Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu Ikatan Arsitek Indonesia dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pertemuan tersebut membicarakan soal penataan Kota Bandung.

Dalam pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Kamis (13/3) kemarin, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penataan kawasan perkotaan perlu pendekatan kolaboratif baik dari pihak pemerintah, akademisi, maupun praktisi. Hal ini dilakukan agar kawasan perkotaan bisa lebih layak huni.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, ada berbagai aspek yang dibicarakan untuk penataan Kota Bandung. Beberapa contohnya seperti perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman hingga peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat. Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung sudah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk namun belum terisi penuh.

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan KADIN Indonesia siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). KADIN Indonesia akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG).

Program MBG tidak hanya menjadi wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan sinergi yang kuat dari semua pihak, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan generasi muda Indonesia.

"Dengan komitmen yang kuat dari KADIN Indonesia dan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, program MBG memiliki potensi untuk mencapai target yang ditetapkan. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, konsistensi dan kolaborasi adalah kunci dalam mewujudkan visi besar untuk meningkatkan kesejahteraan gizi rakyat Indonesia," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Pengukuhan Pengurus KADIN Indonesia Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta, hari ini.

Ketua MPR RI ke-15 ini memaparkan, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dapat melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG, dibutuhkan 30.000 SPPG yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Dari total 30.000 SPPG yang dibutuhkan, sebanyak 1.542 SPPG akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya, yaitu 28.458 SPPG, akan dibangun melalui kemitraan.

"BGN telah bekerja sama dengan berbagai pihak. Semisal, TNI ditargetkan membangun 2.000 SPPG, Polri 500 SPPG, Badan Intelijen Negara 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama 1.000 SPPG, Muhammadiyah 500 SPPG, dan KADIN ditargetkan 1.000 SPPG. KADIN Indonesia tidak hanya akan terlibat dalam aspek anggaran dan infrastruktur, tetapi juga akan berfungsi sebagai penggerak dalam pengembangan SDM yang akan memastikan keberlanjutan program MBG," kata Bamsoet.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program MBG, setidaknya ada tiga kunci utama yang harus diperhatikan, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Presiden Prabowo telah meminta agar percepatan dalam implementasi program MBG dilakukan, sehingga perencanaan yang matang dalam ketiga aspek tersebut sangat penting.

Dari sisi anggaran, alokasi dana yang memadai harus disediakan untuk memastikan setiap SPPG dapat beroperasi dengan efisien. Dalam hal SDM, pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja menjadi krusial. KADIN Indonesia sebagai organisasi yang mewakili dunia usaha, dapat menyediakan pelatihan dan program pengembangan bagi para pengelola SPPG.

"Infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi gizi dapat berjalan efektif. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk SPPG sangat vital agar layanan yang diberikan kepada penerima manfaat dapat berjalan lancar dan berkelanjutan," pungkas Bamsoet.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KARANGANYAR, iNewskaranganyar.id - Karanganyar kembali digegerkan dengan kasus penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat. 

Setelah maraknya arisan daring dan investasi bodong, kini giliran sektor properti yang menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan. 

Polres Karanganyar berhasil mengungkap praktik penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh seorang pengembang perumahan berinisial AHN (35), warga Josroyo, Jaten, Karanganyar.

AHN, yang beroperasi sebagai pengembang perumahan, diduga telah menipu puluhan korban dengan modus penjualan rumah dan tanah kavling. 

Modusnya beragam, mulai dari menjanjikan sertifikat tanah yang tak kunjung terbit, hingga menerima uang pembayaran namun tidak melakukan pembangunan. 

Akibatnya, para korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.

"Kami menerima laporan dari salah satu korban pada bulan Maret lalu. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, kami berhasil mengamankan tersangka AHN," ungkap Kasatreskrim Polres Karanganyar, AKP Bondan Wicaksono, dalam keterangan persnya pada Kamis (13/3/2025).

Menurut AKP Bondan, AHN memasarkan sejumlah proyek perumahan di beberapa lokasi, seperti Jaten, Tasikmadu, Papahan, dan Lalung.

Namun, dalam praktiknya, banyak janji yang tidak ditepati. Salah satu korban, misalnya, mengalami kerugian sebesar Rp60 juta setelah membayar uang muka untuk pembelian rumah, namun sertifikat tanah tidak pernah diterbitkan.

"Modus yang digunakan tersangka ini mirip dengan kasus penipuan properti yang dilakukan oleh seorang dosen UNS, Harjono, beberapa waktu lalu. Korban sudah membayar, tapi rumah tidak dibangun," jelas AKP Bondan.

Hingga saat ini, polisi telah menerima laporan dari sekitar 15 korban, dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. 

Kerugian yang dialami para korban bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Atas perbuatannya, AHN dijerat dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara.

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi properti. 

Pastikan untuk memeriksa legalitas pengembang dan proyek yang ditawarkan, serta jangan tergiur dengan iming-iming harga murah atau janji-janji manis yang tidak masuk akal.***

Editor : Ditya Arnanta

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di kawasan Sentul, Gunung Geulis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

Penyegelan dilakukan karena tempat-tempat tersebut diduga melanggar aturan tata lingkungan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri LH Hanif Faisol, menghentikan seluruh aktivitas di lokasi dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Plang tersebut berisi larangan melakukan aktivitas apa pun di area tersebut.

"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup," demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Zulkifli Hasan mengatakan, penyegelan dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk ketidaksesuaian izin lingkungan dengan aktivitas di lapangan.

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujarnya.

Menurutnya, alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem di hulu DAS Cikeas-Cileungsi. Kondisi ini turut memicu banjir dan tanah longsor di wilayah Bekasi dan Bogor saat musim hujan.

"Kita bisa melihat bukit-bukit yang sudah berubah fungsi. Begitu juga dengan sungainya. Karena itu, kita buatkan pengawasan. Nanti akan didetailkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," imbuhnya.

Zulkifli menegaskan bahwa kawasan Sentul memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem Jabodetabek.

Jika aturan lingkungan tidak ditegakkan, dampaknya tidak hanya berupa bencana alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional karena berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting itu adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," katanya.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," tambahnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bertemu dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut mengenai bangunan di daerah aliran sungai (DAS).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada Senin (17/3) depan. Pertemuan dikabarkan akan dilakukan di kantor Kementerian PU.

"Nah kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah. Dan kemudian nanti kita tanamin pohon dengan khas tertentu sehingga menjadi indah," kata Dedi kepada wartawan di Kantor PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Selain bangunan di dekat DAS, pihaknya bersama Kementerian PKP akan mencari solusi terkait area persawahan yang sudah dipakai menjadi perumahan. Hal ini agar ke depan tidak ada kejadian banjir akibat alih fungsi lahan.

"Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah kandung ada perumahan, harus dicari solusi gimana ke depan tidak banjir lagi. Nanti Pak Menteri punya formula tentang itu," bebernya.

Dedi mengungkapkan, pihaknya dengan kementerian terkait juga akan merumuskan cara agar tidak ada lagi pembuangan limbah rumah tangga ke sungai.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP baru saja bertemu dengan pejabat pemerintah Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal di bidang perumahan, salah satunya terkait penegakan hukum untuk bangunan di area 'hijau'.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ke depan tidak ada lagi bangunan berupa villa maupun rumah di daerah yang dekat aliran sungai, persawahan, hingga hutan. Sebab, hal itu memicu terjadinya banjir akibat tidak ada resapan air.

"Dan itu harus ditegaskan, jadi memang penegakan hukum kita sepakat sama Pak Dedi harus ditegakkan," katanya kepada wartawan di kantornya.

Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan peraturan gubernur untuk mengatur soal bangunan di beberapa area, seperti DAS, persawahan, maupun perhutanan. Lalu, Menteri PKP juga akan mengeluarkan aturan menteri terkait hal tersebut.

Pemerintah Resmikan Rusunawa Rancaekek sebagai Bagian dari Program PPKS

Pemerintah Resmikan Rusunawa Rancaekek sebagai Bagian dari Program PPKS

Sebanyak 300 KK warga perumahan The Arthera Hill 2 harus dievakuasi imbas banjir pada Selasa (4/3/2025) lalu. Air merendam rumah mereka nyaris setinggi atap. Kejadian awal bulan ini merupakan banjir kelima sejak banjir pertama di 2024 lalu.

Salah seorang warga, Adam, mengaku sejak awal ia tidak tahu kawasan rumahnya merupakan area rawan banjir. Sebab ketika dirinya membeli rumah itu, pihak marketing menyebut perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir.

"Ah iya itu ada tag linenya (ada klaim bebas banjir). Kalau brosur (iklan), data-data udah hanyut semua. Dari penyampaian marketing pun seperti itu, bebas banjir. Yah mungkin asumsi mereka karena kalinya dalam dan sedikit tanggul aja. Sebelum kita membeli perumahan ini, ini kan belum jadi, masih kavling. Paling kita tahu titik lokasinya aja," kata Adam saat ditemui detikProperti di Bekasi, Rabu (13/3/2025).

Hal yang sama juga diakui oleh warga lain yakni Hadi. Ia mengatakan pihak marketing juga sempat menyatakan perumahan The Arthera Hill 2 bebas banjir. Padahal pada saat membeli rumah tersebut, Hadi mengetahui ada kali Cikarang yang melintasi di Desa Jayasampurna, tetapi ia tidak tahu jika lokasinya dekat sekali dengan perumahan yang ia beli.

"Kalau saya kemarin itu udah tau di sini ada kali. Tapi ngiranya jaraknya jauh, soalnya nggak masuk ke denah. Tapi ternyata pas kenyataanya, pas pinggir situ," ungkap Hadi yang telah setahun tinggal di perumahan tersebut.

Warga lainnya, Gervi menambahkan, hampir 90 persen warga di perumahan The Arthera Hill 2 tidak mengetahui keberadaan kali Cikarang.

"Warga rata-rata hampir 90% nggak ada yang tahu kalau ada kali," ujar Gervi.

Banjir pertama mereka alami pada November 2024, beberapa bulan setelah mereka menempati rumah tersebut. Sejak saat itu, mereka menyadari jika keberadaan kali menjadi salah satu penyebab perumahan mereka sering terkena banjir.

Kali Cikarang sering mendapat kiriman air dari Bogor. Saat air meluap, air akan mengalir ke water pond di dalam perumahan. Sementara itu, water pond ini belum 100 persen selesai dibangun. Tanggul terluar dan paling dekat dengan kali masih berupa tumpukan tanah. Lalu, pembatas antara water pond dengan perumahan hanya berupa dinding pendek dan pagar besi.

Saat debit air kali naik, air akan terus masuk ke water pond dan akhirnya meluap hingga ke perumahan.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi ketika banjir Foto: Dok. Istimewa

Wakil Ketua Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Sandi, menambahkan tingginya debit air banjir pada awal bulan lalu juga disebabkan tanggul water pond yang jebol.

"Karena mungkin di sini juga untuk antisipasi itu berpikir nggak ada limpahan, tanggulnya itu belum kuat, kali sama ini (rumah) tinggian kali," ujar Sandi.

Penampakan area di belakang tanggul water pond perumahan The Arthera Hill 2 yang memisahkan perumahan dengan Kali Cikarang Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Menurut Bagian Hubungan masyarakat (Humas) dan Komunikasi PT Prisma Inti Propertindo, Nur Cahyo, water pond di perumahan tersebut rencananya akan ditinggikan. Pihaknya juga akan memperbaiki tanggul yang jebol agar dapat menahan luapan air dari kali Cikarang.

Pada saat kejadian banjir awal bulan lalu, pihaknya tidak diam saja. Mereka telah bersiaga dan menyalakan pompa air untuk menyedot air agar tidak meluap.

"Pada saat sore menjelang malam, tim kami segera bersiaga, menyalakan pompa air di waterpond, dan memberikan peringatan dini kepada warga. Ketika kondisi memburuk, kami mendirikan posko darurat di mushola perumahan serta tenda evakuasi, bekerja sama dengan pemadam kebakaran dan relawan untuk membantu evakuasi, terutama bagi lansia, anak-anak, dan ibu hamil," ungkap Cahyo.

Ada pun ukuran dari water pond sendiri adalah 2 persen dari luas perumahan yakni sekitar 2.257 m². Luas ini telah sesuai dengan rekom peil banjir. Untuk kedalaman water pond sendiri sekitar 2 meter.

"Untuk water pond sendiri dibangun sebelum perumahan di huni oleh warga," ucap Cahyo saat dihubungi detikProperti.

Mengenai klaim marketing bahwa perumahan bebas banjir, Cahyo mengatakan memang sebelumnya perumahan The Arthera 1 yang dibangun sebelum The Arthera 2 tidak pernah mengalami banjir.

"Perumahan Arthera dikembangkan mulai 2021 yaitu Arthera 1 hingga saat ini, Arthera 2 mungkin dari pengalaman sales atau agen yang bekerja sama dengan kami melihat sejak 2021, 2022, 2023, 2024 memang tidak pernah mengalami banjir separah ini, maka dari pengalaman itu mungkin ada statement tersebut," jelasnya.

Berdasarkan pantauan detikcom yang melihat langsung perumahan pada Rabu (12/3/2025), memang letak perumahan The Arthera 1 agak jauh dari kali Cikarang dan lokasinya lebih tinggi dari perumahan The Arthera 2.

Banjir besar melanda beberapa titik di Bekasi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Salah satunya adalah perumahan The Arthera Hill 2 yang ketinggian airnya sampai menyentuh atap rumah.

Ketinggian air ini sempat viral di media sosial. Dalam salah satu video yang dilihat detikcom, jika dilihat dari atas, air merendam ratusan rumah warga dan hanya menyisakan atapnya saja.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi ketika banjir Foto: Dok. Istimewa

detikcom berkesempatan datang langsung ke lokasi, Rabu (11/3/2025). The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang lokasinya berada di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Perumahan ini merupakan pengembangan dari The Arthera Hills 1 yang lokasinya masih di satu wilayah yang sama. Pintu masuknya pun berada di gerbang yang sama. Perumahan The Arthera Hill 1 berada di area depan, dekat dengan gerbang masuk utama dan telah dibangun sejak 2021.

Sementara, perumahan The Arthera Hill 2 berada di belakang dan merupakan pengembangan baru. Warga menyebut perumahan ini sebagai The Arthera Hill Extension. Perumahan ini dibangun pada 2023.

Menurut penuturan salah satu warga yang tinggal di The Arthera Hill 1 selama dua tahun, Iko, perumahan yang sering kebanjiran adalah The Arthera Hill 2. Sementara tempatnya tinggal, air tidak pernah masuk ke dalam rumah, hanya menggenang di jalan saja, kemudian cepat surut.

"Alhamdulillah nggak (banjir). Paling di jalan kan rumah kita juga agak tinggi dari jalan, jadi air nggak masuk. Kalau yang itu (The Arthera Hill 2) lebih pendek," kata Iko saat ditemui detikcom di lokasi.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Lokasi The Arthera Hill 1 dengan The Arthera Hill 2 menurut perhitungan Google Maps sekitar 1 km. Pantauan detikcom, banjir di The Arthera Hill 2 sudah sepenuhnya surut. Bahkan ada beberapa pembangunan sedang dilakukan di kanan dan kiri perumahan, termasuk pembangunan The Arthera Hill 2 tahap 5.

Kondisi jalan menuju ke lokasi The Arthera Hill 2, tidak begitu besar, tetapi jalanannya rata dan telah dicor. Beberapa blok terlihat ramai warga yang berkumpul di depan rumah dan ada pula tukang-tukang yang tengah bekerja. Di satu sisi, beberapa blok terlihat sepi, pintu rumah tertutup dengan dinding fasad yang tak lagi bersih.

Menurut beberapa warga, beberapa pemiliknya tengah bekerja dan ada pula yang memang tengah mengungsi ke kontrakan di dekat perumahan tersebut.

Rumah di The Arthera Hill 1 dan 2 memiliki luas yang sama yakni 34 meter persegi untuk luas bangunan dan 60 meter persegi untuk luas lahan. Harga jualnya adalah Rp 185 juta per unit. Rumah tersebut terdiri dari 2 kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu. Fasad bagian depan telah dicat warna coklat dan hijau lime. Selain itu, bagian teras dan carport sudah dilengkapi dengan kanopi.

Salah satu warga, Adam, mengungkapkan mereka tidak boleh meninggikan rumah sebelum 5 tahun tinggal di sana. Namun, mereka diperbolehkan untuk menambahkan pagar, kanopi di depan dan dapur.

Adam membantu tim detikcom menuju lokasi sumber luapan air berasal yakni water pond di samping perumahan tersebut. Water pond ini mirip dengan waduk, bentuknya seperti huruf L yang memanjang ke belakang perumahan.

Saat kami sampai, ketinggian air di dalam tanggul tersebut dalam kondisi aman. Namun, pagar pembatas antara water pond dengan area perumahan memang pendek.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Adam menyebut air di dalam waduk yang meluap dibuang menggunakan alat khusus yang berada di pinggiran tanggul. Alat tersebut disiapkan oleh pihak pengembang, PT Prisma Inti Propertindo.

Beberapa meter di belakang tanggul tersebut terdapat kali Cikarang. Pemisah antara kali dan water pond hanya berupa tanggul dari tanah yang saat ini telah bercampur dengan lumpur. Belum ada dinding beton permanen yang kokoh untuk menahan air kali. Saat terjadi luapan dari air limpahan Bogor, tanggul tanggul tanah tersebut tidak bisa menahan air masuk ke water pond. Air pun meluap hingga ke permukiman warga.

"Water pond ini 2 persen dari total luas perumahan dan mereka berasumsi ini aman. Padahal kenyataannya, ketika terjadi hujan cukup deras saja, selang waktu setengah jam, ini sudah meluap. Bahkan ke blok rumah saya itu tergenang. Sudah masuk rata dengan pintu," ungkap Adam.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Sisa-sisa banjir masih terlihat di perumahan The Arthera Hill 2 meski sudah seminggu sejak kejadian. Endapan lumpur masih tertinggal di beberapa halaman warga, rumah di area hook pinggirannya masih terlihat lumpur dan sampah, fasad rumah hingga ke atas atap masih terlihat jelas bekas air berwarna coklat.

Pada beberapa rumah terdapat tumpukan barang yang kotor terkena lumpur yang dibiarkan di halaman. Selokan di sekitar tanggul juga tidak begitu dalam dan airnya berwarna abu-abu.

Adam menyampaikan banjir minggu lalu merupakan kejadian kelima sejak perumahan The Arthera Hill 2 tahap I mulai ditempati. Bahkan banjir ke 4 dan 5 berlangsung hanya berselang 4 hari. Dengan ketinggian sekitar 3 meter yang hampir menenggelamkan 300 rumah di sana.

"(Banjir ke-2 kapan?) Sekitar 20 November 2024. Jadi selang waktunya itu berdekatan. (Banjir) Pertama ke kedua selang satu hari. Kedua ke ketiga itu selang sekitar satu minggu," sebut Adam.

Sementara itu, akses menuju perumahan The Arthera Hill 2 hanya bisa dilalui dengan kendaraan pribadi karena tidak ada angkutan umum yang melewati depan gerbang masuk perumahan.

Apabila mengikuti akses dari Google Maps, kamu akan melewati kawasan industri MM2100. Kemudian, masuk ke jalur tembusan yang kondisi jalannya tidak bagus, banyak jalan berlubang yang kanan dan kirinya berupa sawah, kebun, empang, dan permukiman warga yang tidak begitu padat.

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap bakal bekerja sama dengan Badan Bank Tanah (BBT) membentuk holding Bank Tanah yang akan memenuhi kebutuhan lahan program 3 juta rumah.

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah menjelaskan bahwa pihaknya bersama Badan Bank Tanah hendak melakukan spin off bank tanah khusus perumahan yang nantinya bakal menjadi badan layanan usaha (BLU) Kementerian PKP.

“Bukan bentuk Bank Tanah baru, jadi dari Badan Bank Tanah yang sudah ada ini katakanlah jadi holdingnya. Kan itu Badan Bank Tanah isinya umum tanah industri, tanah macam-macam. khusus tanah perumahan kami mau bikin sendiri,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Adapun, dalam informasi terbarunya, Fahri menyebut, masih bekerja sama dengan Badan Bank Tanah untuk mendesain kerja sama kelembagaannya.

Sebelumnya, Fahri menyebut pembentukan Bank Tanah khusus sektor perumahan itu perlu dilakukan untuk mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah pada sektor perumahan itu juga diproyeksi bakal meningkatkan minat investasi sektor properti lantaran meningkatkan kepastian status lahan bagi para calon investor.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Kemudian, keberadaan Bank Tanah khusus perumahan itu diharapkan dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

Pasalnya, tanah menjadi komponen utama hingga 40% yang mempengaruhi mahalnya harga jual rumah.

Sejalan dengan hal itu, Fahri berharap pembentukan Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan rumah susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sedang menyiapkan kerja sama dengan Badan Bank Tanah agar ada bagian khusus untuk perumahan. Hal ini untuk mempermudah penyediaan tanah buat bangun rumah.

Ia pun meluruskan bahwa yang pernah ia usulkan bukanlah membuat Badan Bank Tanah baru khusus perumahan. Fahri justru ingin menggunakan Badan Bank Tanah yang ada tetapi terdapat bagian khusus di dalamnya untuk perumahan.

"Bukan bank tanah baru. Jadi dari bank tanah ini, kalau katakanlah holdingnya, itu holdingnya bank tanah isinya umum. Tanah industri, tanah macam-macam. Nah khusus untuk tanah perumahan, kami mau bikin sendiri. Tapi kita berkoordinasi dengan bank tanah yang sudah ada, karena kelembagaannya sudah ada," ujar Fahri saat ditemui di Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/3/2025).

Menurutnya, Badan Bank Tanah sudah siap menjalankan proyek strategis nasional. Ia menilai badan tersebut memiliki mekanisme yang relatif lebih mudah karena status tanahnya sebagai aset negara yang dipisahkan.

"Jadi saya kira kemarin kami menemukan pola bahwa menggunakan Bank Tanah salah satu jalur cepat. Selain nanti kalau kementerian punya BLU (badan layanan umum) sendiri untuk menguasai tanah," katanya.

Ia menambahkan kalau Kementerian PKP mempunyai BLU sendiri, masih akan membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan instansi lain buat memanfaatkan tanah. Perlu ada dukungan dari Kementerian Keuangan dan Ditjen Kekayaan Negara.

Sementara Badan Bank Tanah sudah siap digunakan tanahnya. Oleh karena itu, saat ini ia ingin menggunakan badan tersebut terlebih dahulu.

"Kalau nanti kita mau menguasai sendiri tanahnya pakai BLU, itu akan kita koordinasikan lebih lanjut. Tapi sekarang Bank Tanah yang dikoordinir oleh Pak Nusron (Wahid) itu sudah merupakan konsep yang sangat bagus," katanya.

"Semalam kami udah rapat dengan Bank Tanah untuk mendesain skema kerja sama kelembagaannya seperti apa," tambah Fahri.

Soal persediaan tanah di Badan Bank Tanah untuk perumahan, saat ini masih menggunakan yang sudah ada dari lama. Namun, ia belum bisa memastikan berapa luas tanah untuk perumahan karena cara hitung berbeda-beda untuk tiap lokasi dan kasus.

Sebelumnya, Fahri mengungkapkan perlu adanya bank tanah yang khusus menyediakan lahan di sektor perumahan. Menurutnya, adanya bank tanah khusus perumahan bisa mendorong sisi pasokan atau supply.

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP. BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Fahri berharap, dengan adanya bank tanah khusus perumahan bisa meningkatkan suplai rumah yang dibutuhkan. Selain itu, jika lahan untuk perumahan sudah terjamin kesediaannya bisa memberikan kepastian untuk calon investor yang ingin membantu membangun hunian.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Perumahan The Arthera Hill 2 dilanda banjir setinggi 3 meter pada Selasa (4/3/2025) lalu. Luapan air berasal dari tanggul yang jebol. Lokasi tanggul tersebut tak jauh dari lingkungan perumahan.

Tanggul tersebut membatasi water pond dalam perumahan dengan Kali Cikarang yang ada di seberangnya. Saat terjadinya hujan lebat, debit air dari kali naik dan meluap hingga menyebabkan tanggul jebol. Air luapan tersebut masuk ke water pond hingga menyebabkan banjir setinggi 3 meter di area perumahan.

Menurut pengakuan salah satu warga terdampak, Adam, kepada detikProperti, Rabu (12/3/2025), jebolnya tanggul disebabkan strukturnya yang belum permanen. Tanah sekitar tanggul juga masih lembek, serta terdapat celah atau retakan pada dinding tanggul. Hal ini mengakibatkan tanggul tidak dapat menahan debit air yang meluap dari kali.

Sementara itu, Wakil Ketua Relawan KPBD Kab. Bekasi, Sandi, juga menyebut banjir diakibatkan oleh tanggul jebol.

"Karena mungkin di sini jugauntuk antisipasi itu berpikir nggak ada limpahan, tanggulnya itu belum kuat, kali sama ini (rumah) tinggian kali," kata Sandi.

Warga juga menyebut bahwa mereka tidak tahu ada kali saat akan membeli hunian di perumahan itu.

"Warga rata-rata hampir 90% nggak ada yang tahu kalau ada kali," ucap Gervi, warga lainnya.

"Kalau saya kemarin itu udah tau di sini ada kali. Tapi ngiranya jaraknya jauh, soalnya nggak masuk ke denah, Tapi ternyata pas kenyataanya, pas pinggir situ," ucap Hadi, salah satu warga, kepada detikProperti, Rabu (12/3/2025)

Sementara itu, pihak pengembang membantah adanya ketidaktahuan warga soal keberadaan sungai dekat perumahan.

"Tidak semua penghuni tidak tau, pastikan ya sales atau agen menjelaskan di lapangan maupun melalui pesan," ucap Bagian Humas dan Komunikasi PT Prisma Inti Propertindo, Nur Cahyo, kepada detikProperti, Rabu (12/3/2025)

Warga menambahkan tanggul dan water pond tidak ada saat perumahan The Arthera Hill 2 mulai dihuni. Berdasarkan penuturan Adam, tanggul dan water pond direncanakan setelah banjir kedua pada 20 November 2024 dan baru direalisasikan setelah banjir ketiga pada 27 November 2024.

Namun, menurut Nur Cahyo, tanggul dan water pond sudah dibangun sebelum perumahan dihuni warga sebagai kolam pengendalian banjir.

Sementara itu, water pond memiliki luas kurang lebih 2.257 meter persegi sesuai dengan rekom peil banjir yaitu 2 persen dari luas lahan dan kedalaman kurang lebih 2 meter.

Setelah mengalami 5 kali banjir selama satu tahun tinggal di The Arthera Hill 2, warga berharap agar pihak pengembang segera memperbaiki tanggul dan water pond yang menjadi penyebab utama banjir.

"Iya, untuk tanggul kita minta dipermanenkan dan untuk waterpon sebenarnya kita mintanya untuk dilebarkan gitu," ucap Adam.

Sementara itu, pihak pengembang menyatakan bahwa akan terus meningkatkan infrastruktur termasuk drainase yang ada di perumahan. Mereka juga berkomitmen menjaga komunikasi dengan warga untuk memastikan solusi yang efektif.

Pengembang The Arthera Hill 2 Bekasi, PT Prisma Inti Propertindo buka suara terkait banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025) kemarin. Di mana ketinggian banjir tersebut hampir menyentuh atap rumah.

Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti menjelaskan kawasan The Arthera Hill dibangun sejak 2021. Sejak saat itu perumahan tersebut tidak pernah mengalami banjir, terutama pada curah hujan tinggi.

Hal ini dikarenakan perumahan mereka memiliki sistem drainase, water pond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai.

"Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih," kata Ratna seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan terpisah, bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Komunikasi PT Prisma Inti Propertindo menambahkan, perumahan The Arthera Hill 2 memiliki 2 sistem drainase yakni saluran induk dan saluran kavling.

Saluran induk berfungsi untuk mengatur air hujan yg masuk dari luar kawasan perumahan yg di buang ke kali. Sedangkan saluran kavling atau rumah di arahkan menuju water pond atau kolam retensi sebelum dibuang ke kali.

"Selain itu kita membuat pintu air di area water pond yang berfungsi untuk mencegah air kali masuk ke kawasan perumahan ketika debit air kali naik. Dan juga menggunakan sistem pompa air sebanyak 2 unit. Berfungsi untuk mendorong air dari wtp ke kali. Ketika pintu air di tutup," jelas Cahyo saat dihubungi detikProperti, Rabu (12/3/2025).

Water pond di perumahan The Arthera Hill 2 Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ada pun ukuran dari water pond sendiri adalah 2 persen dari luas perumahan yakni sekitar 2.257 m². Luas ini telah sesuai dengan rekomendasi peil banjir. Untuk kedalaman water pond sendiri sekitar 2 meter.

Setelah banjir minggu lalu, pihak mereka berkomitmen akan meningkatkan infrastruktur dan drainase di perumahan agar kejadian seperti tidak terulang kembali.

"Kami terus meningkatkan infrastruktur dan drainase serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalkan risiko banjir. Kami juga berkomitmen menjaga komunikasi dengan warga untuk memastikan solusi yang efektif," ujar Cahyo.

Perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi ketika banjir Foto: Dok. Istimewa

Ada pun, jumlah warga yang terdampak dari banjir minggu lalu adalah 300 KK yang rumahnya tersebar di lahan seluas 9 hektare. Menurut pantauan detikcom yang mengunjungi The Arthera Hill 2, Rabu (12/3/2025), banjir sudah surut. Beberapa warga terlihat sudah kembali ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur yang mengendap di dalam.

Beberapa rumah terlihat sepi. Menurut warga setempat ada beberapa penghuni yang tengah bekerja dan ada pula yang memilih mengontrak sementara waktu.

Salah satu warga, Adam, membantu tim detikcom menuju lokasi sumber luapan air berasal yakni waterpond di samping perumahan tersebut. Water pond ini mirip dengan waduk, bentuknya seperti huruf L yang memanjang ke belakang perumahan.

Saat kami sampai, ketinggian air di dalam tanggul tersebut dalam kondisi aman. Namun, pagar pembatas antara water pond dengan area perumahan memang pendek.

Adam menyebut air di dalam waduk yang meluap dibuang menggunakan alat khusus yang berada di pinggiran tanggul. Alat tersebut disiapkan oleh pihak pengembang, PT Prisma Inti Propertindo.

Beberapa meter di belakang tanggul tersebut terdapat kali Cikarang. Pemisah antara kali dan water pond hanya berupa tanggul dari tanah yang saat ini telah bercampur dengan lumpur. Belum ada dinding beton permanen yang kokoh untuk menahan air kali. Saat terjadi luapan dari air limpahan Bogor, tanggul tanggul tanah tersebut tidak bisa menahan air masuk ke water pond. Air pun meluap hingga ke permukiman warga.

"Water pond ini 2 persen dari total luas perumahan dan mereka berasumsi ini aman. Padahal kenyataannya, ketika terjadi hujan cukup deras saja, selang waktu setengah jam, ini sudah meluap. Bahkan ke blok rumah saya itu tergenang. Sudah masuk rata dengan pintu," ungkap Adam.

Adam juga menyampaikan banjir di The Arthera Hill 2 pada minggu lalu, bukanlah yang pertama kali, melainkan kejadian kelima sejak perumahan The Arthera Hill 2 tahap I mulai ditempati. Bahkan banjir ke 4 dan 5 berlangsung hanya berselang 4 hari. Dengan ketinggian sekitar 3 meter yang hampir menenggelamkan 300 rumah di sana.

"(Banjir ke-2 kapan?) Sekitar 20 November 2024. Jadi selang waktunya itu berdekatan. (Banjir) Pertama ke kedua selang satu hari. Kedua ke ketiga itu selang sekitar satu minggu," sebut Adam.

KUPANG, KOMPAS.com - Sepuluh unit mobil dobel gardan berbagai merek mulai merayap saat memasuki wilayah Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (12/4/2025) petang.

Desa ini masuk dalam kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga butuh kerja ekstra untuk menjangkau wilayah tersebut.

Ada Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Pajero Sport, Toyota Fortuner, hingga varian tertinggi Toyota, Land Cruiser VX-R.

Semua mobil berpenggerak empat roda itu ditumpangi tim dari Badan Gizi Nasional (BGN), UNICEF, DPRD Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten TTS serta sejumlah wartawan.

Akses jalan menuju desa itu masih asli berupa jalan tanah. Tidak mudah untuk masuk ke desa tersebut.

Ada tiga sungai yang harus dilintasi, satu sungai besar dan dua sungai kecil.

Namun, sebelum masuk ke sungai pertama, jalan berbentuk cekung dengan diameter sempit menjadi tantangan pertama.

Semua mobil bisa melintas, hanya Land Cruiser VX-R yang kesulitan karena bagian bumper mobil terlalu rendah.

Meski telah dibantu dengan menyusun batu, tetap saja tidak bisa dilalui.

Sopir pun tak mau mengambil risiko mobil seharga kira-kira Rp 2,6 miliar itu rusak. Sehingga, beberapa pejabat di dalamnya pindah ke mobil lain.

Perjalanan dilanjutkan.

Saat tiba di sungai pertama, hanya mobil Mitsubishi Triton yang ditumpangi para wartawan sempat kesulitan menanjak.

Beberapa kali dicoba, akhirnya bisa tembus setelah sopir mengaktifkan mode penggerak empat roda.

Baru bergerak sekitar 300 meter, mobil berhenti karena Fortuner berwarna hitam yang ditumpangi Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, Tenaga Ahli Utama BGN, Florencio Mario Vieira, serta Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Ozorio Soares, sempat kesulitan melewati sungai kedua.

KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BERE Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, Tenaga Ahli Utama BGN Florencio Mario Vieira, Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Ozorio Soares, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, Edison Sipa, serta tim dari United Nations International Children's Emergency FundBangsa-Bangsa (Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa), saat berada di Desa Kota, Kabupaten TTS

Setelah selesai, rombongan melanjutkan perjalanan. Sebelum masuk ke Desa Koa, sungai besar menjadi tantangan terakhir.

Mobil pun harus menerobos air sungai setinggi kira-kira satu meter dengan lebar sungai sekitar 100 meter.

Beberapa warga yang menunggu kedatangan rombongan membentuk formasi pagar betis sebagai penunjuk arah bagi kendaraan agar tidak terjebak palung sungai dan bebatuan besar.

Setelah tertatih-tatih, rombongan tiba di perkampungan Desa Koa. Di desa itu, jalan lumayan mulus karena diaspal.

Rombongan disambut Camat Mollo Barat, Apris Oematan, dan Kepala Desa Koa, Lakluin Lake, serta ratusan warga.

Kedatangan rombongan untuk meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang nantinya menyuplai kebutuhan makanan untuk mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Rombongan yang hadir terdiri dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan, Tenaga Ahli Utama BGN Florencio Mario Vieira, Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Ozorio Soares, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS Edison Sipa, serta tim dari United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

Rombongan lalu masuk ke dalam sebuah bangunan yang sejatinya akan dijadikan dapur demi menyukseskan program tersebut.

Janse Priskila Punuf, selaku Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam program MBG ini, dengan cekatan menjelaskan fungsi ruang-ruang dalam bangunan itu.

“Kami sangat bersyukur karena ternyata kamilah yang dipilih untuk mendapatkan bangunan mewah ini sebagai SPPG. Di lokasi Desa Koa, kami akan melayani 14 sekolah yang mencakup 1.200 orang, di antaranya anak sekolah, ibu hamil, dan balita,” kata Janse.

Pihaknya, kata Janse, sudah menyiapkan 17 tenaga yang akan mempersiapkan makanan.

Mereka adalah warga lokal yang sudah dilatih sebelumnya, sehingga dia yakin program MBG di Desa Koa akan sukses dan menjadi pionir bagi daerah lain.

Sementara terkait bahan makanan, menurutnya tidak ada kendala. Pasalnya, daerah ini adalah penghasil beras di TTS, dan juga mereka memiliki aneka sayuran serta banyak ternak sapi.

Hanya buah-buahan saja yang menjadi kendala bagi mereka, sehingga akan didatangkan dari luar.

"Kami pakai telur ayam kampung karena di sini ada stoknya," ujar Janse.

Tigor Pangaribuan yang melihat itu lantas mengapresiasi semangat dan kerja keras pengelola SPPG yang tiada lelah mempersiapkan seluruh kebutuhan sehingga program MBG segera dilaksanakan di daerah tersebut.

Tigor bahkan mengaku, medan yang berat bukanlah tantangan bagi warga untuk bekerja.

“Saya akui, cukup berat medannya. Tapi saya bangga dengan semangat dan kerja keras dari warga di sini. Terutama SPPI yang luar biasa. Mereka penuh antusias, dan saya yakin program Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming akan sukses di sini. Kita bisa melihat kerja keras dan keuletan warga di sini,” ujar Tigor.

Tigor berpesan agar mereka mempersiapkan segala keperluan seperti alat masak serta ompreng, sehingga seusai Lebaran nanti, semua sudah bisa berjalan.

“Dengan kondisi yang sulit seperti ini, saya yakin programnya bisa berjalan. Apalagi ada dukungan positif dari Pemda TTS," kata Tigor.

Tigor berharap, ke depan Desa Koa ini menjadi model dalam pelayanan di desa dan tempat yang jauh serta terisolasi.

"Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk sekolah yang jauh, mereka akan menghadirkan dapur satelit untuk mendukung mereka sehingga makanannya tiba tepat waktu,” jelas Tigor.

“Kepada masyarakat, saya titip pesan agar selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kepada Pak Mario Vieira, tenaga ahli utama kita di BGN, kami berterima kasih karena sudah banyak mensuport,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, Edison Sipa, berterima kasih atas kunjungan tim dari BGN yang sudah jauh datang ke lokasi yang masih terisolasi tersebut.

Menurutnya, TTS masih memiliki banyak keterbatasan, namun karena ada semangat kerja keras, Pemkab TTS yakin program MBG akan sukses dilaksanakan.

Tenaga Ahli Utama BGN Florencio Mario Vieira menambahkan, Desa Koa dipilih sebagai pilot project pelaksanaan program MBG daerah terluar karena topografinya yang sangat sulit.

"Diawali dengan kehadiran Yayasan Wadah Titian Harapan pada 2013 lalu, sumber daya warga sudah dipersiapkan, sehingga ketika program apapun yang datang, warga sudah sangat siap," ujar Mario.

Apalagi lanjut Mario, ibu-ibu rumah tangga di Desa Koa sudah pernah dikirim ke India untuk belajar tentang solar cell, sehingga dapat bersinergi dengan apapun program yang akan melibatkan mereka.

Dia menyebut, saat ini lebih dari 300 kepala keluarga sudah menggunakan listrik energi baru terbarukan.

Pada kesempatan itu juga, Antonio Sarmento, selaku mitra program MBG menyerahkan secara simbolis satu unit kompor yang menggunakan energi baru terbarukan kepada Janse Punuf selaku SPPG setempat, disaksikan tim dari BGN, Sekda TTS, dan juga tim UNICEF.

Kegiatan itu pun tak berlangsung lama, karena saat itu langit sedang mendung dan bunyi gemuruh guntur beberapa kali terdengar.

Rombongan khawatir jika turun hujan dan banjir, maka tidak akan bisa melintas sungai.

Semua rombongan naik ke mobil masing-masing, kembali berjalan pulang menuju Kota Kupang dengan harapan program MBG di Desa Koa bisa sukses seperti daerah lainnya di Indonesia.