Biaya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turun, dari semula Rp 15.000/porsi kini menjadi Rp 10.000/porsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dilansir detikFinance, Prabowo menjelaskan biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurutnya, bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut program MBG dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Menurutnya, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Dadan menjelaskan terkait menunya, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi Pihaknya hanya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

Biaya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turun, dari semula Rp 15.000/porsi kini menjadi Rp 10.000/porsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dilansir detikFinance, Prabowo menjelaskan biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurutnya, bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut program MBG dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Menurutnya, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Dadan menjelaskan terkait menunya, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi Pihaknya hanya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan ribuan makan siang gratis dengan menu ikan di SMP Ali Maksum, Jogokaryan, Kemantren Mantrijeron, Kota Jogja. Hal itu untuk mengenalkan menu ikan yang digunakan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Direktorat Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo mengatakan bahwa hari ini membagikan 2 ribu paket MBG dengan menu ikan kepada anak-anak sekolah di Jogja. Sedangkan secara nasional, pihaknya telah berbagi sebanyak ratusan ribu paket makanan dengan lauk ikan.

"Dengan dukungan Komisi IV DPR RI kami sudah berbagi 200 ribu paket se-Indonesia. Nah, kalau hari ini bagian dari memperkenalkan contoh makan bergizi gratis dengan menu ikan," kata Budi kepada wartawan di SMP Ali Maksum, Jogja, Sabtu (30/11/2024).

Di sisi lain, Budi mengungkapkan bagaimana distribusi bahan olahan berupa ikan ke daerah yang tidak ada di pesisir pantai. Menurutnya, KKP bersama Badan Gizi Nasional telah melakukan pemetaan untuk dapur MBG.

"Distribusi ikan pastinya dari yang terdekat, satu titik dapur untuk tiga ribu anak siswa. Jadi kita bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional memetakan titik-titik itu," ujarnya.

KKP bagikan makan bergizi gratis dengan menu ikan di SMP Ali Maksum, Jogokaryan, Mantrijeron, Kota Jogja, Sabtu (30/11/2024). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja

Untuk membuat anak-anak menyukai olahan ikan, pihaknya telah mempersiapkan langkah khusus. Langkah itu dengan memasak ikan berdasarkan makanan khas tiap daerah.

"Dan itu pun (dapur lokal MBG) harus resepnya lokal. Sehingga rasa lokal yang kita tumbuhkan agar anak-anak nanti menyukai menu olahan ikan," ucapnya.

Budi melanjutkan, penggunaan ikan sebagai salah satu lauk dalam program MBG memiliki dua nilai strategis. Kedua nilai itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi para nelayan dan membantu peningkatan gizi generasi muda.

"Nah, nilai strategisnya apa? Pertama, serapan dari produk mereka itu meningkat, kemudian pertumbuhan ekonomi lokal. Kedua, adalah menjamin peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat khususnya generasi muda," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi mengatakan, bahwa MBG adalah program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tujuannya agar anak-anak lebih cerdas lagi dan ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas.

"Karena program dari KKP jadi menunya ikan, nasi dan sayur," ujarnya.

Wanita yang kerap disapa Titiek Soeharto ini juga mengungkapkan bahwa Pondok Pesantren Ali Maksum berpotensi menjadi salah satu percontohan terkait produksi MBG. Hal itu setelah dirinya melakukan pengecekan terkait kesiapan dapur.

"Tadi sudah dicek juga bahwa dapurnya di sini bagus, memenuhi syarat. Sehingga bisa menjadi percontohan untuk memproduksi persiapan makanan bergizi gratis," ucapnya.

Dengan adanya dapur MBG di Kompleks Ponpes Ali Maksum, Titiek berharap bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Program makan bergizi gratis ini untuk meningkatkan ekonomi daerah sekitar. Contoh beli beras dari petani lokal, ibu-ibu yang menanam sayur di rumah seperti kangkung, bayam dan daun bawang bisa dibeli oleh pihak dapur," katanya.

KKP bagikan makan bergizi gratis dengan menu ikan di SMP Ali Maksum, Jogokaryan, Mantrijeron, Kota Jogja, Sabtu (30/11/2024). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menjadikan makanan bergizi gratis (MBG) jadi salah satu program prioritas dalam masa pemerintahannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jadi salah satu pihak yang turun tangan dalam pelaksanaan program ini, dan akan melaksanakan rapat teknis dengan badan gizi.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perlu memastikan di tiap dapur yang menjadi tempat produksi MBG ini ada produksi atau stok perikanan. Hal ini juga untuk mendorong penyerapan hasil ikan dari para penangkap ikan.

"Jadi nanti kita secara teknis itu akan kita lakukan rapat dengan badan gizi. Tetapi yang pasti kita harus pastikan di seluruh wilayah, dapur-dapur itu, itu ada produksi-produksi perikanan. Kalau tidak ada produksi perikanan, harus ada stok-stok perikanan di situ. Kita akan dorong para pelaku penangkapan ikan, di wilayah mana yang cocok, tematik ya," ujar Trenggono di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (28/11) dilansir detikNews.

Trenggono bilang bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) dalam hal ketersediaan protein dari sektor perikanan.

"Misalnya produksi saya dengan Menteri Desa sudah koordinasi, ada kampung lele nanti di situ, ada kampung gurame, ada kampung nila yang kita develop. Bahwa ketersediaan soal protein dari sektor perikanan itu harus tersedia di seluruh wilayah dapur-dapur makan bergizi gratis," katanya.

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berharap bahwa seiring berjalannya kebijakan program makan bergizi gratis oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat melibatkan dan mendorong Gerakan ekonomi bagi rakyat kecil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat kecil.

"Harapan ICMI dengan kebijakan makan bergizi gratis akan membuka akses bagi kelompok-kelompok petani, nelayan dan rakyat kecil yang selama ini sulit mendapat akses keuangan, sehingga terjadi perputaran keuangan dari kota ke desa dan ekonomi rakyat kecil juga dapat digerakan," ujar Wakil Ketua Umum ICMI, Riri Fitri Sari, dalam sambutannya pada Webinar bertajuk "Makanan Bergizi Untuk Anak Indonesia & Permasalahannya" Jumat malam (29 Nopember 2024) secara daring.

Dalam kesempatan yang sama, Riri juga mengapresiasi positif atas dimulainya program Makanan Bergizi Gratis oleh pemerintah, karena diharapkan mampu mengatasi masalah generasi "stunting (gizi buruk) dan wasting (kelebihan makanan)" yang terjadi akhir-akhir ini.

"ICMI salut atas perhatian Presiden saat menyampaikan di forum dunia tentang fenomena fakta masih ada 25 persen anak Indonesia mengalami kelaparan, dan program ini tentunya adalah upaya terbaik beliau untuk memberikan solusi atas masalah tersebut," ujar Riri.

Karenanya, ICMI ingin memastikan bahwa program tersebut terdistribusi dan sampai kepada sasaran yang tepat bagi rakyat yang benar-benar membutuhkannya, sehingga tujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai.

"Kita berharap, dengan suksesnya program pemerintah ini anak-anak Indonesia akan tumbuh dengan baik dan berkecukupan nutrisi dan gizinya, sehingga mereka akan mampu berprestasi dan mengabdi dengan baik bagi Indonesia kelak," kata Riri.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Kepala Badan Gizi Naional, Dadan Hindayana, yang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini adalah program yang besar yang tentu saja bentuk komitmen dari Pemerintah untuk investasi jangka Panjang dalam penyiapan sumber daya manusia.

"Tentu saja mengundang semua pihak untuk terlibat untuk bersama menyukseskan program ini, karena tidak mungkin salah satu pihak saja yang bisa mengerjakannya. Jadi mudah mudahan ini akan memberikan manfaat satu kepada peningkatan kualitas SDM Indonesia," ujar Dadan.

Selain itu menurutnya, aspek pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia adalah dampak lain yang diharapkan terjadi melalui program ini. Ia mencontohkan propinsi Jawa Barat dengan anggaran APBD hanya Rp 32 Triliun, sedangkan Badan Gizi Nasional sendiri akan mengirim ke Jawa barat sekitar Rp 40 Triliun, sehingga melebihi APBD propinsinya.

"Mudah-mudahan akan memberikan stimulus yang cukup tinggi bagi pergerakan produktifitas ekonomi dan budaya di daerah-daerah tentunya," pungkas Dadan.

Hadir juga Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin yang menyampaikan harapannya agar dengan adanya masukan di webinar ICMI malam ini, Badan Gizi Nasional yang sudah dibentuk akan bisa mengelola kebijakan pemenuhan yang ingin dicapai dengan berbagai stakeholder bisa berjalan baik.

"DPR tentu saja akan terus mendukung secara regulasi dan pengawasannya, dan semoga yang hadir dalam diskusi malam ini juga bisa berkontribusi maksimal dalam program tersebut," tutup Hetifah.

Narasumber lainnya yang turut hadir adalah Ketua Pemberdayaan Anak dan Lansia MPP ICMI, Herawati Tarigan, Ahli Spesialis Gizi, dr. Tirta Prawita Sari, Pimpinan Ponpes Nurul Bahri Sula, Maluku Utara, Absah Arifin, Ketua Konferensi Perempuan Muslim Internasional, Hanifah Husein dan Moderator adalah Marlina Buamona, yang juga Ketua Departemen Pengembangan Organisasi dan Perlindungan Anak MPP ICMI.

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.

Biaya per porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) turun dari Rp 15 ribu menjad Rp 10 ribu. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan penyebabnya.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat seperti dikutip dari detikNews, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menjelaskan bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Menu makan bergizi gratis Foto: detikcom/Retno Ayuningrum

Nah, bila program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

Makan Bergizi Gratis Awalnya Rp 15.000

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Dadan menyebut, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Soal menu, Dadan bilang, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi, pihaknya cuma menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan

Artikel ini telah tayang di detikFinance

Simak juga Video DPR Apresiasi Prabowo Gaet Investor Makan Bergizi Gratis dari LN

[Gambas:Video 20detik]

Permukiman di kolong Tol Angke di Jakarta Barat (Jakbar) ditertibkan hari ini. Sebagian warga kolong Tol Angke yang telah mengurus administrasi dipindah ke rumah susun (rusun).

Dirangkum detikcom, Sabtu (30/11/2024), Pemerintah Provinsi Jakarta merelokasi warga yang tinggal di kolong Tol Angke ke rusun. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan beberapa warga kolong tol dan jembatan di Jakbar serta Jakut sudah bersedia pindah ke Rusun Jalan Tongkol di Penjaringan, Jakarta Utara. Berikut faktanya.

1. Warga Ramai Datangi Kelurahan

Penghuni kolong Tol Angke ramai-ramai mendatangi kantor Kelurahan Jelambar Baru. Mereka datang untuk mengurus administrasi terkait pemindahan ke rusun.

Dilansir Antara, Senin (25/11), warga harus mengosongkan Kolong Tol Angke per 1 Desember 2024. Warga ramai mengurus administrasi menjelang relokasi dari kolong tol tersebut.

Warga ramai mendatangi kantor Kelurahan Jelambar Baru. Antrean panjang warga terjadi di depan kantor Kelurahan Jelambar Baru, tepatnya di depan posko pelayanan administrasi relokasi.

Mereka membawa sejumlah dokumen, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Warga mengantre untuk mendapatkan formulir permohonan rumah susun umum sewa masyarakat terprogram (MBR) yang menerima dampak relokasi tersebut.

Sejumlah petugas dari berbagai Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Suku Dinas Perumahan, Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan, serta Suku Dinas Sosial melayani administrasi serta pertanyaan-pertanyaan warga.

Satu per satu nama warga dipanggil oleh petugas untuk menyamakan data diri mereka dengan hasil verifikasi pihak kelurahan.

Apabila ada yang namanya tidak sesuai atau warga tersebut belum memiliki KTP DKI Jakarta, para petugas akan mengarahkan untuk membuat KTP terlebih dahulu. Relokasi warga kampung kolong Tol Angke memprioritaskan warga yang ber-KTP DKI Jakarta.

2. Pemprov DKI Gratiskan Sewa 6 Bulan

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan beberapa warga kolong tol dan jembatan di Jakbar serta Jakut sudah bersedia pindah ke Rusun Jalan Tongkol di Penjaringan, Jakarta Utara. Teguh menyebutkan warga kolong tol dan kolong jembatan akan digratiskan selama 6 bulan untuk menyewa rusun.

"Jadi misalnya mereka yang pindah ke rumah susun, itu selama enam bulan kami free, tidak ada biaya sama sekali. Dan kemudian ada sekadar bantuan di sembako," kata Teguh kepada wartawan di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (26/11).

Teguh mengatakan warga yang memilih pindah ke rumah kontrakan akan dibantu untuk mencari rumah kontrakan yang sesuai dan diberi gratis sewa hingga dua bulan.

"Demikian juga untuk yang mereka kontrak mandiri, kita berikan fasilitasi. Kita berikan kontrak itu sekitar 1-2 bulan. Kita bersama-sama dengan Pak RT untuk mencarikan kontrakan, tentu saja dengan harga yang umum di sekitar situ. Kita juga berikan fasilitasi untuk Sembako," ujarnya.

"Kalau yang ke Panti Cipayung punya Dinas Sosial, pastinya adalah masuk dalam anggaran Dinas Sosial," imbuhnya.

3. Nasib 64 Siswa Pondok Domba

Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat (Sudindik Jakbar) akan memetakan status 64 siswa yang sekolah di Sekolah Pondok Domba kolong Tol Angke. Kepala Seksi (Kasi) SMP dan SMA Sudindik Jakbar II, Juwarto, mengatakan penentuan tempat pendidikan 64 siswa masih menunggu pemetaan relokasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

Juwarto mengatakan penentuan sekolah murid-murid tersebut harus disesuaikan dengan tujuan relokasi warga.

"Karena kami tak mungkin penempatannya di rusun (rumah susun) A, alamatnya di A, terus kami tempatkan di sekolah B, tak mungkin. Nanti bukannya makin sederhana, makin rumit," kata Juwarto, dilansir Antara, Jumat (29/11).

Jumlah 64 murid tersebut berdasarkan data terbaru yang diterima Sudindik Jakbar setelah melakukan pendataan terkait relokasi warga kolong Tol Angke ke sejumlah rumah susun di DKI Jakarta.

Menurutnya, Sekolah Pondok Domba merupakan lembaga nonformal yang belum memiliki izin. Dia mengatakan perlu pendataan terhadap setiap siswa yang sudah memiliki nomor induk siswa nasional (NISN) dan yang belum.

4. 14 Keluarga Dipindahkan Hari Ini

Satpol PP Jakarta Barat mengatakan sebagian warga dipindah ke rusun mulai hari ini. Sementara ada 14 keluarga di permukiman kolong Tol Angke yang dipindah.

"Update terakhir 14 KK akan dipindahkan besok pagi ke rusun di Jakarta Barat," kata Kepala Satpol PP Jakbar Agus Irwanto saat dihubungi detikcom, Jumat (29/11).

Agus mengatakan saat ini beberapa warga Kolong Tol Angke masih melakukan kelengkapan data untuk bisa masuk ke rusun. Ia juga menyebutkan warga menyambut baik rencana pemerintah untuk memindahkan mereka ke rusun.

"Masih pemenuhan kelengkapan untuk data warga. Ini tahap pertama, selanjutnya menyusul warga lainnya dan warga menyambut baik rencana pemerintah sehingga tahapannya berjalan baik," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menetapkan pengurangan anggaran untuk program makan bergizi gratis dari semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per orang.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," ujar Prabowo.

Sebelumnya, pemerintah berencana menganggarkan Rp 15.000 per porsi. Namun, anggaran sebesar Rp 10.000 dinilai cukup layak untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," jelasnya.

Program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.

Prabowo menambahkan, keluarga dengan desil terbawah yang memiliki 3-4 anak bisa menerima manfaat berupa makanan senilai Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per hari. Jika diakumulasi, bantuan ini bernilai sekitar Rp 2,7 juta per bulan.

Anggaran dan Implementasi Program

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa dalam APBN, alokasi anggaran untuk program ini masih dihitung sebesar Rp 15.000 per porsi. Namun, pelaksanaannya bersifat fleksibel sesuai dengan tingkat harga bahan pangan di setiap daerah.

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Ia juga menjelaskan kemungkinan adanya subsidi silang. Daerah dengan biaya bahan pangan lebih rendah akan memberikan kelebihan anggaran untuk mendukung daerah dengan harga pangan lebih tinggi.

"Implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," tambahnya.

Tahapan Pelaksanaan

Program makan bergizi gratis akan mulai diimplementasikan pada 2 Januari 2025. Pada tiga bulan pertama, program ini menyasar 3 juta anak, dengan target peningkatan jumlah penerima menjadi dua kali lipat setelahnya.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," kata Dadan, Rabu (27/11/2024).

Pemerintah juga memastikan menu makanan akan disesuaikan dengan bahan pangan lokal di masing-masing daerah.

Bantuan Sosial Tambahan

Selain program makan bergizi gratis, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa pemerintah terus memberikan beragam bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan tunjangan sosial lainnya.

"Upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini," ujarnya. (Penulis: Fika Nurul Ulya, | Editor: Ardito Ramadhan, Dani Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan anggaran program makan bergizi (MBG) gratis Rp 10.000 per porsi per anak sudah layak dan bergizi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, pemerintah sudah melakukan uji coba selama setahun terakhir sebelum memutuskan.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp 10.000," kata Hasan kepada Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Hasan menuturkan, uji coba itu sudah diadakan di beberapa provinsi. Tiga di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Tak hanya itu, penurunan harga per porsi menjadi Rp 10.000 tidak memangkas anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025.

Pada tahun depan, pemerintah tetap menganggarkan Rp 71 triliun dalam APBN. Dengan begitu, sasaran penerima program makan bergizi gratis akan lebih banyak secara bertahap.

"Sudah ada uji coba di Jabar, Jateng, dan DKI Jakarta. Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp 71 triliun," ucap Hasan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Nilai ini berubah setelah sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan bahwa anggaran mencapai Rp 15.000 per porsi, yang pada praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Dengan kata lain, bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sejatinya, kata Prabowo, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi. Kendati demikian, setelah dihitung-hitung, alokasi Rp 10.000 per porsi masih cukup layak dan bergizi.

Kepala Negara mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Prabowo bilang, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan. Lewat program ini, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000-Rp 40.000 per hari karena program makan bergizi gratis.

"Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa 2,7 juta," tutur Prabowo.

Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dadan, yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

Presiden mengatakan pemerintah ingin mengalokasikan besaran anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan Rusunawa KS Tubun, Jakarta Barat bagi warga kolong jembatan Tomang Raya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait (Ara) berharap warga kolong jembatan bisa pindah dengan sukarela ke sejumlah Rusunawa yang telah disediakan.

"Lahan yang mereka tempati itu punya Pemprov DKI. Kemudian, Pemprov DKI sudah menyiapkan tempat di sini. Ada pelatihan di rusunawa ini dan fasilitasnya bagus. Saya minta Pemprov DKI dapat mengedepankan pola pendekatan dialog dengan warga agar mereka mau pindah dengan sukarela," kata Ara dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (30/11/2024).

Ara pun meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pendekatan dialog sekaligus mengajak warga melihat langsung unit yang akan dihuni. Hal ini untuk membuat warga kolong jembatan semakin tertarik untuk pindah secara sukarela.

Terlebih lagi, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan tempat yang bagus dengan baÈB;_nyak pemberdayaan, pelatihan, dan kegiatan positif bagi warga penghuni rusun.

"Saya minta Pak Sekda ajak warga ke rusun, ajak lihat dan survei tempat serta kegiatannya. Bagaimana unit dan fasilitasnya, di sini kegiatannya banyak yang positif. Karena, yang saya dengar tempat ini (Rusunawa K. S. Tubun) banyak peminatnya, orang berebut tinggal di sini," ungkapnya.

Ara pun mengatakan dari hasil tinjauan langsung ke sejumlah lantai di Rusunawa KS Tubun pada Jumat (29/11) malam, ia turut mengapresiasi Pemprov DKI yang membangun dan mengelola rusun dengan fasilitas yang sangat bagus.

"Fasilitas di rusun ini terbaik dan orang-orang yang mengelolanya punya hati dan profesional. Tadi saya lihat langsung, air dan semua fasilitasnya bagus. Pemprov DKI beserta jajarannya, termasuk pengelola rusun, semua bekerja dengan hati," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menyebut pihaknya akan mengajak warga untuk melihat langsung fasilitas dan kondisi Rusunawa yang akan mereka tempati.

"Kami akan memberikan kesempatan kepada warga untuk melihat langsung ke Rusunawa KS Tubun. Sehingga, mereka bisa melihat fasilitasnya, kondisi unit rumah dan suasana di Rusunawa. Kita akan fasilitasi untuk pindah," kata Marullah.

Marullah menjelaskan, sejumlah kemudahan yang akan diberikan kepada warga yang akan pindah ke rusun, mulai pelatihan keterampilan sehingga dapat membuka usaha sendiri, mendapatkan bantuan sosial, dan biaya sewa unit digratiskan selama 6 bulan.

"Kami bantu untuk membangun usaha sendiri dan bisa bekerja. Sehingga, dapat semakin meningkatkan kesejahteraan mereka," ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto buka-bukaan soal biaya per porsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Prabowo, Biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menjelaskan bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Nah, bila program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

Makan Bergizi Gratis Awalnya Rp 15.000

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Dadan menyebut, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Soal menu, Dadan bilang, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi, pihaknya cuma menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

DPRD Kota Surabaya menyambut positif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang rencananya juga diterapkan di Kota Pahlawan. Program tersebut diperkirakan berjalan pada pertengahan 2025 nanti.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menyampaikan pihaknya menyambut positif program tersebut. Program tersebut merupakan langkah taktis dan tepat dari pemerintah untuk mencetak generasi bergizi dan investasi sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

"Dengan dukungan semua pihak dan bekerja bersama-sama hingga tingkat lokal, MBG akan segera direalisasikan. Apalagi program ini sudah dinantikan. Ini investasi SDM masa depan," kata Bahtiyar, dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2024).

Politisi dari Partai Gerindra itu bangga dengan program yang dicanangkan pemerintah. Ia ingin tersebut terealisasi dengan baik di Surabaya.

Sebab, seluruh siswa di tiga jenjang yakni SD, SMP dan SMA berhak atas makan siang gratis. Bahkan dimungkinkan juga sarapan gratis dengan menu gizi berstandar.

Bahtiyar menjelaskan program MBG yang menyasar semua pelajar itu akan memberi manfaat. Bahkan tidak hanya seluruh siswa SD, SMP, dan SMA tapi juga keluarga mereka juga mendapat berkah dari MBG.

Keluarga tidak lagi ribet menyiapkan bekal atau memikirkan uang saku anak mereka untuk makan siang. Jatah uang makan anak mereka bisa dialokasikan untuk kebutuhan keluarga rutin lainnya. Dengan begitu, bisa mengurangi biaya pengeluaran yang ada.

Saat ini, seluruh daerah tengah menyiapkan program MBG itu di tingkat lokal. Termasuk dukungan anggaran dan kebijakan lain yang berpihak pada suksesnya program Prabowo-Gibran ini.

Pemkot Surabaya juga tengah melakukan pendataan terhadap seluruh siswa SD dan SMP negeri dan swasta sesuai kewenangannya.

Total untuk dua jenjang pendidikan tersebut mencapai 396.000-an. Jumlah ini belum termasuk pelajar jenjang SMA di Surabaya yang di bawah Pemprov Jatim. Pendataan juga tengah dilakukan untuk memastikan jumlah penerima manfaat program MBG.

Sementara uji coba pemberian jatah MBG itu juga sudah digelar di wilayah Surabaya. Animo dan antusiasme siswa menyambut program pemberian makan gratis tersebut sangat tinggi. Mereka antusias karena bisa menghemat pengeluaran.

Bahtiyar berharap tidak hanya kalangan pemerintah yang berkontribusi pada program MBG tersebut. Pihak ketiga bisa ikut serta dalam proses jalannya program ini seperti menyuplai bahan-bahan pokok.

Tentunya, kara Bahtiyar menyesuaikan kadar gizi yang sudah ditetapkan dengan harga terjangkau. Sesuai ketetapan harga yang telah ditentukan pemerintah.

"Program ini adalah program yang menunggu kerja sama dengan semua pihak. Dengan bekerja bersama-sama dan dukungan semuanya, MBG akan sukses," ujar Bahtiyar.

Bahtiyar menuturkan siapa pun bisa berkontribusi. Dengan segala ketentuan dan persyaratan yang ada, program yang bermanfaat untuk masyarakat itu memang harus memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Ia mengatakan program ini harus menggandeng UMKM lokal dalam penyediaan MBG di tingkat lokal.

"Harus menggandeng UMKM sekitar, kantin sekolah, hingga toko pracangan dalam penyediaan MBG. Mereka harus menjadi mitra MBG di setiap wilayah," kata Bahtiyar.

"Pemkot dan sekolah harus menggandeng pelaku ekonomi kerakyatan terdekat," sambungnya.

Dengan menggandeng pelaku UMKM dan pracangan di kelurahan dan wilayah terdekat akan menggerakkan ekonomi rakyat paling lokal. Dengan begitu ekonomi tergerak dan roda keuangan berputar sehingga berkah dan bisa dirasakan warga sekitar.

Selain menggerakkan ekonomi UMKM, MBG tersebut juga untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Saya minta, pembelian bahan pokok untuk penyedia makan gratis itu harus beli di toko Pracangan di kampung terdekat. Mereka mitra sekolah," pungkasnya.

Lihat juga Video: Prabowo Bicara Pentingnya Makan Bergizi Gratis di KTT G20

[Gambas:Video 20detik]