Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Sumber pendanaan pembangunan RLH berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan pembangunan sebanyak 391 unit rumah layak huni (RLH) pada 2025 untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti saat dihubungi di Yogyakarta, Jumat, menyebutkan pembangunan bakal berlokasi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.

"Sumber pendanaan (pembangunan RLH) berasal dari Dana Keistimewaan (Danais) 2025, yang tersebar di empat kabupaten di DIY," ujar Anna.

Menurut dia, usulan tersebut diajukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terintegrasi.

Dari total 391 unit RLH yang diusulkan, kata dia, sebanyak 385 unit bersumber dari Program BKK, sementara enam unit lainnya berasal dari Program RTLH Terintegrasi.

Selain itu, lanjut Anna, Pemda DIY juga bakal mengupayakan penanganan rumah tidak layak huni melalui pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" (CSR).

"Pemda DIY akan meminta beberapa perusahaan dan perbankan untuk memberikan dana 'CSR' pada program penanganan RTLH," ujar dia.

Untuk mendukung percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, kata Anna, dua kabupaten di DIY yakni Kulon Progo dan Bantul juga bakal menetapkan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.10/6380.

Peraturan tersebut mengatur penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR, maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, CIREBON - Rencana Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terhambat. Ketersediaan jumlah dapur umum untuk mendukung program tersebut masih cukup minim.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengatakan, Kabupaten Cirebon memerlukan sekitar 130 dapur untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Saat ini, implementasi dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama dimulai dengan satu dapur di Kecamatan Gegesik yang telah menyediakan 3.043 porsi makanan sejak 13 Januari 2025 dan masih berlangsung hingga kini.

Jika tidak ada perubahan dan sarana prasarana telah siap, pada 17 Februari 2025 direncanakan penambahan tiga dapur lagi, masing-masing dengan kapasitas 3.000 porsi.

Disebutkan Wahyu, lokasinya dapur umum berada di Sumber (dapur di Kodim Kabupaten Cirebon), Plumbon, dan Kedawung. Selain itu, saat ini sedang dilakukan verifikasi untuk dua lokasi dapur tambahan di Ciwaringin dan Depok.

"Kami bertahap mempersiapkan di lapangan dan mana-mana saja yang sudah siap itu yang didahulukan untuk menjadi bagian dapur kita," kata Wahyu, Jumat (31/1/2025).

Menurut Wahyu, setiap dapur akan didukung oleh 50 personil, termasuk tiga orang dengan peran penting: manajer kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan. Struktur ini dirancang untuk memastikan operasional dapur berjalan lancar dan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar, setiap dapur akan didukung oleh 50 personil yang memiliki peran penting dalam operasional sehari-hari.

Beberapa posisi kunci yang akan ditempatkan di setiap dapur antara lain manajer kepala dapur, ahli gizi, dan akuntan. Kehadiran ahli gizi dalam setiap dapur umum ini sangat penting untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada masyarakat memenuhi standar gizi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, keberadaan akuntan juga diperlukan untuk mengelola dan memastikan bahwa dana yang digunakan dalam program ini dipergunakan dengan efisien dan tepat sasaran.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang terlatih, diharapkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Wahyu berharap, dengan langkah-langkah persiapan yang sudah dilakukan, program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Cirebon dapat berkembang dengan baik dan menjangkau lebih banyak warga.

"Program MBG ini diharapkan tidak hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai upaya untuk mendorong pemenuhan gizi yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cirebon," katanya.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut program Makan Bergizi Gratis sudah mulai diperkenalkan saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

Saat itu, Anies menang pilkada dengan modal dukungan Gerindra. Setelah Anies menang, Hashim meminta Anies untuk menjalankan program partai tersebut di Jakarta.

"Ada 800 ribu anak sekolah di Jakarta. Saya minta Bapak (Anies) dengan anggaran Rp80 triliun APBD itu sebagian untuk makanan bergizi gratis. Revolusi putih waktu itu namanya. Susu waktu itu," kata Hashim pada ESG Sustainability Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1).

Hal itu dia ungkap merespons masukan terkait penggunaan wadah yang ramah lingkungan dalam program MBG.

Hashim tak menjelaskan bagaimana kelanjutan program tersebut. Dia justru bercerita tentang program Gerindra lain yang pernah dititipkan ke Anies.

Program tersebut adalah pengurangan sampah plastik. Gerindra meminta Anies untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai demi menjaga lingkungan.

"Saya minta single use plastic dilarang di DKI. Kalau bisa waktu itu saya minta daur ulang, biodegradable," ucapnya.

"Namun, ini dari otonomi daerah, banyak ini wewenang pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Ini yang harus kita pertimbangkan ya," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintahan Prabowo Subianto menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Prabowo ingin negara memberi makan semua anak Indonesia setiap hari secara gratis.

Program itu mulai berjalan secara resmi pada 6 Januari 2025 di di 190 titik di 26 provinsi. Program itu digelar bertahap dengan target akhir 82,9 juta orang anak menerima makan gratis setiap hari.

Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun ketika berjalan penuh. Tahun 2024, anggaran untuk MBG baru Rp71 triliun per tahun.

SUMENEP, KOMPAS.com - Gaji untuk 47 relawan yang bekerja di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya ditangani oleh Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman menyatakan, tidak benar bahwa Kodim 0827 menangani gaji relawan di dapur makan bergizi gratis, seperti yang sebelumnya ditulis oleh sejumlah awak media.

Namun demikian, Kholilur mengakui bahwa hingga hari ini tidak ada memorandum of understanding (MoU) antara relawan yang bekerja di dapur makan bergizi gratis dan SPPG yang menaungi mereka selama bekerja.

"Kami belum membuat MoU dengan semua relawan (hingga hari ini)," katanya, Jumat (31/1/2025).

Selain itu, Kholilur enggan mengungkap besaran gaji atau upah yang akan diterima oleh relawan yang bekerja di dapur makan bergizi gratis.

Dia hanya memastikan bahwa upah yang akan diterima oleh mereka di bawah upah minimum kabupaten (UMK) karena mereka dikategorikan sebagai relawan, bukan karyawan.

"Tidak akan mendapat gaji sesuai UMK, karena relawan bukan karyawan," ucapnya.

Setiap relawan yang bekerja di dapur makan bergizi gratis akan menerima gaji dengan sistem harian. Namun, gaji itu akan direalisasikan setiap akhir bulan.

"Sistemnya harian, bayarannya bulanan," katanya.

Gaji untuk relawan akan diambilkan dari pagu anggaran yang diterima oleh SPPG.

Namun, hingga kini, Kholilur, sebagai kepala SPPG, belum mengetahui besaran pagu anggaran yang akan diterima.

Pihaknya juga belum mengetahui bagaimana mekanisme pagu anggaran itu akan direalisasikan.

Jakarta -

Partai Demokrat mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) bisa menjadi peluang ekonomi baru. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan peluang ekonomi tercipta dari permintaan pasokan bahan baku.

"Ini kan peluang. Kenapa kemudian Pak Prabowo juga selalu menyampaikan bahwa MBG ini bukan hanya untuk memenuhi rasa lapar atau memenuhi kebutuhan perut, kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi. Kemudian ada harapan jangka panjang bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, tetapi bisa menciptakan ekonomi baru," kata Herman di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Herman mencontohkan, pemenuhan telur untuk program MBG bisa mencapai hingga 82,9 butir per hari. Dia mengatakan kebutuhan itu bisa membuka peluang ekonomi baru.

"Seperti sekarang juga kan telur pasti kekurangan. Bayangkan kalau sudah 82,9 juta sesaran terpenuhi, satu hari butuh satu telur saja per orang, berarti butuh 82,9 juta telur. Ini harus disiapkan," katanya.

"Disiapkan kan bukan hanya di Jawa, harus disiapkan di seluruh wilayah. Nah ini menjadi potensi ekonomi baru di wilayah-wilayah tertentu yang memang belum ada produksinya," ucapnya.

Dia mengatakan, pemenuhan pasokan bahan baku untuk program MBG juga memberikan dampak ekonomi. Herman meyakini target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen bisa tercapai dengan dampak ekonomi dari program MBG.

"Nah ini menurut saya, di sinilah memang kecerdasan dan kehebatan Presiden Prabowo, untuk bisa bagaimana men-trigger keinginan pertumbuhan 8 persen dari berbagai sisi, termasuk makan bergizi gratis juga bisa untuk menopang terhadap pertumbuhan 8 persen," katanya.

(maa/maa)

Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai bagian dari ekosistem perumahan mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. BP Tapera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tapera telah berkontribusi hingga 87.736 unit rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho berupaya penuh untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program 3 Juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Menteri PKP.

"Insya Allah ke depan dengan adanya redesain pembiayaan FLPP akan menambah jumlah penyaluran dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Heru dikutip dari Antara, Jumat, 31 Januari 2025.

BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan hingga saat ini secara maraton membahas desain ulang pembiayaan FLPP tahun 2025 guna mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Himbara, BPKP dan SMF. Sudah ada beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan, kita tunggu saja detil keputusannya lebih lanjut,” kata Heru.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan melalui program Tiga Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, menciptakan pengembang dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan.

Selain itu, melalui program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan.

Melalui program 3 juta Rumah ini, diharapkan juga tersedianya perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam. Untuk mendukung program tersebut BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan terus berupaya penuh untuk mewujudkannya.

Tercatat realisasi KPR Subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera untuk periode 20 Oktober 2024 hingga 30 Januari 2025 sebanyak 37.502 unit rumah. Capaian ini terdiri dari realisasi KPR FLPP (terbangun dan akad) sebanyak 36.118 unit rumah dan akad Tapera (Khusus PNS, terbangun dan akad) sebanyak 1.384 unit rumah.

Jika melihat dari capaian pembangunan dan penyaluran KPR Subsidi, maka tercatat akumulasi dalam periode yang sama mencapai 87.736 unit rumah. Dimana data proses bangun dan sampai dengan akad telah mencapai 50.234 unit rumah.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - BP Tapera sebagai bagian dari ekosistem perumahan mendukung penuh pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

“Kami berupaya penuh untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program 3 Juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Menteri PKP. Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, BP Tapera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan Tapera telah berkontribusi hingga 87.736 unit rumah. Insya Allah ke depan dengan adanya redesain pembiayaan FLPP akan menambah jumlah penyaluran dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Jumat.

BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan hingga saat ini secara maraton membahas desain ulang pembiayaan FLPP tahun 2025 guna mendukung program 3 juta rumah.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Himbara, BPKP dan SMF. Sudah ada beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan, kita tunggu saja detil keputusannya lebih lanjut,” kata Heru.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan melalui program Tiga Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, menciptakan pengembang dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan.

Selain itu, melalui program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan.

Melalui program 3 juta Rumah ini, diharapkan juga tersedianya perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam. Untuk mendukung program tersebut BP Tapera bersama para pemangku kepentingan di sektor perumahan terus berupaya penuh untuk mewujudkannya.

Tercatat realisasi KPR Subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera untuk periode 20 Oktober 2024 hingga 30 Januari 2025 sebanyak 37.502 unit rumah. Capaian ini terdiri dari realisasi KPR FLPP (terbangun dan akad) sebanyak 36.118 unit rumah dan akad Tapera (Khusus PNS, terbangun dan akad) sebanyak 1.384 unit rumah.

Jika melihat dari capaian pembangunan dan penyaluran KPR Subsidi, maka tercatat akumulasi dalam periode yang sama mencapai 87.736 unit rumah. Dimana data proses bangun dan sampai dengan akad telah mencapai 50.234 unit rumah.

KOMPAS.com - Sepasang suami istri (pasutri) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memutuskan mundur sebagai relawan di dapur makan bergizi gratis (MBG) karena ketidakjelasan pembayaran gaji.

Dua relawan MBG itu adalah Moh Farid (56) dan Asia Wulandari (48), warga Desa Pandian, Kecamatan Kota.

Pasutri itu selama ini menjalankan usaha warung nasi, kemudian mereka juga turut menjadi relawan MBG di Sumenep.

Alasan Relawan MBG Mundur

Farid sebelumnya bertugas di bagian pemorsian, sedangkan istrinya, yang akrab disapa Wulan, bekerja di bagian penyayuran.

Menurut Farid, tugas di bagian penyayuran dimulai sejak pukul 01.00 WIB hingga selesai, sementara pemorsian dimulai pukul 04.00 WIB hingga seluruh menu selesai dimasak.

Keduanya akhirnya memilih untuk mengundurkan diri setelah dipindahtugaskan ke bagian lain.

Farid ditugaskan sebagai sekuriti dapur, sedangkan Wulan dipindah ke bagian pemorsian.

Namun, Wulan merasa sulit untuk menyesuaikan jadwal kerja dapur dengan operasional warung nasi yang telah mereka rintis selama 13 tahun.

Sementara itu, Farid merasa tidak nyaman karena harus bekerja sendirian sebagai sekuriti.

Ketidakjelasan Gaji sebagai Relawan Makan Bergizi Gratis

Selain masalah penempatan tugas, ketidakpastian mengenai gaji menjadi alasan utama pengunduran diri mereka.

Farid mengungkapkan bahwa sejak mengikuti pelatihan di Kodim 0827 Sumenep pada September 2024, tidak ada dokumen yang menyebutkan besaran gaji yang akan diterima.

"Tidak ada sama sekali hitam di atas putih, Mas," ujar Farid saat ditemui di rumahnya, Kamis (30/1/2025).

Farid juga pernah menanyakan langsung kepada Kepala Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG) Mohammad Kholilur Rahman mengenai kepastian gaji saat berkunjung ke rumahnya pada 11 Januari 2025.

Namun, ia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Farid hanya mengetahui bahwa nominal gaji relawan yang bertugas di malam dan siang hari berbeda.

Namun, hingga hari pengunduran dirinya, ia tetap tidak tahu berapa besaran gaji yang akan diterima.

Bahkan setelah mengundurkan diri, tidak ada perwakilan dari SPPG Sumenep yang menghubunginya untuk klarifikasi.

Tanggapan SPPG Sumenep

Menanggapi pengunduran diri sejumlah relawan, Kepala SPPG Sumenep Mohammad Kholilur Rahman membenarkan bahwa ada lima relawan mundur karena berbagai alasan, termasuk jam kerja yang dianggap terlalu lama.

"Relawan yang mengundurkan diri terjadi antara dua pekan setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada tanggal 13 Januari 2025 lalu, tapi sudah ada penggantinya," ujar Kholilur Rahman, Jumat (31/1/2025).

Saat ditanya mengenai ketidakjelasan gaji bagi relawan, Kholilur Rahman menyatakan bahwa semua kewenangan terkait gaji berada di tangan Kodim 0827 Sumenep.

Ia menjelaskan bahwa proses rekrutmen sepenuhnya dilakukan oleh Kodim 0827 Sumenep.

"Saya hanya diperkenalkan dengan mereka (relawan), lalu menjalani program sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN)," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pasutri Relawan Dapur Makan Bergizi Gratis di Sumenep Mengundurkan Diri karena Gaji Tidak Jelas".

Jakarta -

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan setidaknya lebih dari 30 ribu UMKM telah mendaftar menjadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG sendiri baru mulai dijalankan pada 6 Januari 2025 lalu.

Maman mengaku ada antusiasme UMKM untuk mendaftar sebagai mitra MBG. Menurut dia, ada sekitar 30 ribuan UMKM yang telah mendaftar sebagai mitra MBG. Nantinya, UMKM yang telah mendaftar tersebut akan dikurasi kembali oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Sepengetahuan saya ya, seminggu yang lalu, kurang lebih udah ada 30-an ribu yang mendaftar. Tapi itu kan nanti diverifikasi oleh Badan Gizi, dikurasi," kata Maman saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Maman menjelaskan nantinya BGN akan memeriksa kemampuan UMKM dalam beberapa hal, seperti kesanggupan menyediakan menu hingga permodalannya. Dari Kementerian UMKM sendiri, Maman menyebut telah menyiapkan kemudahan untuk menjadi mitra MBG, salah satunya melalui akses pembiayaan.

Apabila UMKM sudah resmi menjadi mitra MBG, pihaknya akan mengecek kemampuan finansialnya. Jika tidak mampu, UMKM akan diberikan kemudahan akses permodalan, melalui program-program bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Nanti kalau misalnya sudah diokekan dengan Badan Gizi, kita akan cek apakah UMKM ini punya kemampuan finansial untuk memberi modal usaha. Kalau memang yang tidak mampu, yang memang tidak punya kekuatan, nanti kita support lewat melalui Bank Himbara kita, melalui program KUR. Dan itu udah kita siapkan semua," terang Maman.

(acd/acd)

Bantul (ANTARA) - Sekolah Dasar Negeri 3 Panggang di Kelurahan Sidomulyo, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mencanangkan program Makan Bergizi Mandiri sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Indonesia, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami berharap kebisaan ini mendapat perhatian dari pemerintah. Semoga dengan rutin mengonsumsi makanan bergizi, anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas," kata Kepala SD Negeri 3 Panggang Sidomulyo Theresia di Bantul, Jumat.

Menurut dia, melalui kegiatan secara mandiri tersebut, sekolah mengajak siswa membawa bekal makan siang sehat yang terdiri dari nasi, sayur, lauk, dan buah. Gerakan makan bergizi ini resmi dimulai sejak Jumat (31/1) dengan melibatkan para siswa, guru, serta wali murid.

"Sesuai prinsip yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan program ini melibatkan 71 siswa dari kelas satu hingga kelas enam. Para wali murid juga turut mendukung inisiatif ini," katanya.

Dengan pencanangan program ini, kata dia, SD Negeri 3 Panggang berharap dapat menanamkan kebiasaan makan sehat bergizi sejak dini.

"Selain itu dapat mewujudkan generasi anak anak yang lebih cerdas dan sehat," katanya.

Sementara itu, salah satu wali siswa SD Negeri 3 Panggang Suryanto menyambut baik program tersebut, karena diharapkan dapat membuat anak sekolah semakin cerdas dan terjaga kesehatannya.

"Saya sangat mendukung program ini. Hari ini, bekal anak saya berisi kedelai edamame, buah pepaya, pisang, ikan tawar, telur, dan sayur bayam. Menu makanan ini selalu kami usahakan bergizi seimbang," katanya.*

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menyalurkan 37.502 unit rumah. Hal itu merupakan hasil realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera periode 20 Oktober 2024 sampai 30 Januari 2025.

Rinciannya, realisasi KPR FLPP yang terbangun dan telah akad sebanyak 36.118 unit rumah dan akad Tapera (Khusus PNS, terbangun dan akad) sebanyak 1.384 unit rumah. Jika melihat dari capaian pembangunan dan penyaluran KPR subsidi, maka tercatat akumulasi dalam periode yang sama mencapai 87.736 unit rumah di mana data proses bangun dan sampai dengan akad telah mencapai 50.234 unit rumah.

"Kami berupaya penuh untuk mendukung tercapainya pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, BP Tapera melalui FLPP dan pembiayaan Tapera telah berkontribusi hingga 87.736 unit rumah. Insyaa Allah ke depan dengan adanya redesain pembiayaan FLPP akan menambah jumlah penyaluran dana FLPP kepada Masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).

Di sisi lain, BP Tapera juga tengah merancang ulang pembiayaan FLPP 2025 bersama stakeholder terkait. Hal ini dilakukan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Himbara, BPKP dan SMF. Sudah ada beberapa usulan untuk menjadi bahan pertimbangan, kita tunggu saja detil keputusannya lebih lanjut," ungkap Heru.

Sebagai informasi, berdasarkan sumber buku putih Satgas Perumahan, melalui Program 3 Juta Rumah akan berpotensi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan, menciptakan developer dan kontraktor baru di perkotaan dan pedesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan. Selain itu, melalui Program 3 Juta Rumah diharapkan dapat membangun ataupun merenovasi rumah bagi masyarakat pedesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan.

Tak hanya itu, melalui Program 3 Juta Rumah juga diharapkan dapat menyediakan perumahan untuk relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam.

(abr/zlf)