Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah terlihat menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan kehadiran Fahri Hamzah merupakan putra daerah NTB.

"Beliau adalah Putra Daerah dan diundang juga oleh PT Amman Smelter," kata Yusuf dalam keterangannya, Senin (23/9).

Yusuf menjelaskan Presiden Joko Widodo juga ingin mendapatkan pelbagai masukan dari tokoh-tokoh daerah setempat terkait pembangunan daerah.

Bahkan, ia menilai Fahri Hamzah mendukung program hilirisasi ketika masih menjabat sebagai pimpinan DPR periode 2014-2019 lalu.

"Sewaktu pimpinan dewan, beliau sangat mendorong program hilirisasi," kata Yusuf.

Presiden Jokowi pada hari ini, Senin (23/9) meresmikan smelter PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, NTB.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Pj Gubernur NTB Hassanudin hingga Fahri Hamzah.

Fahri memang tokoh kelahiran Sumbawa, NTB. Ia kini menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Gelora. Sebelumnya Fahri merupakan kader PKS sebelum mengundurkan diri dari partai tersebut dan membentuk Partai Gelora pada 2019 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan memberikan penjelasan mengenai kehadiran mantan eks Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang merupakan politikus Partai Gelora, dalam peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (23/9/2024).

Dalam acara tersebut, hadir Presiden Joko Widodo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Beliau adalah putra daerah," ungkap Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Muhammad Yusuf Permana, kepada Kompas.com pada Senin siang.

Yusuf menambahkan bahwa Fahri juga diundang secara langsung oleh Amman Mineral.

Yusuf menjelaskan bahwa selama menjabat di parlemen, Fahri Hamzah sangat mendukung program hilirisasi.

"Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah," imbuhnya.

Dalam acara peresmian, Bahlil Lahadalia juga melontarkan guyonan mengenai arah politik Fahri yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi," ucap Bahlil yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

Menanggapi pernyataan Bahlil, Fahri Hamzah tidak menampik maupun mengiyakan.

"Beliau pemimpin masa depan dari Timur. Rasa humornya tinggi," kata mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut kepada Kompas.com pada hari yang sama.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo turut ditemani mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam kunjungan kerja ke Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin.

Mengenai keikutsertaan Fahri Hamzah, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan bahwa Fahri Hamzah merupakan putra daerah dan juga diundang oleh perusahaan pemilik smelter yang diresmikan Jokowi.

"Beliau (Fahri Hamzah) adalah putra daerah dan diundang juga oleh PT Amman Smelter," kata Yusuf dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.

Yusuf menyampaikan semasa Fahri Hamzah menjabat pimpinan DPR, Fahri juga sangat mendorong terwujudnya program hilirisasi.

Selain itu, keikutsertaan Fahri Hamzah yang kini merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu juga karena Presiden Joko Widodo ingin mendengar masukan dari Fahri selaku putra daerah.

"Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah," jelasnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut dalam rombongan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/9/2024). Dalam kunjungan ini Presiden Jokowi akan meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, Fahri Hamzah hadir karena yang bersangkutan merupakan putra daerah dan juga diundang oleh PT Amman.

"Beliau adalah putra daerah dan diundang juga oleh PT Amman Smelter," kata Yusuf dalam keterangannya, Senin (23/9/2024).



Yusuf menjelaskan bahwa sewaktu menjabat pimpinan di DPR, Fahri selalu mendorong program hilirisasi.

"Bapak Presiden juga ingin mendapat masukan dari tokoh daerah terkait pembangunan di daerah," ungkapnya.

Mataram -

Partai Gelora angkat bicara ihwal ucapan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyebut Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah bakal bergabung ke Golkar.

Partai Gelora menyebut pernyataan Bahlil hanyalah candaan politik. "Itu sebagai candaan politik. Itu menandakan kedekatan hubungan mereka secara pribadi," kata Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Pahrurrozi kepada detikBali, Senin (23/9/2024).

Candaan atau guyon dalam politik menurutnya diperlukan untuk mencairkan suasana. "Humor dalam politik ini kita perlukan untuk mencairkan suasana dan ketegangan politik yang tercipta akhir-akhir ini," bebernya.

Lebih jauh, mantan tenaga ahli Fahri Hamzah itu mengungkap adanya pesan di balik pernyataan Bahlil. Menurutnya, rakyat tidak boleh hanya dipertontonkan drama elite poltik.

"Pesan yang perlu diambil, janganlah setiap hari rakyat ini disuguhkan ketegangan elite, cukuplah setahun kita berkompetisi dalam pemilu. Selebihnya kita bekerja sama membangun bangsa," kata Pahrurrozi.

Dilansir dari detikNews, momen Bahlil menyebut Fahri akan masuk Golkar terjadi dalam peresmian smelter PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Senin. Bahlil mulanya menyapa pejabat yang hadir, dari Presiden Jokowi hingga Pj Gubernur NTB Hassanudin.

Lalu, Bahlil menyapa Fahri Hamzah, salah seorang tokoh nasional dari Sumbawa. Pada momen tersebut, Bahlil mengatakan Fahri Hamzah akan masuk Partai Golkar.

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah, coba dulu Pak, Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar," kata Bahlil dalam tayangan yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

Padahal, Fahri merupakan salah satu pendiri dan kini menjabat sebagai Waketum Partai Gelora. Bahlil mengatakan saat ini proses Fahri Hamzah masuk Golkar sudah dalam tahap negosiasi.

"Tadi sudah negosiasi, makanya tadi kami datang ke Amman baju sudah kuning-kuning," cetus Bahlil.

(hsa/hsa)

Sumbawa Barat -

Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Peresmian ini turut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Fahri Hamzah.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, smelter tembaga dan pemurnian logam mulia (PT) Amman pagi hari ini saya resmikan," ujar Jokowi dalam tayangan yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/9/2024).

Investasi pembangunan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman cukup besar, yakni Rp 21 triliun. "Dengan investasi Rp 21 triliun ini bukan uang yang kecil, investasi ini sangat besar," kata Jokowi.

Jokowi tak ingin Indonesia banyak mengekspor bahan mentah ke negara lain. Ia khawatir nilai tambahnya akan berada di negara lain yang memiliki smelter.

"Bayangkan kalau penambangan dan pengelolaan di Sumbawa yang dikerjakan oleh PT Amman ini mengolah 900 ribu ton konsentrat per tahun, bayangkan kalau selamanya diekspor dalam bentuk mentah, nilai tambahnya berada di negara lain yang memiliki smelter," jelas Jokowi.

Jadi, Jokowi sangat mengapresiasi adanya smelter PT Amman Mineral Internasional. Ia berharap smelter ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

"Nanti di smelter ini akan memiliki kapasitas produksi 220 ribu ton tembaga, kurang lebih 18 ton emas, 55 ton perak, dan 850 ribu ton asam sulfat," kata Jokowi.

Simak juga Video 'Presiden Jokowi Resmikan Proyek MRT Medan Satria-Tomang 24,5 Km':

[Gambas:Video 20detik]

(isa/imk)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menata kawasan permukiman kumuh Lagasa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan penataan kawasan Lagasa ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, layak huni, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi lokal di Muna.

“Penataan ini diharapkan mampu mengubah wajah Lagasa secara signifikan melalui penataan infrastruktur yang lebih baik, mulai dari pengaspalan jalan, pembangunan jalan lingkungan, hingga pembuatan talud dan ruang terbuka publik,” kata Diana di Jakarta, Minggu.

Kementerian PUPR terus melakukan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman layak huni berkelanjutan. Salah satu permukiman kumuh yang telah selesai ditata adalah kawasan Lagasa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Penataan kawasan Lagasa dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara dengan biaya sebesar Rp15,5 miliar. Pekerjaan penataan dimulai sejak Maret 2023 dan diselesaikan dalam waktu 240 hari kalender.

Menurut Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Wahyu Kusumosusanto, kawasan Lagasa sebelumnya dikenal sebagai wilayah permukiman yang kurang layak.

Kerapatan bangunan, minimnya ruang terbuka, dan infrastruktur yang tidak memadai menjadi tantangan utama bagi masyarakat setempat.

“Pengaspalan dan paving blok yang sebelumnya dalam kondisi buruk telah diselesaikan sehingga membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat serta mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Di samping itu, pembangunan ruang terbuka publik menjadi ruang bagi warga untuk berkumpul, berinteraksi, dan menjalankan kegiatan sosial sehingga menciptakan suasana masyarakat yang lebih harmonis,” ujar Wahyu Kusumosusanto.

Dengan infrastruktur yang lebih memadai tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga di kawasan Lagasa, membuka peluang bagi wirausaha dan kegiatan ekonomi baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Muna dan sekitarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Mataram (ANTARA) - Dua tokoh politik nasional, Fahri Hamzah dan Fadli Zon dijadwalkan akan hadir dan memberikan orasi politik di acara deklarasi dan jalan sehat bersama pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) di GOR Turida Kota Mataram pada 15 September 2024.

Juru Bicara Iqbal-Dinda, Adhar Hakim mengatakan acara deklarasi Iqbal-Dinda merupakan langkah strategis dalam rangka konsolidasi antara 10 koalisi partai politik, relawan, pendukung, dan simpatisan.

"Kegiatan ini tidak hanya berkumpulnya semua arus pengusung Iqbal-Dinda tetapi juga ada pidato politik dari sejumlah tokoh baik dati parpol koalisi, termasuk Fahri Hammzah dan Fadli Zon," kata Adhar Hakim didampingi Ketua Panitia Lalu Kholid Karyadi dan Febri di Mataram, Kamis.

Ia menyatakan kegiatan deklarasi dan jalan sehat ini sebagai ungkapan kepada konstituen dan pendukung di seluruh NTB bahwa Iqbal-Dinda siap dalam menatap kontestasi pilkada secara cerdas, sehat dan siap bertarung dalam menghadapi pilkada.

"Perkiraan (deklarasi dan jalan sehat) akan dihadiri 20 ribuan orang, namun jumlah ini bisa saja bertambah dan panitia sudah siap mengantisipasi," ujarnya.

Adhar Hakim, menepis bahwa kegiatan deklarasi dan jalan sehat ini adalah sebuah unjuk kekuatan Iqbal-Dinda terhadap para pesaingnya di pilkada 2024.

"Tidak punya pretensi sebagai pamer kekuatan tapi kita ingin menawarkan politik yang riang gembira, partisipatif, dan inklusif," ucap Adhar Hakim.

Lebih dari itu dilihat dari sebuah dinamika bahwa deklarasi dan jalan sehat ini adalah sebuah harapan publik kepada kedua pasangan ini.

"Jadi kami ingin sebenarnya acaranya sederhana tapi karena permintaan dan partisipasi dari publik, sehingga angka 20 ribu ini sudah kami tekan sebetulnya," katanya.

Sementara Ketua Panitia Jalan Sehat dan Deklarasi Iqbal-Dinda, Lalu Kholid Karyadi mengatakan bahwa pasangan ini sudah sejak awal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggungjawab secara moril kepada publik.

"Kami sepakat bawa pilkada ini menawarkan visi misi dan gagasan yang secara terukur sesuai tupoksi dari seorang gubernur," katanya.

Ia menambahkan seluruh izin yang berkaitan dengan kegiatan sudah disampaikan kepada pihak-pihak terkait terutama kepolisian, termasuk dengan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan.

"Untuk jalan sehat sebelum deklarasi rute-nya pendek hanya 2,5 kilometer, setelah itu ada orasi-orasi politik yang akan disampaikan oleh parpol pengusung dan tokoh nasional," katanya.

Diketahui mantan Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal maju menjadi bakal calon Gubernur NTB berpasangan dengan Bupati Bima dua periode 2016-2021 dan 2021-2024, Indah Dhamayanti Putri sebagai calon Wakil Gubernur NTB.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Iqbal-Dinda ini tekah mendaftar di KPU NTB pada Kamis 29 Agustus 2024. Pasangan ini diusung oleh sembilan gabungan partai politik, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bukan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dengan jumlah suara sah sebanyak 1.637.928 suara.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali membentuk Kementerian Perumahan lagi, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum seperti sekarang ini. Hal itu sempat disinggung Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Rencana pemisahan ini dimaksudkan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus pada tugas pokoknya. Mengingat pembangunan rumah adalah salah satu program utama yang hendak dijalankan oleh Prabowo pada masa jabatannya. Salah satu program terkait perumahan yang telah dia janjikan adalah program 3 juta rumah.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim beberapa waktu lalu.

Tugas Kementerian Perumahan bukanlah hal sederhana. Ada sederet pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan beberapa pekerjaan yang harus dilakukan Kementerian Perumahan, salah satunya mengurangi angka backlog.

"Itu bagus ya menurut saya dengan adanya rencana karena beliau punya program 3 juta rumah per tahun untuk perkotaan, pedesaan gitu kan, jadi dengan adanya kementerian perumahan bahwa pemerintah pak Prabowo-Gibran akan lebih fokus lagi, kalau kemarin 1 juta kita capainya sudah besar, karena backlognya masih banyak kan, masih sekitar 9 juta-an, nah itu dengan Kementerian Perumahan maka jadi lebih fokus," paparnya saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Rabu (11/9/2024).

Ia mengungkapkan, dengan adanya Kementerian Perumahan akan semakin fokus untuk mengurus permasalahan perumahan, seperti menurunkan angka backlog yang diklaim saat ini mencapai 9,9 juta.

"Ya, jadi lebih fokus, lebih bagus. Nanti dengan Kementerian Perumahan bisa lebih fokus," katanya.

Pekerjaan selanjutnya adalah mengatasi banyaknya rumah subsidi yang kosong. Dengan adanya Kementerian Perumahan dinilai bisa mengurus soal perumahan subsidi yang kosong atau tidak tepat sasaran.

"Ya nanti dengan Kementerian Perumahan bisa lebih fokus (urus masalah perumahan)," pungkasnya.

(abr/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan terpisah dari saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).

Adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih itu menegaskan pemisahan tersebut dilakukan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus.

Pembentukan Kementerian Perumahan merupakan langkah konkrit pemerintah untuk mempercepat penyediaan perumahan nasional.

Namun karena persoalan perumahan sangat kompleks, maka banyak pihak berharap kementerian ini nantinya dapat dikelola secara baik oleh sosok menteri yang benar-benar memahami akar persoalan.

Menanggapi wacana ini, pengamat properti dari Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan persoalan perumahan sangat kompleks, sehingga tidak bisa dipelajari secara cepat.

Selain persoalan backlog, pembiayaan perumahan dan daya jangkau masyarakat terutama generasi milenial harus cepat dituntaskan dengan pendekatan yang tepat.

Karena itu, menurut Syarifah, diperlukan sosok menteri yang memahami data dan terapan kebijakan secara historis, serta mampu membawa perubahan yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Jika perlu, sosok menteri yang sudah siap dengan konsep untuk menangani persoalan perumahan secara menyeluruh.

“Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Associate Director Leads Property Martin Samuel Hutapea berpendapat sosok menteri perumahan yang ditunjuk haruslah memahami apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan perumahan.

Diantaranya keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan.

Sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah mereka yang kesulitan mengusahakan hunian, meskipun sudah bekerja.

“Siapa pun sosoknya, harus mengetahui masalah dasar sektor perumahan dan mampu mengontrol implementasinya. Karenanya, perlu orang yang sudah punya konsep pendekatan untuk menangani persoalan perumahan,” kata Martin.

Jakarta -

Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menegaskan pembentukan Kementerian Perumahan dilakukan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus dan untuk percepatan penyediaan perumahan secara nasional.

Senior Research Advisor dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat menilai kriteria pemimpin yang cocok untuk Kementerian Perumahan adalah sosok yang bisa memahami dat dan terapan kebijakan secara historis serta mampu membawa perubahan yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jika perlu, sosok menteri yang sudah siap dengan konsep untuk menangani persoalan perumahan secara menyeluruh.

Hal itu karena persoalan perumahan yang kompleks dan tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat. Sementara itu, backlog perumahan, persoalan pembiayaan dan daya jangkau masyarakat juga perlu dituntaskan dengan pendekatan yang tepat.

"Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat," ujarnya dikutip Selasa (10/9/2024).

Sementara itu, Associate Director dari Leads Property, Martin Samuel Hutapea berpendapat sosok menteri perumahan yang ditunjuk haruslah memahami apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan perumahan. Di antaranya keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan.

"Siapa pun sosoknya, harus mengetahui masalah dasar sektor perumahan dan mampu mengontrol implementasinya. Karenanya, perlu orang yang sudah punya konsep pendekatan untuk menangani persoalan perumahan," tuturnya.

Di sisi lain, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menegaskan terbentuknya kembali kementerian perumahan membawa harapan bahwa persoalan penyediaan perumahan sudah menjadi aspek penting yang diperhatikan pemerintah seperti halnya penyediaan sandang dan pangan.

"Adapun untuk kapasitas yang harus dimiliki menteri perumahan yang dipercaya presiden nantinya adalah sosok yang memahami kondisi pasar perumahan saat ini dan terlibat langsung sebagai praktisi, sehingga kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan harapan," sebut Ali.

Menurutnya, menteri yang ditunjuk presiden haruslah mereka yang mempunyai konsep paradigma yang baik secara makro dan mikro, karena tanpa itu semua sektor perumahan akan tetap jalan di tempat.

"Sebaiknya dari pengusaha atau profesional. Tapi baik pengusaha ataupun profesional harus juga mengerti politik, karena sektor perumahan ke depan tentunya sarat dengan kepentingan politik," paparnya.

Harapan senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Lukas Bong. Ia berharap Kementerian Perumahan akan dipimpin oleh sosok menteri yang paham betul di bidang ini. Menurutnya, pemahaman tersebut penting karena sektor perumahan di Indonesia jauh tertinggal beberapa dekade dibandingkan negara-negara tetangga.

"Akan lebih baik kalau profesional dan mengerti persoalan perumahan. Kita sudah lihat bagaimana gebrakan sosok profesional seperti Menteri Basuki di bidang infrastruktur. Kami berharap orang seperti itu juga dipercaya mengurusi sektor perumahan," kata Lukas.

Apalagi, kata dia, cukup banyak profesional yang seharusnya bisa memimpin seperti pengembang yang berasal dari asosiasi pengembang. Mereka sudah paham selak beluk persoalan termasuk prosedur perizinan, sehingga bisa langsung lari kencang begitu dilantik.

Sementara itu, dalam sebuah diskusi rembug bareng perumahan yang diselenggarakan komunitas masyarakat perumahan, pelaku industri perumahan sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Kerjasama Investasi Fajar R. Zulkarnaen berkomentar selama ini sektor perumahan terkesan seperti diabaikan.

Dia mencontohkan selama ini sektor penyediaan energi ada Kementerian ESDM, demikian pula penyediaan pangan ada Kementerian Perdagangan. Tetapi urusan penyediaan perumahan justru digabung dengan pekerjaan umum yang banyak mengurusi fisik infrastruktur. Oleh karena itu, pembentukan kembali Kementerian Perumahan harus didukung seluruh stakeholder perumahan.

"Kami mengusulkan agar nama dan wewenangnya diperluas menjadi Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan. Kenapa? Sebab, ke depan penduduk Indonesia mayoritas akan tinggal di perkotaan. Ini tren dunia yang tidak dapat dihindari, sehingga kalau tidak dipersiapkan termasuk soal huniannya maka akan jadi persoalan baru yang cukup serius," kata Fajar.

(abr/zlf)

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pembentukan kementerian khusus perumahan tengah mencuat. Wacana itu dilontarkan Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo.

Pembentukan Kementerian Perusahaan direncanakan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) agar fokus menjalankan program 3 juta rumah yang akan menjadi salah satu program prioritas pasangan presiden-wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran.

Sejumlah pengamat properti berharap kementerian itu nantinya dapat dikelola secara baik oleh sosok menteri yang benar-benar memahami akar persoalan sektor perumahan.

Pengamat properti dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat mengatakan, persoalan perumahan sangat kompleks, sehingga tidak bisa dipelajari secara cepat. Sementara persoalan backlog, pembiayaan perumahan dan daya jangkau masyarakat terutama generasi milenial harus cepat dituntaskan dengan pendekatan yang tepat.

Sehingga menurutnya, diperlukan sosok menteri yang memahami data dan terapan kebijakan secara historis, serta mampu membawa perubahan yang konkrit dalam kebijakan penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Sebaiknya individu yang telah paham (perumahan), karena akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujar Syarifah, Selasa (10/9).

Pengamat properti dari Leads Property, Martin Samuel Hutapea juga berpendapat sosok menteri perumahan yang ditunjuk haruslah memahami apa yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan perumahan. Diantaranya keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan. Sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah mereka yang kesulitan mengusahakan hunian, meski pun sudah bekerja.

Sementara itu, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menegaskan terbentuknya kembali kementerian perumahan membawa harapan bahwa persoalan penyediaan perumahan atau papan sudah menjadi aspek penting yang diperhatikan pemerintah seperti halnya penyediaan sandang dan pangan.
Menurutnya, kapasitas yang harus dimiliki menteri perumahan harus memahami kondisi pasar perumahan saat ini dan terlibat langsung sebagai praktisi, sehingga kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan harapan.

Ia menyarankan agar yang dipilh presiden nantinya berasal dari pengusaha atau profesional yang juga mengerti politik. Sebab, kata dia, sektor perumahan ke depan tentunya sarat dengan kepentingan politik.

Adapun, Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Lukas Bong yberharap Kementerian Perumahan akan dipimpin oleh sosok menteri yang paham betul di bidang ini. Menurutnya, pemahaman tersebut penting karena sektor perumahan di Tanah Air jauh tertinggal beberapa dekade dibandingkan negara-negara tetangga.

"Akan lebih baik kalau profesional dan mengerti persoalan perumahan. Kita sudah lihat bagaimana gebrakan sosok profesional seperti Menteri Basuki di bidang infrastruktur. Kami berharap orang seperti itu juga dipercaya mengurusi sektor perumahan," kata Lukas.

Sedangkan pelaku industri perumahan, Fajar R. Zulkarnaen, memandang sektor perumahan terkesan seperti diabaikan. Oleh karena itu, ia menyambut baik rencana pembentukan Kementerian Perumahan itu.

Ia juga mengusulkan agar nama dan wewenangnya diperluas menjadi Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan. Sebab, ke depan penduduk Indonesia mayoritas akan tinggal di perkotaan. Ini tren dunia yang tidak dapat dihindari, sehingga kalau tidak dipersiapkan termasuk soal huniannya maka akan jadi persoalan baru yang cukup serius.

Kontribusi Perumahan ke PDB

Hashim S. Djojohadikusumo, mengatakan program perumahan akan dijadikan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan pasangan Prabowo-Gibran minimal 8% per tahun.

Ia bilang, sektor itu dipilih karena berkaca dari kesuksesan beberapa negara di dunia, terutama China, yang menjadikan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonominya.

“Dari tahun 1980-an hingga 2017, sektor perumahan menyumbang 25% terhadap produk domestik bruto (PDB) Tiongkok. Selama 35 tahun, ekonomi Tiongkok tumbuh kurang lebih 10% dengan perumahan dan sektor terkait, termasuk konstruksi, menjadi pendorongnya,” tutur Hashim, Kamis (29/8).

Sementara di Indonesia, kata dia, kontribusi sektor perumahan terhadap PDB masih kecil, sekitar 3%. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendorong kontribusi sektor perumahan terhadap PDB bisa mencapai 25%.

Hashim mengakui bahwa sektor properti Tiongkok dalam 7 tahun terakhir memang terpukul karena kelebihan pasokan. Namun, menurutnya, Indonesia juga bisa belajar dari kondisi itu untuk mengantisipasi tidak terjadi hal serupa, tetapi memberikan dampak berkelanjutan terhadap pertumbuhan PDB.

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa program 3 juta rumah itu terdiri dari 1 juta unit rumah di perkotaan yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 2 juta di pedesaan (di mana 1 juta di antaranya di wilayah pesisir).

Program 3 juta rumah ini juga ditujukan untuk mengentaskan persoalan kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah di Tanah Air. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023 mencatat angka backlog masih mencapai 9,9 juta unit. Sementara setiap tahun, ada potensi tambahan backlog 800.000 karena pertambahan rumah tangga baru.

Hashim bilang, setidaknya ada 37 juta unit rumah harus dipenuhi pemerintah. Pasalnya, selain untu membangun hunian baru, masih ada sekitar 27 juta rumah tidak layak huni saat ini.