JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan mendadak ke dua sekolah di Jakarta Timur untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (3/2/2025) pagi.

Kedatangannya disambut antusias oleh para siswa yang langsung menghampirinya dengan penuh kegembiraan.

Dalam video rekaman yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @prabowo, tampak Prabowo merangkul dan memeluk anak-anak SD.

Dalam momen itu, Prabowo menyapa satu per satu siswa-siswi SD dan menuliskan sesuatu di buku salah satu pelajar.

"Kita ingin adalah yang terbaik. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto, ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja," ujar Prabowo dalam video tersebut.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi kunjungan mendadak tersebut.

Dua sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Pulo Gadung.

Selain itu, Prabowo juga meninjau dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan untuk program ini.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ucap Teddy.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya menyampaikan, Prabowo memang berencana melakukan sidak untuk memastikan program berjalan dengan baik.

"Mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan. Jadi enggak pakai woro-woro, biar melihat ini lebih natural, kan gitu," ujar Hasan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama kali berjalan pada 6 Januari 2024 dan kunjungan ini menjadi sidak perdana Presiden Prabowo dalam program tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons soal rencana pendanaan modal Rp500 juta untuk pelaku UMKM yang menjadi mitra pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, hal tersebut bukanlah ranah pihaknya, melainkan ranah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Itu bukan wilayah badan gizi ya, itu wilayah Kementerian UMKM,” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Adapun, dia hanya merincikan UMKM yang terlibat dalam program MBG ada dua kategori.Pertama, UMKM yang ingin menjadi mitra bisa mendaftar di website mitra.bgn.go.id.

Kedua, lanjut Dadan, bagi UMKM sebagai pemasok bahan baku tak perlu mendaftar, tetapi bisa langsung berhubungan dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah masing-masing.

“Nah permodalan untuk mengolah, mengadakan bahan baku dan lain-lain itu wilayahnya Kementerian UMKM, bukan badan gizi,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyampaikan, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara guna memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional [BGN], bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman, mengutip laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM menjadi penting dalam mendukung keberlanjutan program.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan hingga Senin 3 Februari 2025, sudah ada sebanyak 730.000 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 34 provinsi.

Adapun, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hingga hari ini pun sudah mencakup 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

“Nah kami sedang menyeleksi mitra baru yang akan pertengahan Februari dirilis dan itu sudah akan mencapai nanti sekitar 1,5 juta penerima manfaat,” ujarnya seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Dengan demikian, Dadan menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 1,5% pada pertengahan Februari 2025 dari sebelumnya 0,8%. Nilai tersebut dari total penerima manfaat MBG tahun ini yang sebanyak 82,9 juta.

“Itu berarti kurang 98,5%. Itu kan masih banyak peluangnya. Jadi bagi masyarakat nggak usah khawatir akan ketinggalan program ini, karena program kami baru 0,8 persen,” jelasnya.

Dilanjutkan dia, BGN akan mengusahakan dan mempercepat realisasi program ini agar merata di seluruh Indonesia, melalui cara mengembangkan jejaring dengan berbagai instansi seperti Polri, TNI, BIN, NU, Muhammadiyah, dan lainnya.

Di lain sisi, Dadan juga menyebut bahwa dalam jangka waktu dekat pihaknya ingin menyasar Papua dan Papua Tengah untuk realisasi program andalan Prabowo ini.

“Sampai sekarang belum ada dan kami sedanv mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah juga segera mendapatkan [MBG],” tuturnya.

Dia pun menyebut hingga sejauh ini kendala yang masih dihadapinya untuk mencapai ke sana dikarenakan masalah infrastruktur.

Sidang polemik kelebihan lahan rumah di Perum Safira Juanda, Kecamatan Buduran digelar. Sidang dilakukan di lokasi langsung oleh Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Rumah pasutri Didik Noga Ahfidianto dan Eva seorang penjual kue itu digugat developer PT Chalidana Inti Cahaya selalu pengembang perumahan Safira Juanda karena dianggap ada kelebihan lahan 2×9 meter dari rumah seluas 9×16 M², yang bukan karena kesalahannya sendiri.

Sidang pemeriksaan setempat (PS) diwakili tiga hakim PN Sidoarjo, diantaranya Heru Dinarto, Herjuna Wisnu Gautama dan Rosyadi. Mereka melihat kondisi rumah yang diduga kelebihan lahan.

Di sela-sela sidang PS, hakim dari PN Sidoarjo beberapa kali menyarankan untuk masalah tersebut diselesaikan secara mediasi. Kedua belah pihak bisa duduk bersama untuk upaya perdamaian.

Kuasa Hukum pasutri Didik-Eva, Rohmad Amrullah mengatakan pemeriksaan setempat ini untuk memastikan unitnya benar-benar ada. Dia menegaskan bahwa tergugat (Didik-Eva) menerima unit rumah dari developer seperti batas yang ada saat ini.

"Lalu klien kami hanya membangun rumahnya sesuai dengan batas yang ditentukan developer. Kalau upaya damai, sebenarnya sebelumnya sudah ada pembicaraan sebelum masuk sidang. Tapi kendalanya di masalah harga yang kami nilai terlalu tinggi," kata Amrullah dilokasi, Senin (3/2/2015).

Hal senada juga disampaikan, tergugat Eva, perempuannya penjual kue, dia berharap masalah tersebut cepat selesai. Karena polemik kelebihan tanah ini sudah sangat mengganggu dalam kehidupannya.

"Kami harap masalah ini cepat selesai, dan apapun hasilnya semoga menjadi yang terbaik," kata Eva sambil berkaca-kaca.

Eva menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya siap membeli unit tanah yang menjadi kelebihan ataupun secara keseluruhan. Namun dengan harga yang wajar.

"Saya sebenarnya sudah beritikad baik untuk membeli kelebihannya. Namun niat kami itu ditolak, malah digugat ke PN Sidoarjo," imbuh Eva.

Eva pihak tergugat juga tegaskan kesalahan di awal bukan dari pihaknya. Namun dari awal, pihaknya menempati rumah ini, ukurannya sudah sesuai dengan yang diberikan Developer. Hingga kemudian bagian belakang ditinggikan dan dibangun lantai 2.

Sementara itu, kuasa hukum PT Chalidana Inti Cahaya Siti Hamidah yang hadir dalam sidang PS tersebut menyampaikan kliennya membuka peluang untuk mediasi.
Untuk masalah harga, lanjut Hamidah mengatakan bahwa Chalidana menjalankan bisnis sesuai dengan SOP, termasuk penentuan harga.

"Kami sebenarnya sudah memberikan diskon, namun seiring berjalannya waktu tidak ketemu masalah harga," katanya. "Untuk yang lainnya kita buktikan di pengadilan saja," pungkasnya.

Untuk sidang lanjutan kasus ini akan dilaksanakan pada Kamis 13 Februari 2025 dengan agenda tambahan bukti-bukti.

Video: Terkuaknya Sindikat Penjualan Bayi di Kota Batu

Video: Terkuaknya Sindikat Penjualan Bayi di Kota Batu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut membentuk satuan tugas (satgas) untuk membantu mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang juga menyasar lima juta santri di pesantren-pesantren binaan Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/1/2025), menegaskan, satgas sudah bekerja untuk memetakan titik-titik yang dapat dijadikan dapur-dapur umum untuk menyuplai makanan bergizi gratis buat santri-santri.

“Tadi sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden. Beliau mengapresiasi dan mendorong terus supaya nanti akan menjangkau secara lebih luas. Beliau juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai,” kata Kiai Yahya dalam jumpa pers.

Ketum PBNU, didampingi oleh Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan teras PBNU ini menyerahkan langsung undangan puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2). Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo dan jajaran pimpinan PBNU lanjut berdiskusi selama kurang lebih dua jam.

Gus Yahya — panggilan akrab Yahya Cholil Staquf, menjelaskan seluruh santri binaan pesantren-pesantren NU, yang jumlahnya mencapai lima juta orang, masuk dalam sasaran program MBG pemerintah.

“Kami setelah diberi tahu, diberi informasi oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) bahwa semua lima juta itu masuk dalam target program MBG ini. Jangan sampai ada yang kelewatan, maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi di mana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut,” kata Gus Yahya saat jumpa pers.

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 8 dari 10 warga Blok A Perumahan CE, Cinere, Kota Depok yang divonis bayar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M merupakan kalangan lanjut usia (lansia).

Mereka yang digugat pengembang perumahan terdiri dari pengurus RT, RW, dan mantan pengurus lingkungan yang mewakili warga menolak pembangunan jembatan untuk Perumahan CGR oleh M.

“Yang usianya enggak 60 tahun ada dua orang. Yang paling muda itu yang umurnya juga mau 60 tahun ini,” kata Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE, Heru Kasidi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Heru sendiri berusia 68 tahun. Heru bilang, tergugat lain ada yang usianya 76 tahun.

“Yang lainnya sudah usia 70 tahun ke atas,” ungkap Heru.

Para lansia ini seolah menjadi pengurus RT dan RW seumur hidup lantaran warga Blok A Perumahan CE didominasi warga berusia lanjut.

Meski sudah banyak anak atau cucu yang diajak tinggal bersama di lingkungan tersebut, Heru menyebut, perumahannya tetap saja didominasi lansia.

“Waktu kita kumpulin data warga periode Covid-19, 50 persen lebih keluarga di perumahan kami itu lansia,” ujar Heru.

“Sebagian masih kerja lagi (paruh waktu) tapi memang masih banyak yang sudah lansia gitu, kemarin juga sudah ada warga saya yang sakit Parkinson,” sambungnya.

Faktor usia ini menjadi salah satu alasan warga menolak pembangunan jembatan untuk menghubungkan kedua lahan milik M di dekat Perumahan CE.

Pasalnya, warga khawatir keberadaan jembatan untuk akses cluster baru yang dibangun M mengganggu keamanan tempat tinggal para lansia.

"Yang selalu dibahas kan sebenarnya soal pembangunan jembatan. Dari warga sudah bersedia kalau lahan yang 20 persen (di perumahan kami) dibangun rumah oleh mereka, tapi jangan untuk jembatannya," kata Heru.

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memastikan organisasinya telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna mengakselerasi dan mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Dia mengatakan telah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa pihaknya akan membantu dalam mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat-pusat layanan, yaitu dapur-dapur untuk makan bergizi gratis, khususnya di pesantren-pesantren.

Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

“Tadi sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, beliau mengapresiasi dan mendorong terus supaya nanti akan bisa menjangkau secara lebih luas. Karena Presiden juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai,” tuturnya kepada wartawan.

Dia pun optimistis bahwa sekitar 5 juta santri yang tinggal di pesantren akan menjadi target penerima manfaat dari satgas yang akan dibentuk oleh organisasinya itu.

“Maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi dimana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut,” pungkas Yahya.

Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia menyatakan inflasi Sumbar 1,24 yoy pada Januari 2025 ini masih terbilang kondusif tetapi perlu diwaspadai di saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M. Abdul Majid Ikram mengatakan selain inflasi yoy, jika melihat secara umum, laju inflasi mtm 0,03% masih kondusif bahkan di bawah perkiraan pihak Bank Indonesia.

“Awalnya kami menduga komoditas-komoditas naik tinggi, tapi beberapa masih terjaga,” katanya, Senin (3/2/2025).

Majid menyatakan kondisi inflasi pada Januari 2025 merupakan gambaran belum adanya andil dari pelaksanaan program MBG, karena sampai saat ini program MBG belum terlaksana serentak di Sumbar, dan masih bersifat ujicoba di Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.

“Yang akan kami pantau terus nanti saat program MBG di Sumbar dilakukan serentak. Ini akan menaikkan demand bahan pangan khususnya beras,” ujarnya.

Dikatakannya bila program MBG terlaksana, kebutuhan bahan pangan akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kepada pemerintah daerah, jangan terlena dalam pelaksanaan program MBG saja, tapi perlu memastikan ketersediaan pangan di masing-masing daerah, sehingga tidak terjadi kelangkaan kebutuhan pangan nantinya.

“Sekarang Sumbar inflasi. Jadi jangan sampai program MBG malah membuat kondisi inflasi di Sumbar tidak kondusif. Pastikan ketersediaan pangan, itu kuncinya,” tegas dia.

Menurutnya pemerintah daerah harus gerak cepat memastikan segala halnya. Pastikan ketersediaan pangannya, jangan sampai berpikir hanya fokus agar program MBG berjalan baik, tapi tidak mengkaji soal ketersediaan pangannya di masing-masing daerah.

“Risikonya inflasi, ujung-ujungnya perekonomian Sumbar jadi terganggu,” ungkapnya.

Majid melihat Program MBG merupakan hal yang sangat baik dijalankan, untuk itu penting memastikan ketersediaan pangannya, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan baik, dan seluruh siswa bisa menikmati MBG dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden optimistis bahwa program nasional yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diwacanakan anggarannya ditambah dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Menurutnya, program ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,9 persen.

"Anggaran Rp171 triliun dipakai untuk pengadaan makanan untuk anak-anak dan ibu-ibu yang hamil, ini akan menambah growth, pertumbuhan ekonomi kita 1,995 persen," kata Hashim dalam acara Perayaan Imlek Forum Masyarakat Indonesia Emas di Jakarta Pusat, Senin.

Selain itu, ia juga menjelaskan kontribusi dari program pembangunan 3 juta rumah di Indonesia yang bekerja sama dengan Qatar, dapat mengerek industri semen yang sedang lesu dan industri meubel.

"Saya dapat laporan dari Asosiasi Semen Indonesia, mereka bergembira karena 3 juta unit rumah dan apartemen membutuhkan 15 juta ton semen setiap tahun. Mereka senang sekali karena ternyata industri semen lagi lesu di Indonesia," ujar Hashim.

Dia menyebut, dua program ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia optimistis apabila program ini berjalan dengan baik maka perekonomian Indonesia akan turut bertumbuh.

"Belum termasuk program hilirisasi, belum termasuk kawasan food estate, belum termasuk internet connectivity yang bisa 1 persen per tahun, kita bisa dapat 10 persen per tahun. Saya sangat-sangat optimis," ujarnya.

Berjalannya program nasional ini, kata dia, juga didukung oleh kebijakan efisiensi anggaran yang akan difokuskan kepada program-program yang lebih produktif.

"Anggaran Rp306 triliun itu sudah dihemat dan akan dianggarkan, akan dialokasikan untuk program-program yang produktif. Bukan pengadaan seminar, kunker, studi banding yang banyak tidak ada gunanya. Tapi kita nanti akan arahkan ke hal-hal yang positif," katanya.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengemukakan pihaknya akan mengundang warga korban penggusuran di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat.

Aria menuturkan pihaknya akan mendengar aspirasi dari para korban yang tergusur itu. Bahkan, dia mengaku sudah berkomunikasi dengan perwakilan korban untuk segera mengirim surat audiensi.

“Kita nunggu suratnya dan kemarin orang yang ada di sana sudah kontak ke saya. Saya minta segera kirim surat ke Komisi II untuk kita undang,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Dia melanutkan, jika surat telah terkirim, audiensi bisa dilaksanakan pada minggu depannya dengan dibarengi kasus-kasus sengketa tanah lainnya.

“Saya sudah informasikan kepadakey personyang mengkomunikasikan saya untuk segera kirim surat minggu ini, minggu depan bisa kita undang dengan beberapa kasus yang sama,” ujarnya.

Sebagai informasi, sejumlah warga di Cluster Setia Mekar Residence 2 menjadi korban penggusuran oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II.

Padahal, warga yang tinggal di tempat tersebut dikabarkan memiliki sertifikat hak milih (SHM) dari lahan yang tergusur itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf membentuk satuan tugas (satgas) akselerasi kontribusi NU untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Tugas satgas itu untuk mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat layanan, yakni dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren-pesantren.

"PBNU sudah membentuk khusus satuan tugas akselerasi untuk kontribusi NU dalam program makan bergizi gratis, dan segera sudah bekerja untuk mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat-pusat layanan, yaitu dapur-dapur untuk makan bergizi gratis, khususnya di pesantren-pesantren," kata Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Yahya mengatakan, pembentukan satgas ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Prabowo mengapresiasi dan mendorong agar program makan bergizi gratis bisa menjangkau lebih luas.

Terlebih, Prabowo memiliki target agar seluruh anak bisa terjangkau program unggulan tersebut pada akhir Desember 2025.

"Karena beliau juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai," ujarnya.

Yahya menyebut, identifikasi ini diperlukan mengingat para santri juga menjadi sasaran dalam program makan bergizi gratis.

Setidaknya, menurut Yahya, ada sekitar 5 juta santri yang tinggal di pesantren.

"Semua 5 juta itu masuk dalam target program MBG ini, jangan sampai ada yang kelewatan. Maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi di mana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut," kata Yahya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis pertama kali berjalan pada 6 Januari 2025.

Rencana terbaru, Presiden Prabowo mengalokasikan tambahan anggaran agar program makan bergizi gratis bisa dirasakan oleh seluruh anak Indonesia.

KOMPAS.com - Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat kini menjadi pusat perhatian bagi calon pemilik rumah.

Dengan tawaran berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, daerah ini menarik minat banyak orang.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli dapat menemukan berbagai pilihan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa proyek perumahan terjangkau yang dapat menjadi pilihan di Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Citra Sentarum Residence: Tipe 36 Subsidi

Terletak di Semitau, proyek ini menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 126 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Diza Mandiri Persada, proyek ini menyediakan 27 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 160 juta.

Dari total tersebut, 13 unit telah terjual dan 14 unit masih tersedia.

2. Istana Kabanindo Permai: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Istana Kabanindo Dinamika dan terletak di Putussibau Selatan.

Dengan total 494 rumah, setiap unit memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 160 meter persegi, dengan harga per unit Rp 164 juta.

Hingga kini, 406 rumah telah terjual, menyisakan 88 unit.

3. Mitra Purrei Residence: Tipe 36

Berlokasi di Putussibau Selatan, perumahan ini dikembangkan oleh PT Mitra Purrei Abadi.

Dengan harga per unit sebesar Rp 165 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas total tanah 198 meter persegi.

Dari total 197 rumah, 178 unit telah terjual, menyisakan 19 unit yang masih tersedia.

4. Purrei Residence Putussibau: Tipe 36

Juga terletak di Putussibau Selatan, proyek ini menawarkan 268 rumah.

Hingga saat ini, hanya 6 rumah yang terjual dengan harga Rp 165 juta per unit.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas total tanah 198 meter persegi.

Proyek ini masih menyisakan 262 rumah untuk dipasarkan.

5. Perumahan Grand Dianna: Tipe 36

Berlokasi di Putussibau Utara, perumahan ini menawarkan 1 unit rumah dengan harga Rp 182 juta.

Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dan luas total lahan mencapai 150 meter persegi.

Proyek ini juga dikembangkan oleh PT Istana Kabanindo Dinamika.

Kenapa Kapuas Hulu?

Dengan banyaknya pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kabupaten Kapuas Hulu menjadi alternatif menarik bagi calon pemilik rumah.

Proyek-proyek perumahan tersebut tidak hanya menawarkan harga yang bersahabat, tetapi juga lokasi yang strategis dan fasilitas yang memadai.

Sebagai hasilnya, semakin banyak orang yang berbondong-bondong untuk mencari rumah di daerah ini.