Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) memperkirakan program 3 juta rumah per tahun akan menambah permintaan kelistrikan sebesar 6,3 terawatt hour (TWh) per tahun dengan kebutuhan kapasitas daya +1 gigawatt (GW).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan total permintaan atau konsumsi listrik saat ini dari pelanggan rumah tangga sebanyak 83 juta yaitu sebesar 122 TWh per tahun.

“Tentu saja tambahan program rumah 3 juta per tahun itu akan meningkatkan konsumsi sekitar 6,3 TWh per tahun dan ini kalau kita konversi menjadi pembangkit itu ada tambahan sekitar 1 gigawatt per tahun,” kata Darmawan di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Darmawan menerangkan, untuk menambah kebutuhan kapasitas daya 1 GW untuk melayani program 3 juta rumah per tahun ada sejumlah pertimbangan karena tidak dalam satu lokasi.

Untuk mendorong peningkatan kapasitas daya listrik, PLN membeberkan reformasi kunci dari partner perusahaan di China yang dinilai berhasil menyediakan listrik di tengah pertumbuhan rumah tangga yang tinggi.

“Mereka menyampaikan ini ada reform yang mereka lakukan. Pertama adalah establishment Ministry of Housing and Urban Rural Development, ini sudah ada. Kemudian juga ada fundingnya, kemudian ada PPPs atau Public Private Partnerships,” tuturnya.

Darmawan juga menyoroti pengelolaan yang dilakukan China dalam hal kepemilikan lahan. Dalam hal ini, China melakukan reformasi perumahan dengan mempertahankan tanah milik negara dan menyewakan hak penggunaan, sehingga memungkinkan pertumbuhan perkotaan dan pengembangan pendanaan.

“Ini adalah salah satunya tata kelola yang harus dibangun secara correct, sehingga secara bisnis nanti akan bisa dilakukan adanya financial closing. Untuk financial closing ini tentu saja adanya suatu de-risking sehingga bankable project nya,” jelasnya.

Lebih lanjut, permintaan listrik yang tumbuh seiring dengan bertambahnya kebutuhan kapasitas daya. Dalam hal ini, PLN tengah berencana membangun tambahan kapasitas pembangkit listrik 100 GW hingga 2040.

“75 gigawattnya adalah berbasis pada energi baru terbarukan, 5 GW-nya itu berbasis pada nuklir, dan hanya 20 GW-nya itu pun berbasis pada gas,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan sektor perumahan dapat turut serta berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca. Upaya itu dapat dilakukan dengan pemanfaatan material bangunan berbasis sampah plastik.

"Dan khususnya juga terkait polusi plastik. Terkait emisi misalnya bagaimana mungkin sektor perumahan ini juga bisa memproduksi perumahan nantinya yang rendah emisi," ujar Diaz di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dirinya juga menyerukan kepada berbagai perusahaan termasuk perusahaan rintisan untuk memanfaatkan sampah plastik menjadi material bangunan seperti batu bata hingga semen. Dengan demikian mampu menghadirkan rumah yang lebih ramah lingkungan.

"Misalnya sektor perumahan, ada startup-startup yang membuat misalnya batu bata," ujarnya.

Sejumlah upaya menurutnya perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menghabiskan atau memanfaatkan sampah-sampah plastik yang menumpuk di Indonesia. Menurutnya, tak hanya sektor transportasi yang sudah harus bertransformasi menuju nol emisi tetapi juga sektor perumahan. Lewat pemanfaatan sampah, katanya, diharapkan mampu membantu menyelesaikan persoalan sampah.

Kedua, katanya, Indonesia aktif dalam berbagai kegiatan yang peduli pada lingkungan skala internasional, sehingga peran berbagai dalam pemanfaatan sampah sektor diharapkan mampu mendukung target pencapaian Indonesia karbon netral.

Adapun Presiden Prabowo menyampaikan Indonesia optimis mencapai target karbon netral (net zero emission) sebelum 2050 sebagai kontribusi untuk menurunkan suhu global.

Dalam forum APEC CEO Summit Peru 2024, kata Diaz, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada energi hijau dalam beberapa tahun ke depan dan 100 persen listrik yang dipasok dari energi terbarukan dalam waktu 10 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah karangan bunga berisi ucapan selamat kepada pasangan nomor urut 3 di Pilkada Jakarta memenuhi di depan rumah Tim Pemenangan Pramono Anung - Rano Karno di Jalan Cemara.

Menariknya, di antara sekian banyak karangan bunga tersebut pengirimnya ada yang berinisial RK dan Maruarar S. Tidak bisa dipastikan, nama RK dalam karangan bunga itu adalah Ridwan Kamil dan Maruarar S sama dengan Maruarar Sirait, dua tokoh yang menjadi lawan politik Pramono dan Rano dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada Jumat (29/11/2024) tak diketahui secara spesifik "RK" tersebut. Karangan bunga tersebut bertuliskan "selamat bekerja" sekaligus menyebut pasangan tersebut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Selamat Bekerja Bpk. Pramono Anung Gubernur Prov. DKI Jakarta & Bpk. Rano Karno Wakil Gubernur Prov. DKI Jakarta, menjadikan Jakarta Menyala. RK," tulis karangan bunga tersebut.

Selain dari RK, tampak juga karangan bunga berisi ucapan selamat dari Maruarar S. Namun, sama seperti RK, tak diketahui secara spesifik Maruarar S. tersebut

Terdapat juga beberapa karangan bunga yang berasal dari komunitas masyarakat lainnya. Contohnya seperti Komunitas Komentator Bola, Warga Kampung Rawa, Tim Pencinta Jalanan Tangguh, Sahabat ABI, Gen Z se Jakarta hingga Ikatan Janda Janda Indonesia.

Sebelumnya, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung-Rano Karno mendeklarasikan kemenangannya dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Pramono dalam konferensi pers yang digelar di Kediamannya di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

"Alhamdulillah hasil real count KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK saat ini, pagi ini, Kamis 28 November 2024 telah mencapai 100% TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03 yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%," tutur Pramono.

Sedangkan, di lain sisi, pemenangan pasangan Ridwan Kamil (RK) - Suswono (RIDO) menegaskan agar jangan sampai salah satu paslon dari Pilkada Jakarta mengklaim menjadi pemenang di Pilkada Jakarta.

Sekretaris Tim Kemenangan Pasangan RID, Basri Baco berharap agar semua pihak menaati aturan sesuai dengan keputusan KPUD Jakarta.

“Jadi yang berhak menyampaikan secara resmi bukan paslon, tetapi KPU. Jadi, mari kita bersabar menunggu proses perhitungannya, yang sudah mulai dilakukan di kecamatan dan rencananya akan berlangsung selama 6 hari. Selama itu insyaallah sudah akan ketahuan," ungkap Baco di Kantor DPD Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, yang dikutip dari keterangan resmi pada Jumat (29/11/2024).

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menuturkan bahwa Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah bertugas untuk memastikan investor asing turut andil dalam pembangunan program 3 juta rumah. Sudah ada sejumlah negara yang melirik program tersebut.

Ara mengatakan ia memberikan tugas tersebut ke Fahri supaya kesepakatan tidak hanya berhenti pada nota kesepahaman atau Memorandum of Understandi (MoU) saja, tetapi sampai terealisasi.

Menurut Ara, menandatangani MoU memang penting karena menunjukkan komitmen kedua belah pihak. Namun, tidak bisa berhenti sampai situ saja, harus lebih detil lagi seperti hak dan kewajiban, dan lainnya.

Politikus Gerindra ini juga mengatakan beberapa waktu lalu Fahri Hamzah pergi ke China dan Abu Dhabi salah satunya membicarakan program 3 juta rumah.

"Pertama ke RRC, yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus. Karena saya tahu, sebagai swasta kan saya juga punya partner asing. Jadi saya ngerti bahwa tidak terlalu mudah dan tidak boleh berhenti di MoU. Jadi itu mengawalnya masih banyak. Makanya saya tugaskan Wamen untuk bisa mengawal itu," paparnya Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat investor asing tertarik menanamkan modalnya untuk pembangunan rumah di Indonesia. Pertama, karena adanya kepastian hukum. Kedua, pasar yang besar, dan ketiga kepercayaan terhadap pemimpin negara yang besar.

Warga Kolong Jembatan di DKI Mau Direlokasi ke Rusun

Pemerintah akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan daerah Jakarta ke rumah susun (rusun). Salah satu lokasi yang akan direlokasi adalah warga kolong Jembatan Tomang yang akan dipindahkan ke rusun KS Tubun.

"Kita memulai bagaimana saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, kolong tol, secara bertahap kita pindahkan ke rumah susun ya. Rumah susun mana akan kita pindahkan? Tomang ya. Dari Tomang ke Tubun," kata Ara.

Ara menuturkan, relokasi warga kolong jembatan akan dilakukan pada Sabtu (30/11) ini. Namun, ia tidak merinci daerah mana yang akan direlokasi terlebih dahulu.

"Kita akan mulai hari Sabtu ini, memindahkan saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan ke rumah susun. Tapi juga diberikan perhatian sosial tapi diberikan juga pelatihan. Tapi jangan berhenti di pelatihan, mereka harus sampai bisa punya penghasilan, punya kerja," tuturnya.

334 Calon Penghuni Rusun Pasar Rumput Terima Kunci

Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan saat ini, ada 1.314 calon penghuni. Dari jumlah tersebut, terdapat 334 calon penghuni yang sudah selesai proses admisitrasinya dan akan diserahkan kunci Rusun Pasar Rumput.

"Ada 1.314 calon penghuni. Saat ini yang sudah clean and clear persoalan administrasi sekitar 334 pendaftar dan akan diserahkan kuncinya hari ini. Pastinya ada beragam (penghuni) TNI, Polri, ASN, dan ada wartawan, ada juga generasi milenial," kata Teguh.

Ia melanjutkan, harga sewa di Pasar Rumput mulai dari Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta per unit per bulan.

"Harga sewa mulai Rp 1,1 juta dan termahal Rp 2,25 juta per unit per bulan dari yang sebelumnya rencana sewanya Rp 3,5 juta," tambahnya.

(abr/zlf)

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah terang-terangan mengkritik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang malah seakan menjadi kontraktor proyek.

Kritik itu disampaikan Fahri saat menjelaskan rencana program 3 juta rumah milik Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan negara tidak boleh menjadi saingan para pengembang properti.

"Saya kasih frame (gambaran besar program 3 juta rumah) dulu, biar teman-teman (pengembang properti) ini jangan ada yang salah paham, seolah-olah pemerintah akan menjadi kontraktor. Enggak boleh!" tegas Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Saya mohon maaf, saya juga kritik PU sebenarnya. PU itu lama-lama saya lihat jadi kayak perusahaan kontraktor, enggak boleh itu!" imbuhnya.

Ia menekankan seharusnya negara hadir membantu sektor yang tidak bisa dibiayai swasta. Nah, pemerintah diminta hadir di tengah-tengah ketidaksanggupan pasar tersebut. Fahri juga menyebut kehadiran negara adalah menjadi regulator yang memudahkan.

Mantan anggota parlemen ini berjanji pemerintah bukan ingin bersaing dengan pihak swasta dalam rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun. Proyek membangun 3 juta rumah bakal diserahkan kepada para pengusaha, tidak digarap sendiri pemerintah.

"Biar teman-teman tenang dan mengerti, saya khawatir ada yang salah membaca sinyal, nanti jadi tidak tenang dan kurang memahami," tuturnya.

"Kehadiran negara itu, ini yang saya sedang terus komunikasikan dengan birokrasi, itu bukan menjadi kontraktor dan menjadi developer. (Bukan) menjadi pesaing saudara-saudara," ucap Fahri, disambut riuh tepuk tangan pengusaha properti.

Program ini menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Rinciannya, 2 juta rumah per tahun akan dibangun di desa dan 1 juta apartemen setiap tahunnya di perkotaan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan salah satu tantangan program 3 juta rumah di daerah adalah banyaknya 'raja kecil'.

Mulanya, ia mendapat laporan dari pengembang properti yang mengaku dipersulit pemerintah daerah (pemda) dalam membangun rumah rakyat. Pengusaha khawatir program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto akan terganjal kembali.

"Kebetulan sekarang dalam ekosistem ini (program 3 juta rumah), kami (Kementerian PKP) lead di sini. Terus terang, kita akan memerlukan konsolidasi politik besar-besaran. Politik kita ini sudah kacau, raja kecil ini terlalu banyak," jawab Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Karenanya, Fahri bahkan sempat mengusulkan agar Pilkada 2024 menjadi yang terakhir.

"Orang-orang keras kepala di mana-mana itu banyak, ini enggak boleh dibiarkan ada. Saya malah sampai pernah mengusulkan ke pemerintahan ini, kalau bisa pilkada, (pemilihan) gubernur ini yang terakhir. Enggak usah ada lagi pilkada (pemilihan) gubernur," tegasnya.

Fahri berjanji Kementerian PKP bakal membuat aturan yang jelas untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Bahkan, sang wamen mengklaim bisa mempersingkat proses birokrasi yang ada.

Ia juga menegaskan anak buah Prabowo harus kerja serius. Jika tidak, Fahri yakin orang-orang tersebut bakal terdepak.

"Kalau ada yang main-main, itu akan tersingkirkan. Kalau di luar ada seperti itu (pejabat yang mempersulit), ya mohon maaf, dilaporkan saja. Bupati mana, wali kota mana, sampaikan!" ucapnya.

"Antara bupati, wali kota, dan gubernur ini bersaing memperebutkan rakyat. Untuk apa? Rakyatnya enggak terlayani kok, (pejabat daerah) berkelahi saja," tutup Fahri.

Pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah memang menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dalam program 3 juta rumah, 2 juta rumah per tahun bakal dibangun di desa dan 1 juta apartemen per tahun di perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Ada karangan bunga 'Maruarar S' hingga 'RK' di posko pemenangan pasangan calon Pilgub Jakarta Pramono Anung-dan Rano Karno yang berlokasi di Jl Cemara, Menteng, Jakarta Pusat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terpingkal-pingkal mengetahui hal tersebut.

Pantauan detikcom di posko pemenangan paslon nomor urut 03 itu, Jumat (29/11/2024), karangan bunga Maruarar S untuk Pramono terpantau sejak pagi. Karangan bunga itu bertuliskan, 'Selamat & sukses atas kemenangan Pramono Anung dan Rano Si Doel sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Horas! Jakarta Makin Bagus! Maruarar S'.

Maruarar Sirait yang namanya identik dengan karangan bunga tersebut tertawa terbahak-bahak. Maruarar menegaskan tidak pernah mengirimkan karangan bunga kepada Pramono Anung.

"Ha-ha-ha-ha. Saya tidak mengirimkan karangan bunga. Mungkin Maruarar yang lain," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, saat dikonfirmasi.

Ara menyebut penghitungan suara Pilgub Jakarta masih akan dilakukan secara berjenjang oleh KPUD Jakarta. Dia menghormati proses tersebut.

"Mari kita hormati hasil penghitungan suara yang masih berlangsung," kata pendukung duet Ridwan Kamil dan Suswono itu.

Pramono Anung memang sudah mendeklarasikan kemenangannya di Pilgub Jakarta. Dia menyebut berdasarkan penghitungan tim, dirinya dan Rano Karno meraup 50,07% suara. Sementara itu, kubu RK menyebut Pilgub Jakarta akan berjalan 2 putaran sesuai penghitungan internal juga.

Saksikan Live DetikSore:

(gbr/van)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun.

Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi. Dengan demikian, dalam setahun pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.

Sementara, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (Fasum/Fasos) sekitar 40% dari area hunian, maka dibutuhkan total lahan mencapai 26.000 hektare per tahun.

“Jadi sebetulnya proyek rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26.000 [hektare],” kata Nusron saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (29/11/2024).

Namun demikian, Nusron menyebut bahwa pada tahap awal pihaknya telah memiliki cadangan lahan terlantas seluas 1,3 juta hektare. Di mana, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare.

Untuk itu, dirinya mengaku bakal terus mendorong Bank Tanah dapat menumbuhkan pengelolaan lahannya.

“Nah yang digunakan untuk permukiman [dari total cadangan lahan 1,3 juta hektare] Itu plus minus bisa angka sekitar 200.000. Nanti disampaikan khusus bank tanah,” tegasnya.

Adapun, dalam tahap awal, Kementerian ATR/BPN mengaku dapat mengalokasikan lahan seluas 157 hektare yang berlokasi di sejumlah wilayah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membocorkan, 157 hektare lahan itu berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [Hak Guna Bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Maruarar menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk disurvei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia seluas 6 hektare.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal itu diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

"Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membanbun institusi baru. Akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan, Jumat, 29 November 2024.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan anggota legislatif agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.
Omnibus law merupakan konsep yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru. Tujuannya adalah untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempermudah pelaksanaan kebijakan.

Menurut Wamen PKP, meskipun baru bertugas selama baru sebulan di Kementerian PKP, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian / Lembaga agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

"Perlu ada komitmen bersama untuk menyelesaikan perijinan sebab negara kita selama ini terkenal berbelit-belit soal perijinan dan berbagai pungutan yang mempersulit ketika dilaksanakan di lapangan dan kalau ada hal-hal yang memerlukan perubahan dan diidentifikasi maka silakan disampaikan ke Kementerian PKP sebagai leading sektor di perumahan," ungkap Fahri.

Wamen PKP juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan itikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

"Kalau perijinan dipersulit maka harus disikat habis dan itu menjadi tugas negara.
Jangan sampai hanya orang yang memiliki uang yang bisa menikmati kemudahan perijinan tapi kemudahan perijinan harus bisa dinikmati semua kalangan," jelas dia.

(KIE)

Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Inisiatif sayembara ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada 31 Oktober 2023.

Melalui akun X (Twitter) resminya, Fahri menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku.

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri.

Dihubungi terpisah, Fahri menjelaskan bahwa penangkapan Harun Masiku diharapkan dapat mengungkap modus kecurangan dalam pemilu.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," kata Fahri yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kini, langkah serupa juga diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara dengan imbalan hingga Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujarnya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), dikutip Kontan.

Ara juga menyoroti perlunya mengangkat kembali kasus hilangnya Harun Masiku, yang sudah lama tidak menunjukkan perkembangan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, dan sayembara ini merupakan langkah untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi,” ungkapnya.

KPK tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tetap berupaya mencari keberadaan Harun Masiku meskipun Maruarar Sirait telah membuka sayembara tersebut.