Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pemerintah daerah tak wajib menyediakan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Ia menyampaikan, MBG merupakan program pemerintah pusat. Presiden RI Prabowo Subianto pun telah memastikan kecukupan pembiayaan untuk program MBG.

"Tidak ada kewajiban. Kalau [daerah] yang tidak mampu, enggak usah. Karena ini program pusat dan pak presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Dadan menyampaikan, BGN juga sudah menyiapkan anggaran untuk menunjang infrastruktur pelaksanaan MBG di daerah terpencil.

Namun demikian, tak menutup kemungkinan jika ada daerah yang memiliki agar berlebih dan ingin menyumbang ke program MBG.

Dadan mencontohkan seperti yang dilakukan Pemprov Jawa Timur yang menyiapkan Rp700 miliar dan Pemkab Bojonegoro yang menyiapkan Rp99 miliar untuk MBG.

"Tapi kami arahkan [alokasinya] tidak untuk makan bergizinya. Tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok, dan juga nanti pendampingan-pendampingan," ujar dia.

Dadan pun mengatakan bahwa seluruh kepala daerah berkomitmen penuh mendukung program MBG ke depan.

"Semua kemarin senang dapat penjelasan dan clear gitu, sehingga mereka bisa mengefisienkan anggaran ke arah yang lebih produktif," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa biaya pengobatan untuk siswa keracunan makan bergizi gratis bisa ditanggung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, pembiayaan itu bakal berasal dari anggaran yang sudah disiapkan di setiap satuan gizi.

Sebab, menurut Dadan, biaya dalam makan begizi terbagi dari biaya bahan baku dan biaya operasional.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya at cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu. Bukan diganti, nanti di-handle sama kepala satuan pelayanan," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Dadan menyebut, biaya yang digunakan bakal bergantung dari kebutuhan siswa.

Namun, dia mengatakan, nilai at cost bervariasi sekitar Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per porsi. Biaya ini bisa juga digunakan untuk menggaji sukarelawan.

"At cost tergantung kebutuhan mereka tapi range-nya antara Rp 1.000-3.000 per porsi tergantung kebutuhan," ujarnya.

"Termasuk (dananya itu bisa digunakan bila) harus menggaji nanti sukarelawan," kata Dadan melanjutkan.

Di sisi lain, Dadan mengatakan, kepala daerah bisa turut menyumbang anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis jika memiliki kapasitas fiskal yang cukup.

Namun, sifatnya tidak wajib, utamanya bagi daerah yang tidak mampu. Menurut Dadan, ada sejumlah daerah yang sudah menyiapkan biaya-biaya tersebut.

"Mereka juga sudah ada yang menyiapkan. Contohnya, Jawa Timur sudah menyiapkan Rp 700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp 99 miliar. Tapi, kami arahkan bukan untuk makan bergizinya, tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok," ujar Dadan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi untuk membahas potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian PKP, Kamis (27/2/2025) kemarin.

Pembentukan asosiasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi, pendataan, serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan yang paling populer dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan baik itu perumahan tapak maupun rumah susun. Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan juga turut menjadi masalah.

Ke depan, pihak Kementerian PKP akan berkoordinasi ke YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada dan tindak lanjut yang dilakukan. Ara mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap pengaduan perumahan dari masyarakat.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada. Ada datanya, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," kata Ara dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (28/2/2025).

Ara berharap, dengan adanya kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya di sektor perumahan.

"Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal mendanai program perumahan pemerintah.

Menurut Hashim, Pemerintah bakal mengembangkan perumahan publik dengan meniru program Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Hashim mengatakan hal ini dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim.

Skemanya, Danantara akan menggunakan likuiditas kepada Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Nantinya, pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Namun demikian, Hashim akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian perumahan juga dirancang ramah lingkungan seperti menggunakan panel surya, maupun kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

Sebelumnya, kata Hashim, Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim di acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan belum ada skema pembiayaan non APBN untuk mewujudkan program 3 juta rumah, terutama dalam mewujudkan renovasi rumah di pedesaan.

Dia pun berharap skema pembiayaan non APBN, terutamanya untuk renovasi rumah di desa dapat dibantu oleh perbankan syariah.

"Dengan adanya Program 3 Juta Rumah yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo, menjadi tantangan untuk perbankan syariah semakin berperan dalam memberikan dukungan pembiayaan," kata Fahri Hamzah melalui keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya, perbankan syariah dapat berfokus dalam salah satu program Kementerian PKP untuk memperbaiki rumah-rumah di desa.

"Perbaikan rumah di desa ini belum ada skema pembiayaanya yang non-APBN, jadi perbankan syariah bisa kembangkan skemanya di sini," kata Fahri.

Selain dukungan dalam program perumahan di pedesaan, Fahri juga mendorong perbankan syariah ikut serta dalam menyiapkan skema dalam pengelolaan dana investasi dari beberapa negara yang menyatakan akan berinvestasi pada pembangunan perumahan di Indonesia.

"Silakan (misalnya) dari Bank Syariah Indonesia menyiapkan pengajuan rancangan skemanya, jika bagus dan disetujui maka akan saya arahkan investor-investor dari beberapa Negara Timur Tengah seperti Qatar untuk bekerja sama mengelola dana investasinya," kata Fahri.

Sementara itu, Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia (BSI) Anton Sukarna menyambut baik ajakan Wamen PKP untuk meningkatkan peran ekonomi syariah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Terutama dalam hal pembiayaan non APBN untuk membangun hunian bagi masyarakat.

"Kami insyaallah siap mendukungnya dengan menyiapkan rancangan skema-skema seperti yang tadi disampaikan Pak Wamen," kata dia.

Sebelumnya Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, dalam road map program 3 juta telah disusun sasaran program, segmentasi market, jumlah hunian yang dibangun baru, jumlah rumah yang akan di renovasi, hingga lokasi-lokasi yang dipilih untuk program 3 juta rumah.

Program 3 juta rumah terbagi menjadi dua, yakni 2 juta di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

Program 2 juta di pedesaan mencakup 1,5 juta renovasi rumah, dan 500 ribu unit pembangunan rumah baru dengan harga dibawah Rp100 juta. Sedangkan program 1 juta di perkotaan mencakup 500 ribu rumah tapak baru di suburb melalui program FLPP dan 500 unit rumah vertikal di city center.

Adapun target 500 ribu rumah vertikal di city center, terdiri untuk Gen Z 250 ribu rusun sewa ukuran 21 meter persegi (low rent 1), milenial 200 ribu rusun milik ukuran 32 meter persegi (low cost), dan Gen X 50 ribu unit rusun sewa ukuran 50-80 meter persegi (low rent 2).

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) nantinya akan mendanai program perumahan pemerintah.

Nantinya, Danantara akan menggunakan likuiditas Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengatakan hal ini dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurut Hashim, Pemerintah bakal mengembangkan perumahan publik dengan meniru program Housing and Development Board (HDB) Singapura.

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim.

Nantinya, pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Namun demikian, Hashim akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian, perumahan juga dirancang ramah lingkungan seperti menggunakan panel surya, maupun kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memanfaatkan likuiditas dari bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan pemerintah.

Program perumahan ini bertujuan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya dan mengambil inspirasi dari model Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Pencapaian target pembangunan 30 juta rumah dalam 10 tahun ke depan melalui program 3 juta rumah per tahun, yang didukung oleh Danantara dan sektor perbankan, diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi krisis perumahan di Indonesia, sekaligus memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional.

Menurut Hashim, BPI Danantara akan memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek ini dengan melibatkan bank-bank pemerintah sebagai sumber likuiditas.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program perumahan yang dirancang untuk 37 juta keluarga di kota dan pedesaan dapat berjalan lancar. Selain itu, Danantara juga akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat investasi guna mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan.

"Indonesia akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," kata Hashim pada acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian akan didanai oleh Danantara," tambahnya.

Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang baik. Rumah-rumah yang dibangun nantinya akan dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin, untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.

Hashim juga menekankan bahwa perumahan ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, listrik yang stabil, dan fasilitas lainnya yang layak.

"Sebagian besar dari 37 juta keluarga di Indonesia membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik, bukan lantai tanah," ujar Hashim, seraya menambahkan bahwa lingkungan tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu cara untuk memerangi stunting di Indonesia.

Menurut Hashim, stunting bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga karena lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dengan menghadirkan perumahan yang lebih baik dan lebih sehat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk mencegah stunting.

Selain itu, Hashim juga menyebutkan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan secara masif dapat mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen hingga 2,5 persen per tahun.

"Dengan program pembangunan 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan. Itu berarti 30 juta unit rumah, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil," ujar Hashim.

Program ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, di mana bank-bank pemerintah yang terlibat dalam pembiayaan akan memperoleh likuiditas yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program perumahan.

Dengan adanya dukungan likuiditas dari Danantara, perbankan dapat memberikan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan rumah dengan harga yang wajar.

Dalam mendukung program ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga telah melibatkan BPI Danantara untuk mendorong minat investasi dalam proyek 3 juta rumah.

Pandu Sjahrir, perwakilan dari Danantara, menjelaskan bahwa salah satu langkah yang dilakukan oleh Danantara adalah melalui proses "book building," yaitu pengumpulan minat dari pasar untuk menarik lebih banyak investor.

"Book building adalah proses mengumpulkan interest serta masukan dari pasar. Ini yang sedang kami jalankan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan minat terhadap program ini," jelas Pandu.

Danantara, yang baru dibentuk pada awal 2025, memiliki peran penting dalam mengelola aset negara dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung program-program strategis nasional.

Dengan total nilai aset yang dikelola mencapai Rp 9,085 triliun, Danantara akan membantu mengurangi tumpang tindih dan inefisiensi di berbagai lembaga pemerintah, termasuk dalam sektor perumahan.

Pandu Sjahrir menambahkan bahwa selain menarik investasi, Danantara juga berperan dalam menampung masukan dari pelaku pasar guna meningkatkan minat terhadap program ini.

"Kami berharap dapat mengoptimalkan segala potensi untuk menciptakan pembiayaan yang lebih efisien dan efektif," tambahnya.

Ke depan, Danantara berencana untuk mengonsolidasikan pengelolaan aset negara di bawah satu entitas, yang diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan nilai tambah aset negara.

Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memanfaatkan likuiditas dari bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan pemerintah.

Program perumahan ini bertujuan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya dan mengambil inspirasi dari model Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Pencapaian target pembangunan 30 juta rumah dalam 10 tahun ke depan melalui program 3 juta rumah per tahun, yang didukung oleh Danantara dan sektor perbankan, diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi krisis perumahan di Indonesia, sekaligus memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional.

Menurut Hashim, BPI Danantara akan memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek ini dengan melibatkan bank-bank pemerintah sebagai sumber likuiditas.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program perumahan yang dirancang untuk 37 juta keluarga di kota dan pedesaan dapat berjalan lancar. Selain itu, Danantara juga akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat investasi guna mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan.

"Indonesia akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," kata Hashim pada acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian akan didanai oleh Danantara," tambahnya.

Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang baik. Rumah-rumah yang dibangun nantinya akan dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin, untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.

Hashim juga menekankan bahwa perumahan ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, listrik yang stabil, dan fasilitas lainnya yang layak.

"Sebagian besar dari 37 juta keluarga di Indonesia membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik, bukan lantai tanah," ujar Hashim, seraya menambahkan bahwa lingkungan tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu cara untuk memerangi stunting di Indonesia.

Menurut Hashim, stunting bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga karena lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dengan menghadirkan perumahan yang lebih baik dan lebih sehat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk mencegah stunting.

Selain itu, Hashim juga menyebutkan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan secara masif dapat mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen hingga 2,5 persen per tahun.

"Dengan program pembangunan 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan. Itu berarti 30 juta unit rumah, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil," ujar Hashim.

Program ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, di mana bank-bank pemerintah yang terlibat dalam pembiayaan akan memperoleh likuiditas yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program perumahan.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menerima kunjungan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia. Kemlu RI menegaskan bahwa PBB harus mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Kunjungan itu dilakukan Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, dan rombongannya, Kamis (27/2/2025).

Dalam unggahannya di akun media sosial X, Kemlu RI menjelaskan bahwa pihak Kemlu RI yang menemui Gita adalah Wakil Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir atau Tata. Tata menjelaskan bahwa program prioritas Indonesia, termasuk makan bergizi gratis, sejalan dengan program global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Program PBB di Indonesia harus mendukung prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, yang berkontribusi langsung bagi capaian SDGs," ujar Wamenlu Tata.

Gita Sabharwal juga mencuit di akun X-nya. Dia menggarisbawahi soal makan bergizi gratis. Program unggulan Prabowo itu mencari sumber pendanaan baru. Dia berbicara soal SDG Bond, semacam surat obligasi untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

"Saya menyoroti bagaimana SDG Bond sebagai instrumen dapat mendukung program makan bergizi nasional Indonesia, menghubungkannya dengan SDG untuk menarik pembiayaan baru. Wakil Menteri menekankan pentingnya pendekatan ini langkah selanjutnya: diskusi dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) RI untuk melanjutkannya," cuit Gita Sabharwal.

Dia menyatakan Wamenlu Tata menyambut baik pendekatan soal ide pembiayaan makan bergizi gratis ini sebagai Kerangka Kerja Sama PBB 2026-2030, termasuk ide soal bioderversitas dan soal ekonomi yang turut dibicarakan dalam pertemuan itu.

Mereka juga berbicara soal ekonomi syariah, soal pendanaan zakat dan wakaf yang punya aset USD 27 miliar. Ada potensi besar dari ekonomi syariah untuk meningkatkan pembiayaan SDG.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Adisatrya Suryo Sulisto menuturkan, implementasi bata interlock presisi yang dikembangkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dapat mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasi atas langkah Semen Indonesia di tengah tantangan yang dihadapi industri semen.

Komisi VI DPR juga mendorong agar jangkauan ketersediaan bata interlock presisi dapat diperluas bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Dalam beberapa tahun terakhir, industri semen di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat signifikan. Persoalan kelebihan kapasitas produksi, persaingan harga yang semakin ketat, serta perubahan kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur, semakin menuntut pelaku industri semen untuk terus berinovasi,” kata Adisatrya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (27/2/2025).

Dia menyatakan, di tengah tantangan yang ada, program pembangunan 3 juta rumah menjadi peluang bagi industri semen di tengah biaya bahan baku yang meningkat dan anggaran infrastruktur yang terbatas.

"Kehadiran inovasi bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau Semen Indonesia, diharapkan menjadi solusi untuk mendukung program pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat yang ramah lingkungan," imbuh dia.

Adisatrya menerangkan, bata interlock presisi punya beberapa keunggulan antara lain telah teruji memadai untuk diaplikasikan di wilayah dengan tingkat gempa tinggi, dan waktu kontruksinya yang jauh lebih cepat dibandingkan rumah konvensional.

"Sehingga, diharapkan produk bata interlock presisi agar bisa cepat menjangkau pasar-pasar nasional," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama Semen Indonesia Donny Arsal menyampaikan, aspek sosial dan lingkungan juga tidak luput dari perhatian Semen Indonesia dalam menjalankan operasional Perusahaan sebagai bentuk komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Inovasi semen hijau Semen Indonesia lebih rendah emisi karbon hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90 persen. Sehingga dengan menggunakan semen hijau Semen Indonesia, berarti ikut berpartisipasi dalam upaya menurunkan emisi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan di sisi lain mendukung kemajuan industri dalam negeri,” tutup Donny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal mendanai program perumahan pemerintah.

Hashim bilang, pemerintah berencana mengembangkan perumahan publik yang meniru program dari Housing and Development Board (HDB) Singapura.

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim di acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian didanai oleh Danantara," tuturnya.

Hashim bilang, Danantara akan menggunakan likuiditas kepada bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Nantinya pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Meski begitu menurut Hashim, pihaknya akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian perumahan juga dirancang ramah lingkungan, menggunakan panel surya, kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

"Kita berbicara tentang 37 juta keluarga di kota dan pedesaan yang membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik dibandingkan lantai tanah," ungkapnya.

Ia menekankan, lingkungan tempat tinggal yang layak menjadi salah satu cara memerangi stunting di Indonesia.

"Karena stunting bukan hanya karena kekurangan gizi, tapi juga karena lingkungan hidup yang negatif," katanya.

Sebelumnya Hashim mengatakan, 30 juta unit rumah bisa dibangun selama 10 tahun dari realisasi program 3 juta rumah per tahun.

Menurut Hashim, program tersebut bisa mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen-2,5 persen per tahunnya.

"Jadi dalam keadaan stabil, 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti 30 juta unit," ujar Hashim pada acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Rabu (18/2/2025).

"Hal ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 hingga 2,5 persen," tuturnya.

Hashim menjelaskan, program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto rencananya memang bisa berjalan paling tidak selama 10 tahun mendatang.

Yang mana setiap tahunnya ada 3 juta rumah yang dibangun. Dari jumlah tersebut terdiri dari 1 juta unit apartemen di perkotaan dan 2 juta rumah di kawasan desa termasuk rumah untuk nelayan di pesisir.

Dari program ini, ada perputaran ekonomi dari pembelian bahan bangunan seperti semen, alumunium, furniture dan sebagainya.

"Kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 hingga 2,5 persen per tahun," ungkapnya.

Lebih lanjut Hashim mengungkapkan, ia optimistis program 3 juta rumah bisa berjalan lancar hingga 10 tahun.

Pasalnya saat ini sudah ada beberapa sumber investasi untuk mendukung program itu.

Antara lain dari pemerintah Qatar, pengusaha swasta asal Qatar, pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) hingga China.

"Pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk mendanai dan mengembangkan 3 hingga 5 juta unit. Seorang pengusaha sektor swasta Qatar dan kelompoknya akan memproduksi 1 juta unit. Itu hanyalah negara bagian Qatar saja," ungkap Hashim.

"UEA telah berkomitmen untuk melakukan 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi. Ini hanyalah dua negara, hanya dua negara. Saya telah berkunjung China," lanjutnya.

Hashim bilang, saat ini sektor konstruksi China sedang tertekan sehingga mereka mencari pasar lain.

Selain itu, pengembang perumahan asal India, Masen, juga sudah memberikan contoh pembangunan rumah dengan biaya 3.000-4.000 dollar AS (sekitar Rp 48-65 juta) di luar biaya tanah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal mendanai program perumahan pemerintah.

Hashim bilang, pemerintah berencana mengembangkan perumahan publik yang meniru program dari Housing and Development Board (HDB) Singapura.

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim di acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian didanai oleh Danantara," tuturnya.

Hashim bilang, Danantara akan menggunakan likuiditas kepada bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Nantinya pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Meski begitu menurut Hashim, pihaknya akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian perumahan juga dirancang ramah lingkungan, menggunakan panel surya, kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

"Kita berbicara tentang 37 juta keluarga di kota dan pedesaan yang membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik dibandingkan lantai tanah," ungkapnya.

Ia menekankan, lingkungan tempat tinggal yang layak menjadi salah satu cara memerangi stunting di Indonesia.

"Karena stunting bukan hanya karena kekurangan gizi, tapi juga karena lingkungan hidup yang negatif," katanya.

Sebelumnya Hashim mengatakan, 30 juta unit rumah bisa dibangun selama 10 tahun dari realisasi program 3 juta rumah per tahun.

Menurut Hashim, program tersebut bisa mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen-2,5 persen per tahunnya.

"Jadi dalam keadaan stabil, 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti 30 juta unit," ujar Hashim pada acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Rabu (18/2/2025).

"Hal ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 hingga 2,5 persen," tuturnya.