Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja lebih teliti dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo tak ingin kasus keracunan siswa usai santap hidangan MBG kembali terulang.

Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana usai mengikuti pengarahan dari Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Sabtu (3/5).

"Insyaallah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar Dadan.

Dadan menyebut Prabowo juga mengingatkan bahwa MBG adalah program strategik untuk investasi SDM masa depan bangsa.

"Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," katanya.

Di sisi lain, Dadan menargetkan pada pertengahan bulan Mei 2025 penerima manfaat program MBG mencapai angka 4 juta siswa.

Ia optimis target itu dapat dicapai dengan adanya potensi penambahan SPPG baru yang direncanakan mulai beroperasi pada tanggal 5 dan 14 Mei 2025.

"Sehingga Insyaallah pertengahan Mei ini sudah bisa melayani kurang lebih, lebih dari 4 juta penerima manfaat," ujarnya.

Tak hanya itu, Dadan mengatakan BGN tengah mengejar target penerima manfaat MBG pada awal Juni 2025 kelak akan mencapai angka 6 juta siswa

"Kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta," tutur dia.

Sebelumnya, program MBG mendapat sorotan setelah kasus keracunan di sejumlah daerah. Sejumlah kasus keracunan massal siswa ini diduga terjadi karena makanan yang disediakan basi dan mengandung bakteri.

Gejala keracunan yang dialami para siswa hampir serupa, seperti pusing, mual, muntah, hingga buang air besar terus menerus. Mayoritas kasus keracunan terjadi di Jawa Barat dalam sepekan terakhir.

KOMPAS.com - Sugianto Kusuma (Aguan), naga propertiAgung Sedayu Group dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat miskin Kota Bandung, Jawa Barat.

Langkah Aguan yang dikemas dalam kegiatan Bebenah Kampung ini menghabiskan sekitar Rp 20 juta sampai Rp 40 juta per unit.

Dengan total investasi hingga Rp 20 miliar, inisiatif ini menjadi teladan gotong royong untuk Program 3 Juta Rumah.

Aguan mengatakan, Yayasan Buddha Tzu Chi akan merenovasi rumah warga miskin berdasarkan tingkat kerusakan.

"Kami juga melibatkan warga sekitar untuk memborong pembangunan, dengan bahan material disediakan," ujar Aguan, di Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Aguan menjelaskan, renovasi 500 RTLH ada di empat kecamatan: Bojongloa Kaler (286 unit), Babakan Ciparay (138 unit), Bandung Kulon (69 unit), dan Cibeunying Kidul (7 unit).

Lokasi tersebar di delapan kelurahan, seperti Babakan Ciparay (137 unit), Babakan Asih (114 unit), dan Warung Muncang (69 unit), karena bebas sengketa dan memenuhi kriteria RTLH.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menambahkan, renovasi RTLH merupakan perintah Presiden Prabowo untuk menegakkan keadilan sosial.

"Konglomerasi seperti Pak Aguan, Pak Franky, dan Pak Prayogo di Tzu Chi siap membantu MBR, menunjukkan Indonesia bersatu meski berbeda suku dan agama," imbus Ara.

Ara melanjutkan, program ini bebas BPHTB, dan PBG juga gratis. Sebelumnya, dua komponen pajak ini berbayar dan membutuhkan waktu lama untuk persetujuannya.

Namun, saat ini Kota Bandung telah menerapkan kebijakan tersebut yang memudahkan warga miskin dan MBR memiliki rumah tanga biaya tambahan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjanjikan Rp 3 juta per bulan per keluarga selama tiga bulan untuk biaya kontrak selama renovasi, memastikan warga tetap nyaman.

Adapun renovasi dilakukan bertahap, dimulai dari lokasi prioritas berdasarkan verifikasi teknis dan sosial.

Masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja lokal, memperkuat ekonomi komunitas dan rasa memiliki terhadap rumah baru.

SIDOARJO – Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sukses menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di PAUD Cahaya Kamila 2 Griya Hati Hijau, Sidoarjo. 

Acara yang dihadiri lebih dari 300 peserta ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menekan angka stunting di wilayah Jawa Timur.

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menegaskan pentingnya program ini sebagai prioritas nasional. Ia bilang Indonesia masih menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan, khususnya terkait gizi anak-anak. 

"Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, masih banyak anak-anak yang mengalami stunting, kurang gizi, dan anemia. Jawa Timur termasuk provinsi yang perlu perhatian serius,” ujarnya.

Arzeti menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya untuk anak sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan PAUD, tetapi juga lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren. Tujuannya adalah meningkatkan gizi, kesehatan, dan mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

Sementara itu, Enny Indarti dari Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa program MBG merupakan motor utama dalam mewujudkan generasi sehat Indonesia. 

“Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden sangat mendukung cita-cita membangun modal manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 melalui program ini,” jelas Enny.

Program MBG juga menjadi investasi besar bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. “Kami di Komisi IX DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan dengan benar, adil, dan merata,” tambah Arzeti.

Pelaksanaan sosialisasi ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat Sidoarjo. Program MBG telah mulai didistribusikan secara bertahap di beberapa sekolah dan PAUD di Sidoarjo dengan target menjangkau 282 ribu siswa dari PAUD hingga SMP, dengan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun untuk seluruh wilayah Sidoarjo.

Dengan adanya program ini, diharapkan generasi Jawa Timur akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Anak-anak yang sehat hari ini adalah pemimpin masa depan bangsa.
 

Editor : Ali Masduki

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mengusut tuntas insiden keracunan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini diungkap oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyusul adanya insiden dugaan keracunan pangan yang menimpa sejumlah siswa di wilayah Bandung dan Tasikmalaya.

Salah satu kejadian terbaru dilaporkan terjadi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

“Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” ujar Dadan dalam siaran persnya, Sabtu (3/5/2025).

BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak, termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu, untuk memastikan bahwa seluruh proses penyediaan MBG, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi, memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

Sementara itu, laporan insiden serupa juga muncul dari wilayah SPPG Bandung, tepatnya di Kecamatan Coblong.

Menyikapi hal ini, BGN telah menerjunkan tim investigasi gabungan dan tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan, yang diperkirakan akan tersedia dalam 10 hari ke depan.

BGN juga memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

“Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutur Dadan.

Sebagai langkah korektif dan preventif, Badan Gizi Nasional juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan, khususnya pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan, dan mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Menurut Dadan, peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan.

Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya.

Badan Gizi Nasional berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Sementara itu, Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Michael Julius Tobing, menyampaikan bahwa semua prosedur penanganan bahan pangan telah dilakukan secara teliti sebelum pengolahan. “Setiap komponen menu seperti tahu, ayam, beras, sayur, dan kentang diperiksa kualitasnya secara menyeluruh sebelum diolah,” ujarnya.

Hasil uji awal yang dilakukan tim ahli gizi SPPG menunjukkan bahwa makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan menyusul bertambahnya kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan, insiden keracunan di dua wilayah tersebut menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan program MBG.

"Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025).

Dadan menyampaikan, setidaknya ada lima langkah pengetatan prosedur distribusi MBG yang akan segera dilakukan oleh BGN. Berikut lima langkah tersebut:

1. Protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.
2. Pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan.
3. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.
4. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.
5. Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami keracunan makanan usai menyantap menu MBG.

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.

Peristiwa keracunan MBG juga baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

BGN memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

Tim investigasi gabungan juga diturunkan dan saat ini BGN menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan serta bahan mentah yang digunakan.

Uji laboratorium penyebab keracunan MNG di sekolah tersebut diperkirakan akan keluar dalam waktu 10 hari ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengusut tuntas dan mengevaluasi menyeluruh kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sejumlah siswa di wilayah Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, menegaskan pihaknya terus melakukan langkah cepat dan menyeluruh dalam menyelidiki penyebab insiden tersebut.

"Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang," kata Dadan.

BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak, termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu, untuk memastikan seluruh proses penyediaan MBG mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.

"Kami memastikan seluruh proses, baik pengolahan maupun distribusi telah sesuai dengan standar operasional. Namun investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah," ujar dia.

Berdasarkan hasil uji awal yang dilakukan tim ahli gizi SPPG menunjukkan makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke penerima manfaat.

Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq Tasikmalaya Michael Julius Tobing menyampaikan semua prosedur penanganan bahan pangan telah dilakukan secara teliti sebelum pengolahan.

"Setiap komponen menu seperti tahu, ayam, beras, sayur, dan kentang, diperiksa kualitasnya secara menyeluruh sebelum diolah," ucapnya.

BGN juga memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung melaporkan sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Kepala Dinkes Kota Bandung Anhar Hadian menyatakan pihaknya langsung melakukan investigasi ke sekolah untuk pengambilan sampel makanan guna mengetahui penyebab dari keracunan massal.

“Sementara data yang saya dapat kemarin sore itu ada 342 orang. Pihak wali kelas masih mendata, masih mencari informasi tambahan,” kata Anhar kepada ANTARA di Bandung, Kamis (1/5).

Sedangkan Dinkes Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

"Ada keracunan makanan, tetapi sekarang sudah ditindaklanjuti dan ditangani di Puskesmas Rajapolah," kata Kepala Dinkes Tasikmalaya Heru Suharto saat dikonfirmasi wartawan terkait pelajar yang diduga keracunan makanan, di Tasikmalaya, Jumat (2/5).

Ia menuturkan tim kesehatan dari Puskesmas Rajapolah sudah melakukan penanganan medis kepada pelajar yang mengeluhkan sakit setelah menyantap makanan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BGN respons kasus keracunan MBG di Bandung dan Tasikmalaya

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah. Sebelumnya program ini telah berjalan di Jakarta dan akan berlanjut ke Bandung.

Program renovasi RTLH ini tidak memakai anggaran negara seperti APBN dan APBD, melainkan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) bersama Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan total rumah yang akan direnovasi lewat program CSR bersama Yayasan Buddha Tzu Chi ini adalah 500 unit rumah di Bandung. Total akan ada 2.000 rumah yang dibantu lewat program ini yang lokasinya berada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah.

"Renovasi rumah masing-masing 500 rumah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Yang sudah jalan Jakarta, Johar Baru. Pak Aguan sudah 3-4 kali ke sana survei," ujar Ara kepada detikProperti, Sabtu (3/5/2025).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan renovasi di Bandung akan tersebar di empat kecamatan dan delapan kelurahan.

"Pelaksanaan Program Bebenah Kampung dilaksanakan di Kota Bandung di empat kecamatan dan delapan kelurahan," ujar Sri.

Lokasinya berada di Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, dan Kecamatan Cibeunying Kidul. Sementara itu, delapan kelurahan antara lain Babakan, Jamika, Kopo Babakan Asih, Sukaasih, Babakan Tarogang, Warung Muncang.

Renovasi ditargetkan akan berlangsung selama 3 bulan dan akan dimulai pada 7 Mei mendatang. Selama renovasi berjalan, pemilik rumah akan dipindahkan ke rumah kontrakan yang disediakan dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Sri, ada pula warga yang memilih tinggal di rumah kerabat sembari menunggu renovasi selesai.

(kiri ke kanan) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri PKP Maruarar Sirait, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan), dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati. Foto: Sekar Aqillah Indraswari/detikcom

Dalam acara ini hadir pula Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Sekretaris Daerah Bandung Iskandar Zulkarnain, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, dan Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Medika Indonesia Pui Sudarto.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyebutkan dari 2.000 rumah yang akan direnovasi 500 unit berada di Jakarta, 500 unit di Jawa Barat, 500 unit di Jawa Tengah, dan 500 unit di Banten.

"Yang sudah banyak sekali membantu di sektor perumahan dalam bentuk komitmen CSR, 500 merenovasi di Jawa Barat, 500 di Jawa Tengah, Banten 500, dan Jakarta 500 yaitu Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi dan itu renovasi ya. Jadi 2.000 totalnya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain merenovasi rumah, Agung Sedayu juga akan menyediakan sekitar 750 unit rumah gratis, terdiri dari 250 unit di Kabupaten Tangerang dan 500 unit di Kalimantan. Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Badan Gizi Nasional (BGN) bakal memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (3/5), melansir Antara.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Dadan meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," tutur Dadan.

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal keracunan di sekolah di Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat, yang diduga akibat menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya tengah menyelidiki penyebab insiden tersebut.

"Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (2/5).

Salah satu kejadian terbaru terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPGG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5).

Dadan mengatakan hasil uji awal yang dilakukan tim ahli SPGG menunjukkan makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke penerima.

"Kami memastikan seluruh proses baik pengolahan maupun distribusi, sesuai dengan standar operasional. Namun investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah," ujar Dadan.

Kejadian serupa juga terjadi di wilayah SPGG Bandung, tepatnya di Kecamatan Coblong.

Dadan mengatakan pihaknya juga telah telah menerjunkan tim investigasi gabungan dan tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan, yang diperkirakan akan tersedia dalam 10 hari ke depan.

BGN juga memastikan siswa yang terdampak mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," tutur Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berjanji mengusut tuntas insiden keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang menimpa para pelajar sekolah di Bandung dan Tasikmalaya.

Diketahui, salah satu peristiwa keracunan baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

"Kami menegaskan akan mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa," ujar Dadan dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (2/5/2025).

Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Michael Julius Tobing telah menyampaikan bahwa semua prosedur penanganan bahan pangan telah dilakukan secara teliti sebelum pengolahan.

Hasil uji awal yang dilakukan tim ahli gizi SPPG menunjukkan bahwa makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke penerima manfaat.

"Kami memastikan seluruh proses, baik pengolahan maupun distribusi, sesuai dengan standar operasional," ucap Dadan.

Kendati demikian, Dadan menyebut investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah.

Sementara itu, laporan insiden keracunan MBG serupa juga muncul Kecamatan Coblong yang merupakan wilayah SPPG Bandung, Jawa Barat.

BGN telah menerjunkan tim investigasi gabungan dan menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan.

Hasil uji laboratorium diperkirakan akan keluar dalam waktu 10 hari ke depan.

"Kami memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat," ujar Dadan.

Untuk itu, Dadan mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi dari tim investigasi.

"BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," tutur Dadan.

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak para konglomerat di Indonesia untuk secara langsung terlibat dalam membantu rakyat kecil, khususnya dalam pembangunan rumah layak huni.

Menurut dia, keterlibatan dunia usaha dalam program perumahan rakyat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata Ara di Bandung, Sabtu.

Ara mencontohkan program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang didukung penuh oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini berjalan tanpa menggunakan dana APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata dia.

Ara menyampaikan bahwa semangat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini dimungkinkan karena kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengarahkan agar kebijakan di sektor perumahan sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan. PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” ucapnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025