KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law bidang perumahan.

Hal itu diperlukan agar berbagai peraturan bidang perumahan bisa disatukan sehingga memudahkan para pelaku pembangunan dalam membangun rumah untuk rakyat.

Sebagai informasi, omnibus law merupakan konsep yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru. Tujuannya mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempermudah pelaksanaan kebijakan perumahan.

"Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membanbun institusi baru. Akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (29/11/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

Untuk itu, imbuhnya, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan anggota legislatif agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Apalagi saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Menurut Fahri, meskipun baru bertugas selama baru sebulan di Kementerian PKP, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

"Perlu ada komitmen bersama untuk menyelesaikan perizinan sebab negara kita selama ini terkenal berbelit-belit soal perizinan dan berbagai pungutan yang mempersulit ketika dilaksanakan di lapangan dan kalau ada hal-hal yang memerlukan perubahan dan diidentifikasi maka silakan disampaikan ke Kementerian PKP sebagai leading sektor di perumahan," terangnya.

Wamen PKP juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan itikad baik yang harus didukung oleh semua pihak.

Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

"Kalau perizinan dipersulit maka harus disikat habis dan itu menjadi tugas negara. Jangan sampai hanya orang yang memiliki uang yang bisa menikmati kemudahan perizinan tapi kemudahan perizinan harus bisa dinikmati semua kalangan," pungkas Fahri.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN telah mengkalkulasi kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun.

Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Kementerian BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang mengkaji skema yang tepat guna memenuhi kebutuhan itu.

“Saya juga ditugaskan untuk mencari skema, memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujarnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan kebutuhan dana mencapai Rp150 triliun per tahun, Kartika menilai BBTN tentunya kesulitan memenuhi hal itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat.

Untuk itu, Kartika atau akrab disapa Tiko menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan supaya BTN dapat menerbitkan obligasi dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun ataupun meraih pendanaan dari luar negeri.

“Ini yang kami akan coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi selama 15 tahun dan sebagainya, sehingga BTN bisa punya pendanaan tadi sebesar Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tetapi kami cari caranya,” kata Tiko.

Dalam perkembangan lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun.

Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan 60 meter persegi. Alhasil, dalam setahun, pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.

Sementara itu, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (Fasum/Fasos) sekitar 40% dari area hunian, dibutuhkan total lahan seluas 26.000 hektare per tahun.

Namun, Nusron menuturkan bahwa pada tahap awal, pihaknya telah memiliki cadangan lahan seluas 1,3 juta hektare. Adapun, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan Omnibus Law Perumahan demi mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru, Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada Omnibus Law Perumahan," ucap Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan (tersebar) di mana-mana. Ini semua kan pengin mempersulit, (pemerintah) daerah pengin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," tegas Fahri.

Ia lalu mengklaim program milik Presiden Prabowo Subianto itu diapresiasi global. Fahri cerita diajak berkeliling sang Kepala Negara ke beberapa negara, mulai dari China hingga Timur Tengah.

Wamen Fahri menekankan seluruh dunia mendengar program perumahan ini. Bahkan, ia menyebut ada minat luar biasa dari global menjadi partner pengembang properti Indonesia untuk membangun hunian di perkotaan.

Fahri lantas merinci empat masalah utama yang sekarang dihadapi Kementerian PKP. Pertama, kesediaan tanah atau lahan untuk membangun rumah.

Kedua, masalah perizinan. Wamen Fahri menegaskan negara mesti menyelesaikan problem ini

"Perizinan yang berbelit-belit itu harus disikat habis, tugas negara di situ. Jangan sampai pengusaha menikmati izin yang sulit karena dianggap bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak sanggup dapatkan izin, yang gak punya uang gak dapat izin," jelas Fahri.

"Di dalam konstitusi kita mengatur tidak boleh pungutan itu basisnya bukan undang-undang. Merampas uang rakyat berupa uang basisnya harus berupa undang-undang, disepakati oleh anggota dewan," tambahnya.

Ketiga, program 3 juta rumah per tahun menghadapi masalah infrastruktur mulai dari penyediaan air sampai listrik. Terakhir, mengenai skema keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tak ingin tanah menjadi ladang spekulasi yang membuat sulitnya membangun rumah murah bagi masyarakat.

Saat ini, Kementerian PKP telah mengurai masalah ini bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BP) Nusron Wahid demi menyukseskan program 3 Juta Rumah.

Fahri mengungkapkan hal ini dalam dialog interaktif seri kedua program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Jangan sampai tanah itu menjadi ladang spekulasi yang menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah. Gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yang kita harus investigasi secara serius ini, dan generalnya Pak Nusron Wahid," jelas Fahri.

Sementara Nusron dalam kesempatan berbeda mengungkapkan, program 3 Juta Rumah sudah dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian PKP.

"Hanya, masalahnya ada dua. Pertama, isu tanah, karena pemukiman tidak mungkin tanah perkebunan. Kami serahkan datanya kepada mereka. Kami harus serahkan," ucap Nusron saat berbincang dengan media di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Apabila ingin membangun 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka asumsinya seluas 60 juta meter.

"Jadi, sebetulnya proyek rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26.000 (hektar). Kami mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah telantar Itu 1,3 juta (hektar). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200.000 hektar, plus minus yang bisa digunakan untuk perumahan," tandas Nusron.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Karangan bunga ucapan selamat berdatangan ke rumah pemenangan Cagub-Cawagub Pramono Anung - Rano Karno di Jalan Cemara-19, Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat (29/11/2024). Beberapa di antara yang mengirimkan karangan bunga ucapan selamat tertulis nama ‘Maruarar S’, dan ‘RK’.

“Selamat dan sukses atas kemenangan Pramono Anung dan Rano Si Doel sebagai gubernur dan wakil gubernur 2024. Horas! Jakarta Makin Bagus,” demikian tulisan di karangan bunga dengan nama ‘Marurar S’.

Karangan bunga lain, juga mengucapkan selamat serupa kepada Paslon 03 itu. “Selamat Bekerja. Bpk Pramono Anung, Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan Bpk Rano Karno, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. ‘Menjadikan Jakarta Menyala’,” begitu tulis karangan bunga ucapan selamat dari inisial ‘RK’.

Ketua Tim Pemenangan Pramono - Rano, Lies Hartono alias Cak Lontong mengaku tahu adanya karangan bunga ucapan selamat dari ‘Maruarar S’, dan ‘RK’ tersebut. Akan tetapi, kata Cak Lontong, timnya sendiri tak berani berspekulasi apakah ‘Maruarar S’ yang mengirimkan ucapan papan bunga selamat tersebut adalah nama politikus Maruarar Sirait atau bukan.

“Kalau yang di depan itu tertulis ‘Maruarar S’, ya itu dari pengimnya memang seperti itu. Kita ndak tahu itu siapa. Tidak ada kartu nama yang diberikan. Jadi dibaca seperti yang tertulis seperti itu saja,” kata Cak Lontong, saat ditemui di Rumah Cemara-19, Jakpus, Jumat (29/11/2024).

Begitu juga dengan papan bunga selamat dengan nama ‘RK’ tersebut. “Kalau ‘RK’ itu mungkin ‘Rukun Kampung’. Ya, kita hanya menerima dan membaca seperti yang tertulis di papan bunga itu saja. ‘RK’ itu juga nggak ngerti itu siapa,” kata Cak Lontong.

Namun begitu, dari siapapun karangan bunga ucapan selamat untuk Pramon - Rano itu, Cak Lontong atas nama tim pemenangan mengucapkan terima kasih. Karena menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kemenangan bersama untuk Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Cak Lontong, satu-satunya yang terkonfirmasi memberikan ucapan selamat adalah dari Paslon 02 Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Menurut Cak Lontong, ucapan selamat dari cagub dan cawagub Dharma-Kun itu disampaikan langsung kepada Pramono-Rano, pun juga tim pemenangan. “Kita berterimakasih karena dari pasangan 02 (Dharma-Kun) sudah mengucapkan selamat kepada kami. Dan itu bentuk apresiasi, bahwa kita saling menghormati dari hasil pilkada ini,” kata Cak Lontong.

KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan bangsa Indonesia masih tetap menghadapi masalah penyediaan rumah layak huni meskipun telah mendekati usia kemerdekaan hampir 80 tahun pada tahun 2025 mendatang.

Untuk itu, adanya Kementerian PKP diharapkan mampu memacu semangat para pelaku pembangunan perumahan serta menciptakan ekosistem dan industri perumahan sekaligus menyukseskan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Menurut Fahri Hamzah, pembentukan Kementerian PKP merupakan ide besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

"Keinginan besar itu memang lahir dari apa yang kita lihat sehari-hari karena selama 80 tahun Indonesia merdeka masih punya masalah perumahan yang cukup besar," ujarnya saat Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan "Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah" yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara di Jakarta, Jum'at (29/11/2024).

Ia mengakui bahwa masyarakat lebih fokus dalam pemenuhan hak dasar lain seperti sandang dan pangan. Namun demikian, penyediaan rumah juga tidak bisa dianggap sebelah mata karena kebutuhan papan juga menjadi kebutuhan dasar setiap manusia.

"Pemerintah harus hadir agar kebutuhan dasar seperti rumah itu terpenuhi dengan baik. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dengan menumbuhkan semangat gotong royong," katanya.

Adanya Kementerian PKP, imbuhnya, jangan disalah artikan sebagai tekanan bagi ekosistem perumahan tapi untuk menjadi fasilitator guna memudahkan ekosistem perumahan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk rakyat.

Pasalnya, selama ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang tinggal di kolong-kolong tol dan jembatan yang tidak terdata oleh pemerintah. Hal ini menjadi tugas semua pihak agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang hidup terlantar dan tidak memiliki rumah layak huni.

"Jadi ini itikad baik dari pemerintah dan Kementerian PKP dibentuk bukan sebagai kontraktor atau developer dan pesaing bagi pengembang. Tugas terpenting negara adalah menjadi regulator, karena negara-negara besar dunia ini dapat berhasil kuncinya adalah regulasi terbaik diambil alih pemerintah dan memastikan seluruh regulasi ada dan semua terlibat dalam pelaksanaannya," terangnya.

Lanjut Fahri Hamzah, Kementerian PKP telah melakukan identifikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada.

Salah satunya terkait lahan, Kementerian PKP telah menyisir dengan Kementerian ATR/BPN dan pemilik tanah serta institusi pemerintah, hingga sektor bisnis dan masyarakat yang ingin menyerahkan tanah untuk lokasi pembangunan.

"Kami juga telah membentuk struktur organisasi Ditjen pembangunan perumahan dan permukiman semacam bank tanah bagi Kementerian PKP untuk penyediaan lahan perumahan bagi rakyat," pungkasnya.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

1. Anugerah Residence: Tipe Sederhana

   Terletak di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perumahan ini dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabilla Anugerah dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing unit dibuat seluas 36/120 meter persegi. Dari total 82 rumah, masih tersisa satu unit lagi.

2. Berlian Syariah Residence 2: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Berlian Syariah Borneo yang terletak di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Menawarkan 69 rumah dengan harga Rp 153 juta.

   Luas rumah dibangun seukuran 36/102 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 67 unit, dan tersisa hanya 2 rumah.

3. Perumahan Anugerah Permai: Tipe Standar53

   Berlokasi di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabila Anugerah, dengan banderol Rp 153 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 42 rumah dari total 61 unit yang dipasarkan.

4. Mega Gerilya Asri: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Total rumah yang ditawarkan 66 unit dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Bamega Persada Pratama ini masih menyisakan satu unit lagi.

5. Pondok Bidadari Asri Ii: Tipe 36

   Di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat perumahan yang menawarkan total 55 unit dengan harga Rp 153 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/130 meter persegi. PT Banna Megah Mandiri masih memasarkan sisa 8 rumah lagi.

Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menuturkan adanya program 3 juta rumah akan menambah konsumsi listrik tahunan 6,3 TWh (terawatt hour) per tahun. Besar konsumsi listrik ini setara dengan pembangkit listrik sebesar 1 gigawatt per tahun.

Hal ini ia sampaikan saat hadir di acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

"Tentu saja tambahan program rumah 3 juta per tahun itu akan meningkatkan konsumsi demand sekitar 6,3 TWh per tahun. Dan ini kalau kita konversi menjadi pembangkit itu ada tambahan sekitar 1 gigawatt per tahun," kata Darmawan.

Peningkatan ini dikarenakan program 3 juta rumah pasti menambah jumlah pengguna listrik. Sebab, listrik dan air merupakan syarat wajib sebuah rumah dapat diserahterimakan.

Menurut data PLN, saat ini jumlah pelanggan rumah tangga merupakan yang tertinggi yakni 91% dari total pengguna dengan total demand mencapai 122 TWh. Sementara sisanya yakni 9% digunakan oleh sektor non-rumah tangga.

"Ada 50-83 juta pelanggan rumah tangga. Kalau ada penambahan pelanggan 3 juta pelanggan dengan adanya 3 juta rumah, kami melihat dan rata-rata penambahan pelanggan per tahun itu sekitar 3 juta pelanggan," ujarnya.

Dibanding dengan negara-negara tetangga, konsumsi per kapita Indonesia hanya sekitar 1.263 kWh per tahun. Tingkat konsumsi ini akan meningkat sampai 3x lipat pada 2045 dengan adanya Indonesia Emas, yakni mencapai 4.000 kWh per tahun.

"Adanya data center sehingga industrialisasi ini akan meningkatkan intensitas penggunaan listrik. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana dengan adanya meningkatnya jumlah rumah, backlog rumah yang bisa diselesaikan, ini juga akan meningkatkan intensitas penggunaan konsumsi listrik di masyarakat," jelasnya.

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema rumah desa sebagai salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mayoritas atau 2 juta di antaranya merupakan pembangunan rumah di pedesaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, skema KPR ini menyasar rumah-rumah tak layak di perdesaan, terutama rumah yang fasilitas sanitasinya tidak layak.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah.

Dengan skema KPR rumah desa ini masyarakat pedesaan bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan untuk merenovasi atau membangun kembali rumahnya dengan harga yang terjangkau.

Bahkan, kata Nixon, nilai angsuran KPR rumah desa ini bisa ditekan hingga Rp 480.000 per bulan jika tenor pinjamannya 30 tahun.

"Itu kita udah exercise (hitung) angsurannya cuma Rp 480.000an KPR desa," ucapnya.

Mengutip Antara, skema rumah desa merupakan salah satu dari tiga skema yang diusulkan BTN untuk program 3 juta rumah.

Skema kedua, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah.

Adapun skema ini mirip dengan yang diterapkan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun dengan sejumlah penyesuaian.

Skema terakhir, rumah urban yang menargetkan masyarakat berpenghasilan Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan.

Skema ini fokus untuk menyediakan hunian bagi pekerja di daerah urban yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

Solusinya adalah memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen yang terjangkau.

Dia mencontohkan pembangunan hunian di atas lahan stasiun kereta (TOD) atau di lahan-lahan pemda seperti PD Pasar Jaya, di mana di bawahnya bisa dibangun 2 hingga 3 lantai untuk pasar dan di atasnya apartemen atau rumah susun.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema rumah desa sebagai salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mayoritas atau 2 juta di antaranya merupakan pembangunan rumah di pedesaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, skema KPR ini menyasar rumah-rumah tak layak di perdesaan, terutama rumah yang fasilitas sanitasinya tidak layak.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah.

Dengan skema KPR rumah desa ini masyarakat pedesaan bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan untuk merenovasi atau membangun kembali rumahnya dengan harga yang terjangkau.

Bahkan, kata Nixon, nilai angsuran KPR rumah desa ini bisa ditekan hingga Rp 480.000 per bulan jika tenor pinjamannya 30 tahun.

"Itu kita udah exercise (hitung) angsurannya cuma Rp 480.000an KPR desa," ucapnya.

Mengutip Antara, skema rumah desa merupakan salah satu dari tiga skema yang diusulkan BTN untuk program 3 juta rumah.

Skema kedua, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema rumah desa sebagai salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mayoritas atau 2 juta di antaranya merupakan pembangunan rumah di pedesaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, skema KPR ini menyasar rumah-rumah tak layak di perdesaan, terutama rumah yang fasilitas sanitasinya tidak layak.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah.

Dengan skema KPR rumah desa ini masyarakat pedesaan bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan untuk merenovasi atau membangun kembali rumahnya dengan harga yang terjangkau.

Bahkan, kata Nixon, nilai angsuran KPR rumah desa ini bisa ditekan hingga Rp 480.000 per bulan jika tenor pinjamannya 30 tahun.

"Itu kita udah exercise (hitung) angsurannya cuma Rp 480.000an KPR desa," ucapnya.

Mengutip Antara, skema rumah desa merupakan salah satu dari tiga skema yang diusulkan BTN untuk program 3 juta rumah.

Skema kedua, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mengkaji banyak insentif atau bantuan hingga opsi rumah untuk gelandangan.

Ia mengatakan skema bantuan rumah untuk gelandangan ini tengah dibahas bersama Kementerian Keuangan.

"Lagi banyak kajian-kajian lain tentang insentif, tapi kita nunggu, karena jenderalnya namanya Ibu Sri Mulyani," tegas Fahri di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

Kata Fahri, selama ini ada tiga lapisan masyarakat yakni kelas atas (upper class), kelas menengah (middle class) dan kelas bawah (lower class). Presiden Prabowo memberi perhatian serius ke kelas bawah yang banyak tidak tertangani dengan baik.

"Ada perhatian serius dari Bapak Presiden untuk menyisir yang paling bawah karena sepertinya ini yang tidak tertangani dengan baik. Orang-orang yang tidak terdata, orang-orang yang tidak unrecognized, unrecorded, dan seterusnya itu, ini yang kita perlu sisir, karena ini yang tumpah ruah di ruang-ruang kota menjadi slum (kumuh).

Ia menegaskan negara perlu memperhatikan rakyat di kelompok bawah ini. Pasalnya, warga Indonesia yang tidak punya tempat tinggal sudah tumpah ruah di ruang-ruang kota.

"(Mereka) tinggal di bawah kolong jembatan, tinggal di rumah-rumah gerobak, dan sebagainya ini kita sisir. Sebab yang middle (class) dan upper (class) itu mekanismenya sudah ada," tambah Fahri.

Di lain sisi, ia menekankan urgensi memberantas spekulan tanah. Fahri menuturkan pemerintah harus bisa menghadirkan rumah-rumah murah.

Tugas pemerintah, imbuh Fahri, memastikan tanah atau rumah bisa dijangkau masyarakat. Walau, ia menekankan penurunan harga rumah bakal tergantung mekanisme pasar.

"Karena begitu kita bisa menyiapkan lahan yang lebih murah, perizinan yang lebih singkat, lebih simple, itu pasti harga (rumah) turun," klaim Fahri.

"Tugas negara itu adalah menyiapkan diri supaya mekanisme berjalan dengan baik. Tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada faktor-faktor yang mempersulit orang punya rumah," tandasnya.