REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menyatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh kebutuhan pokok makan bergizi gratis (MBG) dipasok oleh desa.

"Pak Prabowo meminta agar seluruh kebutuhan MBG dipasok dari desa-desa," katanya di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (1/2/2025) malam.

Riza mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mulai bersiap dan terlibat aktif untuk pasokan kebutuhan pangan MBG.

"UMKM dan koperasi semua jadi prioritas dari Badan Gizi Nasional, harapannya agar desa bisa aktif seperti yang disampaikan presiden," katanya.

Dengan upaya tersebut diharapkan ke depan pertumbuhan ekonomi akan meningkat sampai empat-tujuh kali lipat, karena adanya perputaran uang yang beredar di desa sebagai dampak dari program MBG.

"Oleh karena itu, harapannya seluruh desa siap menyambut program ini, jadi subjek pembangunan desa," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, Polri akan pembangunan 30.000 rumah bagi para anggotanya di seluruh Indonesia.

Informasi tersebut didapatkan Ara dari Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Dedi Prasetyo sebagaimana dikutip Kompas.com, dari siaran pers, Jumat (31/1/2025).

"Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Irwasum, tahun ini Polri sangat luar biasa akan memperhatikan anggota dengan mempersiapkan 30.000 rumah di seluruh Indonesia," jelas Ara.

Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Polri dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto.

Ara juga siap mendukung penyediaan rumah bagi anggota Polri dengan melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) Februari mendatang.

"Saya tidak sendirian, saya mohon bantuan Polri untuk ikut menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Mungkin, saya akan datang ke tempat Bapa/Ibu bertugas. Saya titip diri, semoga Bapak berkenan membantu tugas kami menyediakan hunian layak bagi masyarakat, termasuk anggota Polri," lanjutnya.

Ara mengucapan terima kasih kepada Polri karena berkomitmen dalam memperhatikan hunian layak bagi anggotanya.

"Berarti, dari kepolisian sudah membantu menyelesaikan 1 persen dari target kami," tuntas Ara.

Saya melihat tujuan implementasi makan bergizi gratis di jenjang sekolah dasar sangat penting dilakukan

Singaraja, Bali (ANTARA) - Akademisi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja, Bali, Dr. Ketut Suparya menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa jenjang sekolah dasar (SD).

"Saya melihat tujuan implementasi makan bergizi gratis di jenjang sekolah dasar sangat penting dilakukan," kata Ketut Suparya di Kampus STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Sabtu.

Menurutnya, program MBG mampu memberikan dampak peningkatan/pemenuhan gizi yang belum seimbang pada anak sekolah dasar untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan otak anak.

Selanjutnya, pemberian makanan bergizi akan membantu orang tua siswa yang belum mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak mereka sehingga pertumbuhan anak mereka tidak terhambat.

Program ini juga akan berdampak pada pembiasaan anak untuk makan makanan bergizi, serta mengurangi konsumsi makanan yang tidak bergizi yang banyak beredar di lingkungan mereka seperti makan makanan cepat saji, makanan yang banyak mengandung pemanis/pengawet makanan, makanan yang banyak mengandung penyedap rasa (MSG/monosodium glutamat) dan lain-lain.

"Menurut saya program ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsentrasi anak dalam proses pembelajaran dikarenakan asupan gizi yang cukup akan mampu memberikan energi yang cukup untuk anak dalam proses belajar," katanya.

Energi yang cukup akan berpengaruh terhadap daya konsentrasi dan daya tangkap anak dalam proses pembelajaran sehingga akan berimplikasi pada peningkatan prestasi belajar anak," kata dia.

Suparya menjelaskan jika mengaitkan dengan hasil penelitian, banyak hasil penelitian yang telah membuktikan bahwa status gizi anak terkait dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar.

"Program ini akan mampu membentuk kebiasaan dan karakter anak sejak dini khususnya dalam makan makanan yang bergizi seimbang. Hal ini akan bisa dikuatkan oleh pihak sekolah untuk memberikan edukasi kepada anak tentang makanan yang bergizi sehingga anak menjadi terbiasa makan makanan yang bergizi seimbang sejak dini," kata dia.

Melalui program ini, kata dia, sekolah akan mampu membiasakan anak untuk makan makanan sehat, mengenalkan ragam makanan sehat dan bergizi kepada anak, mendorong dan membiasakan kantin sekolah untuk menyediakan makanan sehat bergizi seimbang, serta mendorong orang tua siswa untuk berupaya memberikan makanan sehat bergizi pada anak mereka ketika berada di rumah.

Pewarta: IMBA Purnomo/Rolandus Nampu
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Pasuruan -

Polres Pasuruan Kota menetapkan 4 tersangka kasus dugaan penipuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pasuruan. Para tersangka sudah ditahan.

"Kami sudah tetapkan 4 tersangka dan sudah kami lakukan upaya penahanan," kata Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota, Iptu Choirul Mustofa, Sabtu (1/2/2025).

Keempat tersangka itu terdiri dari 3 pria berinisial HPN (46) A (55) dan M (46), serta seorang perempuan berinisial M (45).

Choirul mengatakan pihaknya masih terus mendalami kasus ini. Tidak menutup kemungkinan tersangka bisa bertambah.

"Masih bisa berkembang dan masih kita analisa keterangan-keterangan para saksi apakah ada pihak selain 4 tersangka atau tidak," jelas Choirul.

Meski demikian, polisi belum mengungkapkan secara rinci motif di balik penipuan tersebut.

"Untuk lengkapnya akan kita rilis dalam waktu dekat," tambahnya.

Para tersangka dijerat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

Sebelumnya, Kodim 0819 Pasuruan melaporkan 5 orang yang tengah sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG).

Mereka dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penipuan puluhan pelaku usaha katering di Kecamatan Kraton dengan kedok sosialisasi itu.

(dpe/fat)

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Korban dugaan penipuan dengan modus pencatutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya melaporkan kasus yang menimpanya ke Polres Tasikmalaya Kota, pada Sabtu (1/2/2025) siang.

Pantauan di lokasi, 3 dari 35 korban mendatangi ruangan Sat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota untuk melaporkan oknum salah satu paguyuban yang diduga melakukan tindak pidana penipuan pencatutan program MBG.

"Saya mau membuat laporan ke Polres Tasik, kita ikutin aja instruksinya dari atas seperti apa, kita ikutin aja," kata salah seorang korban penipuan MBG, Moena Rosliana (35) pada wartawan.

Adapun, Moena menjelaskan, kedatangan dirinya bersama 2 korban lainnya ke Sat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota uny melaporkan dugaan tindak pidana penipuan.

"Kalau laporannya tindak pidana penipuan. jelas tertipu dengan oknum salah satu paguyuban," ucapnya.

Moena menyebut, di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya sendiri yang menjadi korban pada penipuan yang dilakukan paguyubuan tersebut berjumlah 35 orang.

"Yang tertipu di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya ada 35, Ciamis 80, Banjar 65 semua ada di sini," jelasnya.

Moena menerangkan awal mula dirinya tertarik menjadi supplier MBG yang ditawarkan para terduga pelaku dari paguyuban tersebut.

"Relasi aja, rekan ada link paguyuban tersebut dan masuk, dengan diimingi yakin dapat program ini. Kalau pertemuan sering, dua Minggu sekali. Setelah bayar ini itu sampai sekarang lost kontak," paparnya.

Akibat peristiwa tersebut ia merugi hingga mencapai Rp 17 juta hanya untuk membayar sertifikat halal dan bimtek. 

"Saya sudah membayar satu dapur Rp 17 juta dengan ibu saya. Itu belum termasuk pembuatan dapurnya. Buat dapur sampai 300 juta, terus peralatannya total mencapai Rp 800 juta," ungkapnya.

Tidak adanya itikad baik yang dilakukan terduga pelaku, ia pun terpaksa melaporkan mereka ke Polres Tasikmalaya Kota.

"Tadinya mau ngembalin hak saya, kalau bisa dengan cara musyawarah bisa saja, karena tak ada itikad baik ya sudah, dan ternyata tak ada itikad baik," jelasnya.

Sampai saat ini, para korban masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

Editor : Asep Juhariyono

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Dewan Pakar Badan Gizi Nasional (BGN), Epi Taufik, meminta masyarakat jangan salah paham soal serangga sebagai alternatif lauk protein makan gizi gratis (MBG).

Epi menuturkan, wacana serangga dijadikan lauk makan bergizi gratis, tercetus oleh Kepala BGN Dadan Hindayana saat Rapimnas Perempuan Indonesia Raya di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

"Kalau didengarkan, pidatonya itu ada empat standar atau syarat mitra yang mau kerja sama dengan BGN, isu utamanya malah tidak terungkap," ujar Epi saat ditemui media, Jumat (31/1/2025).

• Resep Lodeh Labu Udang, Ide Lauk Makan Bergizi di Mentawai
• 5 Alasan Ikan Sarden Cocok untuk Program Makan Bergizi Gratis

Saat itu, Dadan justru mengharapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi standar gizi lewat bahan makanan dari sumber daya lokal.

"Mungkin di daerah tertentu mereka suka serangga, ulat sagu, kan itu memang dimakan di Papua kan, ya itu boleh bagian dari MBG," kata Epi.

Epi menerangkan, Dadan sedang mencontohkan sumber daya lokal untuk protein dan karbohidrat sebagai menu makan bergizi gratis untuk memenuhi standar gizi.

"Jadi bukan berarti siswa di Jawa yang tidak bisa makan itu (serangga), disuruh makan," tegas dia.

Penerapan jenis karbohidrat dan protein dalam menu makan bergizi gratis sudah terlihat di sejumlah daerah.

• Alasan Telur Pas untuk Program Makan Bergizi Gratis
• Resep Gulai Ayam, Lauk Menu Makan Bergizi Gratis di Banyumas
• BERITA FOTO: Aneka Menu Makan Bergizi Gratis, dari Jakarta sampai Sidoarjo

Misalnya, daerah Mentawai yang mengandalkan sagu dan talas sebagai sumber karbohidrat, Kalimantan yang menggunakan talas dan singkong, serta area DI Yogyakarta dan Jawa Timur yang mengandalkan nasi, jagung, dan singkong.

JAYAPURA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Inpres Kulitarek, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (31/01/2025).

Program MBG ini diberikan kepada 170 siswa-siswi SD Kulitarek untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak sekolah di wilayah tersebut.

Uji coba ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V. Wanggai, beserta Ibu Penjabat Ketua PKK Herwin M. Wanggai, dan Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan Aron Wanimbo. Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V.

Wanggai mengatakan, untuk melaksanakan program ini diperlukan persiapan perencanaan yang baik dari sisi kebijakan dan pelaksanaan.

"Kami perlu data dari SD dan SMP yang ada di 8 kabupaten, menghitung jumlah anak, dan skenario pembiayaan yang ideal atau moderat, seperti penyediaan makanan selama seminggu atau beberapa hari tertentu," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Selain di SD Kulitarek, Pemprov juga telah melakukan uji coba serupa di beberapa sekolah lain di Wamena, baik sekolah negeri maupun swasta, terutama yang dikelola oleh gereja.

"Ini adalah sekian kalinya kami lakukan uji coba di Wamena. Hari ini di SD Kulitarek, dan sebelumnya di beberapa SD dan TK yang dikelola oleh gereja," ujarnya.

Dalam uji coba ini, Pemprov melakukan kombinasi dari sisi penyediaan menu makanan, tempat penyajian, serta kandungan gizi dalam menu makanan yang disediakan.

"Kami menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, susu, dengan alokasi anggaran 30.000 per orang," jelasnya.

Kepala SD Inpres Kulitarek Ida Karolina Tresia Sadi mengatakan, uji coba MBG ini sejalan dengan program makan bersama yang telah diterapkan di sekolah setiap Jumat.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena pemerintah dapat melaksanakan program ini. Hari ini kami dewan guru beserta anak-anak adalah yang paling bahagia karena program makan bersama ini sangat membantu," ujarnya.

Ida menyebutkan, program MBG sangat membantu, terutama karena tidak semua anak sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah.

"Ketika pemerintah datang, itu melengkapi kekurangan kami," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan Aron Wanimbo sangat optimistis program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan di berbagai sekolah akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan gizi anak-anak sekolah.

"Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Papua Pegunungan, dengan fokus pada anak-anak usia sekolah," ungkapnya.

Pemkab Lumajang menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Jika diperlukan, pemkab akan menggunakan sebagian dana belanja tidak terduga (BTT) yang telah dianggarkan dalam APBD 2025," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono di Lumajang, Sabtu.

Menurutnya hingga saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur peran serta pemerintah daerah atau penggunaan APBD dalam program tersebut.

"Belum ada juknis yang mengatur tentang peran pemda atau APBD dalam MBG dan program tersebut dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional," tuturnya.

Namun, jika nantinya juknis mengatur perlunya kontribusi daerah, maka Pemkab Lumajang akan mengambil anggaran dari BTT yang telah dialokasikan dalam APBD 2025

Pada 2025, Pemkab Lumajang menganggarkan BTT sebesar Rp15 miliar untuk berbagai kebutuhan darurat, termasuk penanganan bencana alam dan infrastruktur.

"Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp3 miliar diperkirakan dapat dialokasikan untuk mendukung program MBG dan kami memastikan bahwa kontribusi pemkab dalam program MBG tidak akan mengganggu program strategis daerah lainnya," katanya.

Ia menjelaskan, dana BTT memang disiapkan untuk kebutuhan insidental di luar kegiatan rutin kedinasan, sehingga tidak membebani APBD dan hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum melakukan penganggaran.

Dengan kesiapan itu, lanjut dia, Pemkab Lumajang menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat.

"Pemerintah daerah berharap petunjuk teknis segera diterbitkan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lumajang," ujarnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta dukungan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Hal ini ia sampaikan saat memberikan pembekalan kepada peserta Rapim Polri Tahun 2025 bertajuk "Peran Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Asta Cita" di The Tribrata Jalan Dharmawangsa III No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum'at (31/1/2025).

"Saya Menteri Perumahan, saya mohon dukungannya, saya dapat tugas membangun dan merenovasi rumah 3 juta rumah rakyat Indonesia setiap tahun. Ini tugas yang sangat berat, tapi saya yakin dengan dukungan Bapak-bapak Jenderal Perwira Tinggi dari Kepolisian Republik Indonesia," kata Ara seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (1/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ara menyampaikan siap mendukung penyediaan rumah bagi anggota Polri. Ia menyebut groundbreaking akan dimulai pada Februari mendatang.

"Saya tidak sendirian, saya mohon bantuan Polri untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah. Mungkin saya akan datang ke tempat Bapak dan Ibu bertugas. Saya titip diri, semoga bapak berkenan membantu tugas kami untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat termasuk anggota Polri," ujarnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Polri karena dengan komitmen Polri dalam memperhatikan hunian layak bagi anggotanya. Targetnya mereka ingin menyediakan 30 ribu rumah untuk anggota Polri. Komitmen tersebut disebut telah membantu Kementerian PKP menyelesaikan 1% dari target Program 3 Juta Rumah.

"Terima kasih buat Kepolisian Republik Indonesia. Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Irwasum bahwa tahun ini Kepolisian Republik Indonesia sangat luar biasa akan memperhatikan anggota Pori dengan mempersiapkan 30 ribu rumah untuk anggota Pori di seluruh Indonesia," tutur Ara.

Dalam acara Rapim Polri tersebut dihadiri Wakapolri dan Irwasum Polri serta 369 Perwira Tinggi (Pati) Polri dari seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan topik bahasan yang disampaikan oleh Menteri PKP adalah Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Sebagai Bagian Dari Asta Cita.

(aqi/zlf)

IDXChannel- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebut negara tidak rugi meski mengeluarkan anggaran hingga Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program itu merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dadan menjelaskan, negara perlu melakukan intervensi atas fenomena pertumbuhan penduduk yang akan mencapai 324 juta di 2045. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut mayoritas didorong oleh keluarga tidak mampu, yang jika dibiarkan akan menjadi masalah di masa depan.

"Di Indonesia, orang miskin ini rata-rata melahirkan 2-3 anak per keluarga. Jadi pertambahan penduduk ini nanti akan lebih banyak dari keluarga rentang miskin dan miskin. Sehingga kalau kita tidak intervensi dari sekarang, ke depan, 2045 (Indonesia) akan lemah," terang Dadan dalam wawancara eksklusif di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Dadan menyebut dengan mayoritas anak-anak Indonesia besar dari keluarga miskin yang sulit untuk mendapatkan gizi seimbang, maka pertumbuhannya tidak akan optimal. Perkembangan otak anak menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang pada akhirnya akan kesulitan bersaing di kancah internasional.

"Nah kalau kita tidak atasi sekarang, ini kita bukan mendapatkan bonus demografi, tetapi mungkin kesulitan demografi. Karena angkatan kerja yang akan diperoleh di 2045 itu yang berkualitas rendah. Oleh sebab itu Pak Presiden ingin investasi besar-besaran untuk SDM Indonesia. Jadi menurut saya ini jauh lebih dari layak dan ini harus dilakukan karena kita ingin menyelamatkan generasi kualitas di masa depan," tandasnya.

Program MBG dirancang Prabowo Subianto sebagai salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Dengan pengalokasian dana dan sumber daya yang maksimal, Prabowo berharap program ini dapat memberikan dampak signifikan bagi generasi muda bangsa.

(Ibnu Hariyanto)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dinilai perlu buka suara merespons kritikan berbagai pihak terkait dirinya yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, Dadan membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein. ?Sebaiknya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons kritik berbagai pihak terkait dengan wacana yang dilontarkan mengenai serangga menjadi menu Makan Bergizi Gratis (MBG),? ujar Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas kepada SindoNews, Sabtu (1/2/2025).

?Wacana yang disampaikan oleh Dadan sudah membuat gaduh, sudah seharusnya Kepala BGN tersebut segera merespons terkait dsehingga tidak membuat polemik berkepanjangan,? sambungnya.



Fernando mengatakan, jangan sampai Dadan dianggap tidak memiliki gagasan yang jelas terkait dengan wacana yang disampaikannya karena tidak mampu menjawab terkait dengan respons yang disampaikan oleh berbagai kalangan.

Dia menuturkan, Dadan juga akan dianggap seperti seolah bekerja sendiri karena memunculkan wacana tanpa terlebih dahulu dibahas secara tuntas di BGN sehingga membuat kegaduhan.

?Terbukti dari respons yang diberikan terkait wacana memasukkan serangga MBG dari berbagai kalangan baik MUI, dokter, dan masyarakat yang menganggap usulan tersebut mendapat penolakan,? pungkasnya.

Wacana Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Kendati demikian, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Apalagi, kata dia, bila ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga. "Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," katanya.

Dadan menegaskan BGN tak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Ia pun menilai, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah. "Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu. Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga," imbuhnya.

Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," katanya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

"Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujarnya.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

"Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dirinya juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," kata Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025