Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mengusut tuntas insiden keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teranyar, salah satu insiden keracunan MBG terjadi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya tengah melakukan langkah cepat dan menyeluruh dalam menyelidiki penyebab insiden keracunan guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

“Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” kata Dadan dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (3/5/2025).

Dadan menyebut kolaborasi lintas pihak merupakan suatu hal yang penting, termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu untuk memastikan bahwa seluruh proses penyediaan MBG, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

“Kami memastikan seluruh proses, baik pengolahan maupun distribusi, sesuai dengan standar operasional. Namun investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dadan memastikan siswa yang terdampak insiden keracunan program MBG telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

Dadan menuturkan insiden keracunan MBG juga menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan.

“Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” terangnya.

Adapun, Dadan menyatakan BGN berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat.

“Kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Kasus pelajar keracunan usai memakan makanan program makan bergizi gratis (MBG) kerap terjadi belakangan ini. Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan sebagai upaya evaluasi.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (3/5/2025).

Lalu yang kedua yakni pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Dadan meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," katanya.

Sebelumnya, kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Simak juga Video: MBG di Tasikmalaya Dihentikan Sementara Imbas Siswa Keracunan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Untuk itu Kepala BGN Dadan Hindayana meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan Hindayana.

Ia menegaskan BGN terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan Program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Untuk itu Kepala BGN Dadan Hindayana meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan Hindayana.

Ia menegaskan BGN terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan Program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Untuk itu Kepala BGN Dadan Hindayana meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan Hindayana.

Ia menegaskan BGN terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan Program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Untuk itu Kepala BGN Dadan Hindayana meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan Hindayana.

Ia menegaskan BGN terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan Program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusut tuntas dan mengevaluasi menyeluruh kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sejumlah siswa di wilayah Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, menegaskan pihaknya terus melakukan langkah cepat dan menyeluruh dalam menyelidiki penyebab insiden tersebut.

"Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang," kata Dadan.

BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak, termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu, untuk memastikan seluruh proses penyediaan MBG mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

"Kami memastikan seluruh proses, baik pengolahan maupun distribusi telah sesuai dengan standar operasional. Namun investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah," ujar dia.

Berdasarkan hasil uji awal yang dilakukan tim ahli gizi SPPG menunjukkan makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke penerima manfaat.

Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Tasikmalaya Michael Julius Tobing menyampaikan semua prosedur penanganan bahan pangan telah dilakukan secara teliti sebelum pengolahan.

"Setiap komponen menu seperti tahu, ayam, beras, sayur, dan kentang, diperiksa kualitasnya secara menyeluruh sebelum diolah," ucapnya.

BGN juga memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinkes Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Menu makanan bergizi gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat untuk pelajar di Jawa Barat membuat ratusan pelajar keracunan. Kejadian ini terjadi di Cianjur, Kota Bandung dan Tasikmalaya.

Berikut 8 fakta dalam kejadian ini:

334 Siswa Bandung Keracunan MBG

Ratusan siswa SMPN 35 Bandung dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Mereka mengalami gejala mulai dari mual hingga diare setelah mengonsumsi makanan itu.

Menu MBG itu disantap sekitar 334 siswa pada Selasa (29/4). Kemudian pada Rabu (30/4), mereka mulai merasakan gejala setelah menyantap makanan tersebut.

"Kurang lebih segitu ya, karena kita masih mencatat. Kemarin masih 334, ada penambahan saya belum cek lagi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian saat dikonfirmasi, Kamis (1/5).

Tidak Ada yang Dirawat

Menurut Anhar, dari laporan yang ia terima, menu MBG itu berasal dari pihak katering yang mulai dimasak sejak pukul 01.00 WIB dini hari. Menu itu lalu diberikan kepada siswa salah satu SD sekitar pukul 09.00 WIB, ke SMPN 35 Bandung sekitar pukul 11.00 WIB dan siswa SMA sekitar pukul 13.30 WIB.

Ratusan siswa di SMPN 35 Bandung yang mengalami keracunan pun telah menjalani pengobatan secara mandiri. Hingga saat ini, Anhar memastikan tidak ada siswa yang sampai dirawat di rumah sakit maupun di puskesmas.

"Sebagian besar berobat sendiri, ada yang ke puskesmas hingga dokter itu sendiri datang. Ada satu orang yang berobat ke Salamun karena ayah kerja di Salamun, tapi tidak ada yang dirawat," ungkapnya.

Perlindungan dari Wali Kota

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, melewatkannya akan memberi perlindungan kepada siswa sekolah di Kota Bandung agar kejadian serupa tidak terulang. Meski begitu, penindakan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) yang menyediakan MBG tidak sesuai standar tersebut berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Bandung.

"Memang bukan kewenangan dari pemerintah kota untuk memberikan tindakan kepada SPPG, tetapi kewenangan utama dari Pemkot Bandung adalah memberikan perlindungan kepada para siswa warga Kota Bandung. Jadi, kami akan bergerak berdasarkan tugas kami, melindungi dan memberikan keamanan kepada para siswa di Kota Bandung," ujar Farhan, Jumat (2/5).

Farhan meminta Dinas Kesehatan untuk terus melakukan pemantauan terhadap kondisi siswa yang alami keracunan. Kabar baik, tak ada siswa yang mengalami kondisi serius.

"Dinas Kesehatan masih menyatukan dan memitigasi korban. Alhamdulillah tidak ada yang berkelanjutan. Insyaallah Senin sudah bisa sekolah lagi semuanya," terangnya.

Farhan Minta Dinkes Terus Lakukan Pengawasan

Untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, ia juga meminta dinas-dinas terkait untuk ikut memantau kualitas bahan makanan yang akan diolah oleh SPPG dan didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan untuk menyatukan langsung semua kualitas bahan makanan yang sedang dan akan diolah oleh SPPG terkait. Saya berkeyakinan Badan Gizi Nasional akan melakukan tugas pengawasan dan tindakan yang diukur untuk para SPPG yang bertugas di Kota Bandung," paparnya.

400 Pelajar Tasikmalaya Keracunan MBG

Ada 400 pelajar di Tasikmalaya yang keracunan. J umlah hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya hingga hari ini. Pelajar yang terdampak merupakan siswa TK, SD, madrasah ibtidaiyah (MI) dan SMP.

Meski demikian, sebagian besar siswa tidak mengalami gejala berat, sehingga tidak mendapatkan penanganan medis. Bahkan banyak siswa yang sudah beraktivitas sekolah lagi.

"Sementara kami mendapat informasi sekitar 400 orang. Itu memang kami sudah menurunkan waktu ke lapangan dan meng-cross-check tentunya bersama dengan kecamatan yang sebenarnya terjadi itu apa. Jadi kami juga tengah memastikan angka pasti pelajar yang jadi korban ini," kata Kadisdikbud Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana.

Dinas Lakukan Penyelidikan

Kepala Bidang Pengawasan Fasilitas, layanan Kesehatan dan tempat usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Epi Edwar Lutpi mengaku terus melakukan penyelidikan terkait keracunan ini. Selain menanyakan epidemiologi, mampir juga ke dapur pengolahan Makan Bergizi Gratis.

"Sedang dilakukan penyelidikan epidemiologi terkait dengan distribusi orang tempat terdampak. Dilain pihak kita sedang inspeksi sarana produksinya dalam hal ini dapurnya terutama dalam pemilihan bahan, cara pengolahan dan cara distribusi. Kita lakukan bersama dengan balai pengawas obat makanan Tasikmalaya," Kata Epi.

Operasional MBG Tasikmalaya Dihentikan Sementara

Penyedia MBG yang menyebabkan ratusan siswa di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, keracunan dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian itu dilakukan hingga keluarnya hasil uji laboratorium.

Hasil mediasi malam tadi sambil menunggu hasil lab Dinas Kesehatan dan Polisi, di-off-kan dulu, dihentikan sementara, kata Danramil 1205 Rajapolah Kapten Inf Mukhlis Gozali.

Tanggapan Dedi Mulyadi

Tak hanya Kota Bandung dan Tasikmalaya, Program MBG yang menyebabkan keracunan pernah terjadi di Kabupaten Cianjur. Dua kejadian ini juga disampaikani Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Orang nomor satu di Jabar ini menilai, kebijakan terkait pelaksanaan MBG menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dia menyebutkan, pemerintah telah menangani adanya kasus keracunan karena MBG di sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Sudah, pemerintah pusat Pak Muhaimin Iskandar (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat) sudah berbicara itu kan. Ranahnya ranah pemerintah pusat," kata Dedi.

Dedi mengatakan, Kementerian Kesehatan telah diminta untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap menu yang diumumkan dalam program MBG.

"Pak Muhaimin Iskandar sudah menyampaikan agar Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan dan audit kan sudah menyampaikan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pencapaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menjangkau 3 juta penerima. Prabowo pun menargetkan program andalannya itu dapat mencapai 82,9 juta penerima per November mendatang.

"Saya berterima kasih makan bergizi gratis sudah terus dilaksanakan lebih dari 3 juta dan dilaporkan kepada saya. Sasaran kita November 2025 akan mencapai seluruh 82,9 juta penerima manfaat anak-anak dan ibu-ibu hamil akan menerima MBG tiap hari," kata Prabowo dalam sambutan acara peluncuran PHTC bertepatan Hardiknas 2025 di SDN 05 Cimahpar, Bogor Utara, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

Prabowo mengatakan program itu meningkatkan peredaran uang di masyarakat bawah hingga 400-500%. Menurutnya, fenomena peningkatan ini belum pernah terjadi sebelumnya.

"Ini juga akan mendorong roda ekonomi karena dana yang beredar akan naik 4-5 kali lipat peningkatan 400%, 500%. Belum pernah terjadi," ujarnya.

"Ini adalah hal yang penuh dengan cita-cita, ini membutuhkan tekad semangat dan itu akan kita lakukan bahwa kita mampu hal-hal yang besar, hal-hal yang strategis, hal-hal yang bisa mengubah nasib suatu bangsa," lanjut Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintahannya tak akan menjalankan program yang biasa-biasa saja. Dia pun mengutip istilah Sunda 'kumaha engke'.

"Kita tidak mau meneruskan business as usual. Kita tidak mau melaksanakan kumaha engke," katanya.

Simak juga Video: Prabowo Sebut Produksi Jagung-Beras Melimpah, Tapi Gudang Terbatas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan, perlu ada pengawasan ketat dan berlapis terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, pengawasan ketat tersebut perlu dilakukan guna menghindari terjadinya kasus keracunan makanan usai menyantap menu makan bergizi gratis.

"Pengawasan berlapis perlu dilakukan, dengan melibatkan masyarakat, orang tua siswa, sekolah, dan terutama siswa selaku penerima manfaat program secara langsung," kata Jasra di Jakarta, Jumat (2/5/2025), dikutip dari Antaranews.

Untuk itu, dia mengatakan, KPAI siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi penyelenggaraan MBG.

"KPAI dan mitra KPAI di daerah, yaitu KPAD menyatakan siap berkomitmen dan bersinergi dengan BGN untuk pengawasan penyelenggaraan keberlangsungan MBG," ujarnya.

Selain mengantisipasi kasus keracunan makanan, Jasra mengatakan, pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi keterlambatan kedatangan makanan, keterlambatan mengonsumsi, maupun proses pencampuran bumbu dan lauk yang belum matang sempurna.

Lebih lanjut, dia menyebut, KPAI menyayangkan sejumlah kasus keracunan makanan yang masih terjadi hingga saat ini. Terbaru, sebanyak 342 siswa SMPN di Bandung, Jawa Barat, mengalami keracunan usai menyantap hidangan makan bergizi gratis.

"Tentu ini harus menjadi perhatian kita semua, karena ini (MBG) direncanakan akan dikonsumsi semua anak, setiap hari, yang berdampak langsung kepada proses penyelenggaraan pendidikan di manapun anak berada, baik di sekolah maupun luar sekolah. Begitupun dampak keracunan makanan akan mempengaruhi aktivitas anak secara keseluruhan, baik di rumah maupun lingkungan," kata Jasra Putra.

Kemudian, berdasarkan catatan KPAI, dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Untuk diketahui, KPAI telah mengunjungi pelaksanaan MBG di beberapa daerah yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025.

bila 30 ribu dapur bisa segera terwujud di seluruh Indonesia, maka 5-6 juta pengangguran bisa terhapus

Madiun (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan dua dari enam dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dusun Kalilumbu, Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jatim untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

"Nantinya di Dusun Kalilumbu, Desa Sidorejo ini akan dibangun total enam dapur MBG. Dimana dua dapur di antaranya sudah siap beroperasi di bulan Mei ini, dan empat lagi dalam proses pembangunan," ujar Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen (Purn) Suardi Samiran saat peluncuran di Madiun, Jumat.

Menurut dia, dari enam dapur MBG tersebut, empat di antaranya berlokasi di Dusun Kalilumbu, satu di Dusun Penjalinan, dan satu lagi di Dusun Balungasri.

"Untuk bulan Mei ini, dua dapur yang akan beroperasi berada di Dusun Kalilumbu, yakni yang kami tinjau dan luncurkan kali ini," kata dia.

Masing-masing dapur nantinya akan memproduksi hingga 3.500 porsi untuk MBG, yang akan diberikan ke para siswa dari tingkat TK hingga SMA, pondok pesantren, balita, serta ibu hamil dan menyusui se-Kecamatan Kebonsari dan sebagian Kecamatan Geger, dengan total sasaran sekitar 12 ribu anak.

Ia menjelaskan, jika enam dapur nantinya telah beroperasi, dengan kapasitas produksi di kisaran 3.000-3.500 porsi per dapur, maka diprediksi akan membutuhkan 1.200-1.500 kilogram beras per hari.

"Jika dapur beroperasi selama 22 hari per bulan, maka untuk beras saja akan menyerap 26,4-33 ton. Itu belum bahan yang lain," katanya.

Untuk sayuran, buah, ayam, telur, dan daging sapi, serta produk tempe dan tahu, semua bahan baku tersebut akan dibeli dari hasil pertanian, peternakan, dan UMKM dari desa, kecamatan, dan kabupaten di sekitar dapur MBG.

"Karena lokasi dapur MBG berada di tengah-tengah perbatasan wilayah 3 kabupaten, yaitu Ponorogo, Madiun, dan Magetan, maka dapur di Desa Sidorejo ini tidak hanya akan menyerap hasil petani, peternak, dan UMKM dari Kabupaten Madiun Selatan saja, tapi juga dari Kabupaten Magetan dan Ponorogo," kata dia.

Sementara itu, Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S. Deyang, menyatakan hadirnya dapur MBG ini menjadi sarana ampuh untuk pengentasan kemiskinan, utamanya di Kabupaten Madiun dan sekitarnya.

Hal itu karena dari satu dapur saja secara langsung menyerap 50 orang tenaga kerja. Sedangkan pekerja tidak langsung, mulai dari sektor pertanian, peternakan, dan UMKM, diperkirakan akan bisa menyerap 200 orang per dapur.

"Pokoknya ini program Presiden yang sangat hebat, bukan saja bisa mencetak generasi emas karena anak-anak dapat asupan gizi, tapi langsung bisa mengentaskan kemiskinan," kata Nanik.

Ia mengatakan, efek pengganda dari program tersebut juga luar biasa karena untuk satu dapur, pemerintah memberikan bantuan untuk memasak makanan bergizi sekitar Rp1 miliar per bulan. Dalam ilmu ekonomi, efek pengganda itu sekitar 5 kali nilai investasi. Jadi, untuk satu dapur, efek ekonominya bisa mencapai Rp5 miliar per bulan.

"Insya Allah dengan program MBG berjalan sesuai rencana, bila 30 ribu dapur bisa segera terwujud di seluruh Indonesia, maka 5-6 juta pengangguran bisa terhapus," kata Nanik.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyambut baik program MBG yang segera dilaksanakan di Kabupaten Madiun seiring beroperasinya dapur sehat di wilayah Kebonsari.

Hadir dalam acara peluncuran dapur sehat tersebut Wakil Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S. Deyang, Bupati Madiun Hari Wuryanto, Dandim Madiun dan Kapolres Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025