KOMPAS.com – Pemerintah telah mencairkan anggaran Rp 710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025.

Program ini telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat.

"Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025), seperti dilansir Antara.

Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 2.053.248 orang dengan rincian sebagai berikut:

-Pra-SD: 111.127 penerima
-SD/Madrasah Ibtidaiyah: 912.023 penerima
-SMP/Madrasah Tsanawiyah: 578.465 penerima
-SMA/Madrasah Aliyah/SMK: 424.145 penerima
-Pondok pesantren: 10.681 penerima
-Sekolah Luar Biasa (SLB): 4.548 penerima
-Balita: 7.811 penerima
-Ibu hamil: 1.835 penerima
-Ibu menyusui: 2.613 penerima

Saat ini, sebanyak 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi untuk mendukung program ini.

Anggaran Ditambah, Target Penerima Diperluas

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk program MBG tahun ini dengan target 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan cakupan penerima pada 2025 menjadi 82,9 juta orang.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Dana tambahan akan diambil dari hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Presiden.

Pada akhir Januari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan persetujuan tambahan anggaran Rp100 triliun untuk program MBG.

Menurutnya, program ini merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan pendanaan besar.

Permintaan Audit Berkala

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program MBG diaudit setiap kuartal agar pelaksanaannya lebih transparan dan efektif.

"Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan," ujar Luhut.

Ia menegaskan, dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan anggaran Rp171 triliun, program ini harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan hasil maksimal.

KOMPAS.com – Pemerintah telah mencairkan anggaran Rp 710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025.

Program ini telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat.

"Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025), seperti dilansir Antara.

Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 2.053.248 orang dengan rincian sebagai berikut:

-Pra-SD: 111.127 penerima
-SD/Madrasah Ibtidaiyah: 912.023 penerima
-SMP/Madrasah Tsanawiyah: 578.465 penerima
-SMA/Madrasah Aliyah/SMK: 424.145 penerima
-Pondok pesantren: 10.681 penerima
-Sekolah Luar Biasa (SLB): 4.548 penerima
-Balita: 7.811 penerima
-Ibu hamil: 1.835 penerima
-Ibu menyusui: 2.613 penerima

Saat ini, sebanyak 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi untuk mendukung program ini.

Anggaran Ditambah, Target Penerima Diperluas

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk program MBG tahun ini dengan target 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan cakupan penerima pada 2025 menjadi 82,9 juta orang.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Dana tambahan akan diambil dari hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Presiden.

Pada akhir Januari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan persetujuan tambahan anggaran Rp100 triliun untuk program MBG.

Menurutnya, program ini merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan pendanaan besar.

Permintaan Audit Berkala

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program MBG diaudit setiap kuartal agar pelaksanaannya lebih transparan dan efektif.

"Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan," ujar Luhut.

Ia menegaskan, dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan anggaran Rp171 triliun, program ini harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan hasil maksimal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (13/3/2025).

Ia mengatakan pihaknya akan segera meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan BGN sebagai tindak lanjut dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam implementasi program MBG tersebut.

KOMPAS.com/RULLY RAMLI Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman

Kementrans berencana untuk membuat satuan pelayanan program makan bergizi gratis yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah.

Ia menuturkan pengembangan SPPG yang dilengkapi rumah makan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat agar tidak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk mendukung program MBG.

"Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," ucapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi dengan Kementrans dalam program MBG serta gagasan kementerian tersebut untuk membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.

Ia menyampaikan pihaknya menargetkan untuk membangun 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia yang berperan sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai penggerak satuan pelayanan.

"Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," ujarnya.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebut, program sarapan gratis yang dicanangkannya bersama Rano Karno pada saat masa kampanye, batal dilaksanakan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan, ide Pramono untuk sarapan gratis siswa di Jakarta tetap dilakukan, melalui program Makan Bergizi Gratis bersama pemerintah pusat.

Hal ini dikarenakan para pelajar paud dan sekolah dasar mendapatkan MBG di jam pagi, atau pada jam sarapan.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara bakal berkolaborasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membangun satuan pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan transmigrasi. Jumlah yang akan dibangun mencapai 154 satuan pelayanan.

Iftitah menyampaikan pembuatan satuan pelayanan ini dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia dan Dadan juga akan meneken MoU mendukung program tersebut.

"Sepakat berkolaborasi dalam pembangunan Satuan Pelayanan di 154 kawasan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang merupakan unit pelaksana program makan bergizi gratis, untuk tindak lanjutnya akan ada MoU dengan BGN." kata Iftitah dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

Iftitah mengatakan anggaran pembangunan satuan pelayanan itu ditanggung BGN. Dia menyebut tenaga kerjanya bisa berasal dari transmigran yang mendiami kawasan.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," sambungnya.

Iftitah menerangkan Kementrans ingin membuat satuan pelayanan yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi. Pembuatan SPPG yang dilengkapi rumah makan itu diharapkan membuat masyarakat tak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, melainkan juga makanan yang telah diolah untuk menunjang program Makan Bergizi Seimbang.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat Satuan Pelayanan di kawasan transmigrasi," kata Iftitah.

"Jadi masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," sambungnya.

Terkait ini, Kepala BGN Dadan mengapresiasi gagasan besar Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi. Dia mengatakan BGN akan membangun SPPG sebanyak 1.542 unit ke depannya.

"Jika transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 12 Maret 2025.

“Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

Jumlah penerima manfaat program itu sebanyak 2.053.248 orang dengan rincian pra SD (Sekolah Dasar) 111.127, SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) 912.023, SMP/ MTs (Madrasah Tsanawiyah) 578.465, dan SMA/MA (Madrasah Aliyah)/SMK 424.145 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 10.681, SLB (Sekolah Luar Biasa) 4.548, balita 7.811, ibu hamil 1.835, dan ibu menyusui 2.613 penerima.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi sebanyak hingga sejauh ini 246 SPPG.

Sebelumnya, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun ini sebesar Rp71 triliun dengan target sasaran 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar cakupan penerima manfaat diperluas secara maksimal pada 2025, sehingga targetnya meningkat menjadi 82,9 juta penerima.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Penambahan anggaran itu bakal menyerap dana hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Prabowo.

Pada akhir Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran program MBG senilai Rp100 triliun. Menurut dia, program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, lanjut Luhut, keberhasilan program ini harus didukung bersama.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Teka-teki program sarapan gratis untuk siswa sekolah oleh Pemprov Jakarta akhirnya resmi dibatalkan oleh Gubernur Pramono Anung.

Pembatalan tersebut disampaikan langsung oleh Pram, sapaan akrabnya, setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu sore (12/3/2025).

"[Program] Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas, nanti akan diubah programnya menjadi apa dan apa," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Pram mengatakan Pemprov Jakarta akan mengalihkan anggaran program sarapan gratis untuk renovasi kantin sekolah. Selain itu, anggaran yang sudah disiapkan juga bakal digunakan untuk peningkatan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Menurutnya, program revitalisasi kantin sekolah langkah ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN.

Selain itu, sebagian anggaran akan digunakan untuk memperbesar kapasitas penerima KJP. Pramono menyebut bahwa program ini tengah menjadi perhatian serius di Jakarta

"Dari 520 ribu, kami telah memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705 ribu KJP yang akan diterima oleh masyarakat," ucapnya.

Tak hanya KJP, anggaran sarapan gratis juga akan dialihkan untuk KJMU yang sempat terhambat. Pramono menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan jumlah penerima KJMU dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa.

Namun demikian, Pramono tidak merinci lebih lanjut besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program tersebut.

Semetara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta dalam merenovasi kantin sekolah. Dia menyebut bahwa kantin tersebut nantinya akan menjadi bagian dari program MBG dan akan berfungsi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"[SPPG] baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah sekitarnya," jelas Dadan.

Keputusan ini disebut sebagai bentuk sinergi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya kira ini sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," pungkasnya.

Sarapan Gratis Bukan Rivalitas MBG

Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan pihaknya bakal memberdayakan kantin-kantin UMKM dalam program Sarapan Gratis.

Sebagai informasi, pasangan Pramono-Rano Karno (Si Doel) mengusung program sarapan gratis sebagai salah satu janji kampanye pada Pilkada Jakarta 2024.

"Termasuk untuk makanan sarapan pagi. Di sekolah-sekolah, saya akan mendayagunakan kantin-kantin UMKM setempat untuk yang menyiapkan," kata Pramono di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/2/2025).

Adapun, Pramono mengaku bahwa dalam program sarapan tidak akan menggunakan vendor besar. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM setempat.

"Bukan vendor besar. Bukan vendor besar," jelas Pramono.

Rencana Pramono-Rano Karno menyiapkan sarapan gratis sempat menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, program sarapan gratis memang mirip dengan program unggulan Prabowo, yakni MBG.

Untuk menyamakan persepsi, Pramono lantaran mengundang Kepala BGN Dadan Hindrayana untuk bertemu di Balai Kota Jakarta. Pramono menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman terkait program tersebut, bukan sebagai bentuk persaingan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Enggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi Rivalitas, enggak ada. Yang ada adalah bagaimana Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah," ujar Pramono ketika ditemui di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa jika memungkinkan, program Sarapan Gratis akan tetap dijalankan meskipun terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

Namun, jika tidak, pemerintah akan fokus pada perbaikan infrastruktur kantin sekolah, mengingat tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai.

"Dan kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah, mohon maaf, daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya akan segera meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan BGN sebagai tindak lanjut dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam implementasi program MBG tersebut.

Kementrans berencana untuk membuat satuan pelayanan program makan bergizi gratis yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah.

Ia menuturkan pengembangan SPPG yang dilengkapi rumah makan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat agar tidak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk mendukung program MBG.

"Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," ucapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi dengan Kementrans dalam program MBG serta gagasan kementerian tersebut untuk membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.

Ia menyampaikan pihaknya menargetkan untuk membangun 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia yang berperan sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai penggerak satuan pelayanan.

"Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalihkan program sarapan gratis ke renovasi kantin sekolah dan penambahan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Keputusan ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu.

"Sarapan pagi yang dulu pernah kami gagas nanti diubah programnya menjadi perbaikan kantin di sekolah-sekolah sehingga nantinya akan mendukung program yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional," ujar Pramono di Jakarta, Rabu.

Dia berpendapat perbaikan fasilitas kantin di Jakarta nantinya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain renovasi kantin, program sarapan gratis juga dialihkan ke penambahan jumlah penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Dari sekitar 520.000 (pada Februari 2025), kami memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705.000 penerima. Mudah-mudahan terselesaikan paling lama April," kata Pramono.

Di samping itu, Pemprov DKI juga melanjutkan pemberian bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan akan menambah jumlah penerima dari semula sekitar 15.000 orang menjadi 20.000 orang.

"Dan tidak perlu evaluasi seperti dulu setiap tahun. Mereka mendapat KJMU sampai lulus tetapi IPK-nya kami syaratkan. Jadi sampai lulus menjadi tanggung jawab Pemprov DKI," kata Pramono.

Adapun Sarapan Gratis sebelumnya menjadi salah satu program prioritas 100 hari kerja Pramono dan Rano Karno setelah dilantik pada 20 Februari lalu.

Pramono dan Doel memiliki total 40 program percepatan (quick wins) dalam 100 hari kerja termasuk pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menuju Program Sekolah Gratis.

Dalam kesempatan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan kantin-kantin di sekolah wilayah Jakarta nantinya menyediakan makanan untuk program MBG.

"Kantin nanti akan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baik untuk pelayanan sekolah sendiri maupun sekolah sekitar, seperti yang sudah kami contohkan di Bogor," ujar dia.

Dadan berpendapat ini akan menjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalihkan program sarapan gratis ke renovasi kantin sekolah dan penambahan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Keputusan ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu.

"Sarapan pagi yang dulu pernah kami gagas nanti diubah programnya menjadi perbaikan kantin di sekolah-sekolah sehingga nantinya akan mendukung program yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional," ujar Pramono di Jakarta, Rabu.

Dia berpendapat perbaikan fasilitas kantin di Jakarta nantinya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain renovasi kantin, program sarapan gratis juga dialihkan ke penambahan jumlah penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Dari sekitar 520.000 (pada Februari 2025), kami memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705.000 penerima. Mudah-mudahan terselesaikan paling lama April," kata Pramono.

Di samping itu, Pemprov DKI juga melanjutkan pemberian bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan akan menambah jumlah penerima dari semula sekitar 15.000 orang menjadi 20.000 orang.

"Dan tidak perlu evaluasi seperti dulu setiap tahun. Mereka mendapat KJMU sampai lulus tetapi IPK-nya kami syaratkan. Jadi sampai lulus menjadi tanggung jawab Pemprov DKI," kata Pramono.

Adapun Sarapan Gratis sebelumnya menjadi salah satu program prioritas 100 hari kerja Pramono dan Rano Karno setelah dilantik pada 20 Februari lalu.

Pramono dan Doel memiliki total 40 program percepatan (quick wins) dalam 100 hari kerja termasuk pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menuju Program Sekolah Gratis.

Dalam kesempatan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan kantin-kantin di sekolah wilayah Jakarta nantinya menyediakan makanan untuk program MBG.

"Kantin nanti akan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baik untuk pelayanan sekolah sendiri maupun sekolah sekitar, seperti yang sudah kami contohkan di Bogor," ujar dia.

Dadan berpendapat ini akan menjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalihkan program sarapan gratis ke renovasi kantin sekolah dan penambahan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Keputusan ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu.

"Sarapan pagi yang dulu pernah kami gagas nanti diubah programnya menjadi perbaikan kantin di sekolah-sekolah sehingga nantinya akan mendukung program yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional," ujar Pramono di Jakarta, Rabu.

Dia berpendapat perbaikan fasilitas kantin di Jakarta nantinya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain renovasi kantin, program sarapan gratis juga dialihkan ke penambahan jumlah penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Dari sekitar 520.000 (pada Februari 2025), kami memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705.000 penerima. Mudah-mudahan terselesaikan paling lama April," kata Pramono.

Di samping itu, Pemprov DKI juga melanjutkan pemberian bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan akan menambah jumlah penerima dari semula sekitar 15.000 orang menjadi 20.000 orang.

"Dan tidak perlu evaluasi seperti dulu setiap tahun. Mereka mendapat KJMU sampai lulus tetapi IPK-nya kami syaratkan. Jadi sampai lulus menjadi tanggung jawab Pemprov DKI," kata Pramono.

Adapun Sarapan Gratis sebelumnya menjadi salah satu program prioritas 100 hari kerja Pramono dan Rano Karno setelah dilantik pada 20 Februari lalu.

Pramono dan Doel memiliki total 40 program percepatan (quick wins) dalam 100 hari kerja termasuk pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menuju Program Sekolah Gratis.

Dalam kesempatan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan kantin-kantin di sekolah wilayah Jakarta nantinya menyediakan makanan untuk program MBG.

"Kantin nanti akan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baik untuk pelayanan sekolah sendiri maupun sekolah sekitar, seperti yang sudah kami contohkan di Bogor," ujar dia.

Dadan berpendapat ini akan menjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali. Audit diharapkan bisa sekaligus mengevaluasi program andalan Prabowo-Gibran tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Luhut bertemu dengan Kepala BGN Selasa kemarin bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy. Mereka membahas program MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

“Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp 171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama,” ujar Luhut.

Dia pun mengaku telah mengalami dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana terjadi peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam. “Dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian,” kata dia lagi.

Selain menciptakan lapangan kerja, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan catatan, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

“Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Luhut.