Lebak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lebak menganggarkan Rp10 miliar untuk program makan bergizi gratis (MBG) dari Alokasi Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) 2025.

"Anggaran program MBG itu sesuai arahan Pemerintah Provinsi Banten dengan mengalokasikan 2 persen dari target pendapatan asli daerah (PAD) 2025 sebesar Rp10 miliar," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak Halson Nainggolan di Lebak, Jumat.

Pemerintah Kabupaten Lebak mempersiapkan petunjuk teknis (juknis) program MBG dengan mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk 225.055 siswa.

Program MBG yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto diharapkan berdampak positif terhadap kesehatan dan kecerdasan anak sekolah.

Selain itu juga menjadi investasi masa depan dalam menciptakan Indonesia Emas 2045 sehingga diharapkan dapat menurunkan angka malanutrisi, mengurangi prevalensi stunting dan gizi buruk.

Dengan adanya program MBG, pemerintah berharap mampu mempercepat pencapaian target pembangunan manusia yang berdaya saing dan menciptakan generasi unggul dan berkualitas di masa depan.

Generasi unggul dan berkualitas diharapkan terwujud bila pelajar wajib mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berprotein.

"Kita optimistis program MBG berjalan lancar karena sudah dilakukan pengkajian yang lebih matang, termasuk pengalokasian anggaran," kata Halson.

Sekretaris Dinas Pendidikan Lebak Maman Suryaman mengatakan sasaran pelajar yang mendapatkan program MBG tercatat sebanyak 225.055 orang terdiri dari 33.245 pelajar PAUD/TK, 142.578 siswa Sekolah Dasar (SD) dan 50.232 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Begitu itu juga untuk ibu menyusui dengan ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp10.000 per porsi.

"Kami berharap program MBG itu segera direalisasikan, karena di daerah lain sudah diterapkan," kata menjelaskan.

Sementara itu, Kepala SDN 4 Rangkasbitung Barat Kabupaten Lebak Nengsih mengatakan siswa di sini menyambut baik program MBG, karena bisa terbantu terpenuhi konsumsi makanan yang mengandung gizi dan protein.

"Kami meyakini siswa senang dan juga dapat mengantisipasi anak putus sekolah," kata Nengsih.*

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menerima kunjungan Menteri Energi dan Infrastruktur UAE (PEA) Suhail Mohamed Almazrouei di Graha Mandari, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Zulhas menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait dengan berbagai upaya untuk kerja sama terkait dengan ketahanan pangan dan hilirisasi energi.

"Mereka tertarik sekali dengan hilirisasi sektor energi dan juga bidang pangan. Terutama pekerjaan pekerjaan yang menyangkut dengan bidang pangan yang nanti harus kita kondisikan lebih lanjut," katanya.

Zulhas menyampaikan bahwa pada pertemuan ini hanya sebatas terkait dengan upaya untuk bekerjasama. Untuk hasil kerja sama dengan UEA nanti akan ditindaklanjuti dalam pertempuran yang terjadi pada 11-13 Februari 2025 di UEA.

"Mereka juga mengundang tamu kehormatan bapak Presiden Prabowo pada agenda mereka yakni 11-13 Februari nanti untuk pembahasan lebih lanjut," katanya.

Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah akan ada dukungan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari UEA, Zulhas menyampaikan belum ada pembahasan ke sana.

"Pembahasan makan bergizi gratis tidak secara spesifik (dibahas)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazrouei menyampaikan siap membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Suhail mengatakan dibutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dia mengatakan kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto harus ada kemajuan yang lebih cepat.

"Di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden (Prabowo), kita harus memberikan kemajuan yang lebih cepat, karena beliau bercita-cita agar rakyatnya mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen, dan itu memerlukan kerja yang luar biasa. Dari sisi ini, saya dapat memberi tahu Anda, kami siap bermitra dan kami akan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai target itu" kata Suhail dalam acara The 3rd UAE-Indonesia Roundtable Discussion yang digelar Kedubes UEA di Jakarta di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Suhail mengatakan kerja sama antara Indonesia dan UEA juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, berbagai persoalan yang menghambat investasi UEA di Indonesia juga perlu diselesaikan.

"Kita perlu bernegosiasi lebih cepat dan kita perlu menciptakan kemitraan, yang merupakan mitra untuk masa depan, untuk melakukan proyek yang jauh lebih besar di Indonesia. Kami siap berinvestasi jika diberi kesempatan," ucapnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menerima kunjungan Menteri Energi dan Infrastruktur UAE (PEA) Suhail Mohamed Almazrouei di Graha Mandari, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Zulhas menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait dengan berbagai upaya untuk kerja sama terkait dengan ketahanan pangan dan hilirisasi energi.

"Mereka tertarik sekali dengan hilirisasi sektor energi dan juga bidang pangan. Terutama pekerjaan pekerjaan yang menyangkut dengan bidang pangan yang nanti harus kita kondisikan lebih lanjut," katanya.

Zulhas menyampaikan bahwa pada pertemuan ini hanya sebatas terkait dengan upaya untuk bekerjasama. Untuk hasil kerja sama dengan UEA nanti akan ditindaklanjuti dalam pertempuran yang terjadi pada 11-13 Februari 2025 di UEA.

"Mereka juga mengundang tamu kehormatan bapak Presiden Prabowo pada agenda mereka yakni 11-13 Februari nanti untuk pembahasan lebih lanjut," katanya.

Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah akan ada dukungan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari UEA, Zulhas menyampaikan belum ada pembahasan ke sana.

"Pembahasan makan bergizi gratis tidak secara spesifik (dibahas)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazrouei menyampaikan siap membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Suhail mengatakan dibutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dia mengatakan kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto harus ada kemajuan yang lebih cepat.

"Di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden (Prabowo), kita harus memberikan kemajuan yang lebih cepat, karena beliau bercita-cita agar rakyatnya mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen, dan itu memerlukan kerja yang luar biasa. Dari sisi ini, saya dapat memberi tahu Anda, kami siap bermitra dan kami akan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai target itu" kata Suhail dalam acara The 3rd UAE-Indonesia Roundtable Discussion yang digelar Kedubes UEA di Jakarta di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Suhail mengatakan kerja sama antara Indonesia dan UEA juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, berbagai persoalan yang menghambat investasi UEA di Indonesia juga perlu diselesaikan.

"Kita perlu bernegosiasi lebih cepat dan kita perlu menciptakan kemitraan, yang merupakan mitra untuk masa depan, untuk melakukan proyek yang jauh lebih besar di Indonesia. Kami siap berinvestasi jika diberi kesempatan," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis (MBG) pada bulan Ramadhan akan terdiri dari makanan yang tahan lama, seperti kurma dan makanan kering.

Dadan menyebutkan, paket makan bergizi gratis pun akan dibawa pulang oleh murid-murid sekolah untuk disantap pada saat buka puasa.

"(Makan bergizi gratis) Dibagikan saat mau pulang dengan menu yang tahan (lama)," kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

"Misal kurma, buah, susu, dan penangan kering fortifikasi," ujar dia melanjutkan.

Dadan menyebutkan, sistem tersebut juga bakal berlaku bagi para murid yang tidak berpuasa maupun beragama selain Islam.

"Tetap dibawa pulang, perlakuan sama (kepada yang tidak berpuasa)," lanjut dia.

Sebelumnya, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap terlaksana selama bulan Ramadhan 2025.

Namun, jadwal pembagian makan bergizi gratis diubah menjadi pada jam pulang sekolah.

"Jadi bulan Ramadhan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis (MBG) pada bulan Ramadhan akan terdiri dari makanan yang tahan lama, seperti kurma dan makanan kering.

Dadan menyebutkan, paket makan bergizi gratis pun akan dibawa pulang oleh murid-murid sekolah untuk disantap pada saat buka puasa.

"(Makan bergizi gratis) Dibagikan saat mau pulang dengan menu yang tahan (lama)," kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

"Misal kurma, buah, susu, dan penangan kering fortifikasi," ujar dia melanjutkan.

Dadan menyebutkan, sistem tersebut juga bakal berlaku bagi para murid yang tidak berpuasa maupun beragama selain Islam.

"Tetap dibawa pulang, perlakuan sama (kepada yang tidak berpuasa)," lanjut dia.

Sebelumnya, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap terlaksana selama bulan Ramadhan 2025.

Namun, jadwal pembagian makan bergizi gratis diubah menjadi pada jam pulang sekolah.

"Jadi bulan Ramadhan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

KOMPAS.com - Pemerintah menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp 171 triliun. Angka tersebut naik sebesar Rp 100 triliun dari anggaran saat ini sebesar Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Anggaran program Makan Bergizi Gratis ini akan melibatkan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penambahan anggaran MBG berdampak positif terhadap peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan memberikan manfaat yang berlipat ganda terhadap UMKM.

Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Singgih Januratmoko mengapresiasi kebijakan pemerintah melibatkan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis.

“Pelibatan usaha kecil memungkinkan masyarakat langsung menikmati roda ekonomi yang berputar. Anggaran Rp 171 triliun langsung membuka lapangan pekerjaan dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” papar Singgih dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Menurut Singgih, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan program MBG dapat melibatkan UMKM dalam rantai produksi untuk memasok keperluan MBG.

“Pelibatan ini tentu kami sambut baik, karena juga menghidupkan usaha milik peternak ayam dan petelur UMKM,” tuturnya.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi telur. Makan bergizi gratis (MGB). Program Makan Bergizi Gratis (MBG). PINSAR dukung program MGB untuk keselamatan peternak UMKM.

“Peternak kecil dengan modal terbatas selama ini tak mampu bersaing dengan perusahaan konglomerasi perunggasan. Dengan MBG, pemerintah bisa menyelamatkan 13 juta tenaga kerja yang terlibat dalam peternak UMKM,” kata dia.

Pelibatan peternak UMKM, lanjutnya, juga berimbas positif terhadap kestabilan harga daging ayam dan telur, yang sejak pandemi belum juga bisa stabil.

“Padahal kami berharap agar harga daging ayam atau live bird selalu stabil di atas harga acuan dari pemerintah. Realitanya, harga live bird stabil di bawah harga acuan yang mengakibatkan peternak UMKM merugi terus dan akhirnya gulung tikar,” tuturnya.

Kesulitan yang dialami oleh para peternak tersebut mengakibatkan habisnya modal kerja.

Singgih berharap, dengan program MBG, pemerintah juga membantu kemudahan kredit untuk peternak rakyat agar bisa memulai beternak kembali.

“Dengan permodalan itu, peternak UMKM bisa membantu menyukseskan program MBG,” harapnya.

Ia menegaskan, para peternak yang terhimpun dalam PINSAR di berbagai wilayah di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur dalam program MBG.

“Kami mendukung penuh program MBG, karena mampu menyelamatkan peternak UMKM. Dan kami sanggup memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur, untuk menyukseskan program MBG,” pungkas Singgih.

Jakarta (ANTARA) - Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Keseriusan pemerintah untuk menjalankan program itu terlihat dari kebijakan awalnyayang memutuskan untuk memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemisahan ini bertujuan kuat agar Kementerian PKP fokus dalam pencapaian Program 3 Juta Rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Saat ini pembangunan rumah masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih berada di angka sembilan juta unit. Masih tingginya angka backlog tersebut menunjukkan bahwa masih perlu nya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

Hal ini dikarenakan bahwa tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

Tidak hanya itu, generasi muda yang mencari hunian saat ini juga semakin banyak. Hal ini terlihat dari 75 persen pencari properti didominasi generasi muda, terutama kelompok usia 18-44 tahun yang semakin beralih dari menyewa ke membeli rumah.

Mayoritas generasi muda cenderung berminat memiliki rumah baik baru ataupun bekas dibandingkan menyewa. Ini terjadi karena saat ini generasi muda memandang rumah sebagai salah satu simbol stabilitas hidup secara jangka panjang.

Adanya kecenderungan generasi muda yang mulai berkeinginan untuk memiliki hunian sendiri dapat diartikan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030.

Maka dari itu Program 3 Juta Rumah menjadi program prioritas sesuai Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni menyediakan rumah murah dan layak huni dengan sanitasi dan fasilitas umum yang baik untuk TNI dan Polri, ASN, pegawai kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah.

Memasuki akhir Januari 2025, Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memasuki periode 100 hari kerja sejak pertama kali menjalankan roda pemerintahan pada 20 Oktober 2024. Begitu pula dengan Program 3 Juta Rumah yang dimulai bersamaan dengan terbentuknya Kementerian PKP.

Lalu bagaimana capaian program itu?

Melanjutkan FLPP

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari Program 3 Juta Rumah yakni realisasi penyaluran KPR rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Dari angka tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk melanjutkan program skema FLPP menjadi salah satu komponen dalam denah Program 3 Juta Rumah yang saat ini dalam penyusunan.

Pemerintah sedang mengkaji perubahan desain terkait dengan FLPP. Terdapat perubahan skema porsi pendanaan.

Skema itu menekankan perubahan target penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 270 ribu unit dengan dukungan porsi pendanaan 60 persen APBN dan 40 persen swasta. Sebelumnya porsi pendanaan FLPP yang ditanggung oleh APBN sebesar 75 persen sedangkan swasta hanya 25 persen. Dengan adanya perubahan porsi pendanaan tersebut maka bisa dikatakan skema pertama ini dapat mengurangi beban APBN dalam membiayai perumahan rakyat.

Sedangkan skema kedua perubahan desain FLPP lebih pada peningkatan output KPR dengan perluasan penerima manfaat KLP dengan perubahan target unit penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 320 ribu unit.

Skema ini menargetkan penyaluran KPR Rumah Subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di kelas menengah bawah yang banyak didominasi oleh pekerja sektor informal.

Program FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Regulasi dan investasi asing

Capaian berikutnya dalam Program 3 Juta Rumah selama periode 100 hari kerja pemerintah pada bidang regulasi adalah pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, dan Menteri PU.

Kebijakan pembebasan itu diambil pemerintah untuk membebaskan BPHTB sebesar 5 persen dari harga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pembebasan biaya ini bertujuan untuk menggairahkan penjualan rumah subsidi di level daerah dan berpeluang positif dalam memudahkan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Kebijakan berikutnya, pembebasan biaya dan percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di level pemerintah daerah. Kebijakan ini meniadakan retribusi PBG sekaligus juga mempercepat penerbitan izin bagi pembangunan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui kebijakan ini tentunya diharapkan dapat meringankan beban para pengembang perumahan dalam pembangunan perumahan tapak maupun hunian vertikal, sehingga nantinya berdampak pada penetapan harga hunian yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

Capaian lainnya dalam Program 3 Juta Rumah adalah masuknya investasi asing dari Qatar untuk membantu pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan investor Qatar untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Masuknya investor dari Qatar ini tentunya membuka peluang bagi investor dari negara lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Singapura hingga perusahaan global seperti Standard Chartered pun menyatakan minat untuk membantu Program 3 Juta Rumah.

Kehadiran investor asing ini bisa dinilai sebagai momentum emas yang harus dimanfaatkan untuk melesatkan sektor properti sebagai salah sektor ekonomi yang berpeluang menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pencapaian target pertumbuhan 8 persen.

Di samping itu, banyaknya investor asing yang berminat untuk membantu Program 3 Juta Rumah juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait (Ara) mengungkapkan akan ada pembangunan perumahan untuk TNI angkatan darat, laut, dan udara. Groundbreaking akan dimulai pada Februari dan Maret 2025.

Hal ini ia ungkapkan dalam acara pelantikan Pejabat Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta.

"Bulan Februari, kita akan mulai membangun rumah buat Angkatan Darat. Bersama-sama dengan Angkatan Darat. Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia juga memiliki rumah," kata Ara pada Kamis (30/1/2025).

Dalam pembangunan rumah kali ini, ia menggandeng sejumlah perbankan milik BUMN. Untuk pembangunan perumahan TNI Angkatan Darat (AD), bank pendampingnya adalah Bank Mandiri

"Saya sudah dua kali bertemu dengan Jendral Maruli KSAD (Kepala Satuan Angkatan Darat) dan juga dengan Dirut Mandiri. Nanti bank pendampingnya adalah Bank Mandiri," ungkap Ara.

Pembangunan perumahan selanjutnya diperuntukkan bagi anggota kepolisian atau Polri. Targetnya pembangunan dimulai paling lambat Maret 2025.

Selanjutnya, Kementerian PKP juga akan membangun perumahan untuk anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada Maret mendatang. Nantinya bank pendamping untuk perumahan TNI AL adalah bank BNI.

"Kita akan mulai membangun bersama-sama BNI dan Angkatan Laut. Di tempat yang ditentukan. Paling lama saya ingin bulan Maret dengan Angkatan Laut," sebutnya.

Terakhir, ada pula pembangunan perumahan untuk TNI Angkatan Udara (AU) dengan bank pendamping adalah bank BRI.

Sementara itu, untuk pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga tengah dibangun di beberapa tempat. Bahkan Kementerian PKP, menggaet investor asing yakni dari Qatar untuk pembangunan rumah di perkotaan. Ada pun nilai investasi yang digelontorkan mencapai US$ 16-20 miliar atau Rp 262-327 triliun (kurs Rp 16.379).

Lalu, Ara juga menyampaikan Uni Emirat Arab (UAE) tertarik menyusul Qatar. Saat ini mereka tengah melakukan survei lahan yang cocok.

Lahan-lahan tersebut merupakan lahan yang telah disediakan dari Sekretariat Negara (Setneg), perumahan anggota DPR di Kalibata, tanah di sekitar Gelora Bung Karno (GBK), aset milik PT KAI, PT Pekebunan Nusantara, Perumnas, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga barang sitaan negara.

"Kita doakan ya, mohon doanya ya. Kita sampaikan tadi UEA mereka lihat lahan-lahan kita. Mereka melihat marketnya. Aturannya seperti apa, itu kan ada proses," imbuhnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana merespons Ketua DPR RI Puan Maharani yang mendorong pemerintah untuk terus mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG). Dadan mengatakan pihaknya melakukan evaluasi setiap hari.

"BGN melakukan evaluasi tiap hari. (Hasil evaluasi) Menuju ke arah yang lebih baik," kata Dadan saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (30/1/2025).

Dadan menyampaikan pihaknya saat ini tengah fokus untuk mencapai target Presiden Prabowo Subianto agar makan bergizi gratis bisa merata pada 2025. Dia mengatakan makan bergizi gratis untuk siswa disabilitas akan disiapkan dengan khusus sesuai kebutuhan.

"Kami sedang bekerja keras agar target Presiden tercapai," ujarnya.

"Semua yang membutuhkan perlakukan khusus, disiapkan khusus. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing," lanjutnya.

Sebelumnya, Puan merespons adanya kritik terkait program makan bergizi gratis (MBG). Puan mendorong Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan menyempurnakan program tersebut.

"Ya program ini kan masih baru, saya yakin Pemerintah masih harus melakukan evaluasi dan menyempurnakan," kata Puan saat dihubungi, Kamis (30/1/2025).

Puan mengatakan pihaknya akan memberi kesempatan pemerintah untuk mengevaluasi program baru tersebut. Dia menyoroti khususnya berbagai hal teknis di lapangan.

"Jadi kami beri kesempatan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan satu program baru, perlu banyak hal yang dilakukan untuk teknis-teknisnya di lapangan," ucapnya.

Dia mengatakan evaluasi penting agar program tersebut benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

"Jadi kita tetap kawal di DPR untuk pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya betul-betul bermanfaat bagi masyarakat khususnya anak-anak," ujar dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, Agus Priyanto, dilantik menjadi Inspektur Bidang Investigasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). KPK menilai penugasan ini menjadi wujud peran aktif KPK menciptakan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian PKP.

"Ini juga menjadi praktik baik untuk mendorong optimalisasi pengawasan internal di Kementerian, sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas," kata Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan, Jumat (31/1/2025).

Budi menjelaskan proses pelantikan Agus Priyanto dilaksanakan kemarin, Kamis (30/1). Dia mengungkapkan penugasan baru Agus ini selaras dengan tugas sebelumnya di Kedeputian Korsup KPK.

KPK, kata dia, terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjalin sinergi dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah (pemda). Dia menyebut hasil koordinasi yang dilakukan KPK dengan kementerian, lembaga maupun pemda dapat dilihat melalui hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) ataupun skor Survei Penilaian Integritas (SPI).

"Dalam penilaian MCP terdapat 8 fokus area yang menjadi perhatian KPK. Salah satunya terkait Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). KPK berkoordinasi dengan Inspektorat di lingkungan kementerian lembaga maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem pengawasan, mengidentifikasi celah korupsi, serta mendorong reformasi birokrasi. KPK juga mengawasi perihal penertiban aset dan pengadaan barang jasa," ujarnya.

Terkait Kementerian PKP, Budi menjelaskan sebagai Kementerian baru sudah menjadi kewajiban untuk mengelola aset maupun pengadaan barang jasa secara mandiri.

Dia mengungkapkan pelantikan Agus Prayitno bersama dengan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian PKP yang terdiri atas 31 pejabat tinggi pratama, 66 pejabat administrator dan 23 Pejabat Pengawas. Pelantikan ini pun turut dihadiri Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Ketua Dewan Pengawas KPK Gusrizal, Sekretariat Jenderal KPK Cahya H. Harefa, Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPK Zuraida Retno Pamungkas.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Efisiensi dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ara mengungkapkan hal ini saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat eselon II hingga IV Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"Pada kesempatan ini juga saya akan umumkan, saya akan membentuk beberapa satgas yang pertama saya akan bentuk satgas efisiensi," tegas Ara.

Satgas efisiensi ini dibentuk karena melihat pengalaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menunjuk Elon Musk.

Elon Musk diketahui sebagai orang terkaya di dunia yang memimpin Satgas Investasi di negeri Paman Sam tersebut.

"Saya juga akan membentuk Satgas PSN, tapi buat rumah rakyat kecil, buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," lanjut Ara.

Saat ini, sudah ada Satgas Perumahan yang telah dibentuk Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dinyatakan menang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Satgas Perumahan bertugas dalam menyiapkan hingga membuka kembali Kementerian Perumahan.

Selain itu, fungsinya juga memberikan rekomendasi yang harus dilaksanakan Menteri PKP nantinya.

Jakarta (ANTARA) - BP Tapera sebagai bagian dari ekosistem perumahan mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

“Kami berupaya penuh untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program 3 Juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Menteri PKP. Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, BP Tapera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tapera telah berkontribusi hingga 87.736 unit rumah. Insya Allah ke depan dengan adanya redesain pembiayaan FLPP akan menambah jumlah penyaluran dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Jumat.

BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan hingga saat ini secara maraton membahas desain ulang pembiayaan FLPP tahun 2025 guna mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Himbara, BPKP dan SMF. Sudah ada beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan, kita tunggu saja detil keputusannya lebih lanjut,” kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan melalui program Tiga Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, menciptakan pengembang dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan.

Selain itu, melalui program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan.

Melalui program 3 juta Rumah ini, diharapkan juga tersedianya perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam. Untuk mendukung program tersebut BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan terus berupaya penuh untuk mewujudkannya.

Tercatat realisasi KPR Subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera untuk periode 20 Oktober 2024 hingga 30 Januari 2025 sebanyak 37.502 unit rumah. Capaian ini terdiri dari realisasi KPR FLPP (terbangun dan akad) sebanyak 36.118 unit rumah dan akad Tapera (Khusus PNS, terbangun dan akad) sebanyak 1.384 unit rumah.

Jika melihat dari capaian pembangunan dan penyaluran KPR Subsidi, maka tercatat akumulasi dalam periode yang sama mencapai 87.736 unit rumah. Dimana data proses bangun dan sampai dengan akad telah mencapai 50.234 unit rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025