Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kerja sama Polri dengan Nahdlatul Ulama (NU) akan terus berlanjut. Jenderal Sigit menyebut Polri dan NU telah memiliki rekam jejak kerja sama yang panjang di banyak bidang.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit usai menghadiri acara Munas dan Konbes NU di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). Kapolri mengatakan salah isu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) menjadi hal yang sering melibatkan kerja sama Polri dengan NU.

"Ya, saya kira tadi saya sampaikan di depan seluruh sahabat-sahabat NU, ada Rais Aam ada Ketua Umum, bahwa Polri dari dulu selalu bekerja sama dalam hal menjaga harkamtibmas," ucapnya.

Jenderal Sigit mengatakan kerja sama dengan Nahdlatul Ulama akan terus dikembangkan. Perluasan kerja sama itu meliputi bidang kemandirian pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Tentunya ke depan, di samping menjaga harkamtibmas, di samping melakukan kegiatan bersama dalam hal menghadapi berbagai macam ancaman kejahatan, Polri dengan NU juga akan bekerja sama mendukung program-program pemerintah," katanya.

"Mulai dari mewujudkan kemandirian pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai macam program dan juga meningkatkan kualitas-kualitas SDM yang dimiliki, termasuk juga mendorong program makanan bergizi.

Jenderal Sigit menekankan kerja sama dengan Nahdlatul Ulama akan terus ditingkatkan. Dia menilai Nahdlatul Ulama merupakan sahabat dan mitra utama bagi Polri.

"Mungkin itu ke depan yang akan bersama-sama kita laksanakan, yang jelas bagi kepolisian, NU adalah sahabat dan mitra utama," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gowa menyatakan kesiapannya dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

"Kami siap mendukung penuh program ini sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting dan memastikan anak-anak Kabupaten Gowa tumbuh sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045," ujar Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan di Gowa, Rabu.

Adnan menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Jendral TNI (Purn) Dudung Abdurrachman dalam peninjauan kesiapan program tersebut di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gowa dan SD Negeri Sungguminasa V.

Bupati Gowa menegaskan bahwa program ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah.

"Kesiapan infrastruktur dan sinergi antarinstansi menjadi fokus utama agar program ini berjalan optimal," ujar Bupati Gowa dua periode ini.

Kunjungan ini diawali dengan peninjauan Dapur SPPG Gowa, yang menjadi pusat produksi makanan bergizi bagi penerima manfaat program. Tim dari pemerintah pusat melihat langsung proses persiapan, penyimpanan, hingga distribusi makanan guna memastikan standar kebersihan dan kualitas gizi terpenuhi.

"Mengawali program ini, sudah terdapat dua SPPG yang melayani 18 sekolah dengan 6.579 penerima manfaat, yang pertama menyiapkan 3.368 porsi dan yang kedua 3.211 porsi setiap harinya, ini akan terus bertambah hingga mengcover seluruh anak yang ada di Kabupaten Gowa," urai Adnan.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan peninjauan ke SD Negeri Sungguminasa V, salah satu sekolah yang menjadi target awal implementasi program ini. Di sana, Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional menyaksikan langsung kesiapan fasilitas serta antusiasme para siswa dan tenaga pendidik dalam menyambut program Makan Bergizi Gratis.

"Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas hadirnya program ini sebagai solusi untuk peningkatan kesejahteraan dan sumber daya manusia," ujar dia.

Sementara Penasehat Presiden Bidang Pertahanan Jendral Purn Dudung mengapresiasi kesiapan Kabupaten Gowa dalam menjalankan program ini.

Menurut dia, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis di daerah akan sangat bergantung pada sinergi dan komitmen pemerintah daerah serta masyarakat.

"Kami melihat kesiapan yang sangat baik di Gowa. Tentunya ini akan saya laporkan kepada Bapak Presiden, sehingga bisa diambil langkah-langkah dalam meningkatkan implementasi dari program Makan Bergizi Gratis ini secara efektif dan tepat sasaran," ujar Mantan KSAD ini.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Cluster Setia Mekar Residence 2 merupakan perumahan yang berada di Tambun Selatan, Bekasi. Beberapa rumah di perumahan ini terancam digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Lahan seluas 3.290 meter persegi tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah. Itu artinya warga yang tinggal di sana atau pengembang perumahan tersebut dianggap bukan pemilik yang sah.

Total terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Perwakilan pengembang perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 Abdul Bari mengungkapkan penjualan tanah telah berlangsung sejak lama yakni pada 1967. Untuk lebih jelasnya, berikut detikcom rangkum.

1967

Djudju Saribanon Dolly merupakan pemilik pertama yang terdaftar dalam SHM nomor 325 untuk lahan seluas 3,6 hektare. Lokasi lahan tersebut berada di Jatimulya Kota Bekasi sebelum pemekaran Kabupaten Bekasi.

1967 - Transaksi Penjualan

Terjadi penjualan antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pada 1967. Abdul Hamid kemudian menunjuk Bambang Heryanto untuk menjual tanah tersebut.

Menurut keterangan dari Bambang Heryanto, Abdul Hamid pada saat itu membeli tanah bukan untuk dimiliki tapi dijual kembali. Transaksi antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pun tidak dilakukan hingga lunas, melainkan hanya DP (down payment).

Abdul Hamid tidak melunasi transaksi dengan Djudju Saribanon Dolly.

1982

Bambang Heryanto menawarkan tanah tadi kepada Kayat. Menurut Bambang Heryanto ada bukti transaksi antaranya Kayat dan Abdul Hamid.

Ketika hendak pelunasan, Kayat meminta untuk bertemu dengan pemilik asli sertifikat yaitu Djudju Saribanon Dolly. Setelah keduanya bertemu, dibuatkan akte jual beli antara Djudju Saribanon Dolly dengan Kayat tahun 1982.

1985

SHM nomor 325 balik nama dari Djudju Saribanon Dolly menjadi atas nama Kayat.

1995

Kayat memecah sertifikat tersebut menjadi 4 bidang yaitu SHM nomor 704, 705, 706, dan 707.

1996

Terjadi transaksi jual beli antara Kayat dengan Tunggul Paraloan Siagian atas SHM nomor 704 (2,4 hektare) dan 705 (3.290 meter persegi).

2019

Pengembang Cluster Setia Mekar Residence 2 membeli tanah milik Tunggul Paraloan Siagian yakni SHM nomor 705 seluas 3.290 meter persegi.

"Sebelum saya beli, saya cek sertifikatnya. Kalau DP pertamanya (terjadi) di akhir 2018. Saya pembayaran bertahap sama Bapak Tunggul. Saya cek sertifikat itu di BPN Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2019 terkonfirmasi bahwasanya sertifikat itu dalam keadaan clear and clean. Artinya tidak terdapat blokir, tidak terdapat penyitaan, dan tidak menjadi aset tanggungan," jelas Bari.

Bari melakukan balik nama SHM nomor 705 menjadi miliknya. Kemudian mengurus penerbitan izin mendirikan Bangunan (IMB).

2020

Bari memecah SHM nomor 705 menjadi 27 bidang.

"Dasar master plan diketahui dan keluar rekomendasi dari pejabat terkait, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kemudian BPN sebagai dasar untuk melakukan proses pemecahan sertifikat," jelas Bari.

2020-2024

Terjadi transaksi 27 bidang tanah dengan warga Cluster Setia Mekar Residence 2 dan pemilik ruko. Ada beberapa pemilik rumah yang baru DP.

2024

Keluar surat putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang akan dilakukan eksekusi pada bangunan yang berada di area lahan SHM nomor 704, 705, 706, dan 707. Tanah tersebut menjadi milik Hj. Mimi Jamilah, anak satu-satunya Abdul Hamid berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS.

Putusan Penggusuran PN Cikarang

Ketua RT 8 Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi menceritakan saat dirinya menerima surat penggusuran Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Desember 2024. Pada saat itu, yang diundang ke PN Cikarang di antaranya Ketua RT 8, Ketua RW 25, Kepala Desa, Camat, Propam, Kapolres, hingga Satpol PP. Dalam surat tersebut dijadwalkan waktu eksekusi berlangsung pada 20 Januari 2025.

Setelah itu, Ririn meminta Ketua Lingkungan untuk menyampaikan pesan surat tersebut. Mereka sempat mengadakan pertemuan bersama. Ririn menuturkan reaksi pertama kali warga dan pemilik ruko Cluster Setia Mekar Residence 2 banyak yang tidak percaya dengan pemberitahuan tersebut. Pasalnya mereka juga memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang sah.

Hingga 20 Januari, warga tetap bertahan di properti masing-masing, berkegiatan seperti biasa. Ternyata waktu eksekusi terjadi pada Kamis (30/1/2025).

Warga melakukan perlawanan di depan gerbang Cluster Setia Mekar Residence 2. Namun, mereka tidak bisa menghentikan juru sita pengadilan yang telah mematikan aliran listrik dan air. Mereka pun keluar dari rumah tersebut dan saat ini dibiarkan kosong.

Ada pun, nilai rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 sekitar Rp 600-700 jutaan. Sementara ruko di depannya senilai Rp 1,2-1,5 miliar.

Sidang Gugatan dari Cluster Setia Mekar Residence 2

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan perumahan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," ungkap Bari.

Video: Viral Pengemudi Ayla Ngamuk gegara Diadang saat Lawan Arah di Bekasi

Video: Viral Pengemudi Ayla Ngamuk gegara Diadang saat Lawan Arah di Bekasi

Pondok Pesantren Darul Arqom Muhammadiyah di Kabupaten Garut punya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang canggih. Berbasis digital, para santri bahkan bisa memilih menu makanan sendiri sesuai dengan kondisi kesehatan.

Program Makan Bergizi Gratis dengan ekosistem digital berbasis platform ini, mulai diujicoba di Ponpes Darul Arqom, di bilangan Jalan Raya Garut-Tasikmalaya pada Rabu (5/2/2025).

Menurut Syafrudin Anhar, Bidang Penyediaan Komoditas dari Tim Koordinasi Nasional Makan Bergizi Gratis Muhammadiyah, digitalisasi MBG ini dimaksudkan untuk mengefektifkan program tersebut.

"Trigernya dari kendala-kendala yang dihadapi di pelaksanaan MBG ini. Misalnya mengenai waku pengiriman. Kita di sini memitigasi itu," kata Syafrudin kepada wartawan di lokasi.

Menurut Syafrudin, ada banyak keunggulan dari digitalisasi MBG yang diterapkan Muhammadiyah. Di antaranya, memantau distribusi logistik dan ketersediaan bahan makanan.

Kemudian, bisa juga memonitoring distribusi makanan jadi hingga pencatatan data kesehatan santri sebelum dan sesudah mengikuti program.

Menurut Syafrudin, kondisi kesehatan para santri di momen sebelum dan sesudah mengikuti program makanan bergizi gratis akan dicek untuk mengukur efektivitasnya.

"Nanti siswa bisa melapor, mereka misalnya alergi terhadap telur. Dengan begitu SPPG menjadi tahu dan mengganti menu lauknya," ucap Syafrudin.

"Kita ingin program pemerintah ini efektif dan tepat sasaran. Baik untuk UMKM, apalagi untuk anak sekolahnya," kata Syafrudin menambahkan.

Program ini bisa berjalan atas kolaborasi di antara organisasi, kemudian lembaga perguruan tinggi yang ada di internal Muhammadiyah. Menurut Syafrudin, dalam waktu dekat program MBG berbasis digital ini juga akan diterapkan di berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah yang ditunjuk sebagai dapur MBG oleh pemerintah.

"Untuk sementara ini akan dijalankan di internal dulu," pungkas Syafrudin.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam program 3 juta rumah dikhawatirkan menimbulkan bias.

Hal ini menyusul Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang kerap melibatkan BPKP dalam sejumlah diskusi pelaksanaan 3 juta rumah.

"Kalau pihak yang akan melakukan audit, yang akan menilai, ikut merumuskan, kan akan terjadi bias," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko dalam media gathering di kantornya, Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Apalagi, BPKP juga dilibatkan dalam perencanaan porsi baru pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Jangan sampai BPKP nanti sebuah lembaga terhormat yang sebenarnya dalam konteks bekerjanya adalah post factum, harus bertanggung jawab atas kebijakan yang terjadi," kata Joko.

Ada pun pemerintah tengah menyiapkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP tahun 2025.

Pembagian porsi FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, serta tenor 20 tahun.

Pada tahun 2025, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Namun sampai dengan awal Februari 2025, perubahan porsi FLPP tersebut masih juga belum jelas.

Saat ini, sebanyak 20.000 unit rumah FLPP telah tersalurkan, namun sisanya harus ditahan karena menunggu kepastian porsi baru.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh berpendapat bahwa rencana tersebut sangat bagus karena bisa menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu direview dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsurannya dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk suku bunga KPR," kata Ateh saat menerima kunjungan kerja Menteri PKP Maruarar Sirait pada Rabu (1/1/2025), dikutip dari keterangan resmi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak memastikan bahwa personel sampai kendaraan TNI Angkatan Darat (AD) diterjunkan untuk membantu pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam hal ini, KSAD menegaskan bahwa TNI AD bersifat mendampingi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program makan bergizi gratis.

"Ya itu tadi jadi kami sifatnya, kalau misalnya dari Badan Gizi mau membuat dapur di mana, biasanya yang mengelola bukan kita juga. Jadi kita cuma mendampingi, butuh personel, butuh kendaraan, mendata daerah, dan sebagainya, itu kami ikut," kata KSAD ditemui di Mabes AD, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Maruli mengatakan, TNI AD juga tidak mengelola dapur untuk memproduksi makan bergizi gratis. TNI AD hanya bersifat mendukung program tersebut.

"Jadi sampai sekarang kita sebenarnya tidak mengelola dapur satu pun. Jadi kami mendukung saja Badan Gizi," ujar mantan Danpaspampres ini.

Lebih lanjut, KSAD menyebut bahwa perbantuan TNI AD untuk program makan bergizi gratis sejauh ini telah dilakukan.

Sebagai contoh, ketika dibutuhkan kendaraan dan personel, TNI AD selalu siap membantu.

"Kita coba fasilitasi. Oh kendaraan kurang nih untuk dropping, ya pakai kendaraan Kodim. Oh personelnya kurang nih untuk menurun-nurunin (makanan), ya anggota Babinsa kita ikut turunin," kata Maruli.

Namun, Maruli menegaskan kembali bahwa proyek dapur sehat dan sebagainya adalah wewenang Badan Gizi Nasional.

"Seperti misalnya kalau banyak pertanyaan tentang dapur sehat misalnya, makanan bergizi, kami ini hanya pendamping-pendamping," ujarnya.

"Secara proyeknya itu harus ke Badan Gizi. Kalau hanya memberi peranan membantu mengkoordinir masyarakat, mengkoordinir segala macam itu kami sifatnya hanya membantu. Jadi jangan ditanya ke kami," katanya lagi.

Untuk diketahui, pemerintah memang melibatkan TNI dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebutkan, ada sejumlah pihak yang dilibatkan untuk menyukseskan program ini, salah satunya TNI.

"TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Salah satu saja, sementara mitra lain juga kan banyak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 23 Oktober 2024.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merilis respons publik terkait program unggulan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden setuju terhadap program yang tengah digagas Prabowo mulai dari makan bergizi gratis hingga tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Survei dilakukan pada 20-28 Januari 2025 terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak. Target populasi survei WNI berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Pemilihan sampel dilakukan melalui multistage random sampling. Margin of error ±2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei ini juga melakukan quality control terhadap hasil wawancara.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan beberapa program unggulan Prabowo salah satunya makan bergizi gratis. Hasilnya, mayoritas responden setuju dengan program tersebut.

"Program makan bergizi gratis ini paling populer hampir 100% masyarakat tahu 91% masyarakat tahu dan tingkat dukungannya sangat tinggi," kata Djayadi dalam jumpa pers secara virtual di kanal YouTube LSI, Rabu (5/2/2025).

Berikut hasil survei respons publik terhadap beberapa program unggulan Prabowo:

Program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program tersebut?

Sangat setuju 27,6%
Cukup setuju 62,7%
Kurang setuju 5,4%
Tidak setuju sama sekali 1,1%
Tidak tahu/tidak jawab 3,2%

Program makan bergizi gratis

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program tersebut?

Sangat setuju 36%
Cukup setuju 53,6%
Kurang setuju 8,1%
Tidak setuju sama sekali 1,4%
Tidak tahu/tidak jawab 0,9%

Program pemeriksaan kesehatan gratis

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program pemeriksaan gratis, penuntasan kasus TBC dan pembangunan rumah sakit berkualitas?

Sangat setuju 26,2%
Setuju 68%
Kurang setuju 3,3%
Tidak setuju sama sekali 0,6%
Tidak tahu/tidak jawab 1,9%

Program pembangunan lumbung pangan nasional

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program lumbung pangan nasional?

Sangat setuju 16,4%
Setuju 70,8%
Kurang setuju 6,5%
Tidak setuju sama sekali 0,8%
Tidak tahu/tidak jawab 5,6%

Program pembangunan sekolah unggul dan renovasi sekolah

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program pembangunan sekolah unggul dan renovasi sekolah?

Sangat setuju 20,3%
Setuju 72,5%
Kurang setuju 3,3%
Tidak setuju sama sekali 0,2%
Tidak tahu/tidak jawab 4%

Program kartu kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program kartu kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan?

Sangat setuju 20,4%
Setuju 69,5%
Kurang setuju 5,4%
Tidak setuju sama sekali 0,8%
Tidak tahu/tidak jawab 4%

Program kenaikan gaji ASN, TNI/Polri dan pejabat negara

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program kenaikan gaji ASN, TNI/Polri dan pejabat negara?

Sangat setuju 11%
Setuju 56,3%
Kurang setuju 22,2%
Tidak setuju sama sekali 6,1%
Tidak tahu/tidak jawab 4,5%

Program infrastruktur dan bantuan langsung tunai

Pertanyaan: Seberapa setuju atau tidak Ibu/Bapak dengan program infrastruktur dan Bantuan langsung tunai?

Sangat setuju 18,4%
Setuju 72,7%
Kurang setuju 5,1%
Tidak setuju sama sekali 1,3%
Tidak tahu/tidak jawab 2,5%

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.

Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.

"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.

Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.

Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Pada akhir pekan lalu, ramai kabar di media sosial soal penggusuran perumahan di daerah Bekasi oleh juru sita pengadilan. Padahal warga yang menjadi korban mengaku sudah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Tim detikcom mencobadatang ke lokasi untuk melihat dari dekat pada Selasa (4/2/2025). Perumahan tersebut berlokasi di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Perumahan tersebut berada di pinggir jalan yang ramai. Satpam yang berjaga di depan perumahan tidak mengizinkan kami berkeliling, hanya bisa sampai bagian depan dan samping.

Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Rumah-rumah di sana masih utuh, tidak ada tanda kerusakan berat. Namun, beberapa kondisinya sudah kosong, tidak ada penghuni dan barang-barang di dalamnya, terutama rumah di bagian samping. Beberapa rumah juga ada yang masih dalam pembangunan.

Selain rumah, di dalam komplek tersebut terdapat lahan kosong yang dipenuhi semak belukar. Bidang tanah ini juga termasuk dalam tanah sengketa tersebut.

Kemudian di bagian depan perumahan terdapat 8 unit ruko yang juga berdiri di lahan sengketa. Ruko-ruko tersebut saat ini tidak beroperasi dan listriknya dipadamkan. Hanya 1 ruko yang tetap beroperasi karena pemiliknya berniat melakukan mediasi dengan pihak penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah.

Menurut Ketua RT 8 Ririn, terdapat 27 bidang tanah yang bersengketa, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Beberapa rumah yang berada di lahan bersengketa juga belum seluruhnya terbangun.

Ririn menjelaskan, di samping rumah yang berada di lahan sengketa, ada sekitar 30 unit rumah yang merupakan rumah lama yang status tanahnya aman dari kasus ini.

"Banyak yang belum jadi rumahnya. Yang (rumah) lama 30-an rumah," kata Ririn saat ditemui di Bekasi.

Ririn menuturkan warga yang menjadi korban dalam kasus ini telah mengosongkan properti mereka sejak Kamis (30/1/2025) saat hari eksekusi. Waktu penggusuran rumah ini mundur 10 hari dari jadwal yang tertulis dalam surat pemberitahuan yakni seharusnya pada Senin (20/1/2025).

Warga yang menjadi korban sempat melakukan perlawanan di depan gerbang dan bertahan di properti mereka. Namun, pada Kamis itu, juru sita dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sudah meminta mereka untuk segera mengosongkan barang di rumah. Listrik dan air pun sudah dicabut. Menurut warga sekitar yang setiap hari berjualan di dekat perumahan, area ruko pada malam sangat gelap sejak hari itu.

"Makanya udah nggak ada yang dagang. Udah pada pindah. Kalau malam gelap itu, listriknya udah dipadamin," ujar Yani, salah satu pedagang yang berjualan di seberang perumahan kepada detikProperti.

Jumlah lahan yang bersengketa mencapai 3.100 meter persegi yang mencakup Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depannya. Rumah-rumah tersebut bernilai Rp 600-700 jutaan. Sementara itu untuk ruko bernilai Rp 1,2-1,5 miliar per unitnya.

Di depan perumahan saat ini sudah terpasang plang kepemilikan lahan atas nama Hj Mimin Jamilah.

"Tanah ini milik Hj. Mimi Jamilah seluas 36.030 m2 berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS," tulis plang kepemilikan lahan yang dipasang pada hari penggusuran.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan realisasi penerima program makan bergizi gratis (MBG) mencapai 730 ribu orang per awal Februari 2025. Angka tersebut masih mencakup 0,8% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 82,9 juta penerima.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan saat ini sudah ada 730 ribu orang di 34 provinsi yang telah menerima program prioritas tersebut.

Dadan mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dengan rencana perluasan cakupan hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan Februari 2025. Pihaknya pun tengah menyeleksi mitra baru.

"Hari ini sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mencakup 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi. Kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dan itu sudah akan mencapai sekitar 1,5 juta penerima manfaat," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Meskipun masih mencakup 0,8% dari target penerima, Dadan melihat masih mempunyai peluang yang besar. Hal ini berarti masih ada 98,5% masyarakat yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

"Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat enggak usah khawatir akan ketinggalan program ini karena program kami baru 0,8%. Peluangnya masih besar," tambah Dadan.

Dadan mengakui masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau program MBG. Untuk mempercepat penyalurannya, BGN akan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.

Pada kesempatan yang sama, Dadan menyebut BGN telah menargetkan Papua dan Papua Tengah sebagai daerah prioritas penyaluran program MBG dalam waktu dekat. Sebab, wilayah tersebut sampai saat ini belum menerima program tersebut.

Dadan menjelaskan tiga faktor utama yang menjadi kendala untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

"Ya, pasti. Papua, Papua Tengah. Karena di sana sampai sekarang belum ada dan kami sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatnya," kata Dadan.

Dadan menambahkan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan saat bulan Ramadan. Menurut Dadan, selama para siswa masih masuk sekolah, tetap menerima MBG. Hanya saja, pola pemberiannya berbeda saat bulan Ramadan.

Nantinya, setiap siswa dapat membawa pulang jatah mereka. Pihaknya pun akan menyediakan menu tahan lama hingga jam buka puasa tiba. Dengan begitu, siswa masih dapat menikmati MBG.

"Untuk Ramadan, kita (program MBG) tetap. Selama sekolah itu masuk, maka semua anak akan diberi makan bergizi, meskipun polanya beda," kata Dadan.

Pabrik narkotika jenis tembakau sintetis terbesar di Jawa Barat berhasil dibongkar Polres Bogor bersama Polda Jawa Barat. Para pelaku menyamarkan lokasi pabrik di permukiman warga.

"Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu dengan menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah pemukiman masyarakat," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dalam jumpa pers di Polres Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/2/2025).

Polisi menangkap dua peracik tembakau sintetis, yakni HP (34) dan AA (23). Para pelaku melakukan itu karena alasan ekonomi.

"Dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah faktor ekonomi," kata Rio.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mewanti-wanti kepada masyarakat yang menyewakan rumah atau kontrakan kepada orang tidak dikenal. Dia menyebut pemilik rumah harus mengecek identitas penyewa dan wajib lapor.

"Saya imbau tempat ini kan pemukiman padat penduduk, mereka sifatnya tertutup tidak mau terbuka atau bergaul. Makanya saya harapkan jika ada satu rumah yang ditempati atau dikontrak atau disewa oleh orang wajib lapor sehingga masyarakat tahu apa identitasnya," ujar Mukti.

Mukti mengatakan narkotika jenis tembakau sintetis ini memang tidak berbau menyengat dari luar rumah. Karena itulah, dia mengimbau masyarakat melaporkan ke polisi setempat jika menemukan orang yang mencurigakan menyewa sebuah rumah atau kontrakan.

"Kalau kita cek dari luar bau daripada narkotika jenis sintetis ini tidak terlalu bau, makanya kita perlu bener peran dari masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian atau polres atau polsek seandainya ada orang ngontrak sewa, orangnya tertutup itu tolong dilaporkan ke kita," ujar Mukti.

125 Botol Ditemukan

Ada sebanyak 125 botol berukuran 50 ml siap edar yang ditemukan di laboratorium narkoba tersembunyi di kawasan Babakan Madang, Sentul, Jawa Barat ini. Polisi mengatakan cairan tersebut dijual untuk disemprotkan ke batang rokok untuk menghasilkan efek seperti ganja.

"Jadi itu rokok dibakar, disemprot, itu sudah seperti ganja efeknya," ujarnya.

Polisi menyita barang bukti kurang lebih sebanyak 1 ton tembakau sintetis dengan nilai total sekitar Rp 350 miliar. Tembakau sintetis itu dikemas dalam 50 dus dengan berat masing-masing 20 kg.

Selain itu, disita juga 20 jeriken berisi 282 liter cairan sintetis (MDMB Inaca), 479,6 gram serbuk MDMB Inaca sebagai bibit sintetis, dan 2 alat semprot ukuran 6 liter berisikan cairan sintetis.

Polisi memburu 2 orang pengendali pabrik narkotika jenis tembakau sintetis di Sentul tersebut. Polisi sudah mengetahui ciri-ciri dari kedua buronan berinisial B dan E.

Kedua tersangka dijerat Pasal 113 ayat 2 dan/atau Pasal 114 ayat 2 dan/atau Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 103 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keduanya terancam hukuman mati.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini