KOMPAS.com - Beragam informasi mengenai lowongan kerja beredar di jagat maya, terutama melalui unggahan di media sosial. Namun, tidak semua informasi lowongan kerja itu informasinya valid dan bisa dipercaya.

Banyak juga konten hoaks bertema lowongan kerja, apalagi yang mencatut instansi pemerintah atau lembaga negara.

Salah satunya adalah unggahan dengan narasi adanya rekrutmen mengatasnamakan Badan Gizi Nasional. Unggahan itu menyatakan, ada rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI 2025.

Narasi itu diunggah pada Januari 2025 dan menyertakan tautan. Namun, klaim itu dipastikan hoaks.

SPPI merupakan program yang ada di Universitas Pertahanan. Lulusan D4, SI, dan S2 nantinya akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian dengan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional.

Namun, tautan yang disampaikan dalam unggahan itu tidak mengarah ke situs resmi Badan Gizi Nasional atau saluran resmi SPPI.

Waspada, jangan asal mengeklik atau menuruti kemauan unggahan itu. Konten itu diindikasi sebagai phishing atau modus penipuan lain.

Simak penjelasannya:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

Natuna (ANTARA) - Tepat pada pekan kedua Desember 2024, suasana pagi di Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai, Kabupaten Natuna, kepulauan Riau, dipenuhi tawa ceria ratusan anak-anak.

Anak-anak yang mengenakan berbagai pakaian seragam ini merupakan pelajar dari lima sekolah dasar dan satu Madrasah Ibtidaiah yang tengah mengikuti uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, saat berkontestasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sebelum diberikan santapan MBG, para pelajar yang berjumlah sekitar 500 orang ini diajak mengikuti beberapa permainan, yang tujuannya melatih mental dan bakat.

Para peserta yang mengikuti permainan pun diberikan makanan ringan berupa kue dan air mineral

Salah satu permainan yang menyita atensi adalah unjuk bakat. Beberapa anak maju dan berbaris untuk tampil. Setelah selesai semua yang berani maju diberikan hadiah berupa uang tunai.

Dalam penampilan pertama, seorang pelajar laki-laki melantunkan ayat suci Al Quran yang membuat suasana yang tadinya riuh dengan berbagai aktivitas persiapan MBG, seketika menjadi tenang, yang terdengar hanya angin yang menerpa pepohonan mengiringi lantunan ayat suci.

Lantunan ayat suci begitu indah dan merdu sehingga seakan-akan menghipnotis semua yang hadir. Begitu memikatnya lantunan ayat suci tersebut membuat panitia meminta sang pelajar pemilik suara merdu itu untuk kembali melantunkan ayat suci dari surat yang berbeda.

Seusai bermain, anak-anak kembali ke tempat duduk yang berada di bawah tenda yang disediakan oleh Lanal Ranai. Sambil berjalan menuju kursi, terlihat beberapa prajurit menenteng kantong kresek berisi kotak-kotak kecil berisi makanan, kemudian dibagikan kepada para pelajar. Setelah semua mendapatkan, panitia meminta salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum makan.

Pada momen ini, terlihat perbedaan agama di antara para pelajar. Ada yang berdoa dengan mengangkat kedua tangan kemudian membukanya dan menghadap ke atas seolah-olah sedang menadah sesuatu. Ada pula yang merapatkan kedua tangan dengan jari-jari saling bertaut atau meletakkannya satu di atas yang lain, lalu didekatkan ke dada atau wajah. Pemandangan ini menunjukkan bahwa semua agama dihormati dan diperlakukan dengan adil.

Selesai berdoa, para pelajar mulai membuka kotak makanan yang ada di atas meja dan sebagian di pangkuan mereka. Riuh tawa dan celoteh penuh keceriaan terdengar saat mereka saling membandingkan isi kotak dengan teman di sebelahnya. Suasana ceria ini memenuhi lapangan markas komando. Anak-anak tampak bahagia karena isi kotaknya lengkap, meliputi nasi, ikan, sayur, telur, buah, air mineral, bahkan ada susu.

Tanggal pelaksanaan MBG di Natuna belum diketahui secara pasti, tetapi pemerintah telah melakukan berbagai persiapan. Hal ini dimulai dengan perekrutan satuan pelaksana (Satpel) MBG di setiap daerah. Di Natuna, terdapat dua orang yang telah direkrut dan diberikan pelatihan. Uji coba juga telah dilakukan oleh TNI dari tiga matra. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna telah menyiapkan sekolah-sekolah yang akan dijadikan lokasi pelaksanaan program.

Pemkab Natuna telah menetapkan 71 sekolah meliputi tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebagai lokasi MBG. Jumlah ini diambil berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu 4.080 pelajar. Kuota tersebut baru mencakup 26 persen dari total jumlah pelajar jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga SLTA di Natuna, yang diperkirakan mencapai 15.674 siswa, bahkan bisa lebih dari itu apabila ditambah jumlah siswa PAUD.

Sebanyak 71 sekolah yang telah ditetapkan tersebut berada di wilayah rawan pangan, seperti Kecamatan Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, dan Bunguran Selatan. Selain itu, Pemkab Natuna juga telah mengusulkan dua lokasi untuk pendirian dapur MBG, yaitu di Kelurahan Bandarsyah dan Ranai Kota.

JAKARTA, iNewsMuria - Program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mulai menjalani ujicoba di 100 kabupaten/kota dari 38 provinsi. Meskipun masih dalam tahap uji coba, program ini bertujuan untuk memetakan masalah yang mungkin timbul dan membiasakan pelaksanaan program besar dengan biaya yang tidak sedikit.

Politisi Partai Golkar, Prof Dr Henry Indraguna SH MH mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG ini tidaklah mudah. Diperlukan usaha besar dan energi dari seluruh penyelenggara negara agar program ini dapat sukses dan mendukung terwujudnya generasi Emas 2045 yang unggul, siap bersaing di kancah internasional.

Prof Henry menilai pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga non-kementerian yang fokus pada pemenuhan gizi nasional merupakan langkah penting. 

"Badan Gizi Nasional sangat layak diapresiasi karena merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat konstitusi," ujar BGN Prof Henry, di Jakarta, Jumat (31/1/2025).  

Prof Henry juga memberikan dukungan terhadap keterlibatan TNI dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, mengandalkan TNI yang sudah terlatih dan berpengalaman adalah keputusan yang tepat untuk memastikan kelancaran program ini di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

Sementara itu, Prof Henry menggarisbawahi pentingnya fokus pada usia sekolah dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai anak-anak sekolah adalah kelompok yang paling tepat untuk diberikan akses makanan bergizi agar dampak program ini lebih maksimal, terutama dalam mengurangi angka stunting di Indonesia.

Indikator keberhasilan MBG, menurut Prof Henry, haruslah berdampak pada perbaikan gizi dan hasil belajar anak. Program ini, yang tertuang dalam Perpres Nomor 83/2024, diharapkan bisa membantu tumbuh kembang anak, dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

"Dalam pengembangan program MBG ini ke depan, sebaiknya dilakukan juga ujicoba dilaksanakan di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini bertujuan agar program ini benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses makanan bergizi, memberikan dampak langsung bagi mereka yang paling membutuhkan," paparnya. 

Prof Henry menambahkan, program MBG ini memiliki dampak yang lebih luas, tidak hanya pada gizi, tetapi juga pada pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan MBG bisa dilihat dari peningkatan kehadiran sekolah, konsentrasi belajar yang lebih baik, serta penurunan kasus perundungan di sekolah-sekolah. Untuk itu, pengawasan dan tata kelola yang ketat sangat diperlukan.
 

Editor : Langgeng Widodo

Samarinda: PT Resource Alam Indonesia Tbk segera merealisasikan pembangunan perumahan bersubsidi di Kelurahan Handil Bhakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pembangunan tersebut merujuk dengan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Di Kelurahan Palaran, Kalimantan Timur, Rain Realty akan menyiapkan 2 tipe perumahan, yaitu Paras Icon dan Samara Residence," ujar Direktur Rain Realty, Eddy.

Menurutnya, kehadiran Rain Realty di Samarinda diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sektor properti di wilayah ini.

"Pembukaan marketing gallery ini jadi momen spesial bagi warga Samarinda," katanya.

Kehadiran gallery itu ujar dia, memberikan kesempatan bagi calon pembeli dan investor, melihat secara langsung berbagai model properti yang sedang dan akan dikembangkan oleh perusahaan.

"Kami juga menyediakan presentasi properti, survei lokasi, hingga konsultasi dengan tim yang siap membantu," ujarnya.

Selain itu, pemilihan kawasan Palaran dinilai tepat karena memiliki akses jalan tol dan berbagai fasilitas umum, serta menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Samarinda saat ini.

"Ke depannya projek perumahan ini menawarkan kenyamanan sekaligus nilai investasi yang menjanjikan," katanya.

Untuk tahap awal ada dua tipe yang akan dibangun, yakni Paras Icon dan Samaran Residance. Paras Icon merupakan cluster perumahan untuk segmen rumah non ubsidi atau komersial.

Sementara Samara Residence difokuskan untuk segmen rumah subsidi. Total luasnya adalah 10 ha, dengan one gate system, dan ROW seluas 20 meter, dilengkapi dengan boulevard, clubhouse, mushola, taman bermain dan jogging track dengan desain kekinian dan ramah lingkungan.

"Cicilan di Samara Residence mulai dari 1 jutaan saja dengan fasilitas KPR, sehingga diharapkan Gen Z mampu memiliki tempat tinggalnya sendiri," katanya.

Dengan segudang keunggulan dan kemudahannya, Rain Realty diharapkan mampu berkontribusi terhadap program 3 juta Rumah Presiden Prabowo.

"Kami tidak membangun house, tetapi build a home. Sesuai dengan tagline kami, Living Your Best Life," katanya.

(FZN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan perubahan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi perbankan supaya hemat.

Selain itu, juga dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp2 8,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

"Dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya," ucap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Dia juga menekankan pentingnya memastikan program FLPP tepat sasaran. Sehingga, hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena, rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," pesan Ara.

Ara menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini.

Selain itu, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga lebih tepat.

Salah satu poin utama yang kami diskusikan adalah donasi 50 juta dolar dari UEA untuk reforestasi hutan di Indonesia, yang akan direalisasikan dalam kunjungan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah mengungkapkan kesiapan untuk bekerja sama di berbagai sektor termasuk energi hijau, infrastruktur perumahan, serta pertahanan di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Luhut setelah bertemu Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Al-Mazroui.

"Salah satu poin utama yang kami diskusikan adalah donasi 50 juta dolar dari UEA untuk reforestasi hutan di Indonesia, yang akan direalisasikan dalam kunjungan Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia,” kata Luhut dalam pernyataan DEN yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, terkait pertemuan dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Al-Mazroui yang berlangsung di Jakarta, Jumat (31/1).

Di sektor energi hijau, kata Luhut, UEA berkomitmen berinvestasi dalam geothermal, hydropower, tenaga angin, dan panel surya guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kerja sama di bidang perumahan juga menjadi fokus utama, di mana UEA siap membantu konstruksi dan pembiayaan 3 juta rumah di Indonesia.

“Pembangunan 3 juta rumah juga menjadi fokus, dengan UEA yang menyanggupi bantuan dalam konstruksi dan pembiayaan. Selain itu, pengembangan pelabuhan seperti Tanjung Priok dan Makassar akan ditingkatkan ke standar internasional, sejalan dengan kerja sama sektor kelistrikan yang berpotensi hingga 62 GW," kata Luhut.

Dalam bidang pertahanan, ungkap Luhut, UEA menyatakan ketertarikannya untuk bermitra dalam produksi senjata ringan dan senapan serbu.

Sementara itu, keterangan resmi DEN diterima di Jakarta, Sabtu, menyebut, rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang diinisiasi oleh MBZ, Presiden UEA, menunjukkan besarnya perhatian UEA terhadap stabilitas hubungan kedua negara.

“Kami juga membahas perkembangan beberapa proyek strategis, termasuk RS Kardiologi Emirates–Indonesia di Surakarta yang hampir rampung, pengembangan Bandara Bali Utara yang masih dalam tahap studi, serta pengolahan alumina dengan kebijakan hilirisasi,” kata dia.

Selain itu, Luhut menjelaskan bahwa investasi UEA juga mencakup pembangunan Pusat Data Nasional, pengembangan Financial Center di IKN, dan pendirian International Mangrove Research Center di Bali.

Selain program-program itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa pembahasan dengan pihak UEA juga mencakup pengelolaan pelabuhan dan bandara di Jakarta dan Bali agar lebih transparan dan efisien. UEA juga menyatakan minatnya untuk berinvestasi di sektor perhotelan BUMN melalui skema joint venture.

"Semua inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat untuk membangun masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan. Saya optimis hubungan kerja sama antara Indonesia dan UEA akan terus berkembang dan bermanfaat bagi kedua negara,” ujarnya.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo sangat yakin perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 9 persen.

Hashim mengatakan pemerintah memfokuskan anggaran untuk program-program yang bisa memicu perputaran ekonomi di beragam sektor. Misalnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mulai berjalan.

Dia berkata Bappenas pernah memprediksi MBG akan menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,83 persen dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah pun menambah anggaran program itu dengan harapan ekonomi tumbuh lebih tinggi.

"Ditambah Rp100 triliun berarti pertumbuhan ekonomi kita akan bertambah 1,95 persen atau 2 persen. Kenapa? Karena uang ini sedang disuntik dan akan disuntik kepada pelaku-pelaku ekonomi di tingkat yang paling dasar, yaitu di pedesaan," ujar Hashim pada ESG Sustainability Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1).

Selain MBG, pemerintah juga berfokus pada program 3 juta rumah rakyat per tahun. Menurutnya, program itu akan menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Program itu akan memberi stimulus ekonomi terhadap 185 bidang karena permintaan terhadap barang-barang pendukung perumahan. Misalnya, permintaan 3 juta ton besi, 15 juta ton semen, hingga 15 juta tempat tidur.

"Ini akan nanti jadi stimulus dan kami sudah hitung bisa jadi 1,5 sampai 2,5 persen per tahun ini dari perumahan. Berarti apa? Berarti sudah (pertumbuhan ekonomi) 9 persen saya sudah buktikan, Pak," ujarnya.

Prabowo, sambung Hashim, juga getol memangkas anggaran seremonial di semua kementerian. Dia juga memerintahkan BUMN untuk memesan keperluan, seperti kapal, di dalam negeri agar industri nasional bergerak.

"Saya semakin optimis, semakin yakin, kita bisa capai minimal 8 persen, maksimal 9-10 persen," ujar Hashim.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menegaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dipangkas meskipun ada kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menjelaskan bahwa program MBG termasuk dalam skala prioritas.

"Tidak kena. Kebijakan efisiensi mengacu pada Inpres No.1/2025," kata Putro saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Jumat (31/1/2025).

Putro menambahkan bahwa efisiensi anggaran sudah diatur dalam Instruksi Presiden No.1/2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan pengkajian dan pemetaan terhadap potensi pos anggaran yang bisa dilakukan penghematan.

"Pembahasan sudah dimulai, tapi masih dilakukan pemetaan terkait program kegiatan yang terkena efisiensi," ujarnya.

Untuk tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 19,7 miliar.

Namun, dalam plafon APBD 2025, baru dialokasikan sebesar Rp 12,2 miliar, sehingga akan terjadi kekurangan pagu sebesar Rp 7,5 miliar.

Kekurangan ini diharapkan dapat dipenuhi saat pembahasan APBD Perubahan 2025.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gunungkidul untuk merumuskan kebijakan yang tepat ke depannya.

"Endang belum bisa memastikan terkait efisiensi, karena berkaitan dengan dana transfer daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah hingga Dana Keistimewaan di Pemerintah DIY. Pasti efisiensi dan rasionalisasi akan dilakukan," ucapnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis demi kesejahteraan masyarakat.

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait ramainya pemberitaan menu serangga dalam program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, mengonsumsi serangga sebenarnya bukanlah hal baru karena tercantum dalam hadits.

"Itu juga ada dalam hadits, ya, bahwa ada dua bangkai yang boleh dimakan, yaitu ikan dan belalang. Dan bahkan belalang ini digunakan oleh Rasulullah ketika berperang sebagai sumber protein. Selain protein juga di situ ada kalsium, mineral, dan lain-lain," ujarnya dalam wawancara eksklusif di kantornya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dadan menyebutkan, bukan rahasia lagi bahwa serangga, khususnya belalang memang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Sebagai ahli serangga, Dadan mengaku sudah lama mengkaji kandungan protein dalam tubuh serangga bersayap lurus tersebut.

Meski demikian, Dadan juga menyampaikan, penting untuk melihat dahulu kebiasaan dan juga tradisi dari tiap-tiap masyarakat di daerah. Jika memang serangga menjadi makanan favorit dari suatu masyarakat tertentu, maka kehadirannya tentu bisa dipertimbangkan dalam menu Makan Bergizi Gratis.

"Komposisi gizi itu sebaiknya berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi, kalau di daerah yang banyak telur, mungkin telur yang akan mayoritas menjadi sumber protein. Kemudian, di daerah yang banyak ikan, seperti Indonesia Timur, daerah pantai, itu basis proteinnya ikan," kata Dadan.

"Nah, karena ini berbasis potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal, saya tahu bahwa bisa saja di beberapa daerah atau di daerah yang masyarakatnya sudah terbiasa makan serangga, contohnya belalang dan ular sagu, itu bisa dipertimbangkan menjadi sumber protein," kata dia.

(Dhera Arizona)

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Sumber pendanaan pembangunan RLH berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, CIREBON - Rencana Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terhambat. Ketersediaan jumlah dapur umum untuk mendukung program tersebut masih cukup minim.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengatakan, Kabupaten Cirebon memerlukan sekitar 130 dapur untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Saat ini, implementasi dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama dimulai dengan satu dapur di Kecamatan Gegesik yang telah menyediakan 3.043 porsi makanan sejak 13 Januari 2025 dan masih berlangsung hingga kini.

Jika tidak ada perubahan dan sarana prasarana telah siap, pada 17 Februari 2025 direncanakan penambahan tiga dapur lagi, masing-masing dengan kapasitas 3.000 porsi.

Disebutkan Wahyu, lokasinya dapur umum berada di Sumber (dapur di Kodim Kabupaten Cirebon), Plumbon, dan Kedawung. Selain itu, saat ini sedang dilakukan verifikasi untuk dua lokasi dapur tambahan di Ciwaringin dan Depok.

"Kami bertahap mempersiapkan di lapangan dan mana-mana saja yang sudah siap itu yang didahulukan untuk menjadi bagian dapur kita," kata Wahyu, Jumat (31/1/2025).

Menurut Wahyu, setiap dapur akan didukung oleh 50 personil, termasuk tiga orang dengan peran penting: manajer kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan. Struktur ini dirancang untuk memastikan operasional dapur berjalan lancar dan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar, setiap dapur akan didukung oleh 50 personil yang memiliki peran penting dalam operasional sehari-hari.

Beberapa posisi kunci yang akan ditempatkan di setiap dapur antara lain manajer kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan. Kehadiran ahli gizi dalam setiap dapur umum ini sangat penting untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada masyarakat memenuhi standar gizi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, keberadaan akuntan juga diperlukan untuk mengelola dan memastikan bahwa dana yang digunakan dalam program ini dipergunakan dengan efisien dan tepat sasaran.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang terlatih, diharapkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Wahyu berharap, dengan langkah-langkah persiapan yang sudah dilakukan, program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Cirebon dapat berkembang dengan baik dan menjangkau lebih banyak warga.

"Program MBG ini diharapkan tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya untuk mendorong pemenuhan gizi yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cirebon," katanya.