JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Darat (AD) akan membangun sebanyak 5.500 unit rumah untuk para prajurit. Adapun pembiayaan untuk pembangunan perumahan ini akan menggunakan skema pembiayaan Tabungan Wajib Perumahan (TWP).

"Kegiatan ini murni dilaksanakan oleh Angkatan Darat. Tidak ada keterlibatan kementerian tertentu atau program pemerintah lainnya,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana di Balai Kartini, Senin (3/2/2025).

“Pembiayaan proyek ini berasal dari Tabungan Wajib Perumahan (TWP) yang dikelola oleh TNI AD," katanya lagi.

TWP adalah skema yang mewajibkan setiap prajurit untuk menabung sejak awal masa dinas hingga pensiun. Dana yang terkumpul dapat digunakan sebagai uang muka (DP) untuk kepemilikan rumah, sementara sisanya dapat dicicil setiap bulan.

Wahyu menjelaskan bahwa pembangunan 5.500 rumah ini merupakan kebijakan dari TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan prajuritnya.

Sementara itu, rencana groundbreaking akan menyesuaikan jadwal dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Rencananya (sebelumnya) pada Januari, tetapi karena ada beberapa dinamika, rencana itu sekarang mundur ke minggu ini,” ujarnya.

“Namun, masih belum bisa direalisasikan karena ada komunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Perumahan yang rencananya akan hadir dalam acara tersebut," kata Wahyu lagi.

Menurut Wahyu, pembangunan perumahan ini ditujukan bagi prajurit TNI AD dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga rumah pada umumnya. Program ini juga melibatkan beberapa pengembang yang menjadi mitra Angkatan Darat.

"Harga rumah dalam program ini lebih rendah dibanding harga pasar. Kami bekerja sama dengan beberapa pengembang yang sudah menjadi mitra dan memastikan kualitas konstruksi yang baik," ujar Wahyu.

Meski demikian, Wahyu menegaskan bahwa program ini tetap bersifat eksklusif bagi prajurit TNI AD dan tidak terkait dengan skema pembangunan rumah bagi masyarakat umum yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kita punya privilege untuk pegawai kita, kalau ngambil rumah di sini, yang dapat potongan sekian, biasa seperti itu. Tapi program ini hanya programnya kita. Tapi tentu kita tetap berkomunikasi dengan program Kementerian Perumahan untuk membangun rumah bagi masyarakat," katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan membangun 5.500 unit rumah khusus untuk anggota TNI AD.

Pembangunan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, groundbreaking proyek atau peletakan batu pertama akan dilakukan pada akhir Januari 2025.

Adapun 5.500 unit rumah khusus tersebut tidak terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di lima lokasi.

"Di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes," ujar Maruarar, dikutip dari keterangan resmi.

Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya mengecek kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Rawamangun, Jakarta Timur, pada Senin pagi.Dalam peninjauan kali ini, Prabowo hanya didampingi protokoler keamanan Istana. Kunjungan ini merupakan peninjauan pertama Prabowo sejak program tersebut resmi dimulai pada 6 Januari lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen Gerindra dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah catatan terkait dengan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu, kata Muzani, mengamini ada sejumlah perbaikan yang harus dilakukan pemerintah guna memperbaiki pelayanan dari program andalannya itu. Salah satunya terkait porsi yang diterima oleh siswa,

"Catatan itu misalnya keterlambatan yang terjadi di beberapa tempat, Beliau juga menyampaikan ada beberapa lauk yang terlalu kecil, dan semuanya Beliau ikuti semua pandangan," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).

Dalam pertemuan itu, Muzani mengamini telah menyampaikan respons masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Presiden Prabowo, termasuk program makan bergizi gratis.

Menurutnya, meskipun ada sejumlah catatan dari masyarakat terkait program tersebut, tetapi program ini dinilai baik.

"Catatan itu adalah upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan program makan siang bergizi,” pungkas Muzani.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak untuk melihat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Prabowo meninjau ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Rawamangun, dan dapur MBG di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengaku bahwa Kepala Negara ingin melihat secara langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG serta penerima manfaat, yaitu para siswa.

“Iya, betul tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan Makan bergizi gratis ke sekolah,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (3/2/2025).

PASURUAN, KOMPAS.com -Kepolisian Resort (Polres) Pasuruan Kota, Jawa Timur, menangkap dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus penipuan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Modus yang digunakan adalah dengan menggelar pelatihan kepada pemilik catering, sambil menjanjikan mereka akan dipilih sebagai penyedia MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Keempat tersangka tersebut berinisial MH (50), MB (48), AI (62), dan HP (55), yang masing-masing memiliki peran dan tugas berbeda sebelum akhirnya dilakukan penahanan oleh Satuan Reskrim Polres Pasuruan Kota.

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Davis Busin Siswara, menjelaskan penangkapan keempat tersangka merupakan bagian dari kerja sama dengan Kodim 0819 Pasuruan.

Mereka dilaporkan oleh aparat Kodim 0819 setelah menggelar pelatihan yang diselenggarakan oleh yayasan Halal Berkah (Halber) pada pekan lalu.

"Kami menerima laporan, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan secara intensif. Dan ditemukan bahwa panitia dari kegiatan tersebut ditemukan unsur tindak pidana yang menjanjikan menjadi rekanan dari program MBG," paparnya, Senin (3/2/2025) di Mapolres Pasuruan Kota.

Davis menjelaskan bahwa empat orang tersebut mempunyai peran yang berbeda.

HP, selaku Ketua Yayasan Halal Berkah Indonesia, mengaku memiliki relasi dengan BGN dan bisa merekomendasikan agar bisa menjadi rekanan dalam penyediaan MBG.

"Namun pada kenyataannya, yang bersangkutan tidak memiliki hubungan dengan BGN dan yayasan belum memiliki legalitas," tandasnya.

Sedangkan MH bertugas menjaring dan mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang catering agar bergabung dengan Halber.

Sementara, MB bertugas mendokumentasikan tempat packing dan dapur pemilik catering untuk dianalisis kelayakannya oleh MH dan HP.

Adapun AI berperan sebagai ketua atau koordinator tim penjaring UMKM catering.

"Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi, ada sembilan orang yang sudah menyetorkan uang," terangnya.

Selama menjalankan pelatihan, mereka meminta sejumlah biaya mulai dari biaya transportasi, pembuatan proposal, sertifikasi penjamah makanan, biaya pengurusan BGN, hingga uang makan.

Empat tersangka tersebut menghimpun 17 UMKM di Pasuruan, Malang, dan Sidoarjo.

Kini, empat tersangka tersebut dijerat pasal 378 KUHP juncto 55 ayat (1) ke-1 e KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal empat tahun.

"Kami berpesan agar masyarakat hati-hati terhadap lembaga yang menawarkan kerja sama dengan BGN. Jika ada yang mengajak, pihaknya dipersilakan segera melapor ke kepolisian," ujar Davis.

IDXChannel - Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak dan ibu hamil diterapkan sejak awal 2025. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian dunia.

Food for Development Director Tetra Pak untuk Asia & Oceania, Shekhar Sethu menilai, program MBG akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pasalnya, kebutuhan nutrisi harian yang baik untuk pertumbuhan akan dipenuhi langsung oleh negara.

Di samping itu, kata Sethu, program ini juga menciptakan peluang ekonomi baru, terutama di daerah-daerah. Menurutnya, MBG akan membangun ekonomi desa dengan menggunakan bahan baku dari petani skala kecil dan produsen makanan lokal, sekaligus meringankan beban ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah.

"Program makan bergizi gratis Indonesia merupakan investasi yang berpikiran ke depan dalam pembangunan sumber daya manusia dan perekonomian lokal. Indonesia telah berada di jalur yang tepat untuk membangun masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi anak-anak dan masyarakat," katanya dalam keterangan resmi, Senin (3/2/2025).

Shekhar mendorong agar menu MBG diberikan susu atau olahan susu mengingat nutrisi alami yang dimiliki susu menyediakan pasokan protein berkualitas tinggi, kalsium, fosfor, kalium, yodium, serta vitamin B2 dan B12 yang melimpah. Tetra Pak, kata dia, siap mendukung program MBG di Indonesia.

"Keberlanjutan merupakan yang utama dalam pelaksanaan inisiatif makan bergizi gratis di Indonesia, dan kemitraan pemerintah dan swasta menjadi sangat penting untuk meningkatkan dampak dari program ini," imbuhnya.

(Rahmat Fiansyah)

Polres Pasuruan Kota menetapkan 4 tersangka kasus dugaan penipuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pasuruan. Polisi mengungkap modus komplotan ini, termasuk mengaku punya jaringan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Para tersangka dipamerkan kepada awak media di depan Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Pasuruan, Senin (3/2/2025).

Mereka yakni MH (50), perempuan, warga Perumahan Karya Bakti, Kelurahan Gentong, Gadingrejo, Kota Pasuruan; MB (48), warga Desa Warungdowo, Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan; AI (62), Desa Bajangan, Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan; HI (55) dan HP (55), warga Jl Haji Ung, Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Para tersangka melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan dari pihak BGN (Badan Gizi Nasional) yang bertugas mencari calon UMKM dari beberapa wilayah di antaranya wilayah Pasuruan, Malang dan Sidoarjo untuk turut serta dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis), dengan melakukan penarikan biaya per UMKM bervariasi, kurang lebih sebesar Rp. 1.675.000," kata Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara.

Para tersangka juga menjanjikan kepada peserta dengan kata-kata bohong. Antara lain peserta akan mendapatkan insentif Rp 82 juta dari BGN dan mendapatkan sewa dapur.

"Mereka mengaku ada teman dari BGN dan mengaku Tim Kemitraan dari BGN di bawah Yayasan Halberk (halal berkah) Faktanya Yayasan Halberk tdak memiliki MOU dengan BGN dan belum memiliki legalitas," jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota Iptu Choirul Mustofa menambahkan para tersangka menjelaskan ada MOU dengan Astra Indonesia untuk pengadaan 1000 unit truk box, namun faktanya tidak ada. Yayasan Halberk, kata para tersangka, juga mengaku punya dukungan supplier bahan baku dari mitra di wilayah, namun sebetulnya tidak ada.

"Motif para tersangka mencari keuntungan, karena saat ini akan diadakan program MBG dan para tersangka memanfaatkan hal tersebut. Uang yang diperoleh dari para UMKM sebagian sudah dibagi bagi oleh para tersangka dan digunakan untuk kegiatan," jelasnya.

Pasal 378 KUHP Jo. 55 Ayat (1) Ke 1e KUHP, yang berbunyi : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang." Ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara.

Pengungkapan kasus ini berkat sinergi TNI-Polri. Sebelumnya, Kodim 0819 Pasuruan melaporkan 5 orang yang tengah melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG). Mereka dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penipuan puluhan pelaku usaha katering di Kecamatan Kraton dengan kedok sosialisasi itu.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

BOYOLALI, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa masyarakat menyambut positif program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir satu bulan.

Dalam kunjungannya ke SPPG Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, pada Senin (3/2/2025), Qodari menyatakan harapan besar Presiden Prabowo Subianto agar program ini dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

"Kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo itu punya optimisme yang luar biasa dan punya harapan yang luar biasa terhadap makan bergizi gratis ini. Reaksi dari masyarakat juga sangat bagus," kata dia.

Tantangan progam makan bergizi gratis di Indonesia

KOMPAS.com/Labib Zamani Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dalam kunjungannya ke SPPG Gagaksipat di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (3/2/2025).

"Saya pribadi mendapatkan laporan-laporan di beberapa tempat kita ompreng yang sudah selesai anak-anak makan dibuka mau dicuci di dalamnya ada ucapan-ucapan terima kasih kepada Pak Prabowo," kata dia.

"Dan Pak Prabowo sebetulnya tahu dan mengatakan bahwa jangan terima kasih kepada beliau. Itu kebesaran hati seorang Pak Prabowo. Ini yang harus dilakukan oleh bangsa ini kata Pak Prabowo," imbuhnya.

Intan Afrida Rafni Ilustrasi menu program Makan Bergizi Gratis hari kelima, ada makaroni bolognese dengan harga Rp 10.000 per porsi. Makanan dari prgram Makan Bergizi Gratis disebut sad food dan mirip makanan penjara.

Meskipun masyarakat menyambut baik program ini, Qodari menyadari tantangan yang dihadapi pemerintah untuk merealisasikan MBG bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Sambutan sangat luar biasa. Tantangan adalah bagaimana kita bisa melakukan makan bergizi gratis ini secepat mungkin kepada seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Qodari menjelaskan bahwa program MBG ditargetkan dapat memenuhi 83 juta orang pada 2029.

Namun, dengan adanya penghematan anggaran, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan agar program ini dapat menjangkau 83 juta penerima dalam waktu satu tahun.

"Tadinya MBG ini sekitar hampir 83 juta penerima itu kan 2029. Tapi Pak Prabowo karena bisa melakukan penghematan di APBN menemukan anggaran yang bisa dipakai untuk MBG ini dalam waktu satu tahun bisa diselesaikan," ujarnya.

Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan sekitar 28.000 dapur SPPG, dengan asumsi satu SPPG dapat menyediakan 3.000 porsi MBG.

Namun, jika dapur SPPG mampu memenuhi 6.000 porsi makanan seperti di Gagaksipat, Boyolali, maka jumlah SPPG yang dibutuhkan akan berkurang menjadi sekitar 15.000.

"Tantangannya adalah bagaimana bisa memenuhi target 83 juta penerima. Yang misal SPPG hanya 3.000 berarti sekitar 28.000 SPPG. Nah, misalnya kalau di tempat ini 6.000 sekitar 15.000 SPPG. Jadi saya kira tantangannya di sana," ungkap dia.

Lebih lanjut, Qodari menekankan perlunya dukungan dari berbagai kalangan agar pelaksanaan program MBG di Indonesia berjalan lancar.

"Karena gagasan besar ini bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan di lapangan dalam konteks Indonesia yang begitu luas dan penerima yang begitu banyak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan contoh yang bagus dengan semangat dan gotong royong berbagai kalangan," tutup Qodari.

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana bagi siswa SMP Negeri 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.

"Jadi pada hari ini saya bersama Bupati Banyuwangi serta kepala sekolah (SMPN 2 Rogojampi) memulai program Makan Bergizi Gratis," kata Zulhas, sapaan Menko Zulkifli Hasan kepada wartawan di Banyuwangi.

Menurut dia, program MBG merupakan program besar Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyiapkan generasi masa depan yang unggul guna menyongsong masa depan yang lebih baik.

Zulhas mengakui bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dari program MBG, namun bukanlah menjadi penghambat terlaksananya program yang menyasar jutaan anak di Indonesia itu.

"Tentu terus kami lakukan evaluasi, dan semuanya akan terstandardisasi, mulai dari gizinya hingga proses menyiapkannya," katanya.

Ia juga menilai Kabupaten Banyuwangi sudah siap untuk melaksanakan program MBG.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung program nasional itu.

"Insya Allah daerah siap, dan kami lakukan secara bertahap sesuai dengan arahan pemerintah pusat," ujarnya.

Ipuk menyampaikan, Kabupaten Banyuwangi yang kaya bahan pangan akan memberikan dukungan maksimal untuk menyukseskan makan bergizi gratis tersebut.

"Misalnya, kami akan fasilitasi petani untuk membantu menyiapkan beras dan buah lokal, sehingga harganya lebih terjangkau," katanya.

Sebanyak 828 orang siswa SMPN 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi menikmati makan siang program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Para siswa menyantap menu yang disediakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Rogojampi, berupa ayam asam manis, cap cay, buah pisang, dan susu.

Salah seorang siswa SMPN 2 Rogojampi, Putri Nadita mengaku suka dengan menu yang diberikan pada perdana makan bergizi gratis.

"Enak rasanya, dan saya suka. Enak juga karena bisa menghemat uang saku, tidak perlu beli makan siang," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap, pada pelaksanaan perdana hari ini SPPG Rogojampi menyediakan 1.005 porsi makanan untuk sekolah di sekitarnya, mulai jenjang TK hingga SMP.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Komisi II DPR dijadwalkan bakal mengundang warga yang menjadi korban penggusuran di Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (30/1).

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima mengaku telah berkomunikasi dengan para warga. Dia meminta mereka segera mengirim surat agar audiensi segera dijadwalkan.

"Kita nunggu suratnya, dan kemarin orang yang ada di sana sudah kontak ke saya, saya minta segera kirim surat ke Komisi II untuk kita undang," kata Bima di kompleks parlemen, Senin (3/2).

Politikus PDIP itu memperkirakan rapat audiensi bisa digelar pekan depan jika surat sudah dikirim. Bima menyoroti sejumlah kasus mafia tanah yang masih marak setelah pagar laut di Tangerang dan Jakarta.

"Minggu depan bisa kita undang. Dengan beberapa kasus yang sama ya, karena tadi saya katakan setelah kasus pengkavlingan tanah laut ini yang ada di Bekasi maupun di Jakarta, sekarang surat-surat mengenai kasus-kasus tanah ini cukup banyak," katanya.

Komisi II, lanjut Bima, berkomitmen untuk menjaga ekosistem bisnis properti agar bisa memberi kepastian hukum bagi pengusaha dan masyarakat. Namun, dia meyakinkan langkah itu akan membuat para pengusaha nakal tak akan nyaman.

"Penertiban inilah sebenarnya kita ingin, ingin supaya pengusaha itu juga nyaman. Kita akan menyelesaikan persoalan pertanahan yang berpihak kepada rakyat tanpa membuat panik pengusaha," katanya.

Kasus penggusuran 27 bidang tanah di perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menuai sorotan belakangan. Pasalnya, bangunan-bangunan tersebut diklaim telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang dikeluarkan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi.

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan PN Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997, dengan luas 3.100 meter persegi yang telah dikosongkan saat ini.

Bangunan-bangunan yang digusur terdiri dari tanah, ruko, dan warung. Namun, sejumlah unit rumah yang masih berdiri juga kini tak lagi ditinggali dan tanpa aliran listrik.

Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Boyolali. Qodari mengungkap hasil evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berjalan.

Qodari meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dukuh Kelipan, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Selain itu, dia juga meninjau ke SMAN 1 Ngemplak.

"Jadi ini dua tempat, dua SPPG masing-masing ini bisa (melayani) 6.000 (porsi). Kalau saya pribadi melihat tempat ini adalah tempat yang ideal untuk menjadi percontohan bagi SPPG di Indonesia," ujar Qodari kepada para wartawan usai meninjau SPPG Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Senin (3/2/2025).

Namun demikian, untuk di beberapa daerah kondisinya perlu penyesuaian. Karena SPPG Gagaksipat ini dibangun dari awal atau dari tanah kosong.

"Mungkin nanti Pak Puspo (pengelola SPPG Gagaksipat) bagaimana nanti kalau ada bangunannya kriterianya seperti apa, yang tetap bisa memenuhi syarat," jelasnya.

Qodari mengemukakan, SPPG di Gagaksipat ini sangat ideal sebagai dapur. Misalnya untuk bahan makanan ruangnya berbeda atau dipisahkan. Dapur dan alat-alat masaknya juga didesain sedemikian rupa. Lantainya juga dibangun tanpa adanya nat atau sela pertemuan antar keramik dan tidak ada lekukan yang berpotensi menyimpan bakteri.

"Karena itulah tidak mengherankan kalau nanti produk makanan bergizi gratis dari tempat ini adalah produk berkualitas, dalam pengertian bahan bagus, gizi cukup, kemudian bersih juga," imbuh dia.

Tak hanya harus sesuai standar, makanan yang disalurkan juga harus enak.

"Bahwa makanan itu harus standar dan enak. Ini harus diingat oleh MBG. Bahwa makanan itu juga harus enak, kasihan anak-anak kalau dikasih makanan tidak enak," sambungnya.

Ditanya terkait evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berlalu, Qodari menilai program ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan, dia bilang terdapat penerima makan gratis yang diam-diam menyampaikan rasa terima kasih untuk Prabowo.

"Reaksi dari masyarakat juga sangat bagus. Saya juga dapat laporan dari beberapa tempat ketika empreng (Tempat makan) itu dibuka ketika mau dicuci, itu di dalamnya ada ucapan-ucapan terimakasih kepada Pak Prabowo," katanya.

"Sambutan luar biasa, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa melakukan makan bergizi gratis ini secepat mungkin kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Tadinya MBG ini kan sekitar hampir 83 juta penerima itu kan (sampai) pada 2029. Tapi Pak Prabowo karena bisa melakukan penghematan di APBN, menemukan dalam tanda kutip ya, anggaran yang bisa dipakai untuk MBG dalam satu tahun bisa diselesaikan," ucap Qodari.

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana bisa memenuhi target 83 juta penerima. Jika satu SPPG untuk 3.000 penerima, maka dibutuhkan 28 ribu SPPG. Hingga akhir tahun ini diharapkan bisa selesai.

Berdasarkan data BGN, lanjut dia, hingga akhir Januari 2025 kemarin ada sekitar 240 SPPB. Melayani sekitar 600 ribu penerima.

Sementara itu pengelola SPPG Gagaksipat, Puspo Wardoyo, mengatakan pihaknya memiliki dua dapur untuk mencukupi total 12 ribu penerima setiap hari. Pasokan bahan baku juga diambilkan dari produksi lokal.

"Sebagai orang swasta, saya ingin berprestasi saja kepada pemerintah, untuk membantu kelancaran (program MBG). Mudah-mudahan diterima dan Di dapur yang dikelolanya ini melibatkan 70 karyawan setiap outlet menjadi contoh juga bisa," kata Puspo Wardoyo.

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong pemerintah untuk pemenuhan program perumahan rakyat demi meningkatkan kualitas hidup, saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya. Data terbaru menunjukkan terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH).

"Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi," kata Bamsoet.

Dengan 37 juta KK yang terbelit masalah perumahan, menurut dia, banyak warga Indonesia yang berisiko menghadapi kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil. Masalah ini dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi.

"Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah mempercepat implementasi program pembangunan dan renovasi rumah yang merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas," kata dia.

Dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Dia yakin bahwa infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup.

"Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni," ujarnya.

Selain itu, kata dia, investasi dalam infrastruktur dapat memperluas peluang lapangan kerja yang secara langsung berdampak pada kemampuan warga untuk memiliki rumah.

Menurut dia, program tiga juta rumah yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah langkah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program tersebut, kata dia, bertujuan untuk membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi," kata mantan Ketua MPR RI itu.

Dengan populasi warga negara Indonesia yang terus bertambah, dia menilai bahwa jumlah kebutuhan rumah pun akan meningkat. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 319 juta jiwa pada tahun 2045.

"Apabila persoalan perumahan tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar," ujarnya.

Sebab, dia mengatakan bahwa rumah yang tidak layak huni sering kali berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup dan peningkatan risiko kesehatan dan menghambat perkembangan sumber daya manusia.

Untuk itu, dia mengatakan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan membangun masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.

"Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini tidak hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digelar di sekitar 254 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan saat memantau langsung pelaksanaan MBG di Banyuwangi menyebutkan target MBG menyasar 82,9 juta anak di Indonesia.

Setelah mengunjungi dapur umum, Menko Zulhas langsung memantau implementasi distribusi makanan dari dapur umum ke SMP Negeri 2 Rogojampi dan SMA Negeri 1 Rogojampi. Menurutnya implementasi itu sudah sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Sudah sesuai standar yang ada. Ini makannya dibagikan karena nanti akan ada pemantauan dari Badan Gizi terkait peningkatan kualitas gizinya. Nanti tentu akan ada perkembangan dan perbaikan," ujar Zulhas, Senin (3/1/2025).

Zulhas menegaskan terkait capaian sasaran dari jumlah anggaran sebesar Rp 71 Triliun akan bertambah hingga Rp 140 Triliun dengan target penerima manfaat mencapai 82 juta lebih anak Indonesia pada Desember 2025.

"254 yang sudah selesai, Anggaran Rp 71 triliun sekarang dengan 15 juta lebih penerima manfaat. Ketika nanti bapak Presiden memberikan lagi Rp 140 triliun dari BGN maka bulan Desember penerima manfaat bisa sampai 82 juta lebih," tegasnya.

Menurut Zulhas, sistem pelaksanaan yang berada di Kabupaten Banyuwangi sudah tepat dan dapat dipraktikkan secara berkala. Ia dia pastikan pelaksanaan MBG akan difokuskan pada peningkatan kualitas anak Indonesia, sehingga hal-hal yang berfokus pada keuntungan personal tidak diutamakan.

Dia juga menegaskan bahwa sistem penerapan MBG ini akan dikembangkan sesuai dengan kondisi yang berkembang di masing-masing daerah sasaran.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG