 hektare.

"Saya yakin dia tertarik," kata Ara.

Pada pertemuan itu juga meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerjasama investasi melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai dipercaya oleh masyarakat internasional.

"Saya hanya mau sampaikan pesan bahwa Danantara mulai dipercaya oleh masyarakat internasional," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut terlihat dalam komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar kepada Danantara.

"Qatar itu bukan negara yang main-main, negara yang sangat maju, negara yang sangat kuat ekonominya, pusat salah satu pusat keuangan dunia. Saya melihat sendiri, menurut saya suatu peristiwa yang membuat kita harus bangga bahwa visi-visi Presiden RI Prabowo Subianto sekarang sudah mulai disambut dengan positif oleh pasar," kata Ara.

Sebagai informasi, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar akan difokuskan untuk sektor-sektor prioritas, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, infrastruktur digital, kesehatan, hingga pariwisata.

Indonesia bersama Qatar telah menyepakati​​​​​ komitmen investasi bersama sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), yang mana sebesar 2 miliar dolar AS dari Qatar dan 2 miliar dolar AS dari Indonesia.

Pandu memastikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Qatar telah menghasilkan komitmen bersama antara Qatar dan Indonesia untuk membentuk investment fund bersama senilai 4 miliar dolar AS.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan komitmen investasi senilai 2 miliar dolar AS dari Qatar, sebagai dana bersama Indonesia-Qatar yang difokuskan untuk mendukung pembangunan dan proyek strategis.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto seusai menghadiri Pertemuan CEO Forum di Doha, Qatar pada Minggu (13/4), yang diinisiasi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Presiden Prabowo menekankan komitmen itu merupakan tindak lanjut dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia, serta sinyal positif dari Qatar atas kerja sama yang semakin erat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengaku Ooredoo Group tertarik berinvestasi program 3 Juta Rumah karena telah mengetahui proses bisnis di Indonesia.

"Kenapa dengan Ooredoo? Karena Ooredoo sudah pernah investasi di sini. Jadi, dia udah ngerti bagaimana proses bisnis di sini," kata dia usai bertemu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo di kantornya, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Ara pun berharap Ooredoo Group segera datang ke Indonesia untuk melaksanakan survei tanah.

"Karena kemarin, sebenarnya malam itu dia undang makan malam, tapi saya enggak bisa, saya udah janji dengan malamnya di Kedutaan (Indonesia di Qatar). Sebenarnya, malam itu dia mau undang kami makan malam, karena mereka sangat tertarik," tambah Ara.

Adapun sebelumnya, Ara menawarkan sejumlah lahan di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan investor asal Qatar tersebut untuk pembangunan hunian bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari siaran pers, Senin (14/4/2025).

Ini disampaikan Ara saat mengadakan one on one meeting bersama Chief Legal, Regulatory, and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar, Minggu (13/4/2025), waktu setempat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Ini terutama saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang masuknya investasi dari Qatar untuk mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

"Hari ini Yayasan Budha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun rumah bagi masyarakat Jakarta. Rumah masyarakat bisa dibangun tidak pakai APBN, tidak pakai APBD, tidak ada BUMN dan BUMD. Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Ara menghadiri Peluncuran Program Bebenah Kampung di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (15/4).

"Sesuai arahan Presiden kalau bekerja tidak ada Superman tapi Super Team dan saya sudah lapor ke Presiden Prabowo Subianto dan beliau mengatakan kirim salam hormat dan semoga program ini bukan hanya awal tapi bisa jadi gerakan nasional membangun rumah masyarakat bersama," katanya.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta. Menteri PKP hadir langsung mengecek hasil pembangunan renovasi rumah yang merupakan bagian Program 3 Juta Rumah.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 rumah akan direnovasi oleh Yayasan Budha Tzu Chi, 500 rumah oleh KADIN dan ada tambahan 200 rumah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Yayasan Buddha Tzu Chi melaksanakan Program Bebenah Kampung di DKI sebanyak 500 unit. Saat ini melaksanakan di Kecamatan Johar Baru sebanyak 232 unit dibagi dalam dua Tahap yakni Tahap I sebanyak 148 rumah yang tersebar di Johar Baru 22 rumah, Tanah Tinggi 28 rumah, Galur 29 rumah, Kampung Rawa 69 rumah. Tahap selanjutnya 84 rumah yang tersebar di Johar Baru 12 rumah, Tanah Tinggi 31 rumah, Galur 25 rumah, Kampung Rawa 16 rumah.

Rencana Pembangunan Rumah di Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 10 unit akan mulai pembangunan pada tanggal 14 April 2025 dan 18 unit akan mulai pembangunan pada awal bulan Mei 2025.

Sedangkan rincian kegiatan Program Renovasi RTLH di Indonesia dilaksanakan oleh Kadin Indonesia dengan Rencana Penanganan 500 unit rumah yang akan direnovasi dengan komposisi RTLH berlokasi di Jakarta 200 unit RTLH, Jawa Barat 100 unit RTLH, Banten 200 unit RTLH, Bangka Belitung 50 unit RTLH dan NTT 50 unit RTLH.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meyakini jika Ooredoo Group Qatar tertarik pada program 3 Juta Rumah.

"Jadi kita meeting-nya sudah One on One Meeting, sudah tajam dan dia (Ooredoo Group Qatar) mau datang ke sini," ujar Ara dikutip Antara, Selasa, 15 April 2025.

Menurut dia jika Ooredoo Group Qatar sudah pernah berinvestasi di Indonesia sehingga mengerti bagaimana proses bisnis di Indonesia,

"Kenapa dengan Ooredoo Group? Karena Ooredoo Group sudah pernah investasi di sini. Jadi dia sudah mengerti bagaimana proses bisnis di sini," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan tim mengadakan One on One Meeting bersama Chief Legal, Regulatory and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar.

Cara: CEO Forum RI-Qatar Dorong Investasi Perumahan bagi MBR

Pada pertemuan tersebut Menteri PKP juga menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut guna pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara.

Salah satu lahan strategis yang ditawarkan adalah lahan eks BLBI di Karawaci Kabupaten Tangerang Banten yang memiliki total luas 3,7 hektare.

"Saya yakin dia tertarik," kata dia.

Pada pertemuan itu juga meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerjasama investasi melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," ujar dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai dipercaya oleh masyarakat internasional.

"Saya hanya mau sampaikan pesan bahwa Danantara mulai dipercaya oleh masyarakat internasional," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut terlihat dalam komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar kepada Danantara.

"Qatar itu bukan negara yang main-main, negara yang sangat maju, negara yang sangat kuat ekonominya, pusat salah satu pusat keuangan dunia. Saya melihat sendiri, menurut saya suatu peristiwa yang membuat kita harus bangga bahwa visi-visi Presiden RI Prabowo Subianto sekarang sudah mulai disambut dengan positif oleh pasar," kata Ara.

Sebagai informasi, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar akan difokuskan untuk sektor-sektor prioritas, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, infrastruktur digital, kesehatan, hingga pariwisata.

Indonesia bersama Qatar telah menyepakati​​​​​ komitmen investasi bersama sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), yang mana sebesar 2 miliar dolar AS dari Qatar dan 2 miliar dolar AS dari Indonesia.

Pandu memastikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Qatar telah menghasilkan komitmen bersama antara Qatar dan Indonesia untuk membentuk investment fund bersama senilai 4 miliar dolar AS.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan komitmen investasi senilai 2 miliar dolar AS dari Qatar, sebagai dana bersama Indonesia-Qatar yang difokuskan untuk mendukung pembangunan dan proyek strategis.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto seusai menghadiri Pertemuan CEO Forum di Doha, Qatar pada Minggu (13/4), yang diinisiasi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Presiden Prabowo menekankan komitmen itu merupakan tindak lanjut dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia, serta sinyal positif dari Qatar atas kerja sama yang semakin erat.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Danantara mulai dipercaya oleh masyarakat internasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meyakini jika Ooredoo Group Qatar tertarik pada program 3 Juta Rumah.

"Jadi kita meeting-nya sudah One on One Meeting, sudah tajam dan dia (Ooredoo Group Qatar) mau datang ke sini," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia jika Ooredoo Group Qatar sudah pernah berinvestasi di Indonesia sehingga mengerti bagaimana proses bisnis di Indonesia,

"Kenapa dengan Ooredoo Group? Karena Ooredoo Group sudah pernah investasi di sini. Jadi dia sudah mengerti bagaimana proses bisnis di sini," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan tim mengadakan One on One Meeting bersama Chief Legal, Regulatory and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar.

Pada pertemuan tersebut Menteri PKP juga menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut guna pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara.

Salah satu lahan strategis yang ditawarkan adalah lahan eks BLBI di Karawaci Kabupaten Tangerang Banten yang memiliki total luas 3,7 hektare.

"Saya yakin dia tertarik," kata Ara.

Pada pertemuan itu juga meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerjasama investasi melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP meyakini Ooredoo Qatar tertarik pada Program 3 juta Rumah

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menemukan dugaan kecurangan dalam pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim (Timor-Timur) di Kabupaten Kupang, NTT. Sebanyak 2.100 unit rumah dibangun tidak sesuai rencana kerja dan syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal dan menemukan sejumlah dugaan bahwa ada kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi Eks Pejuang Tim Tim di Kupang, NTT," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Ara menegaskan rumah bagi eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero). Ia telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya.

Ara meminta agar BUMN yang membangun perumahan tersebut bisa melakukan perbaikan. Kemudian, BUMN tersebut juga perlu menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur, di mana Presiden Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ucapnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa tim dari Inspektorat Jenderal sudah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana. Hasil tinjauan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, aspek fondasinya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari shop drawing-nya, seharusnya kedalaman fondasi 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Namun, kenyataannya melalui video dan foto yang diterima, kedalaman fondasi hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter dari beton.

Kedua, ia menyebutkan pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya tidak maksimal. Hal ini menyebabkan bangunan mudah begitu turun. Ketiga, banyak rumah mengalami keretakan pada bagian dinding.

Keempat, terdapat banyak genangan air ketika hujan turun lantaran airnya tidak mengalir dengan baik. Hal itu dikarenakan elevasi yang seharusnya 30 centimeter justru rata dengan tanah.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks pejuang Tim-tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," katanya.

Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP dan akan memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya, dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks Pejuang Tim-tim," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil bos Lippo Group John Riady. Pemanggilan itu terkait dengan permasalahan konsumen Meikarta yang hingga kini belum mendapatkan unitnya.

Ara juga mengaku sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait polemic Meikarta dan rencana pemanggilan John Riady tersebut. Menurutnya Prabowo mendukung agar hak masyarakat harus dipenuhi.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden, Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," tegasnya di Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Ara melanjutkan, terkait masalah Meikarta dai mengakui sudah banyak aduan yang dia terima. Aduan tersebut dia terima dari berbagai lembaga seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Kementerian PKP sendiri sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan konsumen Meikarta dan Meikarta itu sendiri. Ara berniat untuk bertemu langsung dengan John Riady Minggu lalu, namun pertemuan ibatalkan karena John masih berada di luar negeri.

"Ya, kita sudah sampaikan, karena kemarin kan Pak John Riady, WA saya, dia lagi di luar negeri. Oke saya bilang saya tunda, tapi saya minta Anda datang," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jendral Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan dirinya sudah bertemu dengan Direktur Lippo Group, induk pengembang Meikarta, John Riady. Seharusnya, mereka bertemu lagi pada Rabu (26/3) lalu, tetapi John Riady berhalangan hadir.

Pada 26 Maret lalu Ara juga sudah bertemu dengan para konsumen Meikarta yang hingga kini belum mendapatkan unit. Seperti misalnya Yosafat (30), dia mengaku belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.

"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

(das/das)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku, telah melaporkan keluhan korban Meikarta kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Hingga kini, proyek yang dirancang sejak satu dekade lalu belum kunjung kelar.

"Saya sudah sampaikan pengaduan paling banyak soal Meikarta, dan minta dituntaskan soal Meikarta, dan harus bertanggung jawab," ujar Ara, sapaan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Timtim) di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kecurangan yang dimaksud adlaah temuan pembangunan rumah tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini," ujarnya.

Ara telah melaporkan dua keluhan tersebut, yakni mengenai pengaduan konsumen Meikarta dan adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur kepada Presiden RI dan kedua keluhan itu diminta untuk dituntaskan. "Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan," katanya.

Karena itu, Ara akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady terkait penyelesaian korban Meikarta pada pekan depan. Ara akan memanggil direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Doha, Qatar usai mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan ke negara Timur Tengah.

Pertemuan itu, kata Ara, akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan. Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.