Tangerang (ANTARA) - Kepolisian telah menangkap pria berinisial IA (25) berprofesi sebagai guru sekolah dasar (SD) swasta yang membanting balita perempuan berusia 1 tahun 11 bulan di Perumahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho di Tangerang, Jumat mengatakan penangkapan dilakukan oleh unit Perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satuan Reskrim setelah adanya laporan dari ibu kandungnya.

Apalagi aksi keji pelaku yang membanting balita perempuan terekam kamera pengawas (CCTV) warga yang beredar di media sosial dan viral diberitakan media elektronik maupun media online hingga menjadi perhatian publik.

"Pelaku berinisial IA telah kami amankan dan berdasarkan hasil perkara sudah ditetapkan sebagai tersangka. Motif sementara pelaku kesal karena anak tersebut terus menangis di sepeda motor yang digunakan pada saat diajak keliling perumahan. Perbuatan pelaku terekam di Video CCTV dan beredar di kalangan masyarakat," kata Kombes Zain.

Kapolres juga membenarkan pelaku merupakan seorang guru sekolah dasar (SD) swasta dan menjadi guru kakak korban di sekolahnya.

Guru tersebut datang ke rumah orang tua korban untuk pembicaraan menjadi guru mengaji anaknya, pada saat itulah korban bertemu dengan pelaku dan diajak jalan-jalan keliling komplek perumahan.

Orang tua korban baru mengetahui insiden ini setelah rekaman CCTV tersebar luas dan diberitahu oleh tetangganya yang melihat kejadian kekerasan tersebut.

"Pelaku saat ini telah ditahan di Rutan Polres Metro Tangerang Kota. Kasusnya di tangani unit PPA. Tentu kami (Polisi,red) prihatin atas terjadinya peristiwa itu, dilakukan oleh orang dewasa (guru) yang harusnya menjadi pelindung bagi anak-anak," katanya.

Zain menambahkan, pelaku disangkakan dengan pasal 80 ayat (1) dan (2) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara lima tahun penjara.

CEO Arsari Group Hashim S. Djojohadikusumo buka-bukaan soal rencana tambahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilakukan pemerintah. Adik Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan dirinya diberi tahu bahwa anggaran tambahan MBG akan dipenuhi dari efisiensi anggaran Rp 306 triliun yang dilakukan pemerintah.

Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 soal penghematan APBN 2025 hingga Rp 306,69 triliun. Sementara itu, MBG butuh anggaran tambahan Rp 100 triliun untuk memperluas cakupan penerimanya, angka tersebut sesuai dengan hitungan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Pak Prabowo akan ambil (tambahan biaya MBG) dari anggaran yang dipangkas, dipangkas Rp 306 triliun dan bisa lebih besar lagi, karena ini tak masuk dari dividen BUMN," beber Hashim dalam CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

Pria yang juga diangkat menjadi Utusan Khusus di Bidang Iklim dan Energi itu mengatakan, Prabowo sudah paham bila uang pemerintah dipangkas dan ditahan pengeluarannya pasti akan menyebabkan kontraksi atau pelemahan ekonomi.

Namun, menurutnya bila uang yang ditahan penggunaannya tadi dibelanjakan untuk program prioritas seperti MBG, justru uang itu akan lebih bisa dirasakan oleh masyarakat dan memutar roda ekonomi.

"Dia tahu kalau uang tidak di-spend dan dikucurkan, dan dibelanjakan, itu pasti akan sebabkan kontraksi. So, walaupun uang diambil dari program-program, tapi itu akan dibelanjakan untuk program-program strategis," beber Hashim.

Menurutnya, berdasarkan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, dari anggaran MBG yang semula Rp 71 triliun pada 2025 dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,83%. Nah, apabila ditambah dengan anggaran Rp 100 triliun untuk 2025, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mendapatkan dorongan 1,95%-2%.

"Kalau ditambah Rp 100 triliun berarti pertumbuhan ekonomi kita akan bertambah 1,95% atau 2%. Kenapa? Karena uang ini akan disuntik kepada pelaku ekonomi di tingkat yang paling dasar, yaitu di pedesaan untuk beli telor, beli ayam, beli sayuran kelor, beli ikan, beli nasi, beli jagung dan sebagainya," papar Hashim.

Saksikan Live DetikSore :

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta dijadwalkan akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025.

Rencana pelaksanaan program ini sempat mengalami penundaan dua kali dari jadwal awal yang ditentukan.

Salah satu sekolah yang terpilih sebagai pilot project adalah SMKN 4 Yogyakarta.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Widiatmoko Herbimo mengatakan pihaknya dijadikan salah satu sekolah sebagai pilot project MBG di tingkat SMK.

Dari pemilihan pilot project ini pihaknya diminta mengikuti rapat pelaksanaan MBG di Kota Yogyakarta, hasilnya MBG di Kota Yogyakarta bakal dilaksanakan pada 17 Februari 2025.

“Iya sudah fix katanya semoga enggak mundur. Hari senin pokoknya (pelaksanaan MBG),” ujarnya saat dihubungi, Jumat (31/1/2025).

Mekanisme MBG di Yogyakarta

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi menu makanan dari program makan bergizi gratis di hari biasa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian.

Nantinya mekanisme MBG di SMKN 4 Yogyakarta, pihak katering makanan akan mengirimkan makanan ke SMK N 4 Yogyakarta. Lalu dilanjutkan pihak sekolah mendistribusikan ke murid-murid.

Lanjutnya, karena pada 17 Februari siswa kelas XII kunjungan industri, nantinya ada perubahan data penerima MBG.

“Karena tanggal 17 ada kunjungan industri maka hanya kelas 1 (X) total 617 siswa,” beber dia.

Dia menyebutkan, pilot project MBG wilayah Kemantren (kecamatan) Umbulharjo ada beberapa sekolah seperti SD Negeri Kotagede, SMPN 10, SMKN 6, dan SMKN 4.

“Target sasaran 3.000 siswa, enggak tahu kalau ada tambahan,” kata dia.

Menurutnya rencana pelaksanaan MBG di sekolahnya sudah mundur 2 kali.

“Mundur 2 kali kemarin tanggal 3 kemudian mundur lagi tanggal 17,” kata dia.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum mendapatkan perintah detail dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Pemda DIY siap kapan pun jika digerakkan untuk pelaksanaan program MBG.

"Kami digerakkan kapan pun siap," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Beny Suharsono, Jumat (10/1/2025).

Pemerintah DIY diketahui telah menganggarkan Rp 42 miliar untuk program MBG sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah.

"Ketika pemerintah pusat mengamanatkan daerah menyiapkan 2,5 persen dari PAD (pendapatan asli daerah) kita siapkan," ucap dia.

Beny menyampaikan Pemerintah DIY berkomunikasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan diketahui bahwa MBG langsung dilakukan satuan tugas.

Namun, pemerintah daerah menurut dia tak boleh lengah. Jika sewaktu-waktu diminta menjalankan, harus sudah siap.

"Daerah tidak boleh lena harus mengantisipasi kalau diminta kerja sama atau bahkan sebaliknya menangani," katanya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta dijadwalkan akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025.

Rencana pelaksanaan program ini sempat mengalami penundaan dua kali dari jadwal awal yang ditentukan.

Salah satu sekolah yang terpilih sebagai pilot project adalah SMKN 4 Yogyakarta.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Widiatmoko Herbimo mengatakan pihaknya dijadikan salah satu sekolah sebagai pilot project MBG di tingkat SMK.

Dari pemilihan pilot project ini pihaknya diminta mengikuti rapat pelaksanaan MBG di Kota Yogyakarta, hasilnya MBG di Kota Yogyakarta bakal dilaksanakan pada 17 Februari 2025.

“Iya sudah fix katanya semoga enggak mundur. Hari senin pokoknya (pelaksanaan MBG),” ujarnya saat dihubungi, Jumat (31/1/2025).

Lebak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lebak menganggarkan Rp10 miliar untuk program makan bergizi gratis (MBG) dari Alokasi Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) 2025.

"Anggaran program MBG itu sesuai arahan Pemerintah Provinsi Banten dengan mengalokasikan 2 persen dari target pendapatan asli daerah (PAD) 2025 sebesar Rp10 miliar," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak Halson Nainggolan di Lebak, Jumat.

Pemerintah Kabupaten Lebak mempersiapkan petunjuk teknis (juknis) program MBG dengan mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk 225.055 siswa.

Program MBG yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto diharapkan berdampak positif terhadap kesehatan dan kecerdasan anak sekolah.

Selain itu juga menjadi investasi masa depan dalam menciptakan Indonesia Emas 2045 sehingga diharapkan dapat menurunkan angka malanutrisi, mengurangi prevalensi stunting dan gizi buruk.

Dengan adanya program MBG, pemerintah berharap mampu mempercepat pencapaian target pembangunan manusia yang berdaya saing dan menciptakan generasi unggul dan berkualitas di masa depan.

Generasi unggul dan berkualitas diharapkan terwujud bila pelajar wajib mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berprotein.

"Kita optimistis program MBG berjalan lancar karena sudah dilakukan pengkajian yang lebih matang, termasuk pengalokasian anggaran," kata Halson.

Sekretaris Dinas Pendidikan Lebak Maman Suryaman mengatakan sasaran pelajar yang mendapatkan program MBG tercatat sebanyak 225.055 orang terdiri dari 33.245 pelajar PAUD/TK, 142.578 siswa Sekolah Dasar (SD) dan 50.232 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Begitu itu juga untuk ibu menyusui dengan ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp10.000 per porsi.

"Kami berharap program MBG itu segera direalisasikan, karena di daerah lain sudah diterapkan," kata menjelaskan.

Sementara itu, Kepala SDN 4 Rangkasbitung Barat Kabupaten Lebak Nengsih mengatakan siswa di sini menyambut baik program MBG, karena bisa terbantu terpenuhi konsumsi makanan yang mengandung gizi dan protein.

"Kami meyakini siswa senang dan juga dapat mengantisipasi anak putus sekolah," kata Nengsih.*

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menerima kunjungan Menteri Energi dan Infrastruktur UAE (PEA) Suhail Mohamed Almazrouei di Graha Mandari, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Zulhas menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait dengan berbagai upaya untuk kerja sama terkait dengan ketahanan pangan dan hilirisasi energi.

"Mereka tertarik sekali dengan hilirisasi sektor energi dan juga bidang pangan. Terutama pekerjaan pekerjaan yang menyangkut dengan bidang pangan yang nanti harus kita kondisikan lebih lanjut," katanya.

Zulhas menyampaikan bahwa pada pertemuan ini hanya sebatas terkait dengan upaya untuk bekerjasama. Untuk hasil kerja sama dengan UEA nanti akan ditindaklanjuti dalam pertempuran yang terjadi pada 11-13 Februari 2025 di UEA.

"Mereka juga mengundang tamu kehormatan bapak Presiden Prabowo pada agenda mereka yakni 11-13 Februari nanti untuk pembahasan lebih lanjut," katanya.

Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah akan ada dukungan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari UEA, Zulhas menyampaikan belum ada pembahasan ke sana.

"Pembahasan makan bergizi gratis tidak secara spesifik (dibahas)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazrouei menyampaikan siap membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Suhail mengatakan dibutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dia mengatakan kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto harus ada kemajuan yang lebih cepat.

"Di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden (Prabowo), kita harus memberikan kemajuan yang lebih cepat, karena beliau bercita-cita agar rakyatnya mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen, dan itu memerlukan kerja yang luar biasa. Dari sisi ini, saya dapat memberi tahu Anda, kami siap bermitra dan kami akan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai target itu" kata Suhail dalam acara The 3rd UAE-Indonesia Roundtable Discussion yang digelar Kedubes UEA di Jakarta di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Suhail mengatakan kerja sama antara Indonesia dan UEA juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, berbagai persoalan yang menghambat investasi UEA di Indonesia juga perlu diselesaikan.

"Kita perlu bernegosiasi lebih cepat dan kita perlu menciptakan kemitraan, yang merupakan mitra untuk masa depan, untuk melakukan proyek yang jauh lebih besar di Indonesia. Kami siap berinvestasi jika diberi kesempatan," ucapnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menerima kunjungan Menteri Energi dan Infrastruktur UAE (PEA) Suhail Mohamed Almazrouei di Graha Mandari, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Zulhas menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait dengan berbagai upaya untuk kerja sama terkait dengan ketahanan pangan dan hilirisasi energi.

"Mereka tertarik sekali dengan hilirisasi sektor energi dan juga bidang pangan. Terutama pekerjaan pekerjaan yang menyangkut dengan bidang pangan yang nanti harus kita kondisikan lebih lanjut," katanya.

Zulhas menyampaikan bahwa pada pertemuan ini hanya sebatas terkait dengan upaya untuk bekerjasama. Untuk hasil kerja sama dengan UEA nanti akan ditindaklanjuti dalam pertempuran yang terjadi pada 11-13 Februari 2025 di UEA.

"Mereka juga mengundang tamu kehormatan bapak Presiden Prabowo pada agenda mereka yakni 11-13 Februari nanti untuk pembahasan lebih lanjut," katanya.

Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah akan ada dukungan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari UEA, Zulhas menyampaikan belum ada pembahasan ke sana.

"Pembahasan makan bergizi gratis tidak secara spesifik (dibahas)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazrouei menyampaikan siap membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Suhail mengatakan dibutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dia mengatakan kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto harus ada kemajuan yang lebih cepat.

"Di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden (Prabowo), kita harus memberikan kemajuan yang lebih cepat, karena beliau bercita-cita agar rakyatnya mencapai pertumbuhan sebesar 8 persen, dan itu memerlukan kerja yang luar biasa. Dari sisi ini, saya dapat memberi tahu Anda, kami siap bermitra dan kami akan bekerja sama dengan Anda untuk mencapai target itu" kata Suhail dalam acara The 3rd UAE-Indonesia Roundtable Discussion yang digelar Kedubes UEA di Jakarta di Raffles Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Suhail mengatakan kerja sama antara Indonesia dan UEA juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, berbagai persoalan yang menghambat investasi UEA di Indonesia juga perlu diselesaikan.

"Kita perlu bernegosiasi lebih cepat dan kita perlu menciptakan kemitraan, yang merupakan mitra untuk masa depan, untuk melakukan proyek yang jauh lebih besar di Indonesia. Kami siap berinvestasi jika diberi kesempatan," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis (MBG) pada bulan Ramadhan akan terdiri dari makanan yang tahan lama, seperti kurma dan makanan kering.

Dadan menyebutkan, paket makan bergizi gratis pun akan dibawa pulang oleh murid-murid sekolah untuk disantap pada saat buka puasa.

"(Makan bergizi gratis) Dibagikan saat mau pulang dengan menu yang tahan (lama)," kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

"Misal kurma, buah, susu, dan penangan kering fortifikasi," ujar dia melanjutkan.

Dadan menyebutkan, sistem tersebut juga bakal berlaku bagi para murid yang tidak berpuasa maupun beragama selain Islam.

"Tetap dibawa pulang, perlakuan sama (kepada yang tidak berpuasa)," lanjut dia.

Sebelumnya, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap terlaksana selama bulan Ramadhan 2025.

Namun, jadwal pembagian makan bergizi gratis diubah menjadi pada jam pulang sekolah.

"Jadi bulan Ramadhan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis (MBG) pada bulan Ramadhan akan terdiri dari makanan yang tahan lama, seperti kurma dan makanan kering.

Dadan menyebutkan, paket makan bergizi gratis pun akan dibawa pulang oleh murid-murid sekolah untuk disantap pada saat buka puasa.

"(Makan bergizi gratis) Dibagikan saat mau pulang dengan menu yang tahan (lama)," kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

"Misal kurma, buah, susu, dan penangan kering fortifikasi," ujar dia melanjutkan.

Dadan menyebutkan, sistem tersebut juga bakal berlaku bagi para murid yang tidak berpuasa maupun beragama selain Islam.

"Tetap dibawa pulang, perlakuan sama (kepada yang tidak berpuasa)," lanjut dia.

Sebelumnya, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap terlaksana selama bulan Ramadhan 2025.

Namun, jadwal pembagian makan bergizi gratis diubah menjadi pada jam pulang sekolah.

"Jadi bulan Ramadhan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

KOMPAS.com - Pemerintah menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp 171 triliun. Angka tersebut naik sebesar Rp 100 triliun dari anggaran saat ini sebesar Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Anggaran program Makan Bergizi Gratis ini akan melibatkan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penambahan anggaran MBG berdampak positif terhadap peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan memberikan manfaat yang berlipat ganda terhadap UMKM.

Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Singgih Januratmoko mengapresiasi kebijakan pemerintah melibatkan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis.

“Pelibatan usaha kecil memungkinkan masyarakat langsung menikmati roda ekonomi yang berputar. Anggaran Rp 171 triliun langsung membuka lapangan pekerjaan dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” papar Singgih dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Menurut Singgih, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan program MBG dapat melibatkan UMKM dalam rantai produksi untuk memasok keperluan MBG.

“Pelibatan ini tentu kami sambut baik, karena juga menghidupkan usaha milik peternak ayam dan petelur UMKM,” tuturnya.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi telur. Makan bergizi gratis (MGB). Program Makan Bergizi Gratis (MBG). PINSAR dukung program MGB untuk keselamatan peternak UMKM.

“Peternak kecil dengan modal terbatas selama ini tak mampu bersaing dengan perusahaan konglomerasi perunggasan. Dengan MBG, pemerintah bisa menyelamatkan 13 juta tenaga kerja yang terlibat dalam peternak UMKM,” kata dia.

Pelibatan peternak UMKM, lanjutnya, juga berimbas positif terhadap kestabilan harga daging ayam dan telur, yang sejak pandemi belum juga bisa stabil.

“Padahal kami berharap agar harga daging ayam atau live bird selalu stabil di atas harga acuan dari pemerintah. Realitanya, harga live bird stabil di bawah harga acuan yang mengakibatkan peternak UMKM merugi terus dan akhirnya gulung tikar,” tuturnya.

Kesulitan yang dialami oleh para peternak tersebut mengakibatkan habisnya modal kerja.

Singgih berharap, dengan program MBG, pemerintah juga membantu kemudahan kredit untuk peternak rakyat agar bisa memulai beternak kembali.

“Dengan permodalan itu, peternak UMKM bisa membantu menyukseskan program MBG,” harapnya.

Ia menegaskan, para peternak yang terhimpun dalam PINSAR di berbagai wilayah di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur dalam program MBG.

“Kami mendukung penuh program MBG, karena mampu menyelamatkan peternak UMKM. Dan kami sanggup memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur, untuk menyukseskan program MBG,” pungkas Singgih.

Jakarta (ANTARA) - Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Keseriusan pemerintah untuk menjalankan program itu terlihat dari kebijakan awalnyayang memutuskan untuk memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemisahan ini bertujuan kuat agar Kementerian PKP fokus dalam pencapaian Program 3 Juta Rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Saat ini pembangunan rumah masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih berada di angka sembilan juta unit. Masih tingginya angka backlog tersebut menunjukkan bahwa masih perlu nya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

Hal ini dikarenakan bahwa tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

Tidak hanya itu, generasi muda yang mencari hunian saat ini juga semakin banyak. Hal ini terlihat dari 75 persen pencari properti didominasi generasi muda, terutama kelompok usia 18-44 tahun yang semakin beralih dari menyewa ke membeli rumah.

Mayoritas generasi muda cenderung berminat memiliki rumah baik baru ataupun bekas dibandingkan menyewa. Ini terjadi karena saat ini generasi muda memandang rumah sebagai salah satu simbol stabilitas hidup secara jangka panjang.

Adanya kecenderungan generasi muda yang mulai berkeinginan untuk memiliki hunian sendiri dapat diartikan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030.

Maka dari itu Program 3 Juta Rumah menjadi program prioritas sesuai Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni menyediakan rumah murah dan layak huni dengan sanitasi dan fasilitas umum yang baik untuk TNI dan Polri, ASN, pegawai kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah.

Memasuki akhir Januari 2025, Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memasuki periode 100 hari kerja sejak pertama kali menjalankan roda pemerintahan pada 20 Oktober 2024. Begitu pula dengan Program 3 Juta Rumah yang dimulai bersamaan dengan terbentuknya Kementerian PKP.

Lalu bagaimana capaian program itu?

Melanjutkan FLPP

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari Program 3 Juta Rumah yakni realisasi penyaluran KPR rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Dari angka tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk melanjutkan program skema FLPP menjadi salah satu komponen dalam denah Program 3 Juta Rumah yang saat ini dalam penyusunan.

Pemerintah sedang mengkaji perubahan desain terkait dengan FLPP. Terdapat perubahan skema porsi pendanaan.

Skema itu menekankan perubahan target penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 270 ribu unit dengan dukungan porsi pendanaan 60 persen APBN dan 40 persen swasta. Sebelumnya porsi pendanaan FLPP yang ditanggung oleh APBN sebesar 75 persen sedangkan swasta hanya 25 persen. Dengan adanya perubahan porsi pendanaan tersebut maka bisa dikatakan skema pertama ini dapat mengurangi beban APBN dalam membiayai perumahan rakyat.

Sedangkan skema kedua perubahan desain FLPP lebih pada peningkatan output KPR dengan perluasan penerima manfaat KLP dengan perubahan target unit penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 320 ribu unit.

Skema ini menargetkan penyaluran KPR Rumah Subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di kelas menengah bawah yang banyak didominasi oleh pekerja sektor informal.

Program FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Regulasi dan investasi asing

Capaian berikutnya dalam Program 3 Juta Rumah selama periode 100 hari kerja pemerintah pada bidang regulasi adalah pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, dan Menteri PU.

Kebijakan pembebasan itu diambil pemerintah untuk membebaskan BPHTB sebesar 5 persen dari harga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pembebasan biaya ini bertujuan untuk menggairahkan penjualan rumah subsidi di level daerah dan berpeluang positif dalam memudahkan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Kebijakan berikutnya, pembebasan biaya dan percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di level pemerintah daerah. Kebijakan ini meniadakan retribusi PBG sekaligus juga mempercepat penerbitan izin bagi pembangunan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui kebijakan ini tentunya diharapkan dapat meringankan beban para pengembang perumahan dalam pembangunan perumahan tapak maupun hunian vertikal, sehingga nantinya berdampak pada penetapan harga hunian yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

Capaian lainnya dalam Program 3 Juta Rumah adalah masuknya investasi asing dari Qatar untuk membantu pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan investor Qatar untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Masuknya investor dari Qatar ini tentunya membuka peluang bagi investor dari negara lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Singapura hingga perusahaan global seperti Standard Chartered pun menyatakan minat untuk membantu Program 3 Juta Rumah.

Kehadiran investor asing ini bisa dinilai sebagai momentum emas yang harus dimanfaatkan untuk melesatkan sektor properti sebagai salah sektor ekonomi yang berpeluang menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pencapaian target pertumbuhan 8 persen.

Di samping itu, banyaknya investor asing yang berminat untuk membantu Program 3 Juta Rumah juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait (Ara) mengungkapkan akan ada pembangunan perumahan untuk TNI angkatan darat, laut, dan udara. Groundbreaking akan dimulai pada Februari dan Maret 2025.

Hal ini ia ungkapkan dalam acara pelantikan Pejabat Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas, di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta.

"Bulan Februari, kita akan mulai membangun rumah buat Angkatan Darat. Bersama-sama dengan Angkatan Darat. Supaya prajurit-prajurit kita yang berjuang mempertahankan Indonesia juga memiliki rumah," kata Ara pada Kamis (30/1/2025).

Dalam pembangunan rumah kali ini, ia menggandeng sejumlah perbankan milik BUMN. Untuk pembangunan perumahan TNI Angkatan Darat (AD), bank pendampingnya adalah Bank Mandiri

"Saya sudah dua kali bertemu dengan Jendral Maruli KSAD (Kepala Satuan Angkatan Darat) dan juga dengan Dirut Mandiri. Nanti bank pendampingnya adalah Bank Mandiri," ungkap Ara.

Pembangunan perumahan selanjutnya diperuntukkan bagi anggota kepolisian atau Polri. Targetnya pembangunan dimulai paling lambat Maret 2025.

Selanjutnya, Kementerian PKP juga akan membangun perumahan untuk anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada Maret mendatang. Nantinya bank pendamping untuk perumahan TNI AL adalah bank BNI.

"Kita akan mulai membangun bersama-sama BNI dan Angkatan Laut. Di tempat yang ditentukan. Paling lama saya ingin bulan Maret dengan Angkatan Laut," sebutnya.

Terakhir, ada pula pembangunan perumahan untuk TNI Angkatan Udara (AU) dengan bank pendamping adalah bank BRI.

Sementara itu, untuk pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga tengah dibangun di beberapa tempat. Bahkan Kementerian PKP, menggaet investor asing yakni dari Qatar untuk pembangunan rumah di perkotaan. Ada pun nilai investasi yang digelontorkan mencapai US$ 16-20 miliar atau Rp 262-327 triliun (kurs Rp 16.379).

Lalu, Ara juga menyampaikan Uni Emirat Arab (UAE) tertarik menyusul Qatar. Saat ini mereka tengah melakukan survei lahan yang cocok.

Lahan-lahan tersebut merupakan lahan yang telah disediakan dari Sekretariat Negara (Setneg), perumahan anggota DPR di Kalibata, tanah di sekitar Gelora Bung Karno (GBK), aset milik PT KAI, PT Pekebunan Nusantara, Perumnas, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga barang sitaan negara.

"Kita doakan ya, mohon doanya ya. Kita sampaikan tadi UEA mereka lihat lahan-lahan kita. Mereka melihat marketnya. Aturannya seperti apa, itu kan ada proses," imbuhnya.