Jakarta (ANTARA) - Grup Adaro bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan groundbreaking pembangunan 500 rumah gratis bagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan fondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro," ujar Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebagai wujud komitmen untuk mendukung program pemerintah “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat”, Grup Adaro menggelar seremoni prosesi groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis bagi MBR yang direncanakan akan dilaksanakan di beberapa area sekitar wilayah operasional Adaro.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Hal itu sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

"Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan,” kata Priyadi.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian PKP menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR.

Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR ini akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025.

Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Jakarta (ANTARA) - Grup Adaro bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan groundbreaking pembangunan 500 rumah gratis bagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan fondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro," ujar Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebagai wujud komitmen untuk mendukung program pemerintah “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat”, Grup Adaro menggelar seremoni prosesi groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis bagi MBR yang direncanakan akan dilaksanakan di beberapa area sekitar wilayah operasional Adaro.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Hal itu sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

"Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan,” kata Priyadi.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian PKP menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR.

Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR ini akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025.

Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

Jakarta (ANTARA) - Grup Adaro bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan groundbreaking pembangunan 500 rumah gratis bagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami percaya, ketersediaan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar dan fondasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang. Realitas masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' melalui pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis Adaro," ujar Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk yang juga menjabat Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebagai wujud komitmen untuk mendukung program pemerintah “Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat”, Grup Adaro menggelar seremoni prosesi groundbreaking yang menandai dimulainya pembangunan secara bertahap 500 rumah gratis bagi MBR yang direncanakan akan dilaksanakan di beberapa area sekitar wilayah operasional Adaro.

Acara seremoni dilakukan di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surya Herjuna, Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani, dan Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi.

Hal itu sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional Adaro sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

"Kami mohon dukungan dari seluruh pihak sehingga tanpa kendala yang berarti, Rumah gratis Adaro ini dapat diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan,” kata Priyadi.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengatasi backlog (kesenjangan) perumahan dan mempercepat pemerataan akses hunian layak dan terjangkau bagi rakyat, pemerintah melalui Kementerian PKP menetapkan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan dengan membangun 3 juta rumah bagi MBR.

Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas Kementerian/Lembaga maupun dukungan sektor swasta.

Adaro menyatakan komitmennya mendukung program pemerintah melalui pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR yang pelaksanaannya akan dibagi dalam beberapa kawasan perumahan yang akan dilaksanakan secara bertahap di area sekitar wilayah operasional Adaro.

Pembangunan 500 rumah gratis bagi MBR ini akan dibangun secara bertahap di atas lahan-lahan Grup Adaro dan ditargetkan mulai diserahkan secara bertahap pada akhir tahun 2025.

Keberadaan 500 rumah gratis ini diharapkan dapat turut mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah bagi MBR untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah pemimpin dunia ingin mempelajari implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dijalankan Indonesia sejak 6 Januari 2025. Hal ini dilontarkan Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna bersama dengan jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

“Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia, mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal, kita baru mulai,” ujar Prabowo.

Kepala Negara menuturkan, para pemimpin negara sahabat menganggap bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling serius dalam penyelenggaran program MBG ini. Program ini memang terus digenjot pemerintah sebagai upaya investasi sumber daya manusia (SDM) unggul di masa yang akan datang.

Agar program berjalan lebih optimal, Prabowo lantas meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk berpikir kreatif dan mempercepat penyaluran MBG sehingga manfaatnya dapat lebih luas.

“Saya minta kepala BGN dan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif, bagaimana kalau bisa kita percepat, apa pakai sistem hibrida atau bagaimana karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan,” paparnya.

Program MBG, lanjut Prabowo, telah menjangkau 3 juta penerima manfaat dalam 3 bulan. Kendati demikian, kepala mengakui masih terdapat masyarakat yang mengeluh belum merasakan program tersebut.

“Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya, mereka dengar di desa sebelah sudah, dengar di sekolah sebelah sudah, saya sampaikan, ‘Bu, kita berusaha sekuat tenaga tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar’," imbuh Prabowo.

Diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG pada 2025. Namun, anggaran ini hanya cukup memberikan makan bergizi gratis untuk 17,5 juta penerima manfaat.

Pemerintah kini akan menambah anggaran Rp 100 triliun, sehingga menjadikan anggaran program MBG mencapai Rp 171 triliun untuk membiayai makan bergizi gratis menyusul banyaknya laporan anak-anak yang belum mendapatkan MBG. Dengan penambahan anggaran ini, program MBG ditargetkan dapat mencapai jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta anak hingga akhir 2025.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat program Makan Bergizi Gratis telah menembus 3 juta penerima. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran pemerintah yang telah digunakan hampir Rp 1 triliun.

"Sekarang kan sudah 3 juta (penerima), sudah 1.050 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), seusai dengan target awal. (Realisasi anggaran) hampir Rp 1 triliun," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Pekan depan, penyaluran MBG kepada anak sekolah sementara dihentikan mengingat memasuki libur jelang Lebaran. Sementara distribusi untuk ibu hamil, menyusui dan balita tetap akan dilakukan.

Meski begitu, dia menargetkan dapat mempercepat penyaluran MBG. Targetnya bulan depan penerima MBG bisa tembus 6 juta orang.

"Break Lebaran ini, minggu depan ini kan kita sudah tidak melayani penerima manfaat, kecuali ibu hamil, menyusui dan balita," jelasnya.

Untuk mempercepat penyaluran, Dadan mengatakan akan mengubah metode pembayaran kepada SPPG. Sebelumnya sistem pembayarannya melalui reimburse atau dibayar di belakang, ke depan akan dibayar di muka.

"Kita perbaiki terus aspek administrasi sehingga setelah Lebaran seluruh mitra menerima uang muka dulu, bukan reimburse," jelasnya.

Dengan begitu, target penyaluran MBG diyakini akan lebih cepat. Pada April 2025, realisasi anggaran ditargetkan Rp 1 triliun, kemudian Rp 2 triliun pada Mei, serta Rp 5 triliun pada September 2025.

"Itu akan mempercepat pencairan juga. Saya perkirakan mulai bulan depan satu bulan Rp 1 triliun minimal, nanti Mei mungkin Rp 2 triliun per bulan, baru September minimal Rp 5 triliun per bulan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerima MBG telah mencapai 2.053.248 orang. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

Total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

"Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

(ada/ara)

Jakarta -

Badan Bank Tanah tengah menyiapkan lahan untuk membangun Program 3 Juta Rumah. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh Badan Bank Tanah.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja melakukan site expose untuk menunjukkan lokasi yang dapat digunakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membangun perumahan. Tanah tersebut tersebar di empat lokasi, yakni Tanjung Pinang, Purwakarta, Batu Bara, dan Bandung Barat.

Parman memaparkan terdapat sekitar 73,04 hektare lahan di atas Hak Pengelolaan Lahan Bank Tanah yang cocok untuk permukiman. Paparannya, lahan tersebut merupakan bagian dari 33.116 hektare aset Badan Bank Tanah.

"Jadi total areanya 73 hektare. Yang di Tanjung Pinang tadi ada 3,3 hektare. Lantas Purwakarta dengan luasan 19 hektare, karena itu untuk kawasan industri, namun 20% bisa digunakan untuk MBR untuk perumahan," ujar Parman di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

"Batu Bara dari total luasan 200 hektare kita tawarkan dulu 27,7 hektare. Lantas Bandung Barat ini bisa masuk dari Tol Cipularang maupun dari Raja Mandala yang dekat Cianjur dulu, ada dua akses. Ini sebelumnya kebun karet perubahan tata ruang dari kawasan permukiman ini kita ada, bisa dibangun ini sekitar 23 hektare," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN karena sudah menyiapkan tanah untuk perumahan. .

"Lokasinya tadi sudah detail, ada tempatnya, ada luasannya, ada lokasi yang sangat baik. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Parman yang sangat bekerja dengan profesional dan cepat. Dan ini menunjukkan kita bekerjasama antara Bank Tanah, Bapak Nusron, BPN, kemudian perbankan juga siap," ucap Ara.

Ia mengatakan pihaknya terbuka dan transparan mengundang pengembang. Para pengembang nantinya dapat melihat lahan lokasi lahan yang cocok, kemudian memeriksa prospek pasar untuk perumahan.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan tanah yang bisa digunakan dalam skema rumah subsidi tentu harus clean and clear. Tanah dari Badan Bank Tanah yang statusnya HPL nantinya akan dibuatkan Hak Guna Bangunan di atas HPL untuk bisa mendapat pembiayaan dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)

"Karena ini kan menjaga hak konsumen. HGB itu harus sudah bisa pada saat dia selesai pembiayaan harus bisa pecah sertifikat. (Pada akhirnya bisa jadi SHM?) Bisa ya. Kan statusnya HPL ya. Nanti ketika sudah pecah sertifikat mestinya sudah bisa langsung SHM (sertifikat hak milik)," tuturnya.

(aqi/aqi)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Bank Tanah (BBT) menyiapkan 73 hektar lahan untuk pembangunan rumah subsidi dalam program 3 juta rumah.

Kepala BBT Parman Nataatmadja mengatakan, lahan tersebut tersebar di empat kota atau kabupaten.

Rinciannya, 3,36 hektar lahan tersedia di Kota Tanjungpinang, 19,4 hektar di Kabupaten Purwakarta, 27,27 hektar di Kabupaten Batu Bara, dan 23,17 hektar di Kabupaten Bandung Barat.

"Hal ini sangat berguna dalam rangka kita mendukung penuh program 3 juta rumah yang diamanahkan oleh Presiden untuk dalam rangka merealisasikannya," ujar Parman saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor BBT, Jakarta Pusat, Jumat (21/03/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ara menyambut baik dukungan penyediaan lahan dari BBT.

"Lokasinya tadi sudah detail, ada tempatnya, ada luasannya, ada lokasi yang sangat baik," kata Ara.

Sebelumnya, pembangunan rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah dilakukan di perumahan Bumi Svarga Asri di Kendal, Jawa Tengah yang dikembangkan oleh PT Asatu Realty Asri.

Sementara Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, lahan BBT untuk rumah subsidi harus dipastikan clean and clear.

Tanah tersebut kemudian akan dilelang dan seluruh pengembang perumahan berhak mengikuti prosesnya.

Kemudian, rumah subsidi itu akan memiliki alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) BBT.

"Karena ini menjaga hak konsumen, hak debitur, pada saat dia selesai pembiayaannya dia bisa pecah sertifikat dan bisa diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM)," ucap Heru.

Hanya, ini masih belum sebetulnya memuaskan saya. Tapi saya mengerti, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sudah bekerja dengan seluruh jajarannya

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat.

Kepala Negara dalam pidatonya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna persiapan Idul Fitri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengaku masih belum sepenuhnya puas dengan capaian tersebut, mengingat masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya.

"Hanya, ini masih belum sebetulnya memuaskan saya. Tapi saya mengerti, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sudah bekerja dengan seluruh jajarannya," ujar Presiden Prabowo.

Capaian 3 juta penerima manfaat MBG dalam tiga bulan terakhir, kata Presiden, merupakan pencapaian tercepat yang bisa dilakukan saat ini.

Namun ia mengungkapkan bahwa saat berkunjung ke desa-desa, masih banyak orang tua yang mempertanyakan mengapa mereka belum menerima manfaat dari Program MBG tersebut.

"Tapi ketika saya berkunjung ke desa-desa, masih banyak orang tua yang bertanya, Pak, kami di sini belum menerima makan bergizi," ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan perlu ada langkah-langkah inovatif dan kreatif untuk mempercepat jangkauan Program MBG.

Ia meminta Kepala BGN beserta jajarannya untuk mencari solusi, termasuk mempertimbangkan sistem hibrida agar distribusi lebih efisien.

"Rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan. Saya minta ini dipikirkan, bagaimana caranya agar lebih cepat," ucap Presiden Prabowo.

Meski demikian Presiden tetap mengapresiasi kerja keras tim dalam menjalankan program ini.

Presiden juga mengungkapkan bahwa berbagai pemimpin dunia telah menunjukkan ketertarikan terhadap inisiatif Indonesia dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.

"Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini," kata Presiden Prabowo.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Grup Adaro mulai membangun secara bertahap 500 rumah gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebar di sekitar wilayah operasional Adaro. Peletakan batu pertama (grounbreaking) di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sekaligus Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi mengatakan ketersediaan tempat tinggal layak merupakan kebutuhan dasar dan pondasi untuk kehidupan lebih baik bagi setiap orang.

"Realitas masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni, menggerakkan kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam program Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat," ujar Priyadi dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

Dia mengatakan, pembangunan rumah gratis ini untuk mendukung program pemerintah 'Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat' dan mempercepat target program 3 juta rumah bagi MBR guna memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau. Pembangunan rumah MBR dilaksanakan melalui perogram tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Program rumah gratis ini rencananya akan diserahterimakan mulai akhir tahun 2025 kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Masing-masing unit rumah dalam kawasan perumahan direncanakan akan dibangun di lahan seluas 60 m� dan dengan luas bangunan sebesar 36 m� yang terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan teras, dengan rancangan desain yang cukup modern dan fungsional. Rumah-rumah ini akan dibagikan gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.

Kawasan-kawasan perumahan ini juga akan dilengkapi fasilitas umum gedung serba guna, parkir umum dan area terbuka untuk berkegiatan dan berkarya. Adaro juga akan memanfaatkan fly ash dan bottom ash (FABA) dari sisa pembakaran batubara sebagai salah satu campuran bahan bangunan untuk batako dinding dan paving block yang lebih berkualitas dengan spesifikasi ukuran dan uji kekuatan tekan sesuai Standar Nasional Indonesia.

Pembangunan 500 rumah tersebut sejalan dengan komitmen yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Program Strategis Nasional (PSN) pada bidang perumahan dengan membangun tiga juta rumah bagi MBR.

"Kebijakan Kementerian PKP merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dilaksanakan melalui kolaborasi sinergis dengan lintas kementerian/lembaga maupun dukungan sektor swasta," tutur Priyadi.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga program makan bergizi gratis (MBG) sudah menjangkau 38 provinsi dengan 3 juta penerima manfaat. Prabowo mengaku masih belum puas.

"Kita juga sekarang mulai bangga, makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 3 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya, ini sudah paling cepat yang bisa kita laksanakan," kata Prabowo dalam sambutannya di Sidang Kabinet, Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Prabowo mengatakan 3 juta penerima manfaat itu terjadi dalam 3 bulan ini. Prabowo bercerita masih banyak masyarakat yang mengeluh belum merasakan program tersebut.

"Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat, hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat orang tuanya yang nanya, Pak kami di sini belum terima makan bergizi," ujarnya.

"Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya, mereka dengar di desa sebelah sudah, dengar di sekolah sebelah sudah, saya sampaikan, 'Bu, kita berusaha sekuat tenaga tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar, mohon sabar'," lanjut Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo meminta BGN terus berpikir untuk percepatan penyaluran MBG. Menurut dia, rakyat sangat membutuhkan hal tersebut.

"Saya minta Kepala BGN dan semua jajaran berpikir inovatif kreatif, bagaimana kalau bisa kita percepat, apa pakai sistem hibrida atau bagaimana karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan," ujarnya.

(eva/imk)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara mengenai gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih belum cair. Dadan mengatakan gaji yang tertunda itu akan selesai sebelum hari raya Lebaran 2025.

"Sebelum Lebaran selesai," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dadan juga mengiyakan saat ditanya gaji para pegawai SPPG dipastikan cair sebelum Lebaran.

"Cair," kata dia.

Diketahui, saat ini sudah ada sebanyak 1.000 SPPG yang mendukung program MBG (makan bergizi gratis) dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap, pada akhir 2025, jumlah penerima manfaat program MBG bisa mencapai 82,9 juta orang.

"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3).

(fca/wnv)

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat lahan seluas 73 hektare yang dapat digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan proyek strategis 3 juta rumah.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan 73 hektare lahan tersebut berada di sejumlah wilayah mulai dari wilayah Jawa Barat hingga Sumatra Utara.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan rumah rakyat," jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

Adapun, 73 hektare lahan yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah itu terpetakan ke dalam empat lokasi. Untuk wilayah Jawa Barat terdapat di wilayah Purwakarta seluas 19,4 Ha dan Bandung Barat seluas 23,17 Ha.

Kemudian di wilayah Luar Jawa terdapat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau seluas 3,36 hektare, dan wilayah Batu Bara, Sumatra Utara seluas 27,27 Ha.

Melalui kegiatan site expose ini, Parman menambahkan, pihaknya berharap mendapat proposal terbaik dari investor perumahan untuk membangun perumahan MBR.

“Hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitasnya sehingga tidak merugikan rakyat,” tambah Parman.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, site expose yang digelar oleh Badan Bank Tanah menjadi langkah strategis pihaknya bersama Badan Bank Tanah dalam mengakselerasi program 3 juta rumah.

Ara juga menekankan pentingnya pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan masyarakat dan bagi dunia usaha.

“Kita usahakan agar tanah-tanah negara ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi,” ucapnya.

Nantinya, lahan yang berasal dari HPL Bank Tanah itu dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) setelah 10 tahun dihuni oleh masyarakat.