Jakarta -

Kementerian Sosial dan Badan Gizi Nasional berkolaborasi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Melalui kolaborasi ini, Kemensos akan mengerahkan para pendamping sosial sebagai tenaga teknis lapangan.

"Kami punya 33 ribu pendamping PKH, juga punya 26 ribu Tagana, juga ada 6 ribu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Mereka ini tersebar di seluruh Indonesia dan siap menyukseskan program Badan Gizi Nasional," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

Hal ini disampaikannya usai menggelar koordinasi di kantor Badan Gizi Nasional, Kamis (21/11/2024).

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini menjelaskan para Kelompok Penerima Manfaat (KPM) juga bisa dimanfaatkan untuk menyukseskan program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Prinsipnya kami siap berkolaborasi mendukung dan menyukseskan program ini," katanya.

Dalam hal ini, para KPM nantinya akan diberdayakan untuk menanam aneka sayuran serta menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok. Dengan begitu, dapat dipastikan derajat perekonomian mereka akan ikut terangkat.

"Alhamdulillah kalau KPM kita terlibat, otomatis perekonomian mereka terangkat dan dengan sendirinya mereka juga akan graduasi keluar dari garis kemiskinan," sambungnya.

Jadi kata Gus Mensos, selain akan meningkatkan gizi bagi para penerima manfaat, program Makan Bergizi Gratis ini dipastikan juga akan membantu untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan sinergi dengan Kemensos diharapkan bisa mempercepat suksesi program Makan Bergizi Gratis ini.

"Saat ini sebenarnya kami secara langsung sudah berkolaborasi dengan para pendamping yang dimiliki Kemensos. Di lapangan kami sudah bekerja dengan Tagana juga pendamping PKH membantu kami," kata Dadan.

Dadan mengungkapkan Badan Gizi Nasional rencananya akan membentuk satuan-satuan pelayanan di bawah dengan target tiap 3.000 anak sekolah akan dilayani oleh satuan pelayanan ini.

Nantinya, akan ada beberapa orang yang akan dilibatkan di satuan pelayanan ini. Adapun salah satunya kemungkinan akan diisi oleh pilar-pilar sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

Selain melibatkan tenaga pilar-pilar sosial seperti pendamping PKH dan Tagana, Badan Gizi Nasional juga akan berkolaborasi dengan warga sekitar yang kemungkinan besar kelompok penerima bansos yang biasa disebut KPM.

(akn/akn)

Jakarta -

Bayangkan seorang anak kecil, matanya berbinar menatap buku pelajaran. Ia bersemangat untuk belajar, haus akan ilmu pengetahuan. Tapi, ia datang ke sekolah dengan rasa lapar yang menggerogoti, membuat konsentrasinya buyar, pikirannya melayang, dan semangatnya meredup. Ini bukan kisah fiksi, tapi realita yang dihadapi oleh jutaan anak di seluruh dunia. Kita hidup pada era ketika kesuksesan akademis dan karier dielu-elukan sebagai tujuan hidup. Namun, di tengah hiruk pikuk mengejar prestasi, kita sering melupakan sesuatu yang jauh lebih fundamental: hubungan erat antara makanan bergizi dan pendidikan.

Sebagai seorang pemuda yang peduli dengan masa depan bangsa, saya ingin mengajak untuk merenungkan kembali peran vital nutrisi dalam meraih mimpi dan membangun masa depan yang lebih cerah. Bagaimana mungkin seseorang bisa fokus belajar, berpikir jernih, dan berkreasi dengan maksimal jika tubuhnya kekurangan gizi? Itu ibarat membangun gedung pencakar langit di atas pondasi pasir-rapuh dan mudah ambruk.

Otak, sebagai organ yang kompleks, membutuhkan nutrisi seperti omega-3, omega-6, zat besi, dan kolin untuk mendukung fungsi kognitif, meningkatkan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan berpikir kritis. Bayangkan, jika anak-anak dibiarkan tumbuh dengan kekurangan nutrisi, mereka akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, sulit berkonsentrasi, dan tertinggal dalam pembelajaran, yang menghambat potensi mereka untuk mencapai mimpi-mimpi mereka.

Program Makan Bergizi Gratis

Di banyak daerah, terutama di komunitas kurang mampu, akses terhadap makanan bergizi masih menjadi mimpi. Banyak anak-anak yang datang ke sekolah dengan perut kosong, yang tentu saja akan menghambat kemampuan mereka untuk belajar. Bagaimana mungkin mereka bisa fokus belajar ketika mereka terus menerus dihantui rasa lapar?

Saya percaya bahwa program makan bergizi gratis adalah solusi yang paling tepat untuk memecahkan permasalahan ini. Bayangkan, sebuah program yang bukan hanya mengisi perut, tapi juga membuka cakrawala pengetahuan bagi anak-anak. Kita dapat meneladani contoh sukses dari Brasil, di mana program "Merenda Escolar" telah berhasil memberikan makanan sehat kepada jutaan anak, dan hasilnya luar biasa: kesehatan mereka meningkat, prestasi akademik mereka melambung, dan masa depan mereka menjadi lebih cerah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sebuah gebrakan yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan fokus awal pada anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Program ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sebuah lembaga pemerintah yang berdedikasi untuk mewujudkan pemenuhan gizi nasional, sesuai dengan Pepres Nomor 83 Tahun 2024.

Program MBG akan resmi diluncurkan pada 2 Januari 2025, dan penerapannya disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Pembagian MBG untuk anak sekolah diatur sebagai berikut: anak sekolah PAUD - Kelas 2 SD menerima makan siang gratis pukul 8 pagi, anak sekolah Kelas 3 - 6 SD menerima makan siang gratis pukul 9.30 pagi, dan anak sekolah SMP - SMA menerima makan siang gratis pukul 12 siang.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk program ini, dengan target sasaran yang dijalankan secara bertahap selama lima tahun ke depan: pada 2025 menargetkan 40% penerima manfaat, pada 2026 meningkat menjadi 80%, dan pada 2029 diharapkan mencapai 100% penerima manfaat.

Membangun Budaya Nutrisi

Amartya Sen, seorang ekonom terkemuka, memiliki teori tentang "kemampuan" (capability) yang sangat relevan dengan isu ini. Sen berpendapat bahwa akses terhadap sumber daya, termasuk makanan bergizi, merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks pendidikan, jika anak-anak tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi, maka kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang akan terhambat.

Kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan perubahan ini. Pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk program makanan bergizi di sekolah. Sekolah sendiri harus bekerja sama dengan organisasi lokal untuk mendistribusikan makanan dengan efektif. Sebagai seorang pemuda, saya percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan.

Tidak hanya itu, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi juga sangat krusial. Banyak orangtua yang masih belum menyadari dampak nutrisi terhadap perkembangan anak mereka. Kita perlu menyebarkan informasi tentang manfaat makanan bergizi bagi tumbuh kembang anak secara masif dan efektif. Kita perlu meyakinkan masyarakat bahwa investasi dalam nutrisi adalah investasi dalam masa depan yang lebih cerah.

Kita harus mengubah pola pikir masyarakat. Teori perubahan sosial dari Kurt Lewin memberikan kita kerangka kerja yang tepat. Pertama, kita perlu "membekukan" pola pikir lama, yaitu melepaskan kebiasaan berpikir bahwa pendidikan dan nutrisi adalah dua hal yang terpisah. Kemudian, kita perlu "mengubah" cara pandang masyarakat, meyakinkan mereka bahwa nutrisi merupakan kunci untuk mencapai prestasi akademis yang optimal. Terakhir, kita harus "membekukan" perubahan ini dalam budaya masyarakat, menjadikan makanan bergizi sebagai bagian integral dari kebiasaan sehari-hari.

Media, sekolah, dan komunitas harus bersatu padu dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi. Dengan mengedukasi masyarakat, kita dapat menciptakan budaya yang menghargai kesehatan dan pendidikan secara bersamaan. Makanan bergizi bukanlah pilihan, tapi sebuah keharusan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Dengan menyediakan makanan bergizi gratis, kita tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak, tapi juga memberikan mereka kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan ini. Mari kita ciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang, di mana setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan makanan yang bergizi. Langkah-langkah kecil kita dapat menghasilkan perubahan besar yang akan dirasakan oleh banyak orang. Setiap tindakan kecil, setiap langkah yang kita ambil, akan menjadi bagian dari gerakan besar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saatnya kita bergerak bersama, untuk membangun masa depan yang lebih baik, dimulai dari meja makan!

Amir Ma'rufmahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Nahdlatul Ulama, aktif di Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY)

Saksikan juga video: Update Makan Bergizi Gratis: Prabowo Bahas di G20, Gibran Uji Coba

[Gambas:Video 20detik]

(mmu/mmu)

Jakarta -

Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma menyiapkan dapur untuk mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto. Dapur ini diproyeksikan bisa memproduksi 11 ribu porsi setiap harinya.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Muzafar, menjelaskan dapur untuk Makan Bergizi Gratis ini merupakan bangunan dapur milik Lanud Halim yang diperbesar ukurannya. Dia mengungkap durasi pengerjaan dapur ini diperkirakan selesai dalam 40 hari.

"Untuk dapur ini, karena memang bangunannya sudah ada, kita memangkas waktu pembangunan fisik sehingga 40 hari sudah siap untuk beroperasi. Karena memang dapur ini harus diinstalasi seperti cool storage, chiller untuk bahan makanan, kemudian pembersihannya juga. Yang terpenting itu IPAL (instalasi pengolahan air limbah)," jelas Marsma Muzafar kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/11/2024).

Dia mengatakan pembangunan dapur disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yakni harus bisa memproduksi minimal 4.000 porsi setiap harinya. Dia mengatakan dapur ini ditargetkan dapat membuat dan mendistribusikan 11 ribu porsi makanan bergizi untuk para pelajar setiap harinya.

Danlanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Muzafar, mengatakan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis ini mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional. (Kurniawan F/detikcom)

Dia mengatakan pembangunan dapur disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk verifikasi IPAL oleh BGN.

"Untuk distribusinya sendiri, ini memang di titik tengah. Karena memang tidak boleh lebih dari 15 menit untuk pendistribusian. Itu sesuai persyaratan dari BGN. Kemudian juga untuk dapur ini tidak boleh kurang dari 4.000 porsi. Jadi harus minimum 4.000 baru dia akan diizinkan oleh BGN," kata Marsma Muzafar.

"Jadi kita mencoba memenuhi itu semua. Untuk siswa di seputaran Lanud ini sudah hampir sampai 11 ribu. Jadi ini kemampuannya nanti akan menyesuaikan kondisi siswa yang ada," sambungnya.

Lanud Halim akan mengundang pihak BGN untuk melihat langsung kesiapan dapur. Dia berharap dapur ini bermanfaat mendukung program Prabowo Subianto.

"Tanggal 24 Desember kita sudah siap mengundang dari pihak BGN untuk sekalian memverifikasi ini. Kita berdoa bersama supaya ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," tutur Marsma Muzafar.

Lanud Halim Perdanakusuma berharap pihak BGN datang meninjau dan memverifikasi dapur Makan Bergizi Gratis pada akhir tahun ini (Kurniawan F/detikcom)

Dia juga mengatakan pihaknya akan mengajak keterlibatan masyarakat sekitar Lanud Halim. Dia menyebut masyarakat nantinya akan dilibatkan dalam kegiatan yang bersifat umum, seperti membantu dalam penyajian.

Dia mengatakan personel-personel TNI AU juga sudah disiapkan. Namun dia memastikan pekerjaan seperti juru masak akan diambil dari orang profesional.

"Jadi untuk proses pemasakan bisa dilihat sendiri sudah ada proses rekrutmen. Kita sudah siap untuk personel-personel yang untuk masak. Sebelumnya kita memang akan merekrut pekerja lokal di Lanud Halim ini sendiri, misalnya penyaji," ujar Marsma Muzafar.

"Kalau untuk yang sifatnya kemampuan khusus seperti chef itu memang kita harus dari luar. Karena kita hanya mungkin untuk pendistribusian, pengemasan, dan lain-lain," imbuhnya.

Lihat juga Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/jbr)

Jakarta: Pelaku usaha properti yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) berkeyakinan program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menegaskan program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, program mulia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut telah disampaikan RI-1 kepada masyarakat, bahkan di forum internasional. Begitu pun Satgas Perumahan berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas perumahan.
“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” kata dia di Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

Meski memantau beberapa kebijakan baru yang mengemuka seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong, program rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah masih belum berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah dan berbeda dari arah yang selama ini disampaikan, tetapi asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas Perumahan.

“REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meski pun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah,” jelas Joko Suranto.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Anggota Satgas Perumahan itu mengatakan seharusnya program FLPP tetap berkelanjutan karena di 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220 ribu unit dan Tapera 40 ribu unit. Bahkan, ungkap Joko, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300 ribu unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp53 triliun. Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran akan masuk ke pos yang mana, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

“REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah. Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” jelas dia.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Joko Suranto menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen,” jelas dia.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun atau setara dengan USD7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp120 triliun-Rp145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” ungkap dia.

(KIE)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan dua tipe rumah rakyat berdasarkan luasan tanah dan rumah yang dijual.

Sebelumnya, perumahan rakyat yang dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bertipe luas 36 meter persegi.

"Saya sedang usulkan ada dua tier/tingkat, misal ada luas rumah 35 dan 50. Jadi nanti kalau ada peningkatan ekonomi pada konsumen rakyat kecil, mereka bisa menjual rumah tipe 35-nya dan beli yang tipe 50. Jadi ekosistem bisnisnya berjalan, pastinya mereka butuh agen properti untuk jual belinya," kata Menteri Ara dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dalam kesempatan itu Menteri Ara juga mendorong semua agen properti untuk meningkatkan inovasi utamanya terkait pemanfaatan teknologi. "Salah satunya agen properti harus mempunyai catatan digital bagaimana perkembangan jual beli rumah yang mereka lakukan, yang juga akan berdampak terhadap promosi," ujarnya.

Ara juga mengatakan inovasi merupakan kunci dalam pengembangan sektor properti terutama dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo. "Dengan anggaran APBN yang terbatas, maka inovasi sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada," tuturnya,

Lebih lanjut, dirinya telah menyiapkan beberapa inovasi skema yang telah disiapkan untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil, salah satunya mengupayakan harga tanah yang murah atau gratis yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti tanah sitaan koruptor, aset negara yang tidak termanfaatkan, tanah wakaf, donasi CSR.

"Dengan lahan yang murah atau gratis, maka dapat menurunkan harga rumah karena tidak ada biaya pengadaan lahan, sehingga harga yang disampaikan untuk rumah rakyat hanya dihitung dari biaya konstruksi," ujar dia.

Selain itu, menurut Ara, diperlukan insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan PPH dan PPN, serta dukungan kemudahan perizinan dan pajak dari Pemerintah Daerah.

"Salah satunya yang akan saya bahas dengan Menteri Dalam Negeri adalah implementasi penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan percepatan perizinan di daerah seperti percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan

Gedung(PBG) menjadi hanya 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin," tuturnya.

(Febrina Ratna)

Dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi perpanjangan tangan lembaga tersebut di daerah-daerah untuk memastikan pemenuhan gizi anak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Staf Ahli Kepala BGN, Ikeu Tanziha mengatakan bahwa setiap unit pelayanan yang tersebar di berbagai daerah diisi oleh tiga lulusan SPPI yang terbagi atas posisi manajer, administrasi dan ahli akuntansi, serta tenaga gizi.

“Dalam setiap unit pelayanan ada tiga orang itu sebagai tangan dari Badan Gizi Nasional. Itu (SPPI yang bertugas di unit pelayanan) nanti digaji oleh BGN. Hanya kalau pekerja di situ, kita ambil dari masyarakat sekitar,” kata Ikeu usai menghadiri Executive Meeting bersama YLKI di Jakarta, Selasa.

Ia memastikan bahwa program MBG mulai efektif pada Januari 2025 meskipun akan dijalankan secara bertahap, menyesuaikan unit pelayanan-unit pelayanan yang telah sepenuhnya siap. Seiring berjalan waktu, unit pelayanan akan terus bertambah dan diharapkan jumlah SPPI meningkat hingga mampu menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

“Kita juga sudah melatih SPPI. Kemudian, unit-unit pelayanannya sekarang sedang disiapkan di beberapa tempat dan insya Allah siap di awal Januari nanti. Memang belum full, tapi setidaknya itu sudah ada. Kemudian, akan bertahap seiring waktu, seiring juga dengan SPPI-nya meningkat, SPPI yang dilatih sama kita kan juga terus-terusan agar bisa memenuhi sebagian besar target-target kita,” kata Ikeu.

Mengingat anggaran belum sepenuhnya turun, Ikeu mengatakan bahwa BGN membentuk unit pelayanan secara bertahap, terutama di daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi atau di daerah yang menjadi fokus untuk penurunan stunting. Dengan begitu, tiga kelompok sasaran selain anak sekolah, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dapat dijangkau dalam program MBG pada tahap pertama pelaksanaan.

“Kita upayakan titik unit pelayanan itu di daerah yang kemiskinannya tinggi atau di lokus stunting, sehingga di situ kan banyak ibu hamil, ibu menyusui, balita. Ibu hamil yang kekurangan gizi atau balita menjadi prioritas kita kan. Tapi, tentu saja kalau misalnya di situ ada ibu hamil yang tidak kekurangan gizi pun, asal di sekitar unit pelayanan, itu juga diberi makanan,” kata Ikeu.

Sebagai informasi, lulusan SPPI telah mendapatkan Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil) dari Universitas Pertahanan (Unhan). Program SPPI ini dijalankan melalui kerja sama antara BGN dan Unhan.

Dalam siaran persnya, Unhan menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan serah terima lulusan Diksarmil Abituren SPPI Batch 1 Tahun 2024 sebanyak 936 orang kepada BGN pada Oktober lalu.

Program SPPI kini memasuki batch atau gelombang kedua untuk tahun akademik 2024. Adapun rekrutmen SPPI 2025, menurut Unhan, ditargetkan melibatkan 30.000 peserta dengan pendaftaran yang dibuka secara daring (online) dimulai Februari 2024.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) bersama pengembang wajib memiliki data perumahan baik rumah masyarakat maupun rumah yang dibangun pengembang di daerahnya.

"Dari data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Dan, kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan di bidang perumahan sehingga pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat terlaksana dengan baik.

Adanya identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyatnya.

"Dalam hal ini, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah," kata Fahri.

Dia juga menyampaikan bahwa tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam hal ini target pembangunan rumah di pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak 1 juta unit, sehingga dukungan pemda dan pengembang sangat dibutuhkan.

"Misalnya, terkait sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat maka itu bisa sebagai aset. Dan, dari aset seperti rumah, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan mengentaskan kemiskinan di lapangan," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa di antaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu, juga diperlukan kerja sama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.