Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.

Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar

Bandung (ANTARA) - Sebanyak tiga menteri yakni Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meresmikan apartemen transit Rancaekek dan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Jawa Barat, Rabu.

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Rusunawa Rancaekek Kabupaten Bandung Rabu mengatakan, apartemen transit di kompleks rumah susun sewa (rusunawa) Rancaekek dan Solokanjeruk, diperuntukan bagi peserta program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) perkotaan di tiga wilayah Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung untuk tinggal sementara sampai bisa mandiri.

"Pak Menko, pak Mendagri, pak Menteri Perumahan, kami bangga ada tiga menteri hadir di sini, terima kasih hadir dalam peresmian apartemen transit dan peluncuran program penanganan PPKS perkotaan semoga lancar ke depannya," kata Bey.

Program ini dijalankan, kata Bey, lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, Dunia Usaha, dan Masyarakat Sipil Program ini menghadirkan solusi yang terintegrasi.

"Program ini tidak hanya menyiapkan hunian di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk Tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrem," kata Bey.

Bey menjelaskan kepada para menteri yang hadir, bahwa dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini.

"Mereka berasal dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga, yang akan ditempatkan di Rusunawa Rancaekek. Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," katanya.

Bey juga menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Selain mendapatkan tempat tinggal, peserta program juga akan dibina untuk menjalani hidup yang lebih disiplin, dan dilatih sesuai minat dan bakat mereka, serta didampingi agar mampu mandiri, baik dalam bekerja maupun berwirausaha.

"Saya menitipkan kepada Pak Sekda Jabar -Herman Suryatman-, bahwa mereka harus mendapatkan pelatihan betul-betul, agar mereka bisa mandiri nantinya, dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi dibandingkan sebelumnya," ucap dia.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi, yang terdiri atas Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakekerjaan. Namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey.

Bey menekankan bahwa mereka berharap para peserta dapat menjadi individu yang disiplin, terampil, dan mandiri, sehingga keluar dari garis kemiskinan ekstrem.

Bey juga mengatakan, dalam program ini para warga akan direlokasi dari hunian sebelumnya, ke hunian yang lebih layak huni. Sedangkan kawasan sebelumnya diubah untuk kepentingan publik.

Dia mencontohkan, kawasan bawah jembatan Pasupati yang sebelumnya kumuh dan penuh sampah telah berhasil ditata menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka untuk warga masyarakat, taman kota yang dikelola menuju zero waste dengan pemilihan sampah TPS 3R, sampai pengembangan maggot dan komposting.

"Transformasi ini adalah contoh konkret bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui CSR dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Penanganan PPKS ini adalah bukti nyata bahwa kita hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan dengan mewujudkan solusi yang lebih inklusif, sejahtera dan berkeadilan," katanya.

Namun demikian, tambah Bey, untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan kolaborasi semua pihak dan evaluasi berkesinambungan.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Semoga langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut warga yang belum memiliki rumah termasuk dalam kategori masyarakat miskin. Pengkategorian tersebut, kata Ara sapaan akrab Maruarar, tercetus usai dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Menurutnya, Bank Dunia juga memasukkan warga yang kekurangan konsumsi kalori harian dalam kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Rabu (18/12/2024).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Dalam acara itu, ia juga mengusulkan agar tanah yang disita dari koruptor dijual murah kepada masyarakat kuran gmampu. Usulan itu juga, katanya, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dimasukkan dalam program strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya program itu direncanakan akan menyasar MBR di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doannya," imbuh Ara.

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mewacanakan penduduk yang belum memiliki rumah dimasukkan dalam kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama, masuk kategori miskin," ujar pria yang akrab disapa Ara ini dalam acara Rakornas Keuangan Daerah Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/12).

Ara lantas membandingkan kriteria masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, yakni konsumsi batas kalori harian tertentu saja sudah dianggap keluar dari kategori masyarakat miskin.

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin. Sementara dia belum punya rumah?" ucapnya.

Pada saat yang sama, Ara juga mengusulkan tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu.

Ia mengaku telah menyampaikan usulan itu ke Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam program strategis nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengatakan program itu akan menyasar MBR yang tersebar di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa juga kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat," ucap Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa penduduk yang belum memiliki rumah masuk dalam kategori masyarakat miskin. Ara mengaku, usulan itu tercetus setelah dirimya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Bahkan, Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia memiliki indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ara juga mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ara mengaku, usulan itu telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam program strategis nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara menerangkan program itu direncanakan akan menyasar MBR yang tersebar di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doannya, imbuh Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar masyarakat yang belum memiliki rumah pribadi dimasukkan ke dalam kategori miskin.

Dia pun menyinggung indikator yang digunakan Bank Dunia atau World Bank untuk mengkategorikan rakyat miskin dan tidak miskin, salah satunya adalah konsumsi kalori per hari.

“Saya baru ketemu beberapa hari lalu dengan World Bank. Kalau World Bank itu ya sekian ribu kalori saja, orang sudah tidak miskin lagi, Pak Mendagri,” kata Maruarar dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

“Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama, masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah,” ujar dia.

Maruarar pun mengusulkan agar tanah dan bangunan hasil sitaan kasus korupsi sebaiknya dijual kepada rakyat kurang mampu yang belum memiliki rumah.

Eks politikus PDI-P ini juga mengajak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun data warga yang membutuhkan rumah dan menentukan kriterianya.

“Saya dua bulan jadi Menteri, Pak. Kita belum punya sistem data yang cukup. Kalau ada yang tanya sama saya hari ini, apakah dari Pak Bappenas, Bapak Menteri yang saya hormati, apakah kita punya data rakyat yang membutuhkan rumah sesuai kriteria? Enggak ada, Pak,” kata Maruarar.

“Kalau boleh, Pak Bappenas nanti dengan BPS-nya menyiapkan, supaya kita bisa percaya dengan single data. Supaya kita setiap kementerian tidak perlu membuat survei atau sensus sendiri,” ujar dia.

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meyakini tiga juta rumah bagi rakyat bisa terbangun dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga pengembang perumahan.

"Kami ini kementerian dengan anggaran Rp5 triliun. Kalau cuma bangun rumah pakai anggaran Rp5 triliun, tahun depan hanya ada 250 ribu rumah lebih. Tapi bersama-sama, Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU, bersama Pemda-Pemda, developer, kita berdoa, semoga 3 juta rumah bisa kita bangun buat rakyat Indonesia bersama-sama," kata Maruarar dalam peresmian apartemen transit di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu petang.

Sejauh ini, kata Maruarar, pihaknya telah mendapat komitmen untuk beberapa bantuan perumahan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan(CSR), seperti 250 rumah dari Agung Sedayu di Tangerang; dari Adaro di Berau Kalimantan Timur; 250 rumah dari Astra untuk masyarakat membutuhkan, yang menurut dia merupakan semangat gotong royong yang nyata.

"Belum lagi dari yang lain, Sinarmas, Barito, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah semangat gotong royong, yang kita sampaikan di judul itu sudah bukan basa-basi lagi hanya dipidatokan, tapi dikerjakan. Tadi saya cek staf saya, sudah ada yang kasih tanah di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, dan cukup banyak di tempat-tempat lain. Saya doakan juga di Jabar makin banyak bergotong royong membangun rumah rakyat dan usahanya tambah maju," ujarnya.

Terkait dengan apartemen transit di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk yang Rabu ini diresmikan, Maruarar mengatakan ini adalah hasil proses pembahasan yang panjang lintas kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpinnya.

"Dan saya bahagia, di mana dua pekan lalu saya ke sini, terlihat bagaimana Pemda Jabar bisa membina ibu-ibu di sini, di mana sore-sore sambil jaga anak bisa merajut dan dijual melalui sosial media dan dapat uang. Saya tanya mereka mendapat rata-rata Rp1-Rp1,5 juta, dan itu sangat membantu perekonomian keluarga," tuturnya.

Program yang memberi kesempatan pada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan wilayah yang jadi lokasi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik untuk publik, menurut Maruarar, juga dinilainya menjadi peninggalan manis dari Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

"Terima kasih untuk kebaikannya Pak Bey. Semoga Pak Bey meninggalkan kenangan yang manis bagi rakyat Jawa Barat, catatan yang manis. Bukan soal lamanya Pak Tetapi selama menjabat itu berbuat kebaikan apa. Itu yang paling penting Buat apa kita lama-lama menjabat tapi tidak ada kebaikan. Rakyat mencatat Bapak berbuat banyak kebaikan di Jawa Barat," ujar Maruarar menambahkan.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan bahwa program ini dijalankan lewat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, serta dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kemendagri, perguruan tinggi, Baznas, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan menghadirkan solusi yang terintegrasi.

Di mana selain difasilitasi hunian layak di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokanjeruk, tapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari kemiskinan ekstrim.

Bey menjelaskan dalam tahap pertama ini ada 98 kepala keluarga atau setara 384 jiwa yang menjadi peserta program ini, yang terdiri dari Kota Bandung sebanyak 33 kepala keluarga dan Kota Cimahi sebanyak 15 kepala keluarga yang ditempatkan di Rusunawa Rancaekek.

"Kemudian dari Kabupaten Bandung ada 50 kepala keluarga yang menempati Rusunawa Solokanjeruk," ucap Bey.

Bey menyebutkan bahwa kedua Rusunawa tersebut dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian 58 unit di Rusunawa Rancaekek dan 58 unit Rusunawa Solokanjeruk.

Bey juga mengatakan bahwa selain mendapatkan fasilitasi Rusunawa dan pelatihan kewirausahaan sesuai minat dan bakatnya, para peserta program juga mendapatkan bantuan dana selama masa adaptasi yang terdiri dari Rp840 ribu per bulan/KK dari Pemprov Jabar, Rp600 ribu per bulan/jiwa dari Baznas provinsi dan kabupaten/kota, serta Rp1 juta per kepala keluarga, untuk perlengkapan keluarga sebagai langkah awal untuk memastikan kehidupan mereka lebih stabil.

"Para peserta juga dimasukkan ke dalam DTKS dan mendapatkan perlindungan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. namun keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari tersedianya hunian tapi juga dari transformasi kehidupan mereka," ujar Bey Machmudin.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan saat ini sudah ada ratusan unit koperasi siap memasok kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG). Mulai dari telur, daging ayam, sayur-mayur dan buah-buahan hingga susu.

"Data-datanya sudah, ada koperasi-koperasi yang siap memasok semua kebutuhan-kebutuhan untuk Badan Gizi, makan bergizi gratis," kata Budi saat ditemui wartawan usai acara Rapat Tahunan Koperasi Induk KUD Indonesia, Rabu (18/12/2024).

"Jadi ada ratusan koperasi yang kita sudah identifikasi, mampu dan sanggup memasok kebutuhan-kebutuhan program makan bergizi," tambahnya.

Ia menyebut data-data tersebut juga sudah diberikan kepada Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program MBZ. Namun ia tidak bisa merinci lebih jauh berapa angka pasti unit koperasi yang sudah siap untuk terlibat pelaksana program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kami dari Kementerian Koperasi sudah mengidentifikasi, nanti angkanya saya lupa ya, angka tepatnya. Misalnya berapa banyak koperasi telur, koperasi ayam, koperasi sayur, itu kita sudah data tuh koperasi-koperasi dan wilayahnya, ada lengkap semuanya, Provinsi maupun Daerah," terang Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya juga belum tahu berapa tingkat penyerapan bahan pokok yang disediakan ratusan unit koperasi untuk program MBZ tadi. Namun yang pasti menurutnya program ini akan sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang tergabung dalam koperasi.

"Nah ini lagi dicoba, kan gini, kita baru tahu mana kalah kebutuhan-kebutuhan, berapa sih telur kebutuhannya, berapa sih warga kebutuhannya, kan setengah jalan dong. Iya kan, polanya bisa kebentuk, kalo sekarang kan masih perencanaan aja. Gitu loh, nanti kebijakan teknisnya dari badan gizi nasional," ucap Budi.

Kita cuma memastikan bahwa, kan target makan bergizi gratis ada empat. Satu, menyehatkan anak-anak, dua menurunkan stunting, tiga mengentaskan kemiskinan, yang keempat menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu kita berharap bahwa program makan bergizi gratis ini menumbuhkan pergerakan ekonomi di masyarakat," terangnya lagi.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan mulai berjalan Januari 2025 dengan menyasar 3 juta anak. Untuk pelaksanaannya pemerintah sudah menyiapkan anggaran mencapai Rp 71 triliun. Anggaran itu sudah ada di dalam APBN 2025.

"Nanti Januari (2025) kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," ujar Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Senin (2/12/2024) lalu.

Mengenai anggaran MBG per porsi Rp 10 ribu, disebut Dadan, hal itu merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Nantinya, harga per porsi pun akan menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan ABC dan Food Bank of Indonesia (FOI) dalam program bantuan pangan untuk mendukung agenda pemenuhan gizi masyarakat di Jawa Barat.

Selain itu, kolaborasi juga dilakukan untuk mendukung sosialisasi kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dicanangkan pemerintah menuju Indonesia yang sehat, bebas stunting.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar menjelaskan Pemprov Jabar memiliki visi besar untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem masyarakat Jawa Barat, sekaligus meningkatkan pemenuhan gizi masyakarat melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi.

Salah satu bagian penting dalam upaya penurunan angka kemiskinan adalah terbukanya akses pangan bergizi bagi masyarakat.

“Kami menyambut baik kolaborasi program bantuan pangan bersama ABC ini, dan berharap kolaborasi ini dapat membawa dampak nyata bagi upaya kita bersama untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat yang lebih sehat, sekaligus menginspirasi untuk kolaborasi strategis lainya di kemudian hari,” ungkapnya, di Kota Bandung, Selasa (16/12/2024).

General Counsel, Head of Government Regulatory Affairs ABC Indonesia Mira Buanawati mengatakan dalam kolaborasi ini, ABC membagikan lebih dari 120.000 produk ABC Sarden yang kaya protein kepada beberapa target lembaga pendidikan, seperti Sekolah, PAUD, hingga Pesantren, yang tersebar wilayah rentan di 8 Kabupaten di Jawa Barat.

Selama dua bulan ke depan, lebih dari 1.000 relawan dan ibu-ibu penggerak yang tergabung di 324 titik dapur komunitas sekolah akan terlibat dalam menyiapkan sedikitnya 240.000 porsi makanan bergizi seimbang, lengkap dengan olahan ikan Sarden ABC, sebagai bagian dari pemenuhan protein hewani yang penting bagi pertumbuhan.

“Selama hampir 50 tahun, ABC tidak hanya menghadirkan inovasi produk terbaik untuk menemani keluarga Indonesia dalam menciptakan kreasi citarasa masakan terbaik, namun kami juga berkomitmen memberikan dampak positif di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Pendiri FOI M Hendro Utomo mengatakan pihaknya mendukung program ini untuk memangkas kesenjangan pangan.

“Kami akan bergerak bersama dengan para orang tua murid dan guru untuk bersama-sama mendorong lebih banyak masyarakat, khususnya anak-anak kita agar gemar makan ikan sebagai sumber asupan nutrisi yang kaya protein. Selain itu, FOI juga akan membantu proses koordinasi pelaksanaan di lapangan, mulai dari distribusi, proses memasak, hingga pengemasan paket makanan, mengikuti pedoman kebersihan dan prosedur keamanan makanan yang ketat serta tepat sasaran,” ungkapnya.

Direktur Pemasaran, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana mengatakan sebagai negara maritim dengan 70% luas lautan, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih menjadi tantangan.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada tahun 2023 menunjukkan angka konsumsi ikan masyarakat Indonesia setidaknya menunjukkan peningkatan, namun masih berada pada angka 57,91 kilogram/kapita, setara dengan ikan utuh segar.

Salah satu hal penting untuk membudayakan konsumsi ikan di tengah masyarakat menurutnya adalah dengan melalui upaya peningkatan akses informasi dan edukasi, serta membangun pemahaman yang benar, khususnya terkait dengan manfaat dan kandungan gizi ikan sebagai sumber protein penting bagi tubuh.

“Gemarikan atau Gerakan memasyarakatkan makan ikan menjadi salah satu program yang diinisiasi oleh KKP dalam mendukung ketahan pangan dan gizi nasional serta mendukung percepatan penurunan angka prevalensi stunting. Perlu upaya yang sistematis dan terstruktur dengan melibatkan seluruh komponen dan stakeholder baik pusat, daerah, akademisi, para mitra dan pelaku usaha untuk bersama-sama membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif agar gemar makan ikan,” jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, KKP kata dia, terus mendorong peningkatan angka konsumsi ikan hingga mencapai target sebesar 62,5kg/kapita pada 2024.

“Kami mengapresiasi setiap kolaborasi untuk membangun budaya masyarakat gemar ikan dan berharap setiap elemen bangsa dapat ikut berperan menciptakan Indonesia yang sehat, cerdas, dan bebas stunting menuju generasi emas 2045,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah dari ABC denfan produk sardennya, dalam langkah nyata untuk terus mengedukasi dan membangun masyarakat yang gemar makan ikan.

Lebih jauh, Erwin Dwiyana menekankan pentingnya strategi yang terintegrasi untuk meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas hingga mendorong produk perikanan masuk dalam program strategis nasional untuk pemenuhan gizi masyakarat, seperti salah satunya dengan mengusulkan produk ikan sebagai salah satu sumber protein untuk mendukung Program Makan Bergizi.

“Ikan dalam kemasan seperti halnya produk ikan sarden merupakan bagian dari olahan produk yang bisa dipertimbangkan menjadi sumber protein dalam menu makan bergizi, terutama melihat daya tahan dan daya jangkaunya. Sebab tidak semua daerah di Indonesia dekat dengan produksi ikan segar. Yang terpenting adalah memenuhi standar mutu dan standar pengemasan dan pengolahan yang baik dan benar”, tambah Erwin.