Jakarta: Lhokseumawe merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Terletak di Pesisir Timur Pulau Sumatera, kota ini berada di antara Kota Banda Aceh dan Medan sehingga lokasi sangat strategis sebagai jalur distribusi dan perdagangan.

Kota ini merupakan tempat berdirinya Kerajaan pertama di Indonesia, Samudera Pasai. Dijuluki Kota Petro Dollar, Lhokseumawe memiliki kinerja ekspor dari PT Arun yang berhasil merajai ekspor gas alam terbesar di dunia.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Lhokseumawe, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp120 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Kota Lhokseumawe yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Lhokseumawe

Perumahan subsidi di Lhokseumawe. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Indah Permai 3B

Perumahan ini terletak di Blang Weu Baroh, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh ini dibangun oleh Mutari Sabee Lamjaya. Rumah yang tersedia di perumahan ini hanya tersisa 38 unit dengan tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Adapun luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah ini berupa atap genteng metal, dinding batu bata, lantai keramik, dan pondasi beton bertulang.

2. Griya Rizqullah

Perumahan ini berlokasi di Alue Lim, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh. Perumahan ini dibangun oleh Triputra Griya Perdana.

Perumahan ini memiliki 11 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150 juta. Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 120 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap seng spandek, dinding bata merah diplester, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Villa Buket Rata

Perumahan ini terletak di Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh. Perumahan ini dibangun oleh Cipta Karya Beurata.

Rumah ini memiliki 8 unit tersedia tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah subsidi ini Rp144,5 juta.

Salah satu tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 112 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap rangka baja dan seng, dinding bata, lantai keramik, serta pondasi beton.

4. Griya Indah

Perumahan subsidi ini terletak di Mesjid Punteuet, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh. Dibangun oleh Asrafi Sulfaz Beujaya, rumah ini memiliki 23 unit tipe subsidi yang tersedia seharga Rp120 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 100 meter persegi. Ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap seng dengan atap rangka baja, dinding menggunakan batu bata, lantai keramik, serta pondasi batu gunung.

5. Perumahan Aman Sentausa (PERMATA) II

Perumahan ini berlokasi di Cut Mamplam, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh. Perumahan ini dibangun oleh Lembah Thamar Perdana.

Perumahan ini memiliki 32 unit yang tersedia tipe subsidi dengan harga Rp150 juta. Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 140 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap genteng metal, dinding batu bata plester, lantai keramik, serta pondasi cor. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan revitalisasi Wisma Atlet rampung seluruhnya di April 2025.

"Untuk tower yang sudah selesai agar segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Menteri Ara dikutip, Jumat (31/1/2025).

Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, untuk 3 tower di Blok C2 Pademangan saat ini progres revitalisasi sudah rampung.

"Alhamdulillah sudah selesai 100 persen untuk tiga tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya," kata dia.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak tiga tower dengan dua tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak satu tower dan 18 lantai sebanyak dua tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower delapan tersedia 524 unit, Tower sembilan sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

(Nur Ichsan Yuniarto)

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak 72.000 pelajar di tingkat SD, SMP, hingga SMA sederajat se-Jawa Tengah menjadi penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahap pertama.

Untuk tingkat SMA/SMK, sebanyak 18 sekolah di Jateng telah mengikuti program MBG dengan total 12.695 penerima manfaat.

Menanggapi program yang belum merata di semua sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Uswatun Hasanah meminta siswa SMA/SMK yang belum mendapat jatah MBG untuk bersabar.

"Penerima manfaat 72.000 itu siswa. Yang menentukan itu dari Badan Gizi Nasinal (BGN). Kita kan menyimak statement Pak Presiden, minta maaf untuk Makan Bergizi Gratis belum bisa menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Kalau sudah jadi penerima manfaat, Alhamdulillah. Yang belum menerima manfaat, sabar,” tutur Uswatun saat dikonfirmasi, Kamis (30/1/2025).

Pada tahap pertama MBG dilakukan di 13 kabupaten/ kota. Pelaksanaan tersebut didukung oleh 17 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

"Sampai saat ini tidak ada laporan terkait kendala, semuanya lancar dan senang-senang saja. Alhamdulilah bermanfaat dan ditunggu-tunggu,” beber dia.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah enggan merespon capaian, evaluasi, dan target MBG tahap pertama di Jateng karena masih menunggu pelaksanaan program berjalan hingga satu bulan.

"Tentang MBG, evaluasi setelah satu bulan ya," jawab Kepala Dinkes Jateng, Yunita Dyah Suminar melalui pesan singkat.

Sementara Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan Rp 67 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu setiap kabupaten/kota bakal mencadangkan Rp 10 miliar di Jawa Tengah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo menyebut dana itu merupakan cadangan yang disiapkan Pemprov.

“Rekomendasi Pak Mendagri di dalam APBD 2025, untuk menyediakan angggaran, rata-rata saya bilang kabupaten/kota itu Rp10 Miliar. Kalau di provinsi kita anggarkan Rp 67 miliar, masih cadangan, belum ada instruksi apapun karena di dalam edaran maupun surat keputusan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) itu ditanggung di PA-nya BGN,” ujar Harso.

Menurut Harso penerapan MBG akan dilakukan secara bertahap untuk dapat merata di seluruh satuan pendidikan.

"Sistemnya bergilir, kemarin mungkin waktu tanggal 6 kelas 1 SMA dulu, kemudian bertahap ke kelas 2, kelas 3. SD pun bertahap,” tutur dia.

KOMPAS.com - Sepasang suami istri asal Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memilih mengundurkan diri dari tugas mereka sebagai relawan di dapur makan bergizi gratis (MBG) setelah mengalami sejumlah kendala terkait jam kerja dan ketidakpastian gaji.

Pasutri tersebut, Moh Farid (56) dan Asia Wulandari (48), yang menjalankan usaha warung nasi, mengungkapkan alasan pengunduran diri mereka setelah dipindah tugas.

Farid, yang sebelumnya bertugas di bagian pemorsian, dan Wulan, yang bertugas di bagian penyayuran, menyatakan bahwa mereka tidak bisa lagi melanjutkan menjadi relawan setelah adanya perubahan dalam tugas mereka.

Farid mengungkapkan, "Istri saya dipindahkan ke bagian pemorsian, sementara saya ditempatkan sebagai sekuriti dapur. Saya harus bekerja sendirian, sementara warung nasi kami tetap buka," ujarnya.

Dapur makan bergizi gratis (MBG) beroperasi dengan jadwal yang ketat.

Relawan yang bekerja di bagian penyayuran harus memulai tugas mereka sejak pukul 01.00 WIB, memasak sayur bersama relawan yang bertugas memasak nasi. Sementara itu, relawan di bagian pemorsian mulai bekerja sejak pukul 04.00 WIB, hingga seluruh menu selesai dimasak.

Namun, bagi pasangan ini, perubahan tugas yang mempengaruhi keseimbangan antara pekerjaan di MBG dan usaha warung nasi yang telah mereka kelola selama 13 tahun menjadi alasan utama pengunduran diri mereka.

"Jam kerja di dapur makan bergizi gratis sangat padat, dan kami tidak bisa meninggalkan warung nasi kami begitu saja," kata Farid.

Selain itu, ketidakjelasan soal gaji juga menjadi masalah lain yang semakin mempengaruhi keputusan mereka untuk mundur.

Farid mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah mengikuti pelatihan di Kodim 0827 Sumenep pada September 2024, tidak ada kejelasan mengenai jumlah gaji yang akan diterima.

"Tidak ada sama sekali hitam di atas putih, Mas," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Kamis (30/1/2025).

Farid juga sempat bertanya langsung kepada Kepala Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG), Mohammad Kholilur Rahman, mengenai hal tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban yang memadai.

"Saya cuma tahu kalau gaji relawan malam dan siang berbeda, tapi sampai sekarang saya masih bingung tentang besaran gajinya," tambah Farid.

Menanggapi pengunduran diri Farid dan Wulan, Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, mengonfirmasi adanya sejumlah relawan yang mundur dengan berbagai alasan, termasuk durasi jam kerja yang dirasa terlalu lama.

"Data terakhir menunjukkan ada lima relawan yang mengundurkan diri," kata Kholilur Rahman.

Terkait isu ketidakpastian gaji, Kholilur Rahman menjelaskan bahwa kewenangan terkait hal tersebut sepenuhnya berada di tangan Kodim 0827 Sumenep.

"Proses rekrutmen dilakukan oleh Kodim 0827 Sumenep. Saya hanya diperkenalkan kepada relawan dan menjalani program sesuai dengan arahan Badan Gizi Nasional (BGN)," tutupnya.

Meski sudah mengundurkan diri, Farid mengaku hingga kini tidak ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak SPPG terkait masalah ini.

Kejadian ini menjadi sorotan terkait dengan transparansi dan komunikasi antara lembaga pelaksana program dan para relawan yang berperan di dapur makan bergizi gratis di Sumenep.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Khalis | Editor: Aloysius Gonsaga AE)

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dadan Hindayana menekankan pemberian serangga pada makan bergizi gratis (MBG) sebagai sumber protein hanya akan disesuaikan di wilayah tertentu, yakni wilayah yang sudah terbiasa mengonsumsinya.

Pemerintah membuka opsi tersebut sebagai keberagaman sumber pangan lokal, bergantung masing-masing daerah. Prof Dadan meminta masyarakat tidak salah paham mengenai jenis menu MBG yang diberikan.

"Menu makanan bergizi gratis tidak kami tetapkan secara nasional, yang terpenting 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Oleh karena itu, di setiap satuan pelayanan kami merekrut ahli gizi untuk menyusun menu berbasis sumber pangan lokal," terang dia kepada detikcom, Jumat (31/1/2025).

"30 persen protein sumbernya tidak perlu selalu sama, misalnya di satu daerah banyak telur, pakai telur. Daerah lain ayam, dan daerah lainnya lebih banyak ikan, jadi sumbernya tergantung kearifan lokal dan mungkin saja ada daerah yang sangat suka serangga," lanjutnya.

Serangga seperti belalang hingga ulat sagu selama ini juga dikonsumsi sebagai sumber protein. Pengurus Kesehatan Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LK PBNU) sekaligus Dosen Kesehatan Gizi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Fahmi Arif Tsani, menyebut serangga dan ulat sagu, bisa saja menjadi bahan makan alternatif yang tepat untuk lauk di wilayah tertentu yang biasa mengonsumsi belalang atau ulat sagu.

"Saya pernah merasakan makan belalang di Gunung Kidul, enak juga," jelas Fahmi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (31/1/2025).

Menurutnya, kandungan gizi pada belalang dan ulat sagu sudah tepat jika dilihat dari protein, bahkan jika makanan itu diolah dalam bentuk kering atau sudah digoreng.

"Kandungan per 100 gram bisa 15-20 gram artinya itu mencukupi sebagian dari kebutuhan protein harian," jelasnya.

Selain tinggi protein, ulat sagu dan belalang juga kaya vitamin dan mineral. Bukan hanya di Indonesia, negara tetangga seperti Singapura bahkan sudah mengizinkan secara resmi konsumsi 16 serangga.

Badan Pengawas Pangan Singapura atau Singapore Food Agency (SFA) membolehkan warganya mengonsumsi 16 jenis serangga termasuk jangkrik, belalang, belalang, ulat bambu, dan ulat sutera.

(naf/naf)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihak yang untung besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih jika anggarannya ditambah Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun di 2025.

"Apabila program MBG ini ditingkatkan dari Rp 71 triliun ditambah Rp 100 triliun, maka menjadi 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat, maka saya berharap ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG adalah salah satu program pemerintah yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia. Terlebih jika keberadaannya di dekat sekolah.

"Selama ada sekolah di situ, karena sekolah yang memberikan MBG setiap hari kepada muridnya, berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak, mengantar, mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Ini dinilai sebagai investasi penting dan jangka panjang yang pelaksanaannya membutuhkan anggaran luar biasa besar.

Program MBG ditargetkan bisa menyasar seluruh anak-anak Indonesia dan ibu hamil secara bertahap. Dukungan anggaran dipastikan siap untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

"Apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat dan ini harus disiapkan setiap hari, harus ada belanja, harus ada yang mengerjakan, saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga telah berpesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut mensukseskan dan mendukung program MBG. Nantinya UMKM yang menjadi mitra MBG akan diberi kredit modal kerja.

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif," ucap Sri Mulyani.

Target Penerima Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto menargetkan program MBG bisa sasar 15 juta anak mulai September 2025. Jumlahnya diharapkan terus meningkat hingga bisa menyasar semua anak-anak Indonesia pada akhir tahun ini.

"Untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1).

Target tersebut sangat signifikan jika melihat realisasi saat ini, di mana Prabowo menyebut program MBG telah menyasar 650 ribu anak di 31 provinsi sejak dimulai 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mengamankan dan mensukseskan program MBG. Program ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat masa depan anak-anak Indonesia.

"Ini adalah masalah strategis, kita memperkuat masa depan Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik," imbuhnya.

(kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Keseriusan pemerintah untuk menjalankan program itu terlihat dari kebijakan awalnyayang memutuskan untuk memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pemisahan ini bertujuan kuat agar Kementerian PKP fokus dalam pencapaian Program 3 Juta Rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Saat ini pembangunan rumah masih menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat mengingat angka backlog kepemilikan rumah yang masih berada di angka sembilan juta unit. Masih tingginya angka backlog tersebut menunjukkan bahwa masih perlu nya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni dan terjangkau.

Hal ini dikarenakan bahwa tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.

Tidak hanya itu, generasi muda yang mencari hunian saat ini juga semakin banyak. Hal ini terlihat dari 75 persen pencari properti didominasi generasi muda, terutama kelompok usia 18-44 tahun yang semakin beralih dari menyewa ke membeli rumah.

Mayoritas generasi muda cenderung berminat memiliki rumah baik baru ataupun bekas dibandingkan menyewa. Ini terjadi karena saat ini generasi muda memandang rumah sebagai salah satu simbol stabilitas hidup secara jangka panjang.

Adanya kecenderungan generasi muda yang mulai berkeinginan untuk memiliki hunian sendiri dapat diartikan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030.

Maka dari itu Program 3 Juta Rumah menjadi program prioritas sesuai Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni menyediakan rumah murah dan layak huni dengan sanitasi dan fasilitas umum yang baik untuk TNI dan Polri, ASN, pegawai kementerian dan BUMN, masyarakat berpenghasilan rendah.

Memasuki akhir Januari 2025, Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah memasuki periode 100 hari kerja sejak pertama kali menjalankan roda pemerintahan pada 20 Oktober 2024. Begitu pula dengan Program 3 Juta Rumah yang dimulai bersamaan dengan terbentuknya Kementerian PKP.

Lalu bagaimana capaian program itu?

Melanjutkan FLPP

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari Program 3 Juta Rumah yakni realisasi penyaluran KPR rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Dari angka tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk melanjutkan program skema FLPP menjadi salah satu komponen dalam denah Program 3 Juta Rumah yang saat ini dalam penyusunan.

Pemerintah sedang mengkaji perubahan desain terkait dengan FLPP. Terdapat perubahan skema porsi pendanaan.

Skema itu menekankan perubahan target penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 270 ribu unit dengan dukungan porsi pendanaan 60 persen APBN dan 40 persen swasta. Sebelumnya porsi pendanaan FLPP yang ditanggung oleh APBN sebesar 75 persen sedangkan swasta hanya 25 persen. Dengan adanya perubahan porsi pendanaan tersebut maka bisa dikatakan skema pertama ini dapat mengurangi beban APBN dalam membiayai perumahan rakyat.

Sedangkan skema kedua perubahan desain FLPP lebih pada peningkatan output KPR dengan perluasan penerima manfaat KLP dengan perubahan target unit penyaluran dari 220 ribu unit menjadi 320 ribu unit.

Skema ini menargetkan penyaluran KPR Rumah Subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di kelas menengah bawah yang banyak didominasi oleh pekerja sektor informal.

Program FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

Regulasi dan investasi asing

Capaian berikutnya dalam Program 3 Juta Rumah selama periode 100 hari kerja pemerintah pada bidang regulasi adalah pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri PKP, dan Menteri PU.

Kebijakan pembebasan itu diambil pemerintah untuk membebaskan BPHTB sebesar 5 persen dari harga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pembebasan biaya ini bertujuan untuk menggairahkan penjualan rumah subsidi di level daerah dan berpeluang positif dalam memudahkan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Kebijakan berikutnya, pembebasan biaya dan percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di level pemerintah daerah. Kebijakan ini meniadakan retribusi PBG sekaligus juga mempercepat penerbitan izin bagi pembangunan rumah subsidi oleh pengembang.

Melalui kebijakan ini tentunya diharapkan dapat meringankan beban para pengembang perumahan dalam pembangunan perumahan tapak maupun hunian vertikal, sehingga nantinya berdampak pada penetapan harga hunian yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

Capaian lainnya dalam Program 3 Juta Rumah adalah masuknya investasi asing dari Qatar untuk membantu pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan investor Qatar untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Masuknya investor dari Qatar ini tentunya membuka peluang bagi investor dari negara lainnya, seperti Uni Emirat Arab, Singapura hingga perusahaan global seperti Standard Chartered pun menyatakan minat untuk membantu Program 3 Juta Rumah.

Kehadiran investor asing ini bisa dinilai sebagai momentum emas yang harus dimanfaatkan untuk melesatkan sektor properti sebagai salah sektor ekonomi yang berpeluang menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pencapaian target pertumbuhan 8 persen.

Di samping itu, banyaknya investor asing yang berminat untuk membantu Program 3 Juta Rumah juga menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara siap melaksanakan pembangunan rumah untuk TNI hingga Polri.

Rencananya, groundbreaking (peletakan batu pertama) rumah TNI Angkatan Darat (AD) akan dilaksanakan pada Februari mendatang.

Sementara untuk Polri, penbangunannya akan digelar pada Maret.

Ara mengungkapkan hal ini saat menghadiri pelantikan pejabat eselon II hingga IV Kementerian PKP di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

“Kita doakan bulan ini, maaf bulan depan, bulan Februari, kita akan mulai membangun rumah buat Angkatan Darat,” jelas Ara.

“Yang kedua juga dari Kepolisian. Saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan kapolri. Kita doakan paling lama bulan Maret kita akan mulai groundbreaking buat prajurit-prajurit polri supaya punya rumah,” lanjutnya.

Sedangkan untuk TNI Angkatan Laut (AL), juga akan sama-sama dibangun pada Maret mendatang.

Adapun pembangunan rumah bagi para TNI dan Polri akan menggandeng sejumlah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Mulai dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Bisnis.com, JAKARTA - Menkeu Sri Mulyani memberikan sinyal akan mengabulkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak Rp100 Miliar.

Dilansir dari Antaranews, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp100 triliun.

“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp71 triliun ditambahkan Rp100 triliun, bukan naik ke Rp100 triliun tapi jadi Rp171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Masyarakat sendiri bisa turut mendukung program Makan Bergizi Gratis ini dengan menjadi mitranya.

Sebagaimana diketahui, program MBG akan dilakukan serentak di 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG pada total 26 provinsi, yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur MBG tersebar di Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I Yogyakarta.

Kemudian Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Syarat dan cara jadi mitra Program Makan Bergizi Gratis...

Syarat dan Cara Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis

Syarat jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis

• Memiliki status atau berbadan hukum yang sah;
• Memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya;
• Memiliki komitmen berkelanjutan untuk berkontribusi secara berkelanjutan baik dalam bentuk pendanaan, fasiltas, maupun sumber daya manusia (SDM);
• Memiliki keselarasan visi dengan BGN, terutama dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal;
• Telah menentukan lokasi dan kelompok sasaran yang terencana.

Cara Daftar Mitra Makan Bergizi Gratis (MGB)

Cara mendaftar menjadi mitra MGB yakni dilakukan secara online melalui mitra.bgn.go.id.

• Kunjungi situs resmi mitra.bgn.go.id
• Buat akun baru dengan mengisi data diri secara lengkap
• Kemudian isi juga formulir pendaftaran sesuai bidang kerja sama
• Lalu unggah dokumen pendukung seperti profil usaha, proposal kerja sama, dan dokumen keuangan
• Kirim formulir pendaftaran untuk dilakukan verifikasi
• Setelah mengirim formulir pendaftaran, BGN akan memproses pengajuan dan mengirimkan email konfirmasi saat pendaftaran berhasil.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Wahana Visi Indonesia (WVI) resmi meluncurkan Program Anak Kuat, Sehat dan Bahagia (Aksi) pada Kamis (30/1/2025).

Program ini akan dilaksanakan di sepuluh sekolah dasar (SD) yang terletak di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Program AKSI bertujuan meningkatkan gizi anak dan mendukung inisiatif pemerintah, yaitu Makan Gratis Bergizi (MBG), di setiap sekolah.

WVI Cluster Manager Papua, Pince Keliat, menjelaskan bahwa fokus utama dari program ini adalah anak-anak di 10 SD yang telah ditentukan.

“Kami mendukung MBG, guna mewujudkan anak-anak Papua sehat, kuat, dan bagaimana MBG ini bisa terpakai dengan fisik yang kuat dan otak anak yang pintar,” ungkap Pince kepada Kompas.com.

Ia menambahkan bahwa kegiatan Aksi diharapkan dapat membantu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak.

Pince optimistis program ini akan berdampak positif bagi kualitas anak-anak di Kabupaten Jayapura, serta meningkatkan literasi yang menyenangkan di lingkungan sekolah.

“Kami harapkan program Aksi ini bisa menjangkau semua anak-anak di Kabupaten Jayapura,” tambahnya.

Senada dengan Pince, WVI Project Leader AKSI, Saskia Rosita Indasari, menyatakan bahwa program ini akan meningkatkan aktivitas fisik dan gizi seimbang bagi anak-anak di Kabupaten Jayapura.

“Program Aksi ini untuk meningkatkan aktivitas fisik dan juga gizi seimbang bagi anak-anak sekolah di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.

Saskia juga menekankan bahwa program ini merupakan langkah awal yang penting. Jika berhasil, diharapkan dapat diperluas ke anak-anak Papua di distrik dan daerah lainnya.

“Nanti kami akan lakukan pelatihan terhadap guru tentang penguatan literasi dan gizi serta fisik untuk anak-anak. Selain itu, kami juga akan memberikan pendampingan, bantuan aktivitas fisik, dan tambahan asupan bergizi untuk anak-anak,” terangnya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Kabupaten Jayapura, Delila Giay, menyambut baik peluncuran program Aksi ini.

Ia berharap program ini dapat diikuti dewan guru dan anak-anak di 10 sekolah yang terpilih.

“Kami harapkan program ini bisa diikuti oleh dewan guru dan anak-anak di sepuluh sekolah yang dipilih ini, sebab program Aksi ini sangat baik untuk meningkatkan fisik dan gizi anak-anak kami di Kabupaten Jayapura,” katanya.

Delila juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura memberikan dukungan penuh terhadap program Aksi yang diselenggarakan WVI.

“Kepada dinas pendidikan, mari kita mendukung program ini, karena kegiatan ini berdampak terhadap anak-anak kami yang ada di Kabupaten Jayapura,” ucapnya.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan revitalisasi Wisma Atlet rampung seluruhnya di April 2025 dan siap diresmikan. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat progres revitalisasi Wisma Atlet di kantor PPK Kemayoran.

"Untuk tower yang sudah selesai agar segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Jumat, 31 Januari 2025.

Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, untuk 3 tower di Blok C2 Pademangan saat ini progres revitalisasi sudah rampung.

"Alhamdulillah sudah selesai 100 persen untuk 3 tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya," kata Aswin.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

(KIE)

SUMENEP, KOMPAS.com - Sepasang suami istri di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengundurkan diri sebagai relawan di dapur makan bergizi gratis (MBG).

Pasutri tersebut adalah Moh Farid (56) dan Asia Wulandari (48), warga Desa Pandian, Kecamatan Kota, yang sehari-hari menjalankan usaha warung nasi.

Farid awalnya bertugas di bagian pemorsian, sementara istrinya, yang akrab disapa Wulan, ditugaskan di bagian penyayuran.

Farid menjelaskan bahwa relawan di bagian penyayuran bekerja sejak pukul 01.00 WIB hingga selesai, memasak sayur bersama relawan lain yang bertugas memasak nasi.

Sementara itu, relawan di bagian pemorsian mulai bekerja sejak pukul 04.00 WIB hingga semua menu selesai dimasak.

Keduanya memutuskan untuk mengundurkan diri setelah dipindahtugaskan ke bagian lain.

Farid ditugaskan sebagai sekuriti dapur, sedangkan Wulan dipindah ke bagian pemorsian.

Farid mengungkapkan bahwa istrinya memilih mundur karena jam kerja di dapur makan bergizi gratis bersamaan dengan jadwal buka warung nasi mereka yang telah dirintis selama 13 tahun.

Farid juga merasa tidak nyaman karena harus bekerja sendirian sebagai sekuriti.

Alasan lain di balik pengunduran diri mereka adalah tidak adanya kepastian mengenai gaji yang akan diterima selama bekerja di dapur makan bergizi gratis.

Farid mengungkapkan bahwa sejak mengikuti pelatihan di Kodim 0827 Sumenep pada September 2024, tidak ada dokumen yang ditandatangani terkait besaran gaji.

"Tidak ada sama sekali hitam di atas putih, Mas," kata Farid kepada Kompas.com saat ditemui di rumahnya, Kamis (30/1/2025).

Farid juga sempat menanyakan kepada Kepala Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG), Mohammad Kholilur Rahman, mengenai kepastian gaji saat berkunjung ke rumahnya pada 11 Januari 2025.

Namun, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Farid hanya mengetahui bahwa nominal gaji relawan yang bertugas di malam dan siang hari berbeda.

Hingga pengunduran diri mereka, Farid tetap tidak tahu berapa gaji yang akan diterima.

Bahkan, setelah pengunduran diri, tidak ada perwakilan dari SPPG Sumenep yang menghubunginya untuk klarifikasi.

Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, membenarkan bahwa ada sejumlah relawan yang mengundurkan diri.

Menurutnya, data terakhir menunjukkan bahwa ada lima relawan yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, termasuk jam kerja yang dinilai terlalu lama.

"Relawan yang mengundurkan diri terjadi antara dua pekan setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada tanggal 13 Januari 2025 lalu, tapi sudah ada penggantinya," ujar Kholilur Rahman kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Saat ditanya mengenai tidak adanya kepastian gaji bagi relawan, Kholilur Rahman menyatakan bahwa semua kewenangan terkait hal itu berada di tangan Kodim 0827 Sumenep.

Ia menjelaskan bahwa seluruh proses rekrutmen dilaksanakan oleh Kodim 0827 Sumenep.

"Saya hanya diperkenalkan dengan mereka (relawan), lalu menjalani program sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN)," pungkasnya.